Ditemukan 100296 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-04-2014 — Putus : 04-08-2014 — Upload : 28-07-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 328/PDT/2014/PT. DKI.
Tanggal 4 Agustus 2014 — PERUM BULOG >< NY. SRI INDRAWATI CS
4729
  • PERUM BULOG >< NY. SRI INDRAWATI CS
    ., GAMANTO MULYANDOKO, SH danCHRISVON TUA SITUMORANG, Divisi Hukum PERUM BULOG,berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.49, KotaAdministratif Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 September 2012, untuk selanjutnya disebutPEMBANDING semula TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGATREKONVENSI. LAWAN1. NY.
Putus : 28-06-2010 — Upload : 13-08-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 133/Pdt.G/2009/PN.Cbn
Tanggal 28 Juni 2010 — Perdata Yulius Pu Umbatu X Perum Perhutani
17392
  • PerdataYulius Pu Umbatu X Perum Perhutani
    Rw.001, Desa/ Kelurahan SentulKecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor,yang dalam hal ini memberikan kuasa kepadaAUM MUHARAM, SH, FARID MUHIDIN, SH,SUPRIYANUS KANDOLIA, SH, TAUFIK MAHMUD, SH,Para Advokat dari Kantor Hukum MUHARAM &REKAN, beralamat di Perumahan Pabuaran IndahNomor : 11A Cilendek Timur Kota Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12Oktober 2009 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinongtanggal 16 Oktober 2009 selanjutnya disebutsebagai : PENGGUGAT ; =PERUM
Register : 08-04-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN WONOSOBO Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Wsb
Tanggal 6 Agustus 2015 — SRI AMINAH, DKK Melawan PERUM PERHUTANI , DK
7020
  • SRI AMINAH, DKKMelawanPERUM PERHUTANI , DK
    Kepala Wilayah Unit Perum Perhutani Jawa Tengah cq. Administratur/KepalaKPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Perhutani Kedu Utara,Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Wsbyang beralamat di Jl. Veteran No. 30 Magelang Jawa Tengahselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;DalamhalinidiwakiliolehKuasanya : Bambang Eko Supriyadi,SH.,M.Hum.,M.Kn, Susiyanto Dadiarso, SH, Indianto Suhardi,SH.,MH, Heri Sumaryono, SH, Jane Herlina, SH.
    Gugatan Para Penggugat Salah alamat/Error in personaBahwagugatan Penggugat yang diajukan kepada Perum Perhutani cq KepalaWilayah Unit Perum Perhutani Jawa Tengah cq Administratur/Kepala KPH(Kesatuan Pemangku Hutan) Perhutani Kedu Utara adalah salah alamat.Bahwa seharusnya gugatan diajukan kepada Direktur Utama Perum Perhutani yangmerupakan legal mandatory yang diberi tugas dan wewenang untuk menjalankansegala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan, kepentianganperusahaan dan sesuai
    Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan dalam angka 7 yang menyatakanPara Penggugat merasa sangat dirugikan karena tidak dapat menguasai tanahsecara keseluruhan, adalah tidak benar.Bahwa faktanya justru Tergugat (Perum Perhutani) sampai dengan perkara inidiperiksa di Pengadilan Negeri Wonosobo tidak dapat menguasai dan mengelolasebagian dari bidang tanah WISMA RIMBA tersebut karena dikuasai olehPenggugat untuk bercocok tanam, sehingga dengan demikian justru Tergugat(Perum Perhutani) yang dalam hal
Putus : 12-01-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 739 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 12 Januari 2016 — PERUM DAMRI VS 1. UJANG SOPANDI, DKK
14768 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUM DAMRI, tersebut;
    PERUM DAMRI VS 1. UJANG SOPANDI, DKK
    2015 Para Penggugat yang diwakili olehSerikat Pekerja / Buruh Forum Komunikasi Pekerja Damri Bersatu (FKPDB)melakukan perundingan Bipartit Tergugat dari Perum DAMRI Pusat JalanMatraman Raya Nomor 25 Jakarta Timur di DISNAKER Kota BandungJalan RAA.
    Oleh karena itu semestinya Para Penggugatwajib menarik Perum Damri cabang Bandung sebagai pihak dalamperkara a quo.Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menarik Perum Damri CabangBandung tempat dimana Para Penggugat bekerja sebagai pihak dalamperkara a quo, maka gugatan para Penggugat adalah gugatan yangKurang Pihak (Plurim Litis Consorsium)Gugatan Premature.1.Bahwa dalam Petitum Pokok Perkara para Penggugat memohon kepadaMajelis Hakim, agar menyatakan rumusan Perjanjian Kerja Bersamatentang Gaji
    ) DAMRI diCabang BandungBahwa sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pemohon Kasasi, bahwasegala sesuatu mengenai hakhak Termohon Kasasi dibebankan kepadakantor cabang termasuk Jaminan Hari Tua (Uang Pensiun, Pesangon)Bahwa oleh karena Termohon Kasasi bekerja di Kantor Perum DAMRICabang Bandung, maka yang berkewajiban membayar hakhak ParaTermohon Kasasi, bilama gugatan perkara a quo Termohon Kasasi wajibmenarik Perum Damri Cabang Bandung sebagai Pihak dalam perkara aquo.Bahwa oleh karena Termohon
    untuk seluruh karyawanPerusahaan Umum (Perum) DAMRI perselisihan dikantor cabang Bandungmaka kantor cabang harus ditarik sebagai pihak Tergugat dengan demikiangugatan para Penggugat yang ditujukan pada Perum DAMRI telah tepat danbenar, sehingga Tergugat angka 2 dinyatakan ditolak.Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut adalah pertimbangan yangsangat sempit, karena dasar penyelesaian sengketa Pekerja danPengusaha di Pengadilan tidak hanya bersumber pada Perjanjian KerjaBersama, tetapi ada juga sumbersumber
    Haltersebut terbukti adanya putusan Judex Facti yang memberikan JaminanHari Tua kepada Termohon Kasasi berdasarkan Adendum PerjanjianKerja Bersama (PKB) Perum Damri tahun 20122014 sebagaimanadengan huruf (d).. Judex Facti Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum Yang Ada1.
Putus : 17-07-2023 — Upload : 28-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 784 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Tanggal 17 Juli 2023 — PARLUHUTAN SILITONGA VS PERUSAHAAN UMUM (Perum) BULOG
20680 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PARLUHUTAN SILITONGA VS PERUSAHAAN UMUM (Perum) BULOG
Register : 19-06-2012 — Putus : 09-08-2012 — Upload : 12-06-2013
Putusan PT PONTIANAK Nomor 42 / PDT / 2012 / PT.PTK
Tanggal 9 Agustus 2012 — Melawan : PERUM BULOG, dkk.
13323
  • Melawan :PERUM BULOG, dkk.
    BB.18 Pontianak, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 21 Oktober 2011 dan tanggal 23Oktober 2011, selanjutnya disebut sebagai PARATERGUGAT PARA PEMBANDING ;Melawan:1 PERUM BULOG, beralamat Kantor di JI. Jend. Gatot Subroto Kav. 49,Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada, 1. T. HANILSYAH,SH., Kepala Divisi Hukum, 2. W. KUSWINHARTOMO, SH. M.Hum.,Kasubdiv Pembinaan & Advokasi, 3. EKA PRASETYA SOFYAN, SH., KasiPembinaan, 4. ILHAMSYAH, SH.
    Gatot Subroto Kav.49, dari dan sebagai demikian bertindak untuk dan atasnama serta mewakili Perum BULOG, beralamatkantor di JI. Jend. Gatot Subroto Kav. 49, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :K59/ DS300/09/2011, tertanggal 28 September 2011,Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT TERBANDING $;2 Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat,beralamat di Jl.
Register : 06-09-2021 — Putus : 15-11-2022 — Upload : 22-02-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 735/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Nopember 2022 — Penggugat:
PT Visi Investama Properti
Tergugat:
Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara disingkat Perum Perhutani
30056
  • MENGADILI:

    Dalam Konpensi

    Dalam Pokok Perkara

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akta Perjanjian No. 88 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Tri Firdaus Akbarsyah, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta antara PT Visi Investama Properti dengan Perusahaan Umum (Perum) Perhutani;
    3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi karena telah melanggar
    Penggugat:
    PT Visi Investama Properti
    Tergugat:
    Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara disingkat Perum Perhutani
Register : 11-11-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 89/Pdt.G/2014/PN.Gsk
Tanggal 30 Juni 2015 —
6212
  • EDI SISWANTOMelawanDIRUT PERUM PERUMNAS Dkk.
    Direktur Utama Perum Perumnas beralamat di Wisma Perumnas Jl.D. Panjaitan Kav. 11 Jakarta Timur ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2. Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) beralamat diMenara Bank BTN, Jl.
    bangunan rumah tempattinggal beserta turutannya rumah tipe 21 dengan konstruksifondasi berupa umpak beton, dinding batako lantai rabat beton,atap asbes dengan dilengkapi instalasi dan aliran listrik dariperusahaan umum listrik Negara, berikut saluran air dariperusahaan umum daerah air minum (PAM) serta izin bangunanyang masih diajukan permohonannya kepada instansi yangbemenang, yang berdin diatasnya sebagian dan...............kesemuanya tertulis atas nama Perusahaan UmumPembangunan Perumahan Nasional (PERUM
    Bank Tabungan Negara(Persero) berkedudukan di Jakarta dan/atau cabangnya diSurabaya, tersebut di atlas dan selaku kreditor dibuktikandengan akta pengakuan hutang dan Kuasa untuk menjualtertanggal 22 Nopember 1996...... atas obyek HakTanggungan Berupasebagian dari hak atas tanah hakpengelolaan sertipikat nomor 1 dan 2 /Petiken, terdaftar atasnama PERUM PERUMNAS berkedudukan di Jakarta seluas lebih kurang 122 M?
    Bank Tabungan Negara(Persero) berkedudukan di Jakarta dan/atau cabangnya diSurabaya, tersebut di atas dan selaku kreditor dibuktikandengan akta pengakuan hutang dan Kuasa untuk menjualtertanggal 22 Nopember 1996...... atas obyek HakTanggungan Berupa sebagian dari hak atas tanah hak pengelolaan sertipikat nomor 1 dan 2 /Petiken, terdaftar atasnama PERUM PERUMNAS berkedudukan di Jakarta seluaslebih kurang 122 M?
    Daftar Nominasi Permohonan Sertipikat Hak Milik Diatas Tanah HakPengelolaan Perum Perumnas Cabang Gresik Driyorejo Desa PetikenKecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Diberi Tanda T.I1 ;2. Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Penggunaan TanahNomor 841. Diberitanda T.I2 ;TERGUGAT II1. Fotocopy berkas dari Perjanjian Kredit (asli) Nomor 41025 K 898 Jtertanggal 22 November 1996. diberi tanda T.Il1 ;2.
Putus : 19-01-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 470/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 19 Januari 2017 —
2119
  • FA"), melawan PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI),
    Cimahi Utara Kota Cimahi,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 April 2016, semulasebagai TERGUGAT, sekarang sebagai PEMBANDING ;LAWAN:PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA (PERUMTelahPERHUTANI), berkedudukar/ beralamat di Gedung ManggalaWanabakti Blok VII Lt 9 11 Jl. Gatot Subroto Senayan JakartaPusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor110/SKK/KUM/DIR/2015 tanggal 2 September 2015 telahmemberi kuasa kepada Teuku Syahrul Ansari, S.H., M.H.
    Bahwa Penggugat (PERUM PERHUTANI) berdasarkan ketentuan Pasal23 huruf c jo.
    Tengah");Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dapatdisubstitusikan No. 11/027.5/SKK/Sek.LH//2010 tanggal 4 Juni 2010Kepala Perum Perhutani Unit Jawa Tengah memberikankewenangannya untuk membuat dan menandatangani konirak jual beliperdagangan hasil hutan dengan industri pengguna dan/ atau suplierdalam rangka kegiatan perdagangan (trading) hasil hutan tersebut,kepada Kepala Biro RUPHR Perum Perhutani Unit Jawa Tengah;Kemudian berdasarkan suratsurat kuasa tersebut, Kepala Biro RUPHRPerum
    Perhutani Unit Jawa Tengah sesungguhnya berwenang/ sahbertindak untuk dan atas nama/mewakili PERUM PERHUTANI untukmembuat dan menandatangani kontrak jual beli perdagangan hasil hutandengan industri pengguna dan/ atau suplier dalam rangka kegiatanperdagangan (trading) hasil hutan sebagaimana dimaksud;2.
    Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan perdagangan (trading)hasil hutan, Penggugat (melalui Kepala Biro RUPHR Perum Perhutanihal 3 dari 19 hal Put.No.470/PDT/2016/PT.SMG Unit Jawa Tengah, berdasarkan suratsurat kuasa sebagaimanatersebut pada poin 1 di atas) melakukan kerjasama dengan Tergugatselaku Direktur CV. FA dalam bentuk jual beli log meranti merah danmerbao dan jual beli kayu log mahoni fresh cut, berdasarkan masingmasing perjanjian sebagai berikut;A.
Putus : 11-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 11 Juli 2013 — YOHANES AMAR, pekerjaan Karyawan Perum PPD, 2. YOHANES REMIGIUS, pekerjaan Karyawan Perum PPD, 3. ISMAIL, pekerjaan Karyawan Perum PPD vs PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD), yang diwakili oleh Direktur Utama, Dra. Nurwati Hoesain, S.Psi.
4732 Berkekuatan Hukum Tetap
  • YOHANES AMAR, pekerjaan Karyawan Perum PPD, 2. YOHANES REMIGIUS, pekerjaan Karyawan Perum PPD, 3. ISMAIL, pekerjaan Karyawan Perum PPD vs PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD), yang diwakili oleh Direktur Utama, Dra. Nurwati Hoesain, S.Psi.
    Rusli selakuKepala Unit Administrasi Depo B Perusahaan Umum Pengangkutan PenumpangDjakarta (Perum PPD) tanpa sepengetahuan dan tidak ditandatangani olehKepala Urusan Keuangan Depo B Perusahaan Umum Pengangkutan PenumpangDjakarta (Perum PPD) dan tanpa ditandatangani oleh Para Penggugat;8 Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah melayangkan surat somasi No. 03/S/FERT & Rekan/I/10 tanggal 8 Pebruari 2010 yang ditujukan kepada DirekturUtama Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Dyjakarta (Perum PPD
    )/Tergugat, agar Perum PPD segera menyelesaikan kewajibankewajibannyakepada Para Penggugat;9 Bahwa Direktur Utama Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta(Perum PPD)/Tergugat melalui Manager Umum Sdri.
    Joko Lelono sebagai Kepala Divisi Hukum danHumas Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD)dimana Sdr.
    Direktur UtamaPerusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) sebagaiTergugat;Bahwa gugatan Para Penggugat jelas salah alamat atau error in persona karenamenarik dan/atau mengkaitkan Menteri BUMN, apalagi mengaitkan Perum PPDdengan Menteri Perhubungan RI oleh karena tidak ada kaitan hukum danstruktural Perum PPD dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia sebagaipihak Tergugat:Hal. 19 dari 41 hal.Put.Nomor 46 K/Pdt.Sus/20122020Bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), entitas hukum
    Perum PPDtunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentangPelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewajiban Menteri Keuangan PadaPerusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan PerusahaanJawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, (PP 41Tahun 2001) dimana pembinaan dan pengawasan Perum PPD selaku BUMN dibawah hirarki Menteri Badan Usaha Milik Negara bukan pada MenteriPerhubungan Republik Indonesia.Bahwa hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal
Putus : 20-03-2013 — Upload : 06-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 20 Maret 2013 — PERUM PEGADAIAN Kantor wilayah I ; MARTHA SITORUS
412456 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PERUM PEGADAIAN Kantor wilayah I, tersebut ;
    PERUM PEGADAIAN Kantor wilayah I ; MARTHA SITORUS
    PUTUSANNo. 480 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Arbitrase dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :PERUM PEGADAIAN Kantor wilayah I, berkedudukandi Jalan Pegadaian No.112 Medan, dalam hal inimemberi kuasa kepada : 1.
    ., Legal Officer Muda Pertama,berkantor di Kantor Wilayah I Perum Pegadaian JalanPengadaian No. 112 Medan, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 16 September 2011;Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Kebaratan/PelakuUsaha;LawanMARTHA SITORUS, bertempat tinggal di Jalan MatahariII No.140 Blok 5 Kelurahan Helvetia , KecamatanMedan Helvetia , Kota Medan;Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Konsumen;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut
    Pelaku Usaha untuk mengembalikan barang Konsumen berupaRante Tura mancur, Gelang Kaku Model Gelombang, Cincin Elisabeth MataBerlian, Liontin Labu Mata Berlian atau mengganti rugi seharga atau setaradengan nilai barang tersebut sebesar Rp. 20.000.000, dikurangiRp. 9.760.000, = Rp. 10.240.000, (sepuluh juta dua ratus empat puluh riburupiah);4 Menyatakan adanya kerugian pada pihak Konsumen sebesar Rp.10.240.000, (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);3 Bahwa kredit gadai yang disalurkan oleh Perum
    Masaberlakunya perjanjian gadai di Perum Pegadaian adalah selama 120 hari sepertiyang tercantum dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dan jika tidak ditebus ataudiperpanjang maka barang jaminan akan dilelang.
    No. 480 K/Pdt.Sus/201212MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PERUM PEGADAIANKantor wilayah I, tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu tanggal 20 Maret 2013 oleh I MADE TARA, SH., Hakim Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MAHDISOROINDA NASUTION, SH., M.Hum., dan H.
Register : 02-07-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PN KARAWANG Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Kwg
Tanggal 17 Nopember 2021 — Penggugat:
1.ARA
2.ACENG LESMANA
3.ADANG
4.DADANG SUHERMAN
Tergugat:
Perum Perhutani Pusat, Cq. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat, Cq. Perum Perhutani KPH Purwakarta, Cq. Perum Perhutani BKPH Telukjambe
11022
  • Penggugat:
    1.ARA
    2.ACENG LESMANA
    3.ADANG
    4.DADANG SUHERMAN
    Tergugat:
    Perum Perhutani Pusat, Cq. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat, Cq. Perum Perhutani KPH Purwakarta, Cq. Perum Perhutani BKPH Telukjambe
Putus : 18-04-2017 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/Pdt/2017
Tanggal 18 April 2017 — PERUM PERUMNAS Cq PERUM PERUMNAS REGIONAL III, dk vs Tn. MUNADI Selaku Ahli Waris Almarhumah LIHAMAH BINTI LIHIN
7244 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUM PERUMNAS Cq PERUM PERUMNAS REGIONAL III, dk vs Tn. MUNADI Selaku Ahli Waris Almarhumah LIHAMAH BINTI LIHIN
    PUTUSANNomor 449 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:1.PERUM PERUMNAS Cq PERUM PERUMNAS REGIONAL III,diwakili oleh , Direktur Utama Perum Perumnas, Ir.
    Bahwa Perum Perumnas Regional Ill/Tergugat selain memasang papannama juga memasang papan proyek di atas tanah milik Penggugat, yangberbunyi papan proyek bukan rumah tinggal < 8 It, Proyek Kantor Hunian 3lapis, pemilik Perum Perumnas dengan pemasangan papan proyek tersebutPerum Perumnas Regional III/Tergugat dengan leluasa melakukan kegiatandi atas tanah milik Penggugat, dengan kegiatan pemagaran, pengurukan,meratakan tanah, pemasangan tiang pancang untuk mendirikan bangunanpada bidang ke(2). seluas
    Bahwa telah terbukti Tergugat/Perum Perumnas Regional Ill telahmelanggar hak Penggugat dengan sengaja menguasai tanah almarhumahLinamah binti Lihin secara melawan hukum, dengan cara memasang papannama (Tanah Milik Perum Perumnas Ill Regional) dan memasang papanproyek tersebut Tergugat dengan bebasnya melakukan kegiatanpembangunan apapun di atas tanah milik Penggugat pada bidang ke (2).seluas kurang lebih 2.600 m? (dua ribu enam ratus meter persegi);.
    Perbuatan dilakukan dengan kesalahan;o Bahwa telah terbukti Tergugat/Perum Perumnas Regional Ill telahmelanggar hak Penggugat dilakukan dengan sengaja karenakesalahannya menguasai tanah almarhumah Lihamah binti Lihinsecara melawan hukum, dengan cara memasang papan nama (TanahMilik Perum Perumnas Ill Regional) dan memasang papan proyektersebut Tergugat bebas melakukan kegiatan pembangunan di atastanah milik Penggugat pada bidang ke(2). seluas kurang lebih 2.600m?
    Perumnas/Tergugat, yangditerbitkan oleh Turut Tergugat , dinyatakan tidak sah dan tidak meilikikekuatan hukum, Turut Tergugat dalam menerbitkan produk KeputusanTata Usaha Negara yakni berupa Sertifikat HPL Nomor 1/Pulo Gebangtanggal 15 Juli 1992 atas nama Perum Perumnas/Tergugat, Turut Tergugat dalam kapasitas/kedudukannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, danpermintaan Penggugat untuk dinyatakan tidak sah Sertifikat HPL Nomor1/Pulo Gebang tanggal 15 Juli 1992 atas nama Perum Perumnas/Tergugat,yang
Putus : 21-09-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309 PK/Pdt/2016
Tanggal 21 September 2016 — PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) cq PERUM PERUMNAS CABANG III JAKARTA MALAKA SARI vs NAPSIAH, dkk.
236143 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) cq PERUM PERUMNAS CABANG III JAKARTA MALAKA SARI vs NAPSIAH, dkk.
    PUTUSANNomor 309 PK/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHANNASIONAL (PERUM PERUMNAS) cq PERUM PERUMNASCABANG III JAKARTA MALAKA SARI, berkedudukan di JalanDelima IV, Malaka Sari, Kelurahan Malaka Sari, Jakarta Timur,diwakili oleh Drs.
    D.I Girik C.189sesuai surat Nomor 319/UT.UM/PTB/VII/80;Bahwa kemudian Perum Perumnas mengajukan permohonan kepadaKepala BPN Pusat dengan surat Nomor Dir.2/2248/14/V1/86 dan Nomor2249/14/VI/86 hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 dalam BeritaAcara Serah Terima Tanah tersebut, sehingga pada tanggal 27 Mei1989 BPN mengeluarkan surat Nomor 117/HPL/BPN/89 tentangPemberian Hak Pengelolaan atas nama Perum Perumnas yangkemudian diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1;Halaman 6 dari 55 hal.
    sehingga bisa terbit Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1untuk Perum Perumnas ?
    Perum Perumnas Cabang Ill JakartaMalakasari (Tergugat Il), juga oleh Parlindungan Silaen, S.H.Pengacara Maruli Tua Pasaribu, SH. (Tergugat V) dan RasjidinMochtar (Tergugat VI).
    Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHANNASIONAL (PERUM PERUMNAS) cq PERUM PERUMNAS CABANG IIIJAKARTA MALAKA SARI, tersebut;2.
Register : 11-10-2013 — Putus : 25-06-2014 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 389/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 25 Juni 2014 — MUNADI selaku ahli waris Almarhumah Lihamah Binti Lihin Vs PERUM PERUMNAS cq PERUM PERUMNAS REGIONAL III, Cs
6313
  • MUNADI selaku ahli waris Almarhumah Lihamah Binti Lihin Vs PERUM PERUMNAS cq PERUM PERUMNAS REGIONAL III, Cs
    ::eceeeeeeee cette eeteteeeees PENGGUGAT 51.Melawan:PERUM PERUMNAS cq PERUM PERUMNAS REGIONAL Ill, alamatJalan. Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagaiteteeeesseeeeees TEERG@UGAT 5KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANWILPERTANAHAN DKI JAKARTA cq KEPALA KANTOR PERTANAHANNASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, alamat Jalan Dr.Soemarno, Pulo Gebang, Jakarta Timur, sebagai ... TURUT TERGUGAT ;PT. BAKRIE PANGRIPTA LOKA, alamat Gedung Wisma Bakrie , Lt.6,Jalan H.R.
Putus : 12-09-2012 — Upload : 15-08-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 36/G/2012/PHI/PN.BDG
Tanggal 12 September 2012 — . ; Lawan ; PERUM PEGADAIAN
9218
  • . ; Lawan ; PERUM PEGADAIAN
    Meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milikTERGUGAT berupa : Sebidang tanah berikut bangunankantor Perum Pegadaian Cabang Bandung, Jalan PungkurNomor 125 Bandung dan Dana milik Perum Pegadaianyang ada di rekening Bank manapun di wilayah RepublikIndonesia ;4.4.
    Bahwa penyaluran kredit Krista (kredit industri rumah tangga)di Cabang Perum Pegadaian (CPP) Pungkur dan di UnitPelayanan Cabang (UPC) CPP Pungkur berdasarkan pada suratpenunjukan dari Pemimpin Wilayah Perum Pegadaian BandungNomor. 382/UL/2008 tanggal 04 Desember 2008 denganberpedoman pada Keputusan Direksi Perum PegadaianNo. 233/US.2.00/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentangPedoman Operasional Krista ;5.
    Saksi NURHADI, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;Bahwa saksi bekerja di Perum Pegadaian sebagai tenagaKolektor dari Outschorsing PT.
    Mahakam yang ditugaskan di Perum Pegadaian padabagian IT ;Bahwa sistem IT di Perum Pegadaian belum berjalansebagaimana mestinya ;Bahwa sebelum saksi dibagian IT, sksi pernah ditugaskansebagai team penagihan Perum pegadaian ;Bahwa saksi menagih + 1.400 nasabah dan sudah ditagihsebanyak 45 % dari jumlah nasabah tersebut ;Bahwa saksi tidak tahu jumlah keseluruhan yang sudahberhasil saksi tagih dari nasabah yang macet pembayarannyatersebut ;Bahwa saksi bekerja di Perum Pegadaian sebagai tenagaoutschorshing
    Kp.2/76tertanggal 30 Juni 1992 (bukti T1) dan terakhir berdasarkanSurat Keputusan Direksi Perum Pegadaian No.4232/SDM.100321/2009/ tanggal 26 Maret 2009 dengan pangkat PenataPerusahaan (Ill/c), jabatan Manajer Cabang Kelas kantor CabangPungkur (bukti P3) dengan upah terakhir Rp. 11.782.800, (sebelasjuta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) padabulan Agustus 2011 (bukti P4) dan pada tahun 2009 Penggugatsebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Pungkur Jl.
Putus : 30-03-2010 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 25/PDT.G.PLW/2009/PN.BJN
Tanggal 30 Maret 2010 — KOMSATUN,dkk melawan PERUSAHAAN UMUM (Perum BULOG) BERKEDUDUKAN DI JAKARTA Cq KEPALA DIVISI REGIONAL PERUM BULOG JAWA TIMUR
3812
  • KOMSATUN,dkk melawan PERUSAHAAN UMUM (Perum BULOG) BERKEDUDUKAN DI JAKARTA Cq KEPALA DIVISI REGIONAL PERUM BULOG JAWA TIMUR
    Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagal Pelawan IIT;4 Hj.ANIS KHOTIMAH;beralamat di RT.10, RW.3 Dukuh Delik, desa Tlogorejo, Kec.Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebutsebagai Pelawan IV dan untuk selanjutnya disebut juga sebagai PARA PELAWAN.MELAWAN1 PERUSAHAAN UMUM (Perum BULOG) BERKEDUDUKAN DIJAKARTA Cq KEPALA DIVISI REGIONAL PERUM BULOG JAWATIMURBeralamat di jalan ahmad yani 146 148 Surabaya. yangSelanjutnya disebut Scbagai.........ccccccccscesccecscerees Terlawan
    I2 KEPALA SUB DIVISI REGIONAL PERUM BULOG BOJONGORO ;beralamat di jalan Patimura Bojonegoro yang selanjutnyadisebutsebagai Terlawan IT secara bersamasama atau kesemuanya disebut juga sebagaiPARA TERLAWAN.Pengadilan Negeri tersebut :Telah membaca dan meneliti suratsurat dalam berkas perkara ;Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa pelawan dalam perlawanannya tertanggal 30 September 2009,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
    Oleh karena itu maka baik Terlawan I,Terlawan II dan Perum Bulog Pusat adalah satu kesatuan subyek hukum, namunsecara vertikal masingmasing mempunyai kewenangankewenangan sendiri dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dimana pelaksanaan tugas pokok danfungsi dimaksud ditetapkan dalam bentuk peraturan yang mengaturnya.
    Oleh karenaitu, gugatan perlawanan Para Pelawan tanpa mengikut sertakan Perum Bulog Pusatadalah suatu gugatan yang kurang pihak; 3 Bahwa dalam petitum angka 6 Penetapan No. : 02/Eks/2009/PN.BJN tanggal 13 Juli2009 Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menetapkan : Menghukum Termohon IIdan Para Turut Termohon untuk tunduk dan patuh pada penetapam eksekusi ini .Adapun pihak Termohon dalam permohonan eksekusi tersebut adalah : Pelawan IIIdan Pelawan IV.
    B 080/I/13C04/08/2007 tanggal 20 Agustus2007 perihal perkembangan klaim kekurangan giling gabah DN 2006 UD.Kandang Kumpuldan usulan upaya penyelesaian (T25) Laporan Penilaian Aktiva Tetap untuk kepentingan Devisi Regional Perum Bulog Jatim No.040/DNUSB Y/LP/VI/08 tanggal 30 Juni 2008 dari P.T. Damasindo Nilai Utama kepadaKadivre Jatim. (T26)Kutipan Berita Koran Pagi edisi 41 tahun III halaman 3 tanggal 05 19 Juli 2008.
Putus : 13-05-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1270/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 13 Mei 2020 — PERUM BULOG (PRM BULOG)
12824 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUM BULOG (PRM BULOG)
    Banding tanggal 8 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.114081.15/2014/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 13 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00424/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 4 April 2017tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Nomor 00010/206/14/051/16 tanggal 25 April 2016 TahunPajak 2014, atas nama Perum
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00424/KEB/WPJ. 19/2017 tanggal 4 April 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Nomor 00010/206/14/051/16 tanggal 25 April2016 Tahun Pajak 2014, atas nama Perum Bulog (PRM BULOG),NPWP 01.003.148.2051.000, beralamat di Jalan Jenderal GatotSubroto, Nomor 49, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan(12950) adalan telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00010/206/14/051/16 tanggal 25 April 2016Tahun Pajak 2014, atas nama Perum Bulog (PRM BULOG), NPWPHalaman 3 dari 7 halaman.
Putus : 15-06-2023 — Upload : 21-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Tanggal 15 Juni 2023 — PERUM PERCETAKAN NEGARA RI VS 1. JUMADIONO, DKK
5236 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUM PERCETAKAN NEGARA RI tersebut;
    PERUM PERCETAKAN NEGARA RI VS 1. JUMADIONO, DKK
Register : 20-10-2009 — Putus : 30-06-2010 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN MANADO Nomor 271/PDT.G/2009/PN.Mnd
Tanggal 30 Juni 2010 — - NOLDY WARBUNG LAWAN DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG, Dkk
10622
  • - NOLDY WARBUNG LAWAN DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG, Dkk
    PUTUS ANNomor : 271 / Pdt.G / 2009 / PN.Mdo.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadilii perkaraperkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara :NOLDY WARBUNG, Pekerjaan Pensiunan Perum Bulog, tempat tinggalKelurahan Mahakeret Barat Lingkungan IVManado Sulawesi Utara;Selanjutnya disebut : PENGGUGAT;Melawan:DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG di Jakarta Jin.
    Gatot Subroto No. 49Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut : TERGUGAT I;KEPALA DIVRE SULAWESI UTARA PERUM BULOG Jin.
    Mengingat yang menjadi objek gugatan Penggugat adalahmengenai keputusan dari suatu instansi pemerintah yakni dahulu DOLOGSULUT sekarang DIVRE SULUT PERUM DOLOG dan Instansi Pemerintahdahulu BULOG sekarang PERUM BULOG DI JAKARTA sebagaimana nyatadalam posita angka 5, 8, 9, 10, 11, 13 dan Petitum angka 2, 3.
    BuLog No.Kep82/DIRUT/07/2001 tanggal 23 Juli 2003 tentang pengangkatan NoldyWarbung sebagai Kepala Gudang GDT Molonguane (B) diberi meteraidan disesuikan dengan asiinya ; diberi tanda P 12 ;Foto Copy petikan Keputusan Keputusan Direksi perum BuLogNomor : KEP01/DIR!
    NOLDY WARBUNG tanggal 08 April 2004Perihal permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan BadanUrusan Logistik Nomor : 232/KA/11/2002 tanggal 19 Nopember 2002Perihal Klaim Pergudangan, tidak ada aslinya dan diberi tandaT.1/PR15;Foto copy Surat Perum BULOG Nomor : B152/I/08/2003 tanggal 13Agustus 2003 perihal Permohonan Peninjauan Kembali (PK) KlaimPergudangan an. Sdr.