Ditemukan 2515 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4397 B/PK/PJK/2019
Tanggal 20 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ATSUMITEC INDONESIA;
5318 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2017 tanggal 22 Mei 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2011 Nomor00018/207/11/055/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama PT AtsumitecIndonesia, NPWP 02.047.625.5055.000, beralamat di Jalan Surya MadyaKav.I29 AF, Kawasan Industri Surya Cipta, Kutanegara Ciampel, Kab.Karawang, Jawa Barat 41361, sehingga perhitungan Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011 adalah sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka
    dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp745.600,00; dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 19-06-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1459/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 19 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MUSI BANYUASIN INDAH
2319 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Blabak No.2A Rt. 28, Kec. 3 llir llir Timur Il, Palembang, dengan perhitungan menjadisebagai berikut: No Uraian SPT/WP 1 Dasar Pengenaan Pajaka Ekspor b.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 187.734.692c.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 25.147.501.000d.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN =Jumlah 25.335.235.692Penghitungan PPN kurang bayar a a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 18.773.468b. Dikurangi:b.1.
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 02-01-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 B/PK/PJK/2018
Tanggal 15 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BRIDGESTONE KALIMANTAN PLANTATION;
2314 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor 3.460.692.167,00 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 93 /B/PK/Pjk/2018 a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri177.848.280,00 a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaanPPN713.316.338,00 a.6. Jumlah seluruh penyerahan4.351.856.785,00 ic. Jumlah seluruh penyerahan4.351.856.785,00 2. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 17.784.828,00Dikurangi :a.
    Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutangPPN :a.1. Ekspor 3.460.692. 167,00 a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut" ven Bune 177.848.280,00sendiri a.5. Penyerahan yang dibebaskan = dari713.316.338,00pengenaan PPN a.6. Jumlah seluruh penyerahan 4.351.856.785,00c. Jumlah seluruh penyerahan 4.351.856.785,002. /Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 17.784.828,00Dikurangi :a.
Register : 26-11-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 732 B/PK/PJK/2012
Tanggal 12 Februari 2013 — PT. SAMUDERA PERDANA TRANS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2313 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan pajaka.2. Penyerahan yang PPNnya harus 9,167,400) 187,047,456dipungutsendirib. Atas Penyerahan yg tidak terhutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan 9,167,400 187,047,4562 Penghitungan PPN Kurang Bayara. PK yang harus dipungut/dibayar sendiri 916,740) 18,704,746b. Dikurangi:b2. PM yang dapat diperhitungkan 916,740 916,740b4. Dibayar dengan NPWP Sendiri = =d. Jumlah pajak yang diperhitungkan 916,740 916,740e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 17,788,006(ad)3.
    Dasar Pengenaan pajaka.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 12,086,519sendirib Atas Penyerahan yg tidak terhutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan 12,086,5192 Penghitungan PPN Kurang Bayara PK yang harus dipungut/ dibayar sendiri 1,208,652b Dikurangi:b2 PM yang dapat diperhitungkan 10,553,806b4 Dibayar dengan NPWP Sendiri d. Jumlah pajak yang diperhitungkan 10,553,806e. Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar (ad) (9,345,154) A.4.
Register : 04-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1452 C/PK/PJK/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MUSI BANYUASIN INDAH;
5511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MusiBanyuasin Indah, NPWP : 01.062.064.9.092000, beralamat di JalanBlabak Nomor 2A, RT 28, Kecamatan 3 llir, Ilir Timur Il, Palembang,Keputusan NomortanggalJasa Masa Pajak Agustusdengan perhitungan menjadi sebagai berikut NoUraianRp 1 NM YW Dasar Pengenaan Pajaka Eksporb.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiric.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungutd.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlahPenghitungan PPN kurang bayara. a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarsendirib.
    Putusan Nomor 1452/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Eksporb. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.790.389.570c. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 14.673.784.250d. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah 19.464.173.8202 Penghitungan PPN kurang bayar 479.038.957f.a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirig.
Register : 11-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 440 B/PK/PJK/2021
Tanggal 17 Februari 2021 — PT. SMELTING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
290203 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (ab) 9,788,686.00 9,788,686.008 Penghasilan neto luat negri9 Jumlah penghasilan neto 65,457,328.00 180,967,146.0010 Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib11 Penghasilan Kena Pajak 65,457,328.00 180,967,146.0012 PPh Terhutang (tarif x 14) 18,328,052.00 50,670,801 .0013 Jumlah PPh Terhutang 18,328,052.00 50,670,801.0014 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0.00 0.00b. Dipotong/Dipungut pihak lain 1,266,832.00 1,266,832.00C. Dibayar sendiri 17,061 ,220.00 17,061 ,220.00d.
    Jumlah (ab) 9,788,686.008 Penghasilan neto luat negri9 Jumlah penghasilan neto 65,457,328.00Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat10 wajib11 Penghasilan Kena Pajak 65,457,328.0012 PPh Terhutang (tarif x 14) 18,328,052.0013 Jumlah PPh Terhutang 18,328,052.0014 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0.00b. Dipotong/Dipungut pihak lain 1,266,832.00c. Dibayar sendiri 17,061 ,220.00d. Diperhitungkan SKPPKP 0.00e.
    Jumlah (ab) 9,788,686.008 Penghasilan neto luat negri9 Jumlah penghasilan neto 65,457,328.0010 Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib11 Penghasilan Kena Pajak 65,457,328.0012 PPh Terhutang (tarif x 14) 18,328,052.0013 Jumlah PPh Terhutang 18,328,052.0014 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0.00b. Dipotong/Dipungut pihak lain 1,266,832.00c. Dibayar sendiri 17,061 ,220.00d. Diperhitungkan SKPPKP 0.00e.
Putus : 28-11-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3409 B/PK/PJK/2018
Tanggal 28 Nopember 2018 — PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3224 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3409/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2011 Nomor 00134/207/11/054/14 tanggal 25 November2014, dengan perincian menurut Pemohon Banding adalah sebesarRpO,00; (nihil) dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 572.763.310b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 54.220.649.376c
    PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena dalildalil yangdisampaikan bersifat pendapat yang cukup beralasan dan sangatmenentukan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut : No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 04-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 25-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 B/PK/PJK/2021
Tanggal 17 Februari 2021 —
7225 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 2.342.310.732,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 32.280.058.693,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. jumlah seluruh penyerahan Rp 34.622.369.425,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00b.
    dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp7.272.728,00; dengan perincian sebagai berikut:1.Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 16-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3326 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PADANG PALMA PERMAI;
8140 Berkekuatan Hukum Tetap
  • permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP386/WPJ.25/2014 tanggal25 November 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2011 Nomor 00002/207/11/105/13 tanggal 11 September 2013,atas nama PT Padang Palma Permai, NPWP 01.115.962.1105.000,beralamat di Kebun Tanah Terban, Tanah Terban, Kabupaten AcehTamiang, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT MUSTIKA SEMBULUH
1911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp8.187.515.010,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka
    Memperbaiki amar Putusan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87212/PP/M.1A/16/2017, tanggal 2 Oktober 2017 yang berkaitandengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 402/B/PK/PJK/2019, tanggal14 Februari 2019, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp8.187.515.010,00; dengan perincian sebagaiberikut: No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4047/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — PT SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2514 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4047/B/PK/Pjk/2019 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangTerutang PPN:a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 2.065.995.45sendiri oia.3 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 0oleh Pemungut PPNa.6.Jumlah 2.065.995.455b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak 0Terutang PPNc. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b.) ome2 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar 206.599.546sendirib.
    demikian, alasanalasanpermohonanPemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyangtidak bersifat menentukan karenatidak terdapatputusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp325.379.436,00 dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 28-11-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3407 B/PK/PJK/2018
Tanggal 28 Nopember 2018 — PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3407/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2011 Nomor 00132/207/11/054/14 tanggal 25 November 2014, denganperincian menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp0,00; (nihil)dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 572.763.310b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 52.301.514.012c
    PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena dalildalil yangdisampaikan bersifat pendapat yang cukup beralasan dan sangatmenentukan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KALIMANTAN ENERGI LESTARI;
6227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 110.490.895.892,00a.2. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan 110.490.895.892,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b. Dikurangi:b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 14.607.289.620,00e.
    permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena merupakan pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi lebih bayar sebesar Rp14.607.289.620,00 dengan perinciansebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 27-07-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2434/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KALIMANTAN ENERGI LESTARI
14767 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ide Anak Agung GdeAgung Blok 6.2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: : JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Ekspor 192.097.895.771,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 192.097.895.771,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:a.
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga pajak yang lebih dibayardihitung kembali menjadi sebesar Rp13.014.892.318,00; denganperincian sebagai berikut:JumlahNo Uraian(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka.
Putus : 17-06-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1452/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MUSI BANYUASIN INDAH
2118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MusiBanyuasin Indah, NPWP : 01.062.064.9.092000, beralamat di JalanBlabak Nomor 2A, RT 28, Kecamatan 3 llir, llir Timur Il, Palembang,Keputusan NomortanggalJasa Masa Pajak Agustusdengan perhitungan menjadi sebagai berikut NoUraianRp Nn & VW Dasar Pengenaan Pajaka Eksporb.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiric.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungutd.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlahPenghitungan PPN kurang bayara. a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarsendirib.
    Putusan Nomor 1452/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Eksporb. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.790.389.570c. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 14.673.784.250d. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah 19.464.173.8202 Penghitungan PPN kurang bayar 479.038.957f.a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirig.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3263/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 —
146 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN :a.1. Ekspor 0,00a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00a.3.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 12.134.308.775,00a.4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 23.000.000,00a.5. Jumlah seluruh penyerahan 12.157.308.775,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c. Jumlah seluruh penyerahan 12.157.308.775,002.
    Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN :a.1. Ekspor Rp 0,00a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00a.3.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 12.134.308.775,00a.4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 23.000.000,00a.5. Jumlah seluruh penyerahan Rp 12.157.308.775,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah seluruh penyerahan Rp 12.157.308.775,002.
Putus : 29-10-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2715/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — BUT SHIMIZU CORPORATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3420 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kredit Pajaka. Setoran Masa dan Tahunan 0,00b. Kompensasi kelebihan tahun sebelumnya 0,00c. STP (pokok) 0,00d. SKPKB (pokok) 0,00e. SKPKBT (pokok) 0,00f. lainlain 0,00g. jumlah 0,00h. dikurangih.1. kompensasi kelebihan ke tahun YAD 0,00h.2. SKPLB 0,00h.3 Jumlah 0,004. Jumlah kekurangan/kelebihan pembayaran pokok pajak 0,005. Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. Jumlah Sanksi Administrasi 0,006.
    Kredit Pajaka. Setoran Masa dan Tahunan 0,00b. Kompensasi kelebihan tahun sebelumnya 0,00c. STP (pokok) 0,00d. SKPKB (pokok) 0,00e. SKPKBT (pokok) 0,00f. lainlain 0,00g. jumlah 0,00h. dikurangih.1. kompensasi kelebihan ke tahun YAD 0,00h.2. SKPLB 0,00h.3. Jumlah 0,004. Jumlah kekurangan/kelebihan pembayaran pokok pajak 0,005. Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. Jumlah Sanksi Administrasi 0,006.
Putus : 11-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 611/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT FESTO
15027 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00616/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00012/207/10/055/15 tanggal 28 Januari 2015 Masa Pajak Februari 2010,atas nama PT FESTO, NPWP 01.071.564.7055.000, beralamat di JalanTekno V Blok A/1 Sektor Xl Kawasan Industri BSD, Tangerang Selatan,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
    Putusan Nomor 611/B/PK/Pjk/20191 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:a.1.Ekspor 4.944.761a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 9.039.022.530a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 43.203.418a.6.Jumlah 9.096.485.709c. Jumlah Seluruh Penyerahan 9.096.485.7092 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 903.902.253b.
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3038 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor 4.500.018.000b. Penyerahan yang PPN dipungut sendiri 3.450.765.000c. Penyerahan yang tidak dipungut 437.600.582Jumlah seluruh penyerahan 8.388.383.5822. Penghitungan PPN Lebih Bayara. Pajak Keluaran yang hrs dipungut/dibayar 345.076.500b. Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan 791.095.535c. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (446.019.035)d. Dikompensasikan ke masa berikut 03. PPN yang kurang (lebih) dibayar (446.019.035)4.
    Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor Rp 4.500.018.000b. Penyerahan yang PPN dipungut sendiri Rp 3.450.765.000c. Penyerahan yang tidak dipungut Rp 437.600.582Jumlah seluruh penyerahan Rp 8.388.383.582Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3038/B/PK/Pjk/20182. Penghitungan PPN Lebih Bayara. Pajak Keluaran yang hrsdipungut/dibayar Rp 345.076.500b. Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan Rp 791.095.535c. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih)bayar Rp (446.019.035)d. Dikompensasikan ke masa berikut Rp 03.
Register : 28-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Maret 2021 — PT. FRANKS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa mengubah perhitungan pada Keputusan Terbanding terkaitpembayaran PPh Pasal 26 Pemohon Banding pada masa Februari 2015menjadi sesuai dengan perhitungan Pemohon dalam SPT MasaPemohon dan juga perhitungan menurut Pemohon dalam SuratKeberatan, sebagai berikut: Jumlah Menurut No Uraian Pemohon Banding(Rp)1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak 2.397.724.323,002 PPh Pasal 26 yang Terutang 239.885.124,003 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 239.885.124,00c.
    Menetapkan bahwa kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 26 PemohonPeninjauan Kembali untuk Masa pajak Februari 2015 adalah NIHILdengan rincian sebagai berikut: Jumlah Menurut No Uraian Pemohon Banding(Rp)1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak 2.397.724.323,002 PPh Pasal 26 yang Terutang 239.885.124,003 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 239.885.124,00c. STP (Pokok Kurang Bayar)d. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak...e. Lainlainf.