Ditemukan 2515 data
53 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
2017 tanggal 22 Mei 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2011 Nomor00018/207/11/055/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama PT AtsumitecIndonesia, NPWP 02.047.625.5055.000, beralamat di Jalan Surya MadyaKav.I29 AF, Kawasan Industri Surya Cipta, Kutanegara Ciampel, Kab.Karawang, Jawa Barat 41361, sehingga perhitungan Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011 adalah sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka
dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp745.600,00; dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajaka
23 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Blabak No.2A Rt. 28, Kec. 3 llir llir Timur Il, Palembang, dengan perhitungan menjadisebagai berikut: No Uraian SPT/WP 1 Dasar Pengenaan Pajaka Ekspor b.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 187.734.692c.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 25.147.501.000d.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN =Jumlah 25.335.235.692Penghitungan PPN kurang bayar a a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 18.773.468b. Dikurangi:b.1.
alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor 3.460.692.167,00 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 93 /B/PK/Pjk/2018 a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri177.848.280,00 a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaanPPN713.316.338,00 a.6. Jumlah seluruh penyerahan4.351.856.785,00 ic. Jumlah seluruh penyerahan4.351.856.785,00 2. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 17.784.828,00Dikurangi :a.
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutangPPN :a.1. Ekspor 3.460.692. 167,00 a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut" ven Bune 177.848.280,00sendiri a.5. Penyerahan yang dibebaskan = dari713.316.338,00pengenaan PPN a.6. Jumlah seluruh penyerahan 4.351.856.785,00c. Jumlah seluruh penyerahan 4.351.856.785,002. /Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 17.784.828,00Dikurangi :a.
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan pajaka.2. Penyerahan yang PPNnya harus 9,167,400) 187,047,456dipungutsendirib. Atas Penyerahan yg tidak terhutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan 9,167,400 187,047,4562 Penghitungan PPN Kurang Bayara. PK yang harus dipungut/dibayar sendiri 916,740) 18,704,746b. Dikurangi:b2. PM yang dapat diperhitungkan 916,740 916,740b4. Dibayar dengan NPWP Sendiri = =d. Jumlah pajak yang diperhitungkan 916,740 916,740e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 17,788,006(ad)3.
Dasar Pengenaan pajaka.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 12,086,519sendirib Atas Penyerahan yg tidak terhutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan 12,086,5192 Penghitungan PPN Kurang Bayara PK yang harus dipungut/ dibayar sendiri 1,208,652b Dikurangi:b2 PM yang dapat diperhitungkan 10,553,806b4 Dibayar dengan NPWP Sendiri d. Jumlah pajak yang diperhitungkan 10,553,806e. Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar (ad) (9,345,154) A.4.
55 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
MusiBanyuasin Indah, NPWP : 01.062.064.9.092000, beralamat di JalanBlabak Nomor 2A, RT 28, Kecamatan 3 llir, Ilir Timur Il, Palembang,Keputusan NomortanggalJasa Masa Pajak Agustusdengan perhitungan menjadi sebagai berikut NoUraianRp 1 NM YW Dasar Pengenaan Pajaka Eksporb.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiric.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungutd.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlahPenghitungan PPN kurang bayara. a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarsendirib.
Putusan Nomor 1452/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Eksporb. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.790.389.570c. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 14.673.784.250d. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah 19.464.173.8202 Penghitungan PPN kurang bayar 479.038.957f.a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirig.
290 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah (ab) 9,788,686.00 9,788,686.008 Penghasilan neto luat negri9 Jumlah penghasilan neto 65,457,328.00 180,967,146.0010 Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib11 Penghasilan Kena Pajak 65,457,328.00 180,967,146.0012 PPh Terhutang (tarif x 14) 18,328,052.00 50,670,801 .0013 Jumlah PPh Terhutang 18,328,052.00 50,670,801.0014 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0.00 0.00b. Dipotong/Dipungut pihak lain 1,266,832.00 1,266,832.00C. Dibayar sendiri 17,061 ,220.00 17,061 ,220.00d.
Jumlah (ab) 9,788,686.008 Penghasilan neto luat negri9 Jumlah penghasilan neto 65,457,328.00Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat10 wajib11 Penghasilan Kena Pajak 65,457,328.0012 PPh Terhutang (tarif x 14) 18,328,052.0013 Jumlah PPh Terhutang 18,328,052.0014 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0.00b. Dipotong/Dipungut pihak lain 1,266,832.00c. Dibayar sendiri 17,061 ,220.00d. Diperhitungkan SKPPKP 0.00e.
Jumlah (ab) 9,788,686.008 Penghasilan neto luat negri9 Jumlah penghasilan neto 65,457,328.0010 Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib11 Penghasilan Kena Pajak 65,457,328.0012 PPh Terhutang (tarif x 14) 18,328,052.0013 Jumlah PPh Terhutang 18,328,052.0014 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0.00b. Dipotong/Dipungut pihak lain 1,266,832.00c. Dibayar sendiri 17,061 ,220.00d. Diperhitungkan SKPPKP 0.00e.
32 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3409/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2011 Nomor 00134/207/11/054/14 tanggal 25 November2014, dengan perincian menurut Pemohon Banding adalah sebesarRpO,00; (nihil) dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 572.763.310b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 54.220.649.376c
PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena dalildalil yangdisampaikan bersifat pendapat yang cukup beralasan dan sangatmenentukan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut : No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
72 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 2.342.310.732,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 32.280.058.693,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. jumlah seluruh penyerahan Rp 34.622.369.425,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00b.
dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp7.272.728,00; dengan perincian sebagai berikut:1.Dasar Pengenaan Pajaka
81 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP386/WPJ.25/2014 tanggal25 November 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2011 Nomor 00002/207/11/105/13 tanggal 11 September 2013,atas nama PT Padang Palma Permai, NPWP 01.115.962.1105.000,beralamat di Kebun Tanah Terban, Tanah Terban, Kabupaten AcehTamiang, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka
alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp8.187.515.010,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka
Memperbaiki amar Putusan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87212/PP/M.1A/16/2017, tanggal 2 Oktober 2017 yang berkaitandengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 402/B/PK/PJK/2019, tanggal14 Februari 2019, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp8.187.515.010,00; dengan perincian sebagaiberikut: No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1.
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 4047/B/PK/Pjk/2019 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangTerutang PPN:a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 2.065.995.45sendiri oia.3 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 0oleh Pemungut PPNa.6.Jumlah 2.065.995.455b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak 0Terutang PPNc. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b.) ome2 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar 206.599.546sendirib.
demikian, alasanalasanpermohonanPemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyangtidak bersifat menentukan karenatidak terdapatputusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp325.379.436,00 dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3407/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2011 Nomor 00132/207/11/054/14 tanggal 25 November 2014, denganperincian menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp0,00; (nihil)dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 572.763.310b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 52.301.514.012c
PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena dalildalil yangdisampaikan bersifat pendapat yang cukup beralasan dan sangatmenentukan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
62 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 110.490.895.892,00a.2. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan 110.490.895.892,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b. Dikurangi:b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 14.607.289.620,00e.
permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena merupakan pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi lebih bayar sebesar Rp14.607.289.620,00 dengan perinciansebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka
147 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ide Anak Agung GdeAgung Blok 6.2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: : JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Ekspor 192.097.895.771,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 192.097.895.771,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:a.
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga pajak yang lebih dibayardihitung kembali menjadi sebesar Rp13.014.892.318,00; denganperincian sebagai berikut:JumlahNo Uraian(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka.
21 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
MusiBanyuasin Indah, NPWP : 01.062.064.9.092000, beralamat di JalanBlabak Nomor 2A, RT 28, Kecamatan 3 llir, llir Timur Il, Palembang,Keputusan NomortanggalJasa Masa Pajak Agustusdengan perhitungan menjadi sebagai berikut NoUraianRp Nn & VW Dasar Pengenaan Pajaka Eksporb.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiric.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungutd.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlahPenghitungan PPN kurang bayara. a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarsendirib.
Putusan Nomor 1452/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Eksporb. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.790.389.570c. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 14.673.784.250d. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah 19.464.173.8202 Penghitungan PPN kurang bayar 479.038.957f.a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirig.
14 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN :a.1. Ekspor 0,00a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00a.3.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 12.134.308.775,00a.4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 23.000.000,00a.5. Jumlah seluruh penyerahan 12.157.308.775,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c. Jumlah seluruh penyerahan 12.157.308.775,002.
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN :a.1. Ekspor Rp 0,00a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00a.3.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 12.134.308.775,00a.4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 23.000.000,00a.5. Jumlah seluruh penyerahan Rp 12.157.308.775,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah seluruh penyerahan Rp 12.157.308.775,002.
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kredit Pajaka. Setoran Masa dan Tahunan 0,00b. Kompensasi kelebihan tahun sebelumnya 0,00c. STP (pokok) 0,00d. SKPKB (pokok) 0,00e. SKPKBT (pokok) 0,00f. lainlain 0,00g. jumlah 0,00h. dikurangih.1. kompensasi kelebihan ke tahun YAD 0,00h.2. SKPLB 0,00h.3 Jumlah 0,004. Jumlah kekurangan/kelebihan pembayaran pokok pajak 0,005. Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. Jumlah Sanksi Administrasi 0,006.
Kredit Pajaka. Setoran Masa dan Tahunan 0,00b. Kompensasi kelebihan tahun sebelumnya 0,00c. STP (pokok) 0,00d. SKPKB (pokok) 0,00e. SKPKBT (pokok) 0,00f. lainlain 0,00g. jumlah 0,00h. dikurangih.1. kompensasi kelebihan ke tahun YAD 0,00h.2. SKPLB 0,00h.3. Jumlah 0,004. Jumlah kekurangan/kelebihan pembayaran pokok pajak 0,005. Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. Jumlah Sanksi Administrasi 0,006.
150 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00616/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00012/207/10/055/15 tanggal 28 Januari 2015 Masa Pajak Februari 2010,atas nama PT FESTO, NPWP 01.071.564.7055.000, beralamat di JalanTekno V Blok A/1 Sektor Xl Kawasan Industri BSD, Tangerang Selatan,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
Putusan Nomor 611/B/PK/Pjk/20191 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:a.1.Ekspor 4.944.761a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 9.039.022.530a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 43.203.418a.6.Jumlah 9.096.485.709c. Jumlah Seluruh Penyerahan 9.096.485.7092 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 903.902.253b.
44 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor 4.500.018.000b. Penyerahan yang PPN dipungut sendiri 3.450.765.000c. Penyerahan yang tidak dipungut 437.600.582Jumlah seluruh penyerahan 8.388.383.5822. Penghitungan PPN Lebih Bayara. Pajak Keluaran yang hrs dipungut/dibayar 345.076.500b. Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan 791.095.535c. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (446.019.035)d. Dikompensasikan ke masa berikut 03. PPN yang kurang (lebih) dibayar (446.019.035)4.
Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor Rp 4.500.018.000b. Penyerahan yang PPN dipungut sendiri Rp 3.450.765.000c. Penyerahan yang tidak dipungut Rp 437.600.582Jumlah seluruh penyerahan Rp 8.388.383.582Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3038/B/PK/Pjk/20182. Penghitungan PPN Lebih Bayara. Pajak Keluaran yang hrsdipungut/dibayar Rp 345.076.500b. Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan Rp 791.095.535c. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih)bayar Rp (446.019.035)d. Dikompensasikan ke masa berikut Rp 03.
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mengubah perhitungan pada Keputusan Terbanding terkaitpembayaran PPh Pasal 26 Pemohon Banding pada masa Februari 2015menjadi sesuai dengan perhitungan Pemohon dalam SPT MasaPemohon dan juga perhitungan menurut Pemohon dalam SuratKeberatan, sebagai berikut: Jumlah Menurut No Uraian Pemohon Banding(Rp)1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak 2.397.724.323,002 PPh Pasal 26 yang Terutang 239.885.124,003 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 239.885.124,00c.
Menetapkan bahwa kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 26 PemohonPeninjauan Kembali untuk Masa pajak Februari 2015 adalah NIHILdengan rincian sebagai berikut: Jumlah Menurut No Uraian Pemohon Banding(Rp)1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak 2.397.724.323,002 PPh Pasal 26 yang Terutang 239.885.124,003 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 239.885.124,00c. STP (Pokok Kurang Bayar)d. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak...e. Lainlainf.