berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohonmempunyai identitas yang jelas, beragama Islam, dan bertempat tinggaldiwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso,yang wilayahnya meliputitempat kediaman Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuaidengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 huruf (a) UU No. 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telahterbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konmvensi adalah suamiistri yang telah terikat oleh perklawinan

berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohonmempunyai identitas yang jelas, beragama islam, dan bertempat tinggaldiwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso,yang wilayahnya meliputitempat kediaman Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuaidengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 huruf (a) UU No. 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telahterbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konmvensi adalah suami istriyang telah terikat oleh perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namungagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempatkediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon danTermohon telah dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namungagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempatkediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

Akta PencatatanMenimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan adalah Pemohon 1diberi nama Wayan Wikandra, dan merupakan anak kandung dari suami istriyang bernama Wayan Siria dan Ni Ketut Tengklek dan Pemohon 2 diberinama Ni Nengah Suriyani dan merupakan anak kandung dari Wayan Paingdengan Ni Nengah Rai (namun di Akta perkawinan Para Pemohon Nomor No.5105KW170820130008 dengan tertulis nama Pemohon 1 adalah WayanWikandra dengan Ni NengahSUMAN); 2 2222222 nnn nn nnn nen n nnn n neeMenimbang, bahwa perklawinan

No.0378/Pdt.G/2017/PA Spg.tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga keduanyasudah timbul mudharat, padahal menurut kaidah fighiyyah dalam kitab alBayanhalaman 38 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum danpertimbangan majelis yang lafalnya sebagai

.1 maka harus dinyatakantelah terbukti bahwa Pemohon mempunyai identitas yang jelas; beragama Islamdan bertempat kediaman diwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso,sehingga permohonan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 UU No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3Tahun 2006 terakhir dengan UU No, 50 Tahun 2009.Menimbang, bahwa berdasarkan alat buykti P.2 maka harus dinyatakantelah terbukti bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang telahterikat oleh perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namungagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempatkediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari Susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telahdilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidupberpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukannamun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisahtempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

ini.Menimbang. bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohonmempunyai identitas yang jelas, beragama Islam, dan bertempat tinggaldiwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso,yang wilayahnya meliputitempat kediaman Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuaidengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 huruf (a) UU No. 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telahterbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terikatoleh perklawinan

berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohonmempunyai identitas yang jelas, beragama Islam, dan bertempat tinggaldiwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso,yang wilayahnya meliputitempat kediaman Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuaidengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 huruf (a) UU No. 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telahterbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konmvensi adalah suami istriyang telah terikat oleh perklawinan

berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohonmempunyai identitas yang jelas, beragama Islam, dan bertempat tinggaldiwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso,yang wilayahnya meliputitempat kediaman Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesualdengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 huruf (a) UU No. 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telahterbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konmvensi adalah suamiistri yang telah terikat oleh perklawinan

ini.Menimbang. bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohonmempunyai identitas yang jelas, beragama Islam, dan bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan,yang wilayahnya meliputi tempatkediaman Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai denganketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telahterbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terikatoleh perklawinan

Putusan no.0714/Pdt.G/2017/PA.Bdwdengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 huruf (a) UU No. 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telahterbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konmvensi adalah suami istriyang telah terikat oleh perklawinan yang sah, sehingga masingmasing dapatmenjadi pihak dalam perkara perceraian ini.Menimbang, bahwa dari dalildalil permohonan Pemohon Konvensi dapatdiketahui alasan cerai yang diajukan pada pokoknya

berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohonmempunyai identitas yang jelas, beragama Islam, dan bertempat tinggaldiwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso,yang wilayahnya meliputitempat kediaman Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuaidengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telahterbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konmvensi adalah suami istriyang telah terikat oleh perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namungagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempatkediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

sertausaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun gagalbahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediamanhingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namungagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempatkediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan