Sedangkan tanah bekas VrijlandsDomein kembali menjadi Tanah (yang dikuasai) Negara;Bahwa dengan bergantinya dasar menjadi berdasarkan hukum adat,maka hakhak lama atas tanah dikonversi menjadi salah satu hakmenurut UUPA (Pasal 16), yaitu salah satunya bekas hak barat yaituHak Opstal dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai;Dalam KetentuanKetentuan Konversi UUPA Pasal 1 ayat (1) dan ayat(4) disebutkan : Hak eigendom atas tanah yang ada saat mulaiberlakunya Undangundang ini sejak saat tersebut

Oleh karena negara sebagai pemilik, maka melekat pula hakhak perdata kepadanya seperti layaknya seorang eigenaar / pemilik.Hakhak perdata ini dapat berupa untuk menjual, menyewakan, ataumemberikan dengan hak tertentu seperti hak eigendom, hak erfpachtdan hak opstal.

Sebagai eigenaar/pemilik, maka negara sudahmemenuhi syarat asas nemo plus iuris, sehingga dapat melakukanperbuatan hukum atas tanah miliknya.Bahwa Semarang Joana Stoomtrammascapaj (SJS) adalahperusahaan swasta, maka status tanah yang diperoleh dari negara(Pemerintah Kolonial Hindia Belanda) dapat digunakan berupa haksewa atau hak opstal, bahwa baik hak sewa atau hak opstal,waktunya terbatas;Bahwa Hak opsta/ adalah suatu hak kebendaan untuk memilikigedung, bangunan, pekerjaan atau tanaman di atas

Menurut hukum agraria barat, hakhakatas tanah bekas hak barat adalah meliputi: hak erfpacht, hak opstal;hak eigendom. Jadi pemegang Peta GrondKaart belumlah dapatdikatakan telah memiliki hak tanah, atau dengan kata lain : PetaGrondKaart tidak berlaku sebagai surat bukti pemilikan hak atastanah.

Oleh karenaitu bekas Onvrijlands Domein seharusnya kembali menjadi tanah milikrakyat atau kembali menjadi tanah ulayat atau tanah desa;Bahwa menurut Kertentuanketentuan Konversi UUPA Pasal 1 ayat(4), bekas hak barat dengan hak opstal diakui berlaku sampai dengan20 tahun sejak berlakunya UUPA, maka batasan waktu tersebut yangdimaksudkan adalah tanggal 24 September 1980.

Apabila sebelumlahirnya UUPA apakah status tanah tersebut Eigendom, Verponding,Erfacht, Opstal. Atau status tanahnya berasal dari tanah adat atau tanahnegara;Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat berasal dari PemerintahHindia Belanda seluas 90 Ha, maka status tanah tersebut menjadi tanahyang dikuasai negara atau tanah negara, oleh karena pemberlakuankonversi terhadap hakhak barat (termasuk eigendom) dilakukan denganpemberian batas jangka waktu sampai 20 tahun sejak pemberlakuanUUPA.

Dengan ketidakjelasanstatus tanah Tan Toa Moei, ljo Sai Tiang, Lim Teng Tjiau, maka TergugatIl Intervensi menganggap bahwa status tanah tersebut adalah tanah hakhak barat, berupa Tanah Erfacht (hak guna usaha) atau Tanah Opstal (hakuntuk membangun atau menanam sesuatu di atas tanah yang menjadimilik orang lain).

Dengan berakhirnya hakhak perdata barat sejak tanggal24 September 1980 maka hak atas tanah baik erfacht maupun opstal tidakberlaku lagi karena oleh Tan Toa Moei, ljo Sai Tiang, Lim Teng Tjiau tidakpernah dilakukan permohonan untuk konversi terhadap hak atas tanahtersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau diTanjung Pinang. Dengan demikian dengan tidak dikonversi status tanahtersebut telah berubah menjadi tanah negara.

Dan hak opstal danerpacht. yang tidak diperbaharui ( diperpanjang )menjadi batal dan tidak dapat dihidupkan kembali".Angka 7 : " Hak opstal dan erpacht yang sudahbatal tidak dapat dikonversi menjadi hak gunabangunan atau hak guna usaha, akan tetapi yangmenguasai dapat memperoleh hak pakai, sepanjangmemenuhi sebagai disebut dalam Pasal 42 ".0.

Angka 8 : " Penyelesaian hak opstal dan erpachtharus memperhatikan status pemegang' haknya,3435siapa yang menguasai sekarang, peruntukkan danmw.penggunaannyaBahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka gugatanPenggugat yang mengabaikan begitu saja hak hak ParaTergugat, khususnya Tergugat XII dan Tergugat VIIsebagai pihak yang menguasai sebagian obyeksengketa adalah merupakan' perbuatan melawan hukumdan karenanya sangat merugikan Para Tergugat,khususnya Tergugat XII dan Tergugat VIIBahwa apalagi

Fotocopy Akta Hak Opstal No. 46 tanggal 17 Nopember1955, diberi tanda, P22;6. Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 143 Tahun 1974,diberi tanda, P.2 3;7. Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 10 Januari 1974,dan kwitansi tanda terima uang, tgl 13II 1974 ,diberi tanda, P3 dan P4;8. Fotocopy Surat tertanggal 31 Desember 1975, diberitanda, P5;9. Fotocopy Surat Pernyataan No. 039/XTP/85, ~ diberi4647tanda, P6;10. Fotocopy Surat Kesakisan/Pernyataan No. 029/XTP/86,diberi tanda, P7;11.

SK IAII/H.P./18/70; Dengan batas batas tanah sebagaimana teruraidalam Gambar Situasi No. 477/1973 tanggal 30 4 1973;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pl1, PlI2, Pl3, P21, P22, dan bukti P23, Majelis Hakim memperoleh fakta,bahwa asal muasal tanah sengketa dari hak opstal =;Menimbang, bahwa pemegang hak pakai atas obyek sengketa,atas nama YAYASAN SEKOLAH GURU KRISTEN SURAKARTA (in casuPenggugat) telah berakhir pada tanggal 31 Desember 1979, dandalam persidangan tidak terungkap' fakta bahwa Pengguggat62telah

mengajukan permohonan perpanjangan hak atau pembaharuanhak = atas tanah sengketa kepada Kantor Agraria/KantorPertanahan ;Menimbang, bahwa karena tanah sengketa adalah Hak Pakaiyang asal muasalnya dari tanah hak opstal, yang masaberlakunya telah berakhir pada tanggal 31 Desember 1979; Makamenurut Keputusan Presiden RI Nomor 32 4Tahun 1979 yoPeraturan Menteri Dalam Negeri RI (PMDN) Nomor 3 Tahun 1979,tanah sengketa tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsungoleh Negara ;Menimbang, menurut pasal

No. 1618/HM/66/A/75 tanggal 26Juni 1976, HANYA BERSIFAT MEMPERBAIKI/MERUBAH DASARPERTIMBANGAN SURAT KEPUTUSAN SEBELUMNYA, DIMANATANAH BEKAS HAK OPSTAL NO. 657 SELUAS 833 m? DINYATAKANBERDIRI DI ATAS TANAH NEGARA, TERNYATA KEMUDIANTERBUKTI BUKAN, KARENA HAK OPSTAL TERSEBUT BERDIRI DIATAS TANAH EIGENDOM NO : 7632" ; (P.PK3).

Menurut riwayatnya tanah tersebut, tanah bekas Hak GunaBangunan yang berasal dari konversi hak opstal Verp. No. 657seluas 833 m? terletak di Djalan Batutulis No. 40 Desa KebonKelapa, Ketjamatan Sawah Besar, Daerah Chusus lbu KotaDjakarta Raya sekarang dikenal Jalan Batu Tulis No. 40 dan 40 A(Pav). Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, wilayahJakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta seluas 833 m?, Lebih landjutHal. 12 dari 45 hal. Put.

DINYATAKAN BERDIRI DIATAS TANAH NEGARA, TERNYATA KEMUDIAN TERBUKTIBUKAN, KARENA HAK OPSTAL TERSEBUT BERDIRI DI ATASTANAH EIGENDOM NO : 7632" Lagi pula melalui pertimbanganhukum dari Putusan Nomor : 141/77.G jo 104/1979/PT.

No. 1618/HM/66/A/75 tanggal 26Juni 1976, HANYA BERSIFAT MEMPERBAIKVMERUBAH DASARPERTIMBANGAN SURAT KEPUTUSAN SEBELUMNYA, DIMANA TANAHBEKAS HAK OPSTAL NO. 657 SELUAS 833 m?

DINYATAKAN BERDIRI DIATAS TANAH NEGARA, TERNYATA KEMUDIAN TERBUKTI BUKAN,KARENA HAK OPSTAL TERSEBUT BERDIRI DI ATAS TANAH EIGENDOMNO : 7632 ; Bahwa adapun alasan pengadilan yang menolak gugatan Ayah PemohonPeninjauan Kembali/Terdakwa (Tjee Tian Hie/Suryadi Hidayat) ditolak olehkarena pengadilan berpendapat bahwa Direktorat Jenderal Agraria &Transmigrasi mempunyai wewenang untuk menerbitkan SK No.1618/HM/GG/A/75 tanggal 26 Juni 1976 yang membatalkan sertifikat hakatas Ttnah in Casu SHM No. 128/Kebon

Latif Kacung , mempunyaitanah garapan yaitu tanah RVO (Recht Van Opstal) No.2782 , luas 10.535 me , atas nama Latif Katjoeng (LatifKacung) yang terletak di Desa Suco ,Kecamatan Mumbulsari,Kabupaten Jember , dengan batas batas sebagai berikut Di sebelah Utara : bersebelahan dengan tanahLatif Kacung / tanah milik Rakmina Kari Di sebelah selatan : Bersebelahan dengantanah P. Arphai (B. Temi) / B.

uraian putusan ini,menunjukkan pada hal ikhwal yang terjadi dipersidangansebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara PemeriksaanSidang yang dianggap isinya telah termuat dan dipertimbangkandalam putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah seperti terurai tersebut diatasMenimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugatmendalilkan bahwa kakek Penggugat yang bernama LATIF KATJOENGmempunyai tanah garapan yaitu' tanah RVO (Recht van Opstal

MURSIDI) sebagaimanatermuat dalam AKTA JUAL BELI TANAH NOMOR 392/1X/436.542/2007dan NOMOR 393/1X/436.542/2007 masing masing tertanggal I11September 2007 adalah tidak sah dan harus' dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa dalam perkaraini telah terbukti merupakan tanah bekas Recht Van Opstal (RVO)maka sejak berlakunya UUPA No.5 Tahun 1960 dan PeraturanPelaksanaannya, seperti Kepres RI No.32/1979, bila terdapattanah tersebut pada tanggal 24 September 1980

M2, jadi jelas sudah Penggugat memang tidakmepunyai alas hak yang benar dikarenakan dalam hal menentukan luaskepemilikan tanahnya saja Penggugat salah, sehingga telah jelas dan terang dalamhal ini Penggugat adalah perampas hakmilik Tergugat yang mana objek tanahmilik Tergugat telah Tergugat alihkan kepada Tergugat dan Tergugat Il ;Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat pada halaman 3(tiga) point a, b danc yang mana pemilik asal tanah ini adalah Tuan GO HUI JAMberdasarkan Hak OPSTAL

Karena Penggugat telah salah dan keliru mengatakan memiliki tanahterperkara seluas : 28,431 M2 (dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satumeter persegi) yang terletak dijalan Rawe lingkungan XIV, kelurahan Titi PapanKecamatan Medan Deli Kota Medan;Bahwa, tidak benar pemilik awal tanah objek perkara bernama Tuan Go Hui Jamberdasarkan Hak Opstal dan tidak benar Tuan Go Hui Jam menjual tanahHalaman 23 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pat.

SYARIFUDDIN KALO,S.H., M.Hum., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa, Ahli adalah Guru Besar Hukum Perdata pada Fakultas HukumUniversitas Sumatera Utara;Bahwa, hak opstal adalah hak kebendaan yang merupakan numpang barangatau membangun di atas tanah orang lain yang merupakan hak hukum barat,dan hak opstal tersebut dapat dialihkan kepada orang lain;Bahwa, hak opstal dikenal sejak tahun 1875 dan batas waktu pemegang hakopstal adalah 30 (tiga puluh) tahun;Bahwa, tidak ada batasan luas

tanah bagi pemegang hak opstal;Bahwa, tidak mungkin ada tanah Grant Sultan dikeluarkan diatas hak opstal,karena Grant Sultan adalah hak yang diberikan oleh Sultan kepada warganyadan harus didaftarkan pada Kadaster atau sekarang adalah BPN;Bahwa, tanah Grant Sultan yang tidak didaftarkan pada Kadaster adalahdiragukan keabsahannya, karena tidak mempunyai dasar hukum;Bahwa, sebelum dikonversi, hak tanah berdasarkan hukum barat tetap diakuisepanjang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;Menimbang, bahwa

Bahwa, HASAN BASRI dan KASINAH mendapatkan tanah objek sengketadengan cara membeli dari GOI HUI JAM dan tanah objek sengketa meru pakantanah dengan alas hak opstal;Menimbang, bahwa dalildalil sebagaimana tersebut telah disangkal oleh ParaTergugat, dan dalam Jawabannya, Para Tergugat mendalilkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut :1. Bahwa, Tergugat I mendapatkan tanah objek sengketa dari T. SITI RODIAHdengan cara membeli, sedangkan T.

Putusan Nomor 153 PK/Pdt/2017Negara bekas R.V.O. asal konversi hak barat, menurut hukum telah diatur oleh: Staatsblad 1872 Nomor 124: Hak opstal (zaman penjajahan Belanda)atau hak untuk mempunyai rumah, bangunan atau tanam tanaman diatas tanah orang lain diberikan untuk paling lama 30 tahun, dengan luastanah paling banyak 10 bauw (0,7 HA) dan diberikan dengan hak opstalhanya pada tanah negara bebas; Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 bagian pertama:Hakhak asing yang menurut ketentuan

memenuhi persyaratan yang ditentukan denganperaturan perundangan, maka sepanjang tanah tersebut tidak digunakanuntuk proyekproyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum dandiatas tanah tersebut tidak ada bangunan bekas pemegang hak, dapatdiberikan dengan sesuatu hak kepada pihak yang saat mulai berlakunyaperaturan ini (tanggal 22 Agustus 1979) nyatanyata menguasai danmenggunakan tanah tersebut secara sah;Berdasarkan hukum tersebut diatas, obyek sengketa semula merupakantanah dengan Hak Rech Van Opstal

dikuasai oleh Para Penggugat berdasarkan akta VERKOOPENKOP nomor 34 Tanggal 20 April 1914 dan dengan alasan Tergugat mengaku sebagai ahli waris YAP TJIN TO dan anak satu satunya daripasangan NG GIOK LAN dan NG GUAN LAI; dan NG GIOK LAN adalahanak satu satunya dari YAP KIM KIOK;Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 430/Pdt/2019/PT MDN8.10.11.12.13.14.Bahwa tanah tersebut bukanlah Berdasarkan Akta VERKOOP EN KOOPNomor 34 Tanggal 20 April 1914 akan tetapi tanah tersebut dahulumerupakan bekas hak opstal

yakni tanggal 18Januari 1977 Mochtar Daut mengalihkan kedua bidang tanah tersebutkepada Lina Djohan sesuai akta nomor 46 tanggal 18 januari 1977;Bahwa berdasarkan akta nomor 46 tertanggal 18 januari 1977 tersebut LinaDjohan menggugat budi tukimin dan orang tuanya go kim kiat sertasaudaranya Supardi di Pengadilan Negeri Medan hingga ke MahkamahAgung dimana Lina Djohan mengaku sebagai pemilik kKedua bidang tanahyang dikuasai oleh Budi Tukimin dan orang tuanya tersebut berdasarkanakta Nomor 46 dan Hak Opstal

Menyatakan mengembalikan keadaan seperti semula atas tanah obyek sengketa sebagai tanah Negara bekas Recht Van Opstal Nomor : 1641 yang telah dikuasai penggugat sejak tahun 1971 untuk Kantor Sekretariat Bersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo yang merupakan harta benda ( asset ) milik Partai Golongan Karya ( Penggugat );5. Menghukum Turut Trgugat untuk patuh dan mentaati putusan ini;6.

08.13/2002, seluas584 M2, tertulis atas nama Doctorandus Economy Haji MUHAMMAD IMRONSYUKUR Magister Management di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo harusdicoret.Bahwa karena Sertifikat Hak Milik Nomor: 911, Surat Ukur tanggal17122002, Nomor:00099/08.13/2002, seluas 584 M2, tertulis atasnama Doctorandus Economy Haji MUHAMMAD IMRON SYUKUR MagisterManagement tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, makatanah Obyek Sengketa harus dikembalikan keadaan semula yaitu TanahNegara bekas Recht van Opstal

Menyatakan mengembalikan keadaan seperi semula atas tanah ObyekSengketa sebagai tanah Negara bekas Recht van Opstal Nomor: 1641, yangtelah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1971, untuk Kantor SekretariatBersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan hartabenda (aset) milik Partai Golongan Karya (Penggugat).8.

dalil gugatan penggugat pada positaangka 2 yang mengaku sebagai pemilik atas obyek sengketa tersebut, danmenurut tergugat dalil gugatan penggugat tersebut sangat tidak benar danharuslah ditolak;3: Bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada angka 3 dan 4tersebut, karena permohonan sertifikat hak milik atas obyek sengketa tersebuttidak berdasarkan surat pernyataan tergugat sebagai mana didalilkan olehpenggugat, melainkan berdasarkan surat permohonan Hak milik atas tanahNegera bekas Reht Van Opstal

Bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada angka 3 dan 4tersebut, karena permohonan sertifikat hak milik atas obyek sengketatersebut tidak berdasarkan surat pernyataan tergugat sebagai manadidalilkan oleh penggugat, melainkan berdasarkan surat permohonan19Hak milik atas tanah Negera bekas Reht Van Opstal nomor 1641 yangtelah disetujui oleh seluruh pengurus Partai Golongan Karya kabupatenSidoarjo dan atas permohonan tergugat tersebut turut tergugat telahmemberikan keputusan pemberian hak

Menyatakan mengembalikan keadaan seperti semula atas tanah obyeksengketa sebagai tanah Negara bekas Recht Van Opstal Nomor : 1641yang telah dikuasai penggugat sejak tahun 1971 untuk Kantor SekretariatBersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo yang merupakan hartabenda ( asset ) milik Partai Golongan Karya ( Penggugat );5. Menghukum Turut Trgugat untuk patuh dan mentaati putusan ini;6.

Sertifikat Hak Guna Bagunan No.2089 seluas 59 M2 ;Setempat ..........Setempat dikenal dengan Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Lorong 22.KelurahanPulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara,tanah bekas Hak Guna Bangunan No.64/Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan BaratKota Medan bekas Hak Opstal No. 77 (di konversi) ;3.

Sertifikat hak Opstal, (pasal 711 KUH Perdata) atau sertifikat hakEspacht (vite pasal 720 KUH perdata sedemikian tertulis padapasal 13 PMA No. 2/96 (untuk bangunan yang dibangun padaTahun lima puluhan (tahun 50an) dan atau Sertifikat HGBsedemikian berdasarkan pasal 35 ayat (1) UUPA No. 5 tahun 1960(untuk bangunan yang dibangun sejak tahun enam puluhan).b.

Ternyata:Bukti kepemilikan atas bangunan yang dihuni oleh Penggugatyang dibangun sejak Tahun lima puluhan (tahun 50an) tidakmemiliki Sertifikat hak Opstal atau Sertifikat hak Espacht atauSertifikat HGB atas nama Tergugat.Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 429/PDT /2018/PT.MKS8.2.

Bahwa pada asal mulanya Keluarga besar Gouw Hie Siang memilikirumah dan toko, yang berdiri diatas tanah milik tuan tanah yang bernamaOey Kim Goan, dengan ijin hak sewa atas tanah (verponding Opstal)No.6562. sedangkan bangunan diatasnya yang membangun adalahKeluarga besar Gouw HieYang dahulu beralamat di Djalan Pasar Pagi No.14, Djakarta Kota.Sekarang disebut JI.

dipergunakan untuk keperluan tersebut diatas.(3) Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warganegara yangdisamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badanbadan hukum, yang tidak ditunjuk olehPemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) sejak mulaiberlakunya Undangundang ini menjadi hak gunabangunan tersebutdalam pasal 35 ayat (1), dengan jangka waktu 20 tahun.(4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal ini dengan hakopstal atau hak erfpacht, maka hak opstal

dan hak erfpacht itu sejak mulaiberlakunya Undangundang ini menjadi hak guna bangunan tersebutdalam pasal 35 ayat 1, yang membebani hak milik yang bersangkutanselama sisa waktu hak opstal atau hak erfpacht tersebut diatas, tetapiselamalamanya 20 tahun.(5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (3) pasal ini dibebani denganhak opstal atau hak erfpahct, maka hubungan antara yang mempunyai hakeigendom tersebut dan pemegang hakhak opstal atau hak erfpachtselanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang

berantai terhadap tanahsengketa ini seperti tersebut dalam Surat Keputusan DirekturJenderal Agraria & Transmigrasi tanggal 29 September 1966 No.SK.368/HGB/66, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 173Kebon Kelapa dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria &Transmigrasi tanggal 19 Oktober 1966; SK.1618/H.M/ 66 sertabuku tanah Hak Milik No. 128 Kebon Kelapa tanggal 3 September1968 ;Bahwa kekeliruan tersebut terutama mengenai dasarpertimbangan Surat Keputusan yang bersangkutan dimana hakbekas opstal

Jalan Batu Tulis No. 40Jakarta Pusat semula dinyatakan berdiri diatas tanah Negara,sedangkan kemudian terbukti bahwa bekas hak opstal tersebutberada diatas tanah Eigendom No. 7652 ;Bahwa perbedaan status hak tanah sengketa semula dariberdiri diatas tanah Negara dengan berdiri diatas tanah Eigendominilah yang berakibat perlunya pembetulan Surat Keputusan yangbersangkutan oleh Tergugat ;Bahwa peraturanperaturan hukum yang bersangkutandengan tanah ini, yaitu stold.1948 No. 54 UndangUndang PokokAgraria

dinyatakan berdiri di atas tanah negara, ternyata kemudian terbuktibukan, karena Hak Opstal tersebut berdiri di atas tanah Eigendom No.7632 ;Jadi bersifat memperbaiki dasardasar pertimbangan SuratKeputusan Tata Usaha Negara sebelumnya dan mengenai kepemilikanada dalam perkara No. 309/1975.G/PN.Jakarta BaratSelatan yang telahBHT, namun atas penilaian sepihak Termohon Kasasi saja menyatakanTermohon Kasasi Il Intervensi yang berhak untuk diterbitkan Sertifikat HakGuna Bangunan uraian tanahnya termasuk

Putusan Pengadilan Negeri No. 2463/PID.B/2008/PN.JKT.PST ;Bahwa Uraian tanah yang ditulis dalam objek sengketa Tata UsahaNegara ini, riwayatnya adalah tanah bekas hak guna bangunan yangberasal dari konversi hak opstal Verp No. 657 seluas 833 M? terletakdi Djl.

No. 214 K/TUN/2010sedangkan kemudian terbukti bahwa bekas hak opstal tersebutberada di atas tanah eigendom No. 7652 ;Bahwa perbedaan status hak atas tanah sengketa semula dariberdiri diatas Tanah Negara dengan berdiri di atas tanaheigendom inilah yang berakibat perlunya pembetulan sk.sk. yangbersangkutan oleh Tergugat ;Bahwa Peraturan2 hukum yang bersangkutan dengan tanah ini,yaitu stold.1948 No. 54 UUPA Tahun 1960, Peraturan MenteriAgraria No. 13/1961 maupun Peraturan Menteri Agraria No. 7Tahun

Recht Van Opstal Verpounding Nomor 75(Hak Guna Bangunan Verpounding Nomor 75) dengan Surat Ukur tanggal 5Desember 1917 Nomor 8;Bahwa kemudian persil tanah recht van opstal verpounding tersebut,berdasarkan Acte Verkoop en Koop Nomor 37 (Akta Jual Beli Nomor 37)tanggal 19 November 1927 dihadapan Christian Joseph Johan Gottagens,Notaris Pengganti di Medan, telah dibeli oleh NV NIGM;Bahwa berdasarkan proses Verbaal Van Schating Nomor 1251654 tanggal30 Desember 1954, persil tanah tersebut menjadi eigendom

Nomor 839 K/Pdt/201610.11.12.13.Kemudian dari NV Ogem menjadi hak/kepunyaan Perusahaan Listrik danGas Negara berdasarkan nasionalisasi;Dengan demikian persil tanah tersebut terbukti tidak pernah dimiliki olehKesultanan Deli, karena apabila persil tanah tersebut dimiliki olehKesultanan Deli, maka secara hukum atas persil tanah tersebut tidakmungkin diterbitkan hak barat (recht van opstal);Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012, tanpa setahu dan tanpa seizingPenggugat, TergugatTergugat dan II secara paksa

Roro Soedjinah ke Kraton Yogyakarta dankemudian setelah pembeli mengajukan permohonan hak opstal sebagaibangsa asing (keturunan Tionghoa) menjadi hak sepenuhnya atas nama TjanKang Soei, sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yangberlaku ;b Bahwa proses pelepasan hak dan pemberian hak opstal diatas, diyakini olehTergugat I sudah benar menurut hukum yang berlaku, karena tidak mungkinada perbuatan melawan hukum (apalagi) perbuatan pidana yang dilakukanoleh pejabat Kraton atas hal itu.

angka 2/1947/Stanggal 17 April 1947 antara Kasultanan Jogjakarta (diwakili BPHPoeroebojo) dengan Tjang Kang Soei ;d Bahwa lalu terdapat Surat Perjanjian Jual Beli Hak Sewa Tanah tersebut dariTjang Kang Soei kepada Goei Soen Ie (orang tua Tergugat I) tanggal 19April 1950 ;e Bahwa atas permohonan Tjan Kang Soei dan Goei Soen Ie tanggal 19 April1950 disetujui/dilegal oleh Djawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakartaatas nama Pemerintah Daerah DIY tanggal 25 April 1950, karena tanahtersebut statusnya hak opstal

Pringgokusuman yang diuraikan dalamsurat ukur No. 975/1938 atas permohonan dari Agus Hwarijanto itu,yang menyatakan :e Batasbatas yang berdampingan :Barat (Fitria Dewi), timur (Lie Joe Soe), utara (jalan) dan selatan(Suparno) ;e Setelah dilakukan pengukuran di lokasi bidang tanah dilapangansesuai batasbatas yang telah disepakati semua pihak denganluas 2.582 m2.Bahwa dengan demikian jelas dan benar menurut hukum, apa yangdisebut sebagai (tanah sengketa dalam perkara aquo) sejakpelepasan hak, pemberian hak opstal

Sedangkan tanah terperkara terlebihdahulu mempunyai hak Recht Van Opstal Verpounding No. 75dengan Surat Ukur tanggal 5 Desember 1917 No. 8.b. Soerat Pinjam Pakai / Acte van Afstand Nomor 277 tanggal 4 April1933 tidak ada penjelasannya. Lagi pula tanah terperkara adalahmilik NV. NIGM berdasarkan Acte Verkoop en Koop No. 37 tanggal19 November 1927.Hal 17 dari 93 halaman putusan perdata reg. Nomor902/Pdt.G/2019/PN Mdn4.c.

Tanah Hak Guna Bangunan No.135 tersebut adalah berasal dari eks Recht Van Opstal Verpounding No.75 (Hak Guna Bangunan Verpounding No. 75) dengan Surat Ukur tanggal5 Desember 1917 No. 8.Selanjutnya persil tanah Recht Van Opstal verpounding tersebut,berdasarkan Acte Verkoop en Koop No. 37 (Akta Jual Beli No. 37) tanggal19 November 1927 dihadapan Christian Joseph Johan Gottagens, NotarisPengganti di Medan, telah dibeli oleh N.V.

Adapunpersil tanah SHGB No. 135/Desa Glugur Kota tersebut berasal darieks Recht Van Opstal Verpounding No. 75 dengan Surat Ukur tanggal5 Desember 1917 No. 8.

Foto copy Surat Gemeente Rotterdam Gemeentearchief, Rotterdam04062013 beserta lampiran : Afschrift Meetbrief No. 8 dd. 5December 1917, Afschrift acte van Verkoop en Koop No. 37 dd. 19Nov. 1927, Afschrift acte van Recht van Opstal No. 176 dd. 5 Dec.1917 Recht van Opstal verleend voor den tijd van 75 jaren (copy daricopy), selanjutnya diberi tanda T.I1;2.

Kemudian tanah Recht Van Opstal Verpounding No. 75tersebut melalui Akta Jual Beli No. 37 tanggal 19 November 1927 telahdibeli oleh NV NIGM yang kemudian NV NIGM menjadi perusahaanlistrik dan gas negara berdasarkan nasionalisasi.Dengan demikian jelas alas hak dan status kepemilikan tanahTERGUGAT dan TERGUGAT IV atas tanah yang terletak di JI.

denganpertimbangan hukum Judex Factie dan Majelis Hakim Kasasi dalamputusannya tersebut dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa pada Pasal 6 ayat (5) Ordonansi tanggal 11 Mei 1927, LembagaNegara Nomor 259 (Vide : bukti P.8) menyatakan : "Tanahtanah tanpabangunan, yang menjadi milik negara yang mungkin diperlukan olehpengusaha untuk diatasnya mendirikan gedunggedung atau bangunanlainnya yang perlu bagi usahanya, maka atas permintaannya, jika tidakterdapat keberatan, kepada pengusaha diberikan hak opstal

Kereta Api), makaseharusnya pada waktu itu S.S. harus sudah mempunyai hak opstal (HakGuna Bangunan).Sedangkan pada kenyataannya sampai sekarang terhadap tanah negaraa quo belum pernah ke luar/diterbitkan sesuatu hak, termasuk kepadaS.S.

tahun 2005 mendahului Peraturan Daerah No. 8 tahun 2009yang diterbitkan tahun 2009 seperti yang didalilkan oleh karenanyagugatan perkara No. 43/Pdt.G/2019/PN.Yyk menjadi cacat yuridis ;Oleh karenanya kami para pihak Tergugat memohon kepada yang muliaMajelis Hakim untuk menolak gugatan ini ;Bahwa sesuai surat kantor Agraria Yogyakarta No. 5/1977 tanggal 18Maret 1977 dan surat kantor ATR/BPN No. 846/34.71300/IV/2012, tanahdan bangunan yang diakui sebagai milik pemerintah daerah DIY berdasarRecht van Opstal

Bhayangkara No.48 Yogyakarta adalah sah milik keluargapihak Penggugat II (dua) yang merupakan Tanah Negara Tidak Bebas /Tanah Dalam Penguasaan Negara berdasar Recht van Opstal (R.v.O) No.674 Surat Ukur No.39/1923, tercatat atas nama Ong Khie Hwa MoeyOngDjoen Kwan karena undangundang dan atau pewarisan; luas 995 m2(terbagi menjadi 4 PBB), dan belum pernah dikonversi/pengakuan ataupenegasan hak; Dengan batasbatas obyek utara: R.v.O 389 Surat UkurNo.75/1932; selatan: N.O.P 34.71.090.002.0010190.0; timur

kantor urusan tanahDaerah Istimewa Jogjakarta No. 4618 tanggal 1 Oktober 1951; prosesperbal komparisi, Departemen Kehakiman RI wilayah Jawa Tengah danDIY tanggal 2 Agustus 1994; S.K Menteri Kehakiman RI No. 16 tahun1951 (Berita Negara/BN No. 10/tahun 1951) staatblad 1947 No. 53(ordonansi balik nama), membuktikan/menyatakan bahwa : Obyek Jin.Bhayangkara No. 48 Yogyakarta adalah sah milik keluarga pihakPenggugat yang merupakan Tanah Negara Tidak Bebas / Tanah DalamPenguasaan Negara berdasar Recht van Opstal

Menyatakan dan menetapkan para termohon banding/PenggugatI,II,IV,V adalah ahli waris Ong Djoen Kwan sebagai pemegangReference/ keperdataan dan atau prioritas atas tanah dalampenguasaan Negara berdasarkan Recht van Opstal ( R.v.o) Nomor674 Surat Ukur No. 39/1923 yang belum dikonversi/pengakuan ataupenegasan kembali atas obyek sengketa/JI.Bhayangkara No.48 RT.010 RW. 003 Yagyakarta sesuai perundang undangan.3.

Menyatakan dan menetapkan para termohon banding/PenggugatI,II,IV,V adalah ahli waris Ong Djoen Kwan sebagai pemegangReference/ keperdataan dan atau prioritas atas tanah dalampenguasaan Negara berdasarkan Recht van Opstal ( R.v.o) Nomor674 Surat Ukur No. 39/1923 yang belum dikonversi/pengakuan ataupenegasan kembali atas obyek sengketa/JI.Bhayangkara No.48 RT.010 RW. 003 Yagyakarta Sesuai perundang undangan.3.

Bahwa tanah negara adalah tanah yang belum dilekati hak, yaitu tanah bekashak barat (eigendom, erfpacht, opstal, gebruik), tanan bekas eigendompartikelir yang terkena ketentuan UndangUndang No.1 Tahun 1958. Tanahbekas hak barat (eigendom, erfpacht, opstal, gebruik) yang dikonversimenjadi HGU, HGB, Hak Pakai dan berakhir tgl. 2491980 dan terkenaKeppres No. 32/1979, dll.