tersebut membuktikanbahwa UndangUndang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak hanyaberlaku terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana terhadap Anak, tetapiberlaku juga terhadap Anak yang melakukan tindak pidana terhadap Anak, seperti tindakpidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa PERI PERNANDO BinRADEN RONI.Menimbang bahwa perlindungan yang diberikan oleh UndangUndang No. 23Tahun 2002 terhadap Anak yang melakukan tindak pidana terhadap Anak adalah11memberikan perlindugan

Dan Pemohon mengajukkebenaran hal tersebut;Bahwa mengenai permohonan Pemohon nomor 11, Termohon berharapanakanaknya mendapat perlindugan secara finansial untuk biaya hidupterutama anak nomor 3, ANAK 3, karena anak tersebut harus melanjutkanpendidikan, dimana pada tahun sebelumnya anak ketiga telah diterima diUniversitas di Jakarta tetapi dengan alasan yang kurang jelas Pemohontidak memberikan biaya tersebut.

UU RlNomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun2002 Tentang Perlindugan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan bahwa:Hal. 22 dari 27 PTSN No. 34/ Pid.Sus/ 2017/PN Dgl Bahwa benar terdakwa SURIADIN Alias RENDI pada hari Sabtu tanggal 26November 2016 Sekira pukul 01.30 bertempat di Desa Sioyong Kec.Dampelas Kab.

Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, danmempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;Bahwa saksi tahu Penggugat adalah seorang ibu yang baik, taatberibadah dan apabila pulang kerja tepat waktunya, serta tidak sukakeluar rumah tanpa alasan yang jelas;Bahwa saksi tahu kedua orang anak Penggugat dengan Tergugatdititipkan Tergugat kepada orangtuanya di Jayaloka dan terpisah jauhdengan tempat tinggal Tergugat di Marga Rahayu; Bahwa saksi tahu Penggugat bersama dengan Komite Perlindugan

uraian tersebut perbuatan Terdakwatelah bersesuaian dengan pengertian persetubuhan;Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhandengan DHEA RUKMINI Alias DHEA, Terdakwa pernah berjanji untuk tetapmempertahankan DHEA RUKMINI Alias DHEA sampai ke jenjang perkawinan;Menimbang, bahwa janji yang telah diberikan oleh Terdakwa kepadaDHEA RUKMINI Alias DHEA, telah dapat dikategorikan sebagai perbuatanmembujuk;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (1) UndangUndang RI Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindugan

pengertian unsur,Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN MnkMajelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah bersesuaian denganpengertian ancaman kekerasan, sebagaimana disebutkan diatas;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memegang alatkelamin anak korban 1 dan berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban 1, maka perbuatan tersebut telah sesuaidengan pengertian cabul sebagaimana telah disebutkan diatas;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang tentang Perlindugan

menangis lalu BUYUNG melepaskan celananyadan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dengan gerakan majumundur setelah itu BUYUNG mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermadiluar kelamin / vagina saksi korban dan pergi meninggalkan saksi korban;;Menimbang, bahwa dengan cara yang disebutkan diatas akhirnya Anakberhasil menyetubuhi Saksi korban Nazwayang masih berumur 12 tahun yangHalaman 18dari22 Putusan Nomor34/Pid.SusAnak/2020/PN.Bglmenurut Pasal 1 ayat (1) UURI no.23 tahun 2002 tentang perlindugan

melakukan penyelesaian sengketa di luarpengadilan (melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa) ataumelalui pengadilan;Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melaluilembagaalternatif penyelesaian sengketa, Konsumen dapatmenyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untukmemfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan olehHalaman 93 Putusan No. 198/PDT/2019/PT.DKI49,50.51.52.53.34.pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan (vide Pasal 39 ayat (1), (2), dan(3) POJK Perlindugan

Konsumen);Bahwa pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yangdilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud di atasmerupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha JasaKeuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalamrangka memperoleh kesepakatan penyelesaian (vide Pasal 42 POJKPerlindugan Konsumen);Bahwa dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaiansengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesualdengan ketentuan POJK Perlindugan Konsumen, OJK

tidak dapatmemberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 41huruf d POJK Perlindugan Konsumen);Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, terhadappermasalahan a quo Tergugat XI sama sekali belum pernah menerimapengaduan dalam bentuk apapun dari Penggugat;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut, telah terbukti Tergugat XItelah melaksanakan fungsi dan kewenangannya serta tidak lalai dalammelakukan pengawasan kepada Tergugat I, sehingga seluruh dalil danpetitum Penggugat kepada

tersebut membuktikanbahwa UndangUndang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak hanyaberlaku terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana terhadap Anak, tetapiberlaku juga terhadap Anak yang melakukan tindak pidana terhadap Anak, seperti tindakpidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ANDIKA PANCAPUTRA TAMA Bin TARNIZUN ;Menimbang bahwa perlindungan yang diberikan oleh UndangUndang No. 23Tahun 2002 terhadap Anak yang melakukan tindak pidana terhadap Anak adalahmemberikan perlindugan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan(yang selanjutnya disebut POJK Perlindungan Konsumen).22.Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku JasaKeuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakanmekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yangwajib diberitahukan kepada Konsumen (vide Pasal 32 ayat (1) dan (2)POJKPerlindungan Konsumen).23.Bahwa dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketadenganmengajukangugatanke pengadilan, maka sesuai denganketentuan POJK Perlindugan

Konsumen, OJK tidak dapat memberikanfasilitas penyelesaianpengaduan Konsumen (vide Pasal 41 huruf dPOJK Perlindugan Konsumen).24.

Perkembangan hukum konsep hak gugatkonvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yangmenyangkut hajad hidup orang banyak (public interest law) dimana seseorang atausekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidakmemiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatukebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atau pelanggaran hakhakpublik seperti lingkungan hidup, perlindugan konsumen, hakhak sipil

tersebutapabila dikaitkan dengan pengertian unsur, Majelis Hakim menilai bahwaperbuatan Terdakwa telah bersesuaian dengan pengertian kekerasan,sebagaimana disebutkan diatas;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mencium,memegang payudara dan alat kelamin dari SAHRA DEPRIANA sertamenunjukkan alat kelamin Terdakwa, maka perbuatan tersebut telah sesuaidengan pengertian cabul sebagaimana telah disebutkan diatas;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (1) UndangUndang RI Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindugan

perbuatan yang kedua,Terdakwa telah mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan telah mengancamanak korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga anakkorban;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, apabiladikaitkan dengan pengertian unsur, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatanTerdakwa telah bersesuaian dengan pengertian dengan ancaman kekerasanmemaksa anak untuk melakukan persetubuhan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (1) UndangUndang RI Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindugan

Menyatakan terdakwa a telah terbukti secara sahmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak untukmelakukan persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 81 ayat (1) Jo.Pasal 76D UU.RI No.35 Tahun 2014 TentangPerubahan Atas UU.RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan AnakJo.UU.RI No. 17 Tahun 2016 Temtamg Penetapan Pemerintah PenggantiUU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No.23 Tahun2002 Tentang Perlindugan Anak, dalam dakwaan Alternatif pertama ;2.

tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu ) bulan;

Dari sisi Masyarakat Umum.Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid/2021/PT PLG Bahwa dalam hal ini Terbanding/Terdakwa juga merupakanMasyarakat umum yang harus mendapatakan perlindugan dariAparat Penegak Hukum ( APH ) dan berhak mendapatkankebebasan yang harus dia dapatkan dari Putusan Pengadilanbilamana tidak cukup bukti untuk menuduhkan Terbanding/Terdakwasebagai orang yang melakukan perbuatan cabulBahwa berdasarkan dalil dalil Terbanding/Terdakwa uraikan diatas, mohonkiranya Majelis Hakim Pegadilan

LP/546/K/2007/RESTANGERANG, dan juga mengirimkan surat kepada KapolresTangerang untuk meminta perlindugan hukum atas penyerobotantanah yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il tersebut.12.Bahwa karena Tergugat dan Tergugat Il yang telah memelakukanperbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat yang hinggasaat ini pun pembangunanpembangunan perumahan tersebut masihdilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il, sehingga menimbulkankerugian bagi para Penggugat, maka para Penggugat berhakmenuntut ganti

permohonan termohon kontra memori bandingturut juga dilampirkan surat yang ditujukan kepada Kapolri atassurat keberatan Pemanggilan Sebagai Saksi yang dipanggil ataspemanggilan saksi karna tidak menghargai MOU antara PERADIdan POLRI dengan nomor B/7/II/2012 DAN O0O2/PERADIDPN/MOU/II/2012 yang mengatur tentang pemanggilan danpenyitaan, dimana pemanggilan advokat/ pengacara dalammenjalankan profesinya baik sebagai saksi maupun tersangkadilakukan penyidik melalui cabang peradi atau DPN Peradi danpermohonan perlindugan

Menyatakan terdakwa YUSRAN ISMAL alias YUSRAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanamelakukan kekerasanatau. ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhandengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 76D joPasal 81 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindugan Anaksebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan penuntut umum;2.

Maka di luar putusanini, demi kepentingan anak tersebut, kedua orang tua berkewajiban danbertanggung jawab terhadapnya, sesuai ketentuan pasal 26, ayat (1) Undangundang Nomor 13 Tahun 2002 tentang perlindugan anak.