Ditemukan 92 data
153 — 94
SELGugatan posita Gugatan harus jelas dan fokus yang diinginkan apakah dalamkonteks Pembatalan Jual beli atau Pembatalan Perjanjian Gadai.Selanjutnya Penggugat juga mendalilkan Tergugat 1 tidak memiliki alas hak yangsah mengajukan sertifikat kepada Tergugat 3 dan diterbitkan sertifikat hak milik No01571 atas nama Tergugat 1 oleh Tergugat 3, kemudian Penggugat menyatakansertifikat hak milik No 01571 yang lahir dari padannya sepanjang yang berkaitandengan objek sengketa adalah tidak mempunyai nilai
126 — 53
Terdakwa Stalone Thiodorus Alias Stalone dari segaladakwaan (vrijspraak) Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1)KUHAP;Membebaskan Terdakwa Stalone Thiodorus Alias Stalone dariPenahanan;Membebankan ongkos perkara kepada Negara;Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap padapokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya denganalasan antara lain;1.Terdakwa STALONE THIODORUS selaku Pesero Komanditer (diam) CV.MAJU KARYA yang telah menggunakan kesempatan atau sarana yangada padannya
MAJU KARYA yang telahmenggunakan kesempatan atau sarana yang ada padannya karena jabatanatau kedudukan dengan menyetujui saksi Herry Imanuel alias OngkoHalaman 39 dari 184 Putusan Nomor : 36/Pid.SusTPK/2020/PN.Kpg.Herry untuk mengatur dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan dengancara meminjamkan/memakai dokumen administrasi (bendera) CV.
Maju Karya yang telah menggunakankesempatan atau sarana yang ada padannya karena jabatan atau kedudukandengan menyetujui saksi Herry Imanuel alias Ongko Herry untuk mengaturdan mengarahkan pelaksanaan pengadaan dengan carameminjamkan/memakai dokumen administrasi (bendera) CV.
87 — 17
terdakwadengan dalih untuk perbaikan jalan.Menimbang bahwa dengan demikian telah terlihat terdakwa telah menyalahgunakankesempatan yang dimilikinnya, selaku Kepala Desa Sukadamai yang telah menjual BerasRaskin kepada orang yang tidak di kenal yang disebut Bu Haji dan hal tersebut tidakdimusyawarahkan oleh terdakwa kepada Pamong Desa Setempat yaitu para Kepala Dusun,dan RT sereta tidak dilaporkan kepada Tim Raskin Kecamatan, dengan demikian unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padannya
211 — 122
Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat VI, atau siapa saja yang mendapat hak dari padannya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat untuk dikembalikan kedalam harta warisan/harta peninggalan (budel) yang belum dibagi waris, kemudian dilakukan pembagian waris diantara para Penggugat dengan Tergugat I sesuai hak waris masing-masing yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hukum Waris dan Hukum Adat yang berlaku ditanah Minahasa), dengan perincian
PT. Pandu Citra Mulia diwakili oleh HALIEM HOENTORO
Tergugat:
MENTERI INVESTASI REPUBLIK INDONESIA/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
1203 — 1076
UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah oleh UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), pada pasal 1 angka 6 disebutkan :Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkankeputusan berdasarkan wewenang yang ada padannya
32 — 15
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telahmengajukan terdakwa bernama HUSIN dan YUSUF BENA Bin HUSIN yang setelah diperiksa ternyata identitasnya diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa, disamping itupara terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yangdiajukan kepadanya, para terdakwa diduga atau patut diduga telah melakukan tindakpidana ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah didakwa sebagaipelaku tindak pidana yang didakwakan padannya
1.H.ARIFUDDIN BIN SAKA
2.ROHANI BINTI SAKA
Tergugat:
1.SITTI ARA BINTI PAGASINGI
2.HADDISAN
3.KAMARUDDIN
4.BAU ASNI BINTI .IDRUS
5.HAWANI
Turut Tergugat:
1.R0STIAH BINTI PAGASINGI
2.DRS. H.MUH,ZAIN FAHRI BIN PAGASINGI
3.HJ.ST. RUKIAH BINTI PAGASINGI
4.SALMAN. BIN PARENRENGI
5.HALWATIA BINTI PARENRENGI
6.DRS. KAHARUDDIN BIN .IDRUS
7.MUH.SYAHRIR BIN .IDRUS
8.IMSAR BIN .IDRUS
9.MUNIR BIN .IDRUS
10.LUKMAN BIN .IDRUS
85 — 64
milik Sari Binti Sarume dan semasahidupnya kedua orang tua Para Penggugat maupun para penggugat tidakpernah melakukan hubungan hukum sah baik dalam bentuk jual bellimaupun hibah kepada almarhum Pagassimgi (ayah Tergugat , Turuttergugat ,IIl dan Ill serta orang tua Ibu tergugat IV, turut tergugatVI,VII,VILIX,X bernama Hasia Binti Pagasingi sehingga tindakan almarhumPagasingi menguasai dan mengalihkan tanah objek sengketa tersebutkepada anak/ ahli warisnya.atau siapa saja yang memperoleh hak dari padannya
66 — 12
honyang tidak diperbolehkan sebesar Rp. 67.978.000, (enam puluh tujuhjuta sembilanratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sehingga dana yang disalahgunakan terdakwatersebut keseluruhannya berjumlah Rp. 687.836.000 (enam ratus delapan puluhtujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), kesemuanya digunakan untukkepentingan terdakwa sendiri.Menimbang, bahwa berkenaan dengan Nota Pembelaan (Pledoi) PenasehatHukum terdakwa tentang unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padannya
75 — 192
Edisi Revisi2, 2006 Halaman 195 196 berkaitan dengan pembahasan Pasal 3jo Pasal 18 Ayat (1) Hurufb Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lainmenuJiskan:"Dengan adanya katakata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padannya
56 — 14
terpenuhi;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis tidaksependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang berpendapat unsur melawanhukum telah terbukti, sedangkan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum yangmembantah dan menyatakan unsur melawan hukum tidak terbukti akan tetapi akanlebih tepat apabila dari perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam kapasitanya sebagaiPNS dipertanggungjawabkan sebagai seseorang yang telah menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padannya
1.HADIMAN, SH
2.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH
3.SOETARMI, SH
4.KAREL SAMPE, SH
5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
6.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
7.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
HENGKY PELAFU ALS HAO
120 — 32
/PN Tte.puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh tigarupiah).Bahwa setelah menerima uang muka pekerjaan, terdakwa lalu menggunakankesempatan dan sarana yang ada padannya melaksanakan pekerjaan dan sekitarbulan Desember 2015, terdakwa kembali meminta pembayaran atas progresspekerjaannya sebesar 75 % dengan nilai sebesar Rp. 1.808.061.750, (Satu miliardelapan ratus delapan juta enam puluh 1 ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuaidengan kwitansi pembayaran tertanggal
Bahwa setelan menerima uang muka pekerjaan, terdakwa lalu menggunakankesempatan dan sarana yang ada padannya melaksanakan pekerjaan dan sekitarbulan Desember 2015, terdakwa kembali meminta pembayaran atas progresspekerjaannya sebesar 75 % dengan nilai sebesar Rp. 1.808.061.750, (Satu miliardelapan ratus delapan juta enam puluh 1 ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuaidengan kwitansi pembayaran tertanggal 17 Desember 2015 dan berdasarkan suratperintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 5695/SP2DLS/1.02.02
44 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Certificate Of Nationality tanggal 20 Desember 2009yang ditanda tangani oleh Capt.Bobby R Mamahit (fotokopi); 180. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (Cargo ShipSafety Radio Certificate) nomor : PK.651/01/20/AD.PKU2010 tanggal18 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Zamzami, S.H. selakuAdministrator Pelabuhan (fotokopi); 181. 3 (tiga) lembar Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi KovensiInternasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut,1974 sebagaimanadiubah dengan Protoklol 1988 dari padannya