Ngurah Karjaya, sehingga mereka merasatidak logis melakukan pengecekan dan menghitung volume bangunanBale Subak tersebut ; * Bahwa benar dalam melakukan pengecekan atau penghitungandua bangunan tersebut (Bale Gong dan Penyengker Pura) I WayanSukawana, ST dan I Wayan Sastrawan, ST hanya ditemani jaksa dariKejari Tabanan tanpa memberitahuan kepada Kepala Desa Senganan,Bendesa Adat Senganan maupun prajuru dan anggota Subak AbianMertasari Jaya ; 220 n nn nanan nn nen nne nee * Bahwa dalam melakukan pengitungan

Terbukti dalam pengecekanatau pengitungan ke lokasi, ahli bersama saudara jaksa penyidik sengaja69tidak mengundang Aparat Desa Senganan, Bendesa Adat,Prajuru/Pengurus maupun anggota Subak Abian Mertasari Jaya.

Kemudian diteruskanpenyebutannya oleh petugas khusus melalui pengeras suara;Bahwa selama pengitungan suara, terjadi break atau jeda sebanyak limakali. Dan selama setiap kali break, panitia dan anggota BPD terusmengerumuni kotak suara yang tetap berada di lantai dengan kegiatanmembuka suratsurat suara;Bahwa penghitungan suara berakhir pukul 18.00 WIB. Kemudian KetuaBPD mengumumkan perolehan suara dari masingmasing calon denganrincian:o Calon dengan nomor urut 1.

DHARMA BANDAR MANDALA (DBM Cargo) yakni Tergugattanggal 03 Mei 2013 untuk melakukan cek dan ricek data piutang danmemohon waktu selama 1 (satu) bulan dari tanggal 03 Mei 2013 sampaidengan 31 Mei 2013 dilakukan pengitungan ulang terhadap kerugian yangdialami Tergugat ;Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan surat pernyataan tertanggal11 Juni 2013 yang isinya antara lain memohon kepada Tergugat untukdiberikan perpanjangan waktu agar dapat menghitung kembali selisin uangyang disangkakan Tergugat terhadap

M di laporkan melalui telpon bahwapupuk gudang hilang saat itu saksi berada dirumah G2 Lomu.e Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama anggotasecurity dan anggota gudang melakukan pengecekan dan di lakukanpengitungan oleh pihak petugas gudang dan memang di ketahui adapupuk hilang.e Bahwa saksi bersama anggota security dan anggota gudangmelakukan pengecekan dan di lakukan pengitungan oleh pihakpetugas gudang dan memang di ketahui ada pupuk hilang.e Bahwa dari keterangan petugas gudang

Imam Subata, ibu Sumarlik, pak Heridan pak Hariyanto dan semua Calon Kades hadir menyaksikanpencoblosan;Bahwa, satu dusun ada 2 bilik dan 1 kotak suara;Bahwa, ada protes dari warga yaitu ada warga yang hanya menyerahkaneKTP tidak memakai surat undangan, ketika itu antrian sangat panjangdari dusun Pengkol;Bahwa, pencoblosan ditutup jam13.00 WIB;Bahwa, saksi melihat langsung penghitungan suara, yang dilakukanPanitia waktu penghitungan ada papan kertas yang ditempel untuk menulispenghitungan, setelah pengitungan

penghitungan hadir semua Calon Kepala Desa, Panitia,Kades saat itu, setelah ditetapbkan pemenangnya kemudian langsungbubar semua, termasuk saksi;Bahwa, waktu penghitungan suara, ada yang protes terkait warga sakityang mau nyoblos tidak ada fasilitas pencoblosan;Bahwa, waktu penghitungan suara tidak ada yang protes, termasuk calonKades dan saksi Calon tidak ada yang protes, lancarlancar saja;Bahwa, kelima Calon Kades masingmasing mempunyai saksi dan saksicalon hadir waktu pemilinan dan menyaksikan pengitungan

Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan kembali,pengitungan PEB 005461 tanggal 31 Desember 2010 adalah sesuaitarif Bea Keluar dan Harga ekspor yang berlaku pada tanggal 31Desember 2010 dengan tanggal perkiraan ekspor 06 Januari 2011,namun mengingat ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor danbarang ekspor dimuat diluar kawasan pabean maka sesuai ketentuanPasal 8 Ayat (1) huruf c dan Pasal 7 Ayat (5) PMK 214/2008pembatalan PEB adalah mutlak dan wajib dilakukan pengajuan PEBbaru. yang kemudian

yang menyatakan bahwa Majelis berpendapatbahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaanpendapat dalam menetapkan dasar perhitungan BeaKeluar yang dapat merugikan Pemohon Banding yangseharusnya untuk memberikan kepastian hukum danpelayanan, hal tersebut tidak terjadi adalah pertimbanganhukum yang sangat keliru dan menunjukkanketidakpahaman Majelis Hakim Pengadilan Pajak terkaitmekanisme penetapan kembali oleh Direktur Jenderal Beadan Cukai.Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikankembali, pengitungan

masingmasing sampaiadanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa Penggugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya bukan ataskehendak sendiri, namun atas kehendak Tergugat, maka sesuai denganketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar upahselama proses penyelesaian perkara a quo sampai adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;Bahwa upah terakhir yang Penggugat terima adalah sejumlahRp1.627.500,00 untuk tahun 2014, dan pengitungan

Putusan Nomor 682/B/PK/PJK/2014.2020ketidakpahaman Majelis Hakim Pengadilan Pajak terkaitmekanisme penetapan kembali oleh Direktur Jenderal Beadan Cukai.c Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikankembali, pengitungan PEB 000355 tanggal 29 Januari2011 adalah sesuai tarif Bea Keluar dan Harga eksporyang berlaku pada tanggal 29 Januari 2011 dengantanggal perkiraan ekspor 04 Februari 2011, namunmengingat ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspordan barang ekspor dimuat diluar kawasan pabean makasesuai

Mengupload file DAA, DA1, dan DB1;Bahwa selain tugas operator dalam situng tersebut diatas, juga mempunyaltugas lain yaitu melakukan penginputan data DA1 (setifikat rekapitulasi hasilpenghitungan perolehan suara dari setiap desa/ kelurahan) kedalam data DB1(sertifikat rekapitulasi hasil pengitungan perolehan suara pada tingkatkecamatan);Bahwa pemilu tahun ini yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019Kabupaten Waropen dibagi menjadi 3 (tiga) daerah pemilihan (Dapil) yaitudapil (daerah pemilinan

sebanyak 16 (enam belas)parpol.Bahwa sidang pleno dalam rangka penetapan DB1 (DB1Presiden, DB1DPRRl, DB1DPD, DB1DPRD Provinsi dan DB1DPRD Kab/kota) kabupatenWaropen mulai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sampaidengan hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 di Ruang sidang kantor DPRD (Dewanperwakilan Rakyat Daerah) kabupaten Waropen, dan ditetapkan pada tanggal7 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wit am 3 dini hari);Bahwa data perolehan suara yang diinput kedalam DB1 (sertifikat rekapitulasihasil pengitungan

/Ha, pengitungannya mulai dari tiang mulai dari 12 (duabelas) cm keatas bisa dihitung kubikasinya, kalau yang dibawah 12 (duabelas) cm pengitungan berdasarkan staple meter, dihitung dengan caraditumpuk;Bahwa kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan penebangan pohon secaratidak sah adalah terjadinya kerusakan ekologi hutan/ kerusakanlingkungan dan kerugian atas hilangnya hasil hutan yang dapat nilaisecara materi;Bahwa berdasarkan peraturan menteri kehutanan kerugian negara dapatdihitung dengan cara

Ridho Riskilah Putra yang melaporkan kepada Saksiselaku Head frim, ia melaporkan bahwasannya di kandang kandangtersebut pakan ayam habisnya lama tidak normal dan produksi telurturun tidak seperti biasanya dari laporan tersebut Saksi mendugaada kehilangan ayam dikandang tersebut hingga Saksi dankaryawan lainnya melakukan pengitungan di tiaptiap kandangtersebut sehingga didapat hitungan kandang 12A hilang ayam 332ekor, kandang 18A sebanyak 679 ekor kandang 19 sebanyak 702ekor dan kandang 21 sebanyak

adalah pertimbanganhukum yang sangat keliru dan menunjukkan ketidakpahamanMajelis Hakim Pengadilan Pajak terkait mekanisme penetapankembali oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai;Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan kembaii,pengitungan PEB 004823 tanggal 26 November 2010 adalahsesuai tarif Bea Keluar dan Harga ekspor yang berlaku padatanggal 26 November 2010 dengan tanggal perkiraan ekspor2 Desember 2010, namun mengingat ekspor melampaui tanggalperkiraan ekspor dan barang ekspor dimuat

di petitum nomor 4 yaitu sebesar Rp.188.750.000, (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah tujuh ratus lima puluhribu rupiah) turut pula dikabulkan akan tetapi terkait dengan Bunga sebesar 6 %(enam persen) pertahunnya atau 0,5 % (setengah persen) perbulannya sejakperkara ini didaftarkan sampai dengan Putusan Perkara ini Berkekuatan HukumTetap oleh karena tidak diatur secara jelas dan tegas dalam surat Pernyataan(bukti P3) yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak maka Majelisberpendapat pengitungan

Poniran Bin Saminosendiri atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi sehingga menimbulkankerugian keuangan negara sebesar Rp. 90.287.000,00 (Sembilan puluh juta duaratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut sebagaimana perhitungan Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam Laporan HasilAudit Dalam Rangka Pengitungan Kerugian Keuangan Negara atas DanaBantuan Hibah APBD I Provinsi Jawa Timur Kepada Kelompok MasyarakatKarang

tersebutada di tanah pribadi I Gusti Ngurah Karjaya, sehingga mereka merasatidak logis melakukan pengecekan dan menghitung volume bangunanBale Subak tersebut ; * Bahwa benar dalam melakukan pengecekan atau penghitungandua bangunan tersebut (Bale Gong dan Penyengker Pura) I WayanSukawana, ST dan I Wayan Sastrawan, ST hanya ditemani jaksa dariKejari Tabanan tanpa memberitahuan kepada Kepala Desa Senganan,Bendesa Adat Senganan maupun prajuru dan anggota Subak AbianMertasari Jaya ; * Bahwa dalam melakukan pengitungan

Terbukti dalam pengecekanatau pengitungan ke lokasi, ahli bersama saudara jaksa penyidik sengajatidak mengundang Aparat Desa Senganan, Bendesa Adat,Prajuru/Pengurus maupun anggota Subak Abian Mertasari Jaya.

lebih 1 (satu) meter sedang saksiAmsal Saleh dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari Terdakwasedangkan istri saksi Nurman alias Rahmat berada dalam kios dekat pintumelihat keluar dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;Bahwa pada saat saksi mendekat langsung memeriksa tas dari Terdakwatapi awalnya Terdakwa menolak namun akhirnya Terdakwa membukatasnya setelah didesak oleh Kepala Polisi Sektor Malunda danmenemukan sejumlah uang dengan pecahan Rp.50.000, (lima puluh riburupiah) dan dilakukan pengitungan

Tertanggal 12 April 2021 disebut juga sebagai objek sengketatidaklah memenuhi unsur keputusan Tata Usaha Negara secara komulatifkarena penetapan bakal calon Kepala Desa Petengteng, menjadi CalonKepala Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan tidaklahmemenuhi kriteria final suatu kKeputusan tata usaha Negara dan karenanyabelum menimbulkan akibat hokum pada diri Penggugat, kerana setelahadanya objek sengketa masih ada berita acara penetapan yang lain yakniBerita Acara Pemungutan dan Pengitungan

memenuhi unsur keputusan Tata Usaha Negara secara komulatifkarena penetapan bakal calon Kepala Desa Petengteng, menjadi CalonKepala Desa Patengteng, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalantidaklah memenuhi kriteria final suatu keputusan tata usaha Negara dankarenanya belum menimbulkan akibat hokum pada diri Penggugat,Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomon 53/G/2021/PTUN.SBY101112kerana setelah adanya objek sengketa masih ada berita acara penetapanyang lain yakni Berita Acara Pemungutan dan Pengitungan

Urut 2 sebanyak 150 lembar ;Bahwa setelah uang dibawa pulang besoknya pada hariSelasa tanggal 8 April 2014, antara pukul 19.00 WIB sampaidengan pukul 22.00 WIB, uang dan kartu peraga tersebutSaksi bagikan kepada warga yang memiliki hak suara di TPS26 diantaranya ALKAP SUHADA dan SAIFUL BAHRI.20Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 haripencoblosan Caleg setelah pengitungan Saksi melihat rekapterakhir bahwa di TPS ada 291 DPTnya, setelahpenghitungan ANTONG NOVIANTI mendapat 128 suara.Bahwa benar

penghitungan Panitia langsung menyatakan tidak sahkarena ada coblosan lebih dari satu;Halaman 48 dari 124 halaman, Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.SBYBahwa, sebelum Pilkades ada tata tertib yang disampaikan Panitia;Bahwa, saksi tidak membaca tata tertib (bukti T26) saksi hanya melihat adatandatangan calon dalam tata tertib;Bahwa, tata tertib tidak dibacakan semua hanya sebagian waktu sosilisasi dimasingmasing dusun;Bahwa, sebelum pemilihan dilaksanakan dibacakan oleh Panitia oleh KetuaPanitia;Bahwa, waktu pengitungan

saksi hadir yang bertindak sebagai saksi calondari Penggugat, saksi bergantian dengan saksi yang lain, saksi tiap calondua orang dan saksi tetap berada di lokasi sampai akhir waktupenghitungan;Bahwa, di awaawal saksi tidak protes karena dianggap wajar masihseratusan, karena saksi protes saksi tidak menandatangani Berita Acara;Bahwa, pada waktu pengitungan suara setelah lebih dari 100 baru protes,saksisaksi yang lain tidak protes terkait coblos simetris karena saksi yanglain merasa dirinya menang

maka dinyatakan sah;Bahwa, tidak ada yang mengatur dalam tata tertib sampai Permendagriterkait dengan ada coblosan satu dalam kotak dan satu di luar kotak tidakmengenai calon lain, masih dalam simetris;Bahwa, ketika tidak diatur dalam tatib disimpulkan bahwa tidak sah karenadalam data dijelaskan bahwa coblosan di kotak dan luar kotak yang tembusdinyatakan sah juga tidak ada, karena tidak ada dasar hukumnya;Bahwa, Pilkades dilaksanakan tanggal 23 Oktober 2019, pencoblosandimulai pukul 07.0013.00, pengitungan