BPSK KOTA TANGERANG SELATAN TIDAK BERWENANGMEMERIKSA DAMEMUTUS PERMOHONAN YANG DIAJUKANTERMOHON KEBERATAN ;a.BPSK Kota Tangerang Selatan tidak berwenang menanganiPermohonan Sengketa yang diajukan Termohon Keberatan , sebabPmohon Keberatan dengan Termohon Keberatan Il tidak pernahmengadakan persetujuan / Perjanjian / Kesepakatan memilin BPSK KotaTangerang Selatan sebagai Lembangan Penyesaian Sengketa diantaraPara Pihak;1.

FIFdan benar setelah dilakukan audit ditemukan; saldo fisik kosong danterdapat pencairan dana kepada nasabah yang tidak sesuai;Bahwa Kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk menempuhtahapan musyawarah untuk penyelesaian dan terdakwa mengakuiperbutannya di saat diklarifikasi oleh saksi;Bahwa Perusahaan telah mengupayakan penyesaian secarakekeluargaan;Bahwa Terdakwa menggunakan dana pada cashbox PT.

RAPTermohon dalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri RantauPrapat bukan Badan Penyesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang, bahwa disamping itu pula hubungan hukum antaraPemohon dengan Termohon adalah persoalan pemberian fasilitas kreditdengan jaminan benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah yang telahbersertifikat dan berdasarkan bukti surat bertanda P6 s/d P9 bahwa SertifikatHak Milik tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana diuraikandalam bukti surat bertanda

adanyaperjanjian kredit aquo, kKedua belah pihak memilih domisili hukum dan tetap diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, domisili mana juga berlaku bagiahli waris dan penerima hak/ kewajiban dari pihak Debitur;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilihanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka yangberwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon dan Termohondalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri rantau Prapat bukanBadan Penyesaian

Sebagaimana diuraikan TERGUGAT dalam bagian Eksepsitersebut di atas bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah premature.Bahwa didasarkan atas uraian kronologi tersebut di atas dimanaPENGGUGAT terbukti secara berulangkali melakukan tindakan untukmenghindari pembayaran kewajiban hutang kepada TERGUGAT, makapengajuan Gugatan dalam perkara a quo menunjukkan bahwasesungguhnya PENGGUGAT tidak mempunyaiitikad baik untukmenyelesaikan hutangnya kepada TERGUGAT, bahkan PENGGUGATdalam Surat Permohonan (Pengaduan) di Badan Penyesaian

Pemohondengan Termohon, didapati fakta bahwa apabila terjadi permasalahan akibat dariadanya perjanjian kredit aquo, kedua belah pihak memilih domisili hukum dantetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilihanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka yangberwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon dan Termohondalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri rantau Prapat bukanBadan Penyesaian

hukum dan tetap diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, domisili mana juga berlaku bagiahli waris dan penerima hak/ kewajiban dari pihak Debitur;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilinanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka yangberwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon dan TermohonHalaman 29 Putusan Nomor 19/PdtSus/BPSK/2017/PN Rapdalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri rantau Prapat bukanBadan Penyesaian

tetap diHalaman 31 dari 36 Putusan Nomor 115/PdtSus/BPSK/2016/PN RapKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, domisili mana juga berlaku bagiahli waris dan penerima hak/ kewajiban dari pihak Debitur;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilihanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka yangberwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon dan Termohondalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri rantau Prapat bukanBadan Penyesaian

dilakukan oleh Terdakwa tidaklahsematamata timbul dari perbuatan sendiri karena managemen toko koya yang lemah juga turutmembuat timbulnya laporan keuangan yang tidak baik karena hampir semua karyawankaryawati jugaikut dapat mencatat dan menerima uang, menyimpan nota penjualnftransaksi di Toko Koya termasuk saksiYenni pemilik Toko Koya sehingga untuk pencatatan masuk keluarnya uvang menjadi tidak tertb ;Menimbang, bahwa demikian juga selama proses persidangan terdakwamenunjukkan sikap yang sopan dan penyesaian

tetap diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, domisili mana juga berlaku bagiahli waris dan penerima hak/ kewajiban dari pihak Debitur;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilihanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka yangberwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon dan TermohonHalaman 32 dari 37 Putusan Nomor 150/PdtSus/BPSK/2016/PN Rapdalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri rantau Prapat bukanBadan Penyesaian

membuaitnya.Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan keduabelah pihak, atau karena alasanalasan yang ditentukan oleh undangundang danpersetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilinanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka yangberwenang mengadili apabila ada perselisinan antara Pemohon dan Termohondalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri Rantau Prapat bukanBadan Penyesaian

membuaitnya.Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan keduabelah pihak, atau karena alasanalasan yang ditentukan oleh undangundang danpersetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilinanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka yangberwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon dan Termohondalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri Rantau Prapat bukanBadan Penyesaian

membuatnya.Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan keduabelah pihak, atau karena alasanalasan yang ditentukan oleh undangundangdan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut adapilinan hukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat makayang berwenang mengadili apabila ada perselisinan antara Pemohon danTermohon dalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri RantauPrapat bukan Badan Penyesaian

adanyaperjanjian kredit aquo, kedua belah pihak memilih domisili hukum dan tetap diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, domisili mana juga berlaku bagiahli waris dan penerima hak/ kewajiban dari pihak Debitur;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilihanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka yangberwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon dan Termohondalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri rantau Prapat bukanBadan Penyesaian

kredit aquo, kKedua belah pihak memilih domisili hukum dan tetap diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, domisili mana juga berlaku bagiahli waris dan penerima hak/ kewajiban dari pihak Debitur;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilinanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka yangberwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon dan Termohondalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri rantau Prapat bukanBadan Penyesaian

XIV (fotocopy dari fotocopy) ;4 Bukti P4 : Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Republik IndonesiaNomor : S. 484/MenhutVII/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentangTindak Lanjut Penyelesaian Penyesaian Permohonan TukarMenukar Kawasan Hutan Atas Nama PT, Rajawali NusantaraIndonesia ( PT.RNI) di Provinsi Jawa Barat ( peringatan Ill)( fotocopy dari fotocopy) ;5.

XIV (vide bukti PIII); Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor : S.484/MenhutVII/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Tindak LanjutPenyelesaian Penyesaian Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan AtasNama PT, Rajawali Nusantara Indonesia ( PT.RNI) di Provinsi Jawa BaratHalaman 59 dari 63 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2019/PTUN.BDG( peringatan Il) (vide bukti P IV);3.

Putusan No. 116/PidB/2014/PN.Jkt.SelBahwa benar terdakwa SUMSEL ADHAR bersama dengan terdakwa H.ABDULLAH ABBAS menangani penyesaian kredit saksi TONNYSONAWIDJAYA selaku Direktur PT. Ranudjaya Sakti di Bank DKI CapemPondok Labu Jakarta Selatan ;Bahwa setelah kredit diberikan ternyata PT. Ranujaya Sakti sampai dengan tahun1999 dalam kondisi macet dan tidak melakukan pembayaran pinjaman kreditnyakepada pihak Bank DKI, sehingga oleh Bagian Divisi Kredit Khusus PT.

adanyaperjanjian kredit aquo, kKedua belah pihak memilih domisili hukum dan tetap diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, domisili mana juga berlaku bagiahli waris dan penerima hak/ kewajiban dari pihak Debitur;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilihanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka yangberwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon dan Termohondalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri rantau Prapat bukanBadan Penyesaian

dengan jelas hanya disebutkan Perihal Gugatan, namun membaca danberdasarkan pada isi posita dan petitum gugatan para Penggugat Majlis Hakim dapatmemahaminya maksudnya bahwa apa yang dimaksud gugatan oleh para Penggugattersebut adalah gugatan tentang pelanggaran kesepakatan perdamaian pembagian hartawarisan antara para ahli waris dari almarhmah PEWARIS II untuk menyelesaikan hartawarisnya secara hukum Waris Islam, yang dikaitkan baik pewaris maupun para ahliwarisnya semuanya beragama Islam dan untuk penyesaian

membuatnya.Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan keduabelah pihak, atau karena alasanalasan yang ditentukan oleh undangundangdan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut adapilihan hukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat makayang berwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon danTermohon dalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri RantauPrapat bukan Badan Penyesaian