Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebutHalaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 21/Pid/2014/PT.Bdg.dilakukan dalam tenggang waktu maupun tata cara yang telah ditentukan dalampasal 233 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang No.8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, sehingga karenanya permintaan tersebut patut untukditerima;Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkasperkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor191

Abid bin Abud; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor191/Pid.B/2013/PN.Cj. tanggal 30 Oktober 2013 yang dimintakanbanding tersebut, dan; 02cene noHalaman 6 dari 7 halaman putusan Nomor 21/Pid/2014/PT.Bdg.MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan terdakwa H.ABID bin ABUD tersebut diatas tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu. dari dakwaantersebut; 3.

Basuki Rahmat Ketejer, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, KabupatenLombok Tengah, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal29 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPraya hari Kamis tanggal 4 November 2021 Nomor : 19/SK.PID/2021/ PN.Pya;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi MataramNomor 7/PID.SUS/2022/PT MTR tanggal 12 Januari 2022 tentangPenunjukan Majelis Hakim serta berkas Pengadilan Negeri Praya Nomor191/

2022 dalamtenggang 7 (tujuh) hari setelan menerima pemberitahuan;4.Surat Keterangan tidak Mempergunakan Kesempatan Untuk Melihat danMempelajrai Berkas yang dibuat Panitera Muda Pidana Pengadilan nNegeriPraya tanggal 10 Januari 2022 yang menerangkan Terdakwa dan penuntutUmum tidak mempergunakan kesempatan untuk melihat dan mempelajariberkas perkara putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 14 Desember 2021Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pya yang dimohonkan banding;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Praya Nomor191

(2) Kitab UndangundangHukum Acara Pidana (KUHAP) didalam penjelasannya disebutkan denganmemperhatikan pasal 233 ayat 1 dan pasal 234 ayat 1 Panitera dilarangmenerima permintaan banding perkara yang tidak dapat dibanding ataupermintaan banding yang diajukan setelah tenggang waktu yang ditentukanberakhir;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaPengadilan Tinggi Mataram menyatakan permohonan banding Jaksa PenunutUmum Kejasaan Negeri Praya atas putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor191

Budi Utomo, KTP/KK Nomor 1471 0603 0370 0003, beralamat beralamat diJalan Sri Indra, RT. 02 / RW. 07, Kelurahan Rumbai Bukit,Kecamatan Rumbai, sebagai Terbanding V semula Tergugat V;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :1.Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini sertaturunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor191/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 10 April 2019;Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 September 2019Nomor 191/PDT/2019/PT.PBR, tentang

Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkara sepertitercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor191/Pdt.G/ 2018/PN Pbr tanggal 10 April 2019 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Tergugat Tergugat tidak dapatditerima;DALAM POKOK PERKARA :1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Halaman 2 dari 8 halaman Perkara No 191/PDT /2019/PT PBR.2.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkaraini Sesuai aturan yang berlaku;Subsidair:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohonhadir di persidangan, sedangkan Termohon maupun kuasanya tidak pernah hadirmeskipun telah dipanggil dengan resmi dan patutsebagaimana relaas nomor191/Pdt.G/2017/PA.Tgr. tanggal 17 Maret 2017 dan tanggal 10 April 2017yangdibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya

ZulkifliPanitera PenggantittdDrs.H.Asyakir,M.H.Perincian biaya perkara: Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00 Biaya Proses Rp. 50.000,00 Biaya Panggilan Rp.430.000,00 Redaksi Rp. 5.000,00 Meterai Rp. 6.000,00Jumlah Rp.521.000,00Disalin sesuai aslinyaTenggarong,26 April2017Panitera,Rumaidi,S.Ag.Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor191/Pdt.G/2017/PA. TOV. ~ ~~ ~~ ww rere

Padang Timur Kota Padang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 24 April 2019 Nomor : 19/SKPdt/ RHA/ IV/2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan NegeriPadang pada tanggal 29 April 2019, untuk selanjutnya disebutsebagai Kuasa PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara ;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor191/Pdt.P/2019/PN Pdg tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim ;Bahwa, pemohon telah mengajukan surat permohonannya ke PengadilanNegeri

Padang tertanggal 2 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Perdatapada tanggal 3 Mei 2019 dan didaftarkan dibawah register perkara nomor191/Pdt.P/2019/PN Pdg, telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1.

Surat Ketua Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 28 Maret 2019Nomor : W12U1/255/Pid.04.01/3/2019 tentang PencabutanPermohonan Banding perkara pidana Nomor191/Pid.Sus/2019/PN Slt. An.

Terdakwa : Paramono als KontilBin Sudadi;Telah membaca pula: Berkas perkara Pengadilan Negeri Salatiga, Nomor191/Pid.Sus/2018/PN Slit. tanggal 27 Pebruari 2019 dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umumtertanggal 5 Desember 2018 Nomor : Reg.Perk.PDM61/SAL/Euh.2/1 2/2018, sebagai berikut;Halaman 2 Penetapan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PT SMGDAKWAAN:PRIMAIR:Bahwa terdakwa PRAMONO Als KONTIL BIN SUDADI pada hariSelasa tanggal 09 Oktober 2018

PengadilanTingkat Pertama;Halaman 18 Penetapan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PT SMGMemperhatikan Hukum Acara Pidana dan pasalpasalUndang Undang No. 48 tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman, Undang Undang No. 49 tahun 2009 TentangPeradilan Umum, serta peraturan peraturan lain yang berkaitandengan perkara ini;MENETAPKAN Menerima Permintaan Pencabutan Banding yang diajukan olehJaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 28 Maret 2019 atas putusan Pengadilan NegeriSalatiga tanggal 27 #Pebruari 2019, Nomor191

/Pid.Sus/2018/PN Slt; Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengahuntuk mencatat pencabutan perkara banding Nomor111/Pid.Sus/2019/PT SMG dari buku register perkara pidanabanding; Memerintahkan agar berkas perkara Nomor191/Pid.Sus/2019/PN Slt segera dikirim kembali ke PengadilanNegeri Salatiga;Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Selasa,tanggal 9 April 2019,oleh Kami Singgih Budi Prakoso , SH.

warnacoklat seberat 130 gram dan setelah dilepas bungkusnya tinggal 45,110gram;3) 1 (satu) potong celana panjang Jeans;4) 1 (satu) tube/botol urine sebanyak + 25 Cc;5) 1 (satu) buah HP merk OPPO A37 warna putih gold dengan No.Simcard 082242514462;Dirampas untuk dimusnahkan.6) 1 (satu) buah ATM BRI atas nama NOOR LIA SETYAWATIDikembalikan kepada pemiliknya.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purwodadi, Nomor191

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipakaiHal 11, Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PT SMGlagi untuk kejahatan maka barang bukti HP tersebut dirampas untukdimusnahkan;Bahwa mengenai barang bukti HP tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapatoleh kerana barang bukti HP tersebut masih mempunyai nilai ekonomis makabarang bukti HP tersebut tidaklah dirampas untuk dimusnahkan akan tetapidirampas untuk negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor191

bahwa oleh karena Terdakwa dalam peradilan TingkatBanding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor191

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga JualEceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yangselanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yangberasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yangberasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkandengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar laindengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidakdiberikan subsidi

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga JualEceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene)dan Minyak Solar (Gas Oil);d. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 191Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga JualEceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak yang diaturdalam Peraturan Presiden ini terdiri atas: a.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga JualEceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak KhususPenugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasanadalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumidan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumiyang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel)sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu(spesifikasi) tertentu

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga JualHalaman 9 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN BekEceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Khusus Penugasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM JjenisBensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayahpenugasan;g.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga JualEceran Bahan Bakar Minyak, Wilayah penugasan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) meliputi selurun Wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi JawaTengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,dan Provinsi Bali.

Komp.Wengga Jaya IV Blok F No.682 RT.004 RW.005 KelurahanLandasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, KotaBanjarbaru, sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II serta para saksi dimuka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal25 Juli 2019 telah mengajukan permohonan istbat nikah yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor191

yang pada pokoknya Pemohon dan Pemohon Ilmenyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonanPemohon dan Pemohon Il berdasarkan pengumuman nomor191

telah berusaha menasehati Pemohonagar bisa rukun kembali berumah tangga dengan Termohon namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa oleh karena usaha menasehati tidak berhasil makapersidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakansurat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka Nomor191

sebagaimana telah diuraikan di atas yang manaterhadap semua bukti tersebut Pemohon telah membenarkannya dalampersidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuandan pernyataan para saksi tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti sebagaimana telahdiuraikan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalampersidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkanoleh para saksi serta bukti P.1, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor191

Putusan No.0371/Pdt.G/2019/PA.MtwRaya, dan seusai pernikahan Tergugat telah mengucapkan sighattaklik talak sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor191/11/IX/2018 tanggal 12 September 2018;Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambiltempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa MalasanRT.001 Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya, sebagai tempatkediaman bersama terakhir;Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup bersama sebagaimana layaknya

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Nomor Nomor191/11/1X/2018 Tanggal 12 September 2018, bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda P.1;b.

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengantanggal 9 Oktober 2019;Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidakdidampingi oleh Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca :Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Tnr Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor191/Pid.Sus/2019/PN Tnr tanggal 10 September 2019 tentang PenunjukanMajelis Hakim ; Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor191/Pid.Sus/2019

,M.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim yang mengadili perkara iniberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor191/Pid.Sus/2019/PN TNR tanggal 10 SEPTEMBER 2019, yang diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hariRABU , tanggal 13 NOVEMBER 2019 olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MALTERS SIRAIT, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri olehMOSEZS MANULLANG, S.H.

Menyatakan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor24/PKHL/RSE/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016, selanjutnyadisempurnakan/dilanjutkan Perjanjian Kerja Nomor191/RSE/PK/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 antara PT PP. LondonSumatra Indonesia, Tbk. (ic. Tergugat) dengan Suhendra (i.c.Penggugat I!) untuk masa berlaku 02 Januari 2018 hingga 31Desember 2018 sah dan memiliki kekuatan hukum;.

Menyatakan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor24/PKHL/RSE/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016, selanjutnyadisempurnakan/dilanjutkan Perjanjian Kerja Nomor191/RSE/PK/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 antara PT PP. LondonSumatra Indonesia, Tbk. (ic.

Menyatakan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor24/PKHL/RSE/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016, selanjutnyadisempurnakan/dilanjutkan Perjanjian Kerja Nomor191/RSE/PK/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 antara PT PP. LondonSumatra Indonesia, Tbk. (/.c. Penggugat dr/Tergugat dk) denganSuhendra (i.c. Tergugat dr/Penggugat dk) untuk masa berlaku 02Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 619 K/Pdt.SusPHI/2021Januari 2018 hingga 31 Desember 2018 sah dan memiliki kekuatanhukum;.

Menyatakan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor24/PKHL/RSE/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016, selanjutnyadisempurnakan/dilanjutkan Perjanjian Kerja Nomor191/RSE/PK/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 antara PT PP. LondonSumatra Indonesia, Tbk. (/.c. Penggugat dr/Tergugat dk) denganSuhendra (i.c.

Bahwa lebih drastis lagi atas putusan Pengadilan Negeri Padang nomor177/Pdt.G/2013/PN.Pdg tersebut dimana nama pihak Penggugat (Maharni pr) masih dibuat dan dicantumkan dalam kapasitas Penggugat I,padahal yang bersangkutan sudah meninggal dunia pada tanggal 23 April2014, hal ini dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor191/Pdt/2014/PT.PDG yang seolaholah kapasitas Penggugat (Maharni)tersebut masih hidup, sehingga Pemohon Kasasi menilai bahwa putusanPengadilan Negeri Padang Nomor 177

/Pdt.G/2013/PN.Pdg yang telahdikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor191/PDT/2014/PT.PDG haruslah dibatalkan dalam tingkat kasasi inikarena tidak mengindahkan Hukum Acara Perdata yang berlaku diIndonesia terutama 1.Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku IIPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 2.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4831K/Sip/2014 tanggal 9 Mei 1974 mengemukakan bahwa Denganmeninggalnyta

Bahwa hal ini lebih nyata dan terang lagi, setelah pemohon kasasimeneliti dan membaca berita acara selama persidangan dilaksanakan,baik putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 177/Pdt.G/2013/PN.PDGyang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor191/Pdt/2014/PT.PDG dimana kedudukan Penggugat in casu Maharni prtersebut tidak ada disebutkan telah meninggal dunia dan masih tercantumseolaholah kapasitas Penggugat tersebut masih hidup dan hadir selamapersidangan sampai diputusnya perkara

Malang, 25 Oktober 1962,umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanTidak diketahui, tempat tinggal dahulu di KOTASAMARINDA, selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratSsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal21 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor191

Hamdi, S.H., M.Hum.Perincian biaya perkara: Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Pemanggilan Rp280.000,00 PNBP Rp 20.000,00 Redaksi Rp 10.000,00Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 9191/Pdt.G/2019/PA.Smd.~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp396.000,00(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor191/Pdt.G/2019/PA.Smd.~ ~~ ~~~ ~~ wm ee

Sel.Pada hari ini Senin, tanggal 12 April 2019, bertempat di Ruang MediasiPengadilan Agama Selong, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor191/Pdt.G/2019/PA. Sel antara:Ir. MAKHSUN Bin AMAQ BEDERI Umur 61, lakilaki, agama Islam,Pendidikan Sarjana, Pekerjaan swasta, beralamat di DesaLepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten LombokTimurNTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaMUHAMMAD AMIN NUR, SH.

JAMAIYAH Binti AMAQ BEDERI, umur 62 tahun agama Islam,Pendidikan SD, pekerjaan swasta, beralamat di, Bongkem,Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten LombokTimurNTB, disebut sebagai TURUT TERGUGAT 14;Dalam rangka mengakhiri sengketa perkara Waris Mal Waris yangtelah terdaftar di Pengadilan Agama Selong dengan Nomor191/Pdt.G/2019/PA.Sel secara damai atas harta peninggalan AMAQBEDERI terhadap tanah sawah yang terletak di Montong Mas, DusunBagek Empat, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, LotimNTB

Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Aceh untuk keperluantersebut, berkas Bundel A perkara ini bersama putusan sela inidisampaikan kepada Ketua Mahkamah Syariyah Suka Makmuedengan perintah agar segera berkas perkara tersebut setelahpemeriksaan tambahan selesai, dikirim kembali ke MahkamahSyariyah Aceh beserta Berita Acara Sidang Tambahan; Menangguhkan putusan tentang biaya perkara ini Sampai pada putusan akhir;Telah membaca Berita Acara Sidang Pemeriksaan Tambahan Nomor191/Pdt.G/2020/MS.Skm.,

tanggal 2 Februari 2021 dan tanggal 9 Februari 2021;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa atas perintah putusan sela tersebut, MahkamahSyariyah Suka Makmue telah melaksanakan pemeriksaan tambahansebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Tambahan Nomor191/Pdt.G/2020/MS.Skm., tanggal 2 Februari 2021 dan tanggal 9 Februari 2021yang oleh Mahkamah Syariyah Aceh dianggap telah tercantum dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Hal. 2 dari 16 hal.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/MS.AcehMemperbaiki Putusan Mahkamah Syariyah Suka Makmue Nomor191/Pdt.G/2020/MS.Skm. tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatandengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriyah yang berbunyi sebagaiberikut:1.2Mengabulkan permohonan Pemohon;Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaksatu raj'iterhadap Termohon di depan sidang Mahkamah SyariyahSuka Makmue;Menetapkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu:3.1. Mutah berupa emas murni seberat 3 (tiga) mayam.3.2.

pembayaran sejumlah Rp255.000,00, (dua ratus lima puluh limaribu rupiah) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, dengancatatan apabila dalam waktu 1 (Satu) bulan sejak tanggal teguran tersebuttidak dipenuhi, maka perkara Penggugat atau Kuasanya akan dibatalkanpendaftarannya serta dicoret dari Register Perkara;Setelah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Binjaitanggal 17 September 2019, Nomor : W2A2/HK.05/1039/IX/2018, yangmenerangkan pada pokoknya bahwa kekurangan biaya perkara Nomor191

Bengkulutanggal O7 September 2011 Nomor : 191/Pid.B/2011/PN.Bkl. serta surat dariWakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Ketua Pengadilan TinggiBengkulu tertanggal 30 Nopember 2011 perihal perbaikan untuk melengkapiputusan Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana dimaksud seperti termuatdalam pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP, sehingga menunjuk surat dari WakilKetua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :W.8.UI/2112/pid.01.10/X1I/2011 yangisinya adanya kelalaian dari Majelis Hakim Perkara pidana Nomor191

kepada Terdakwa dalam dakwaan alternative kesatu ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbanganHakim tingkat pertama maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambilalin serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalammemutus perkara ini pada tingkat banding ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mengambil alin pertimbanganHakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusanPengadilan Negeri Bengkulu tanggal O7 September 2011 Nomor191

Bahwa mengingat obyek gugatan a quo berkaitan dengan putusansebelumnya yaitu) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor191/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor575/PDT/1996/PT DKI. juncto Akta Perdamaian (Dading) Nomor 28 tanggal15 Januari 1998 serta Putusan Peninjauan Kembali Nomor 65 PK/Pdt/2010,sehingga untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu samalain, maka cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan melaluiPengadilan Negeri Jakarta Barat;.

bidang tanah seluas kurang lebih9.000 M2 yang terletak di Pesing Kampung Koneng, Jakarta Barat, sekarangdikenal umum Jalan Daan Mogot Kampung Pesing Koneng, KelurahanKedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan SuratKetetapan Pajak Tahun 1959/1960 tercacat atas nama Moeani binti Tamsir,dan atas tanah waris tersebut sebelum orang tua Penggugat meninggaldunia telah mengajukan gugatan terhadap Polda Metro Jaya in casuTergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara Nomor191

Bar.tanggal 18 Maret 1996, maka selanjutnya Tergugat/Pembanding dari PoldaMetro Jaya mengajukan Kasasi dengan Risalah Pernyataan Kasasi Nomor191/Pdt.G/1995/PN Jkt.

(sembilan ribu meter persegi) yang terletak di JalanDaan Mogot Kampung Pesing Koneng Kelurahan Kedoya Utara, KecamatanKebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor191/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. tanggal 10 Maret 1996 juncto Putusan PerkaraNomor 575/PDT/1996/PT DKI. tanggal 18 Februari 1997;.