Memori Banding pada tanggal 16 Desember 2016 oleh Wakil PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokoknya ParaPenggugat/Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan ; Mengadili ; 22 2n nnn nnn nnn nnn nnn nnn non conn cen no ence ncncn Menerima permohonan banding dari Pembanding ; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor88/G/2016/PTUN.SBY tanggal 03 Nopember 2016; Hal 4 dari 9 Perkara Nomor 19/B/2017/PT.TUN

I I Menolak permohonan banding dari Pembanding/dahulu Para Penggugat ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :88/G/2016/PTUN.SBY tanggal 3 Nopember 2016 dan menyatakan sah danberkekuatan hukum Sertifikat Nomor 1922, Propinsi Jawa Timur, KabupatenBanyuwangi, Kecamatan Giri, Kelurahan Klatak, gambar situasi nomor 7348/1995tanggal 5101995 luas 13990 M2 atas nama Rahmat yang diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Kabupaten Banyuwang ; Hal 5 dari 9 Perkara Nomor 19/B/2017/PT.TUN

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding dari ParaPenggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan PengadilanTingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 telahHal 6 dari 9 Perkara Nomor 19/B/2017/PT.TUN

2009, maka Penggugat / Pembanding harus dibebanikewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnyabiaya dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan in ; Memperhatikan pasal pasal dalam UndangUndang Nomor : 5 Tahun1986 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor9 Tahun 2004, terakhir diubahdengan Undang Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara beserta peraturan perundangundangan lainnya yang bertalian; Hal 7 dari 9 Perkara Nomor 19/B/2017/PT.TUN

,M.HHal 8 dari 9 Perkara Nomor 19/B/2017/PT.TUN SBYPerincian Biaya Perkara :Biaya Pemberitahuan RegistrasiMeterai PutusanRedaksi Putusan= feBiaya Adminitrasi Proses BandingJumlahRp. 60.250,Rp 6.000.Rp. 5.000,Rp.178.750,Rp. 250.000,(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)Hal 9 dari 9 Perkara Nomor 19/B/2017/PT.TUN SBY

PUTUSANNomor : 87/B/2010/ PT.TUN. JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketaantara :1.

;Asmen Hukum Sekretaris Perusahaan KantorPusatPerum Pegadaian ;Hal 3 dari 8 hal..Put.No.87/B/2010/PT.TUN JKT6. Akhirul Anwar, SH. ;Legal Officer (LO) Bagian Hukum SekretariatPerusahaan ;7. Ratih Dola Melina,SH.

Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayarbiayaperkara ; Bahwa kepada Para Pihak yang bersengketa telah diberi kesempatanuntuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan suratpemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masingmasing padatanggal 05 Maret 2010;Hal 7 dari 8 hal..Put.No.87/B/2010/PT.TUN JKTTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 139/G/2009/PTUN.JKT yang dimohon banding, diucapkan padatanggal 28 Januari 2010

Ketua Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, SULISTYO,S.H.M.Hum.dan DR.SANTER SITORUS,S.H.M.Hum., masingmasing sebagaiHal 9 dari 8 hal..Put.No.87/B/2010/PT.TUN JKTHakim Anggota dan dibantu oleh YULIANA,S.H. Panitera Pengganti, tanpadihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya,HAKIM ANNGOTA KETUA MAJELISSULISTYO,S.H.M.Hum. SUDARTORADYOSUWARNO,S.H.HAKIM ANGGOTA IIDR.SANTER SITORUS,S.H.M.Hum. PANITERA PENGGANTI,YULIANA,S.H.PERINCIAN BIAYAPERKARA :1.

::::ccceeeeeeeeee Rp.223.500,JUMIAN Loc ccc cece ccc eccce cece eeseeesueeeeeeeeeaeeeees Rp.250.000,Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.10Hal 11 dari 8 hal..Put.No.87/B/2010/PT.TUN JKT

No. 191/B/2014/PT.TUN Mks.1 MARDIANA SAID, S.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflikdan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros ;2 ANDI SUFIANA, SH.MH, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa danKonflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros ;Keduanya adalah Warga Negara Indonesia dan memilihalamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, JalanDR.

No. 191/B/2014/PT.TUN Mks.e Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat IIIntervensi;Il.

No. 191/B/2014/PT.TUN Mks.Negara Makassar Nomor : 32/G/2014/ PTUN Mks. tanggal 10 SeptemberMenimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada masingmasing pihak yangbersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa danmempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan MelihatBerkas Perkara Nomor : 32/G/2014/PTUN Mks. tanggal 15 OktoberTENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor

No. 191/B/2014/PT.TUN Mks.Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor : 32/G/2014/PTUN Mks. tanggal 10 September2014 yang dimohonkan banding dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkatbanding, dan Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalahdalam sengketa ini, maka berdasarkan pasal 110 UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan, yang mana

No. 191/B/2014/PT.TUN Mks.Bs: LAOS sans vanes ume sus Gs same: SUbH REE SOR SOTO UO RSIS Rp. 3.000,4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara...............:ccccceeee Rp. 236.000,Jumlah Rp.250.000,Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

,SH ;Hal. 1 dari 27 hal. putusan Nomor145/B/2011/PT.TUN SBY.Keduanya kewarganegaraan Indonesia,beralamat di LAW FIRM CLEOPATRA &PARTNERS, Jalan.Kecubung IV No. 23Gomong, Mataram, pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum, Berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 15 Nopember 2011;sselanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT / TERBANDING ;2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT : Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta,Giri Menang Gerung, Kabupaten LombokBarat, member i kuasa kepada.

Sengketadan KonflikPertanahan.NAMA : BAIQ SRININGAYU, SH, NIP > 19651231198701 2 001 PANGKAT/GOL : Staf Sub.SeksiSengketa , KonflikPerkara Pertanahan 5 4Ketiganya beralamat pada KantorPertanahan Kabupaten Lombok Barat, JalanSoekarno Hatta GiriHal. 2. dari 27 hal. putusan Nomor145/B/2011/PT.TUN SBY.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor265/SK 52.01/1V/2011 tanggal 14 = April2011, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT / TURUT TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebuttelah membaca

Menyatakan batal atau tidak sah KeputusanTata Usaha NegaraHal. 3. dari 27 hal. putusan Nomor145/B/2011/PT.TUN SBY.berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1147 yangterletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan SekotongTengah, Kabupaten Lombok Barat , Surat UkurNomor : 9342/SBR/2001, Luas 10.450 M atas namaNl WAYAN ARTINI yang diterbitkan padatanggal 16 Maret 2001 dan Keputusan Tata UsahaNegara berupa Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Lombok Barat Nomor : SK.201 520.1 23.012001 tentang Pemberian

Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat HakMilik Nomor : 1147 yang terletak di Desa7Sekotong Barat, Kecamatan SekotongTengah, Kabupaten Lombok Barat, Surat UkurNomor : 342/SBR/2001, Luas 10.450 M atas nama NIWAYAN ARTINI yangHal. 4 dari 27 hal. putusan Nomor145/B/2011/PT.TUN SBY.diterbitkan padatanggal 16 Maret 2001 ;2.

Bahwa Penggugat mengetahui diterbitkannya KeputusanTata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor1147 yang terletak di DesaSekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, KabupatenLombok Barat, Surat Ukur Nomor : 342/SBR/2001, Luas10.450 M atas nama NI WAYAN ARTINI tanggal 16Maret 2001 adalah pada tanggalHal. 5 dari 27 hal. putusan Nomor145/B/2011/PT.TUN SBY.20 ~ Januari 2011 yaitu pada waktu Penggugatmemberikan keterangan di Unit Reskrim PolresLombok Barat dalam perkara tindak pidana bersamasama

Termohon PK tidak berwenang untuk memberhentikan Pemohon PK.Kesalahan Hakim PTUN/PT.TUN Dalam Menilai Aspek Kewenangan BadanPermusyawaratan Desa :1.Hakim PTUN/PT.TUN tidak mampu membedakan antara Badan PermusyawaratanDesa dengan Badan Perwakilan Desa, baik dari segi peraturan yang menjadi dasarpembentukan maupun segi kewenangannya.2.

ASPEK FORMAL PROSEDURALKesalahan Hakim PTUN /PT.TUN Dalam Menilai Aspek Prosedur :1. Hakim PTUN/PT.TUN membenarkan prosedur pemberhentian berdasarkanPerda Kab. Kebumen No. 10 Tahun 2004 yang bertentangan/tidak sesuai UU No.32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005.2. Hakim PTUN/PT.TUN mengesampingkan "alat bukti Pengakuan" Tergugat/Termohon, dan salah dalam menilai "sifat final" Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN).3.

No. 88 PK PK/TUN/2009Pertimbangan tersebut menunjukkan kesalahan Tergugat/Termohon PK, BadanPermusyawaratan Desa, serta Majelis Hakim PTUN dan PT.TUN dalam memaknaisifat Keputusan Tata Usaha Negara.Kesimpulan :1.Putusan Hakim PTUN/PT.TUN salah karena mengesampingkan alat buktipengakuan Tergugat sebagai alat bukti sempurna yang didukung dengan bukti Suratdan saksisaksi.Hakim PTUN/PT.TUN secara teoritis maupun yuridis salah dalam memahami sifatfinal Keputusan Tata Usaha Negara.Dasar dasar keberatan

Pemohon terhadap : kesalahan pertimbangan Hakim PTUN/PT.TUN menggunakan Pasal 62 PP No. 72 Tahun 2005 yang tidak ada hubungannyadengan perkara a quo.1.Bahwa Majelis hakim PTUN/PT.TUN tidak memahami cakupan delegasi wewenangyang diatur dalam Pasal 62 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

(Periksa Konsideran Bukti P 8)Bahwa akibat kesalahan Majelis hakim PTUN/PT.TUN, maka menimbulkankeputusan yang keliru.Kesimpulan :Pertimbangan Majelis hakim PTUN/PT.TUN cacat hukum sehingga harus dibatalkan.ASPEK MATERIIL :Kesalahan Pertimbangan Hakim PTUN/PT.TUN adalah sebagai berikut :Majelis hakim tidak mempertimbangkan cacat materiil Surat Keputusan KepalaDesa Pejengkolan Nomor : 33/SK/V/2007 tertanggal 10 Mei 2007, sertabertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik.Dasar argumentasi

. > 19620615 199003 1 008 ; Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan Hampada Bagian Hukum Setda KabupatenHal 1 dari 12 Perkara No.68/B/2014/PT.TUN SBY3. Nama : SLAMET SETIONO,S.H.M.M.; NIP. : 19770111 200501 1 006 ; Jabatan : Kasubbag PerundangUndangan padaBagian Hukum Setda Kabupaten Blora4. Nama : HERU PRASTIYONO,S.H.

nnPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :64 / G/ 2013 /PTUN.SMG. tanggal 21 Januari 2014 yang dimohonkan banding besertasuratsurat lainnya yang bertalian ; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 68/PEN.HS/2014/PT.TUN.SBYTanggal 21 Mei 2014 tentang Penetapan hari sidang ;Memperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikandalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor64/G/2013/PTUN.SMG tanggal 21 Januari 2014 yang dimohonkan bandingHal 2 dari 12 Perkara No.68/B/2014/PT.TUN

Penggugat/Pembanding Surat Keputusan Tergugatbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,selain itu. menurut Penggugat/Pembanding bahwa tindakanTergugat/Terbanding dalam mengeluarkan Surat Keputusan obyeksengketa juga telah melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (AAUPB), dalam perkara a quo ASAS Akuntabilitas hukum yakniasas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir darikegiatan penyelenggaraan Negara/pemerintahan harus dapatHal 3 dari 12 Perkara No.68/B/2014/PT.TUN

SUJIMAN sebagai Calon KepalaDesa Terpilih, sesuai Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten BloraNomor 6 Tahun 2006; 2o2n one con eec cee ce nee ce cence eneceeeeeHal 9 dari 12 Perkara No.68/B/2014/PT.TUN SBYMenimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangantersebut, bahwa menurut hukum Tata Usaha Negara, penerbitan keputusanobyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, tidak mengandung cacad yuridisbaik dari segi kKewenangan

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundangundanganlainnya yang bertalian. 22+ 22 222 220 222 noe non oneHal 10 dari 12 Perkara No.68/B/2014/PT.TUN SBYMENGADILI1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 64/G/ 2013/PTUN.SMG. tanggal 21 Januari 2014 yangdimohonkan banding; +=" 0

Putusan Nomor : 85/B/2012/PT.TUN SBY.2 Nama : Prof. DR. WAYAN P. WINDIA,SH.Msi. ( Anggota ),Jabatan : Ketua nayaka MUDP Bali , 3 Nama : I KETUT SUMARTA ( Anggota ),Jabatan : Penyarikan Agung MUDP Bali , 4 Nama: KETUT SUDANTRA,SH.MH ( Anggota ),Jabatan : Baga Pawongan MUDP Bali, 5 Nama : Prof. DR.

Putusan Nomor : 85/B/2012/PT.TUN SBY.berikut :MENGADILI:DALAM EKSEPSI :Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ; DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet onvankelijkeverklaard ) ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.116.000, ( seratus enam belas ribu rupiah ) ; Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebutdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh KuasaHukum Penggugat dan Tergugat ; Bahwa Penggugat

Putusan Nomor : 85/B/2012/PT.TUN SBY.Banding dari Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya ; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 8 Mei2012 Nomor : 05/G/2012/PTUN DPS dan menyatakan bahwa Pengadilan TataUsaha Negara Denpasar telah keliru dalam penerapan dan pertimbanganhukum ; DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar segala biaya yangtimbul

Putusan Nomor : 85/B/2012/PT.TUN SBY.tanggal 10 September 2012, yang dihadiri oleh : H.

Putusan Nomor : 85/B/2012/PT.TUN SBY.Perincian Biaya Perkara: 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 25.500,2. Biaya Meterai Rp. 6.000,3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,Biaya Persidangan Rp. 60.000,Biaya Administrasi Proses Bandung Rp.153.500,Jumlah Rp.250.000,( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor : 85/B/2012/PT.TUN SBY.

178 / B / 2014 / PT.TUN. MKS

PUTUS ANNOMOR : 178/ B / 2014 / PT.TUN. MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara : BUPATI TOJO UNAUNA, Berkedudukan di jalan Merdeka KelurahanUemalingku, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten TojoUnaUna, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal inimemberikan Kuasa kepada : 1. HERLINA LEONITA SANDEWA, SH.

MH., Kesemuanya adalah Tim Advokasi Pemerintah DaerahKabupaten Tojo UnaUna beralamat di Kantor BupatiTojo UnaUna jalan Merdeka Kota Bui Mas UemalingkuAmpana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/181/KUMDANG tanggal 20 Pebruari 2014,Hal. 1 dari 7 hal Putusan No. 178/B/2014/PT.TUN MKsselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT, sekarang sebagainaan PEMBANDING ;MELAWANRIDWAN TAWALILI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Betaua,Alamat jalan Trans Sulawesi No. 46 Desa BetauaKecamatan Tojo,

Kabupaten Tojo Una Una, ProvinsiSulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT, sekarang sebagaiTERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; Telahmembaca 5 222 on oon nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn1 Penetapan ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 178 /Pen / 2014 /PT.TUN.

Betaua Kecamatan Tojo ;4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.50.000, ( limapuluh ribu rupiah ) ;Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalm persidangan yangterbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 yang dihadiri oleh KuasaHukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding dari Tergugattertanggal 04 Juli 2014 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu,Hal. 3 dari 7 hal Putusan No. 178/B/2014/PT.TUN

SH.PANITERA PENGGANTI,TtdHal. 7 dari 7 hal Putusan No. 178/B/2014/PT.TUN MKsSALMAWATI, SH.Perincian Biaya Perkara Banding Nomor ; 178/B/2014/PT. TUN.MKS1. Meterai Putusan ...0..... ce ceecsceeeeeeeeeeeees Rp. 6.000,2, REGAaKSI ssscsressssanrareaanaasnnnesuens Rp. 5.000,3. LOGOS oo. eeeeceescceeneeceeeeceeeeesaeeeaeceeaeeeeees Rp. 3.000,Jumlah Rp. 250.000,Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Hal. 9 dari 7 hal Putusan No. 178/B/2014/PT.TUN MKs

Wachid Hasyim No. 112 Kabupaten Jombang ,Hal. 1 dari 9 hal. putusan Nomor : 112/B/2012/PT.TUN SBY.DAN:Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2012 Nomor : 01/Kuasa.35.17.600/1/2012, memberi kuasa kepada :1 Nama : KAWIT SUBAGYO,SH,Nip : 19610405 198203 1 007, Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d) , Jabatan : Plt.

EKSEPSI: Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima ; DALAM POKOK PERKARA : e Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini sejumlah Rp. 318.000, (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 06/G/2012/PTUN SBY, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada tanggal 20 Juni 2012 denganHal. 3 dari 9 hal. putusan Nomor : 112/B/2012/PT.TUN

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenangsecara Absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan dalamperkara Nomor : 06/G/2012/PTUN.SBY, yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat ;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha NegaraHal. 4 dari 9 hal. putusan Nomor : 112/B/2012/PT.TUN SBY.yang diterbitkan Terbanding I dahulu Tergugat berupa :a.Sertifikat Hak Milik Nomor : 00559, Surat Ukur tanggal 23

diterbitkan KantorPertanahan Kabupaten Jombang tertanggal 16 April 2009Hal. 5 dari 9 hal. putusan Nomor : 112/B/2012/PT.TUN SBY. atas nama Madrai ;5.

Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 38.000,Biaya Meterai Rp. 6.000,Biaya Redaksi Rp. 5.000,Biaya Persidangan Rp. 60.000,Biaya Administrasi Proses Bandung Rp.141.000,Jumlah Rp.250.000,( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .Hal. 9 dari 9 hal. putusan Nomor : 112/B/2012/PT.TUN SBY.

Paulo Chrisanto,SH 5Keempainya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat &Konsultan pada Kantor Advokat Robert Salu & Partners, beralamat diJalan Kirab Remaja, RT.013, RW.006, Kelurahan Aplasi, KecamatanKota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NusaTenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHal 2 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN.

Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor :01845/KelurahanTubuhue, Terbit tanggal 11 Desember 2019,Hal 3 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN. SBY.Surat ukur Nomor 804/Tubuhue/2019 tanggal 25 September 2019,Luas 5070 M2 terletak di Kelurahan Tubuhue, Kecamatan KotaKefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NusaTenggara Timur atas nama Margorius Bana yang telah beralihnama Haji Ambo Upe3.

Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01845/KelurahanHal 5 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN.

Hal 9 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN.

,M.H.Hal 15 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN. SBY.PANITERA PENGGANTIANDRY MARSANTO, S.H.,M.H.Putusan Perincian Biaya Perkara:1. Meterai Putusan ...... eee eeeee : Rp 10.000,002 Redaksi Putusan........ eee 2 RP 10.000,003. Biaya Proses Penyelesaian Perkara: Rp. 230.000,00Jumlah : Rp. 250.000,00(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)Hal 16 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN. SBY.

. : 131/B/2020/PT.TUN SBY.3. LANDELINUS A. PASI, S.H.

Perkara No. : 131/B/2020/PT.TUN SBY.surat surat lain yang terkait, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:. DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; ll. DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

Perkara No. : 131/B/2020/PT.TUN SBY.DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN BUPATITIMOR TENGAH UTARA NOMOR : BAPEGDIKLAT.862.3/373/V/2019TANGGAL 29 MEI 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENAMELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADAHUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA Drs. ALEXANDERNAIKOFI, NIP.19641231 198603 1 412, PANGKAT GOLONGAN /RUANG: PEMBINA UTAMA MUDA (IVIC) ; 3.

Perkara No. : 131/B/2020/PT.TUN SBY.Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasatanggal 25 Agustus 2020, oleh kami : Dr. SLAMET SUPARJOTO,S.H.,.M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya selaku Ketua Majelis, ANDY LUKMAN, S.H.,M.H. dan H.SUGIYA, S.H.,M.H., masing masing selaku Hakim Anggota.

Perkara No. : 131/B/2020/PT.TUN SBY.Perincian Biaya Perkara :Oo eas Rp. 6.000,002. Redaksi Rp. 10.000,003. Biaya proses banding Rp. 234.000,00Jumlah Rp. 250.000,00( duaratus lima puluh ribu rupiah ).Hal. 8 dari 8 hal. Perkara No. : 131/B/2020/PT.TUN SBY.

Danau Jonge /1 Kota Malang ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2011 Nomor :384/SK.35.73/VII/2011, memberi kuasa kepada :1.Nama : TINUK HIDAYATI SH, Jabatan :Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara , 2.Nama : AGUS HARIJANTO ,SH,M.Hum,Hal. 1 dari 8 hal. putusan Nomor : 42/B/2012/PT.TUN SBY.Jabatan :Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, 3.

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabayaHal. 2 dari 8 hal. putusan Nomor : 42/B/2012/PT.TUN SBY.Nomor: 63/G/2011/PTUN SBY tanggal 19 Januari 2012 yang dimohonbanding, beserta surat surat lainnya yang bertalian ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan keadaanduduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 63/G/2011/PTUN SBY tanggal 19 Januari

Tergugat / Terbanding mengajukan kontramemori banding tanggal 16 April 2012, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 16 April2012 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan masing masing tanggal 18 April 2012, yang pada pokoknya Tergugat / Terbandingsependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya memutuskan : Hal. 4 dari 8 hal. putusan Nomor : 42/B/2012/PT.TUN

telah diberikesempatan untuk melihat danmemeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk MelihatBerkas Perkara tanggal 29 Pebruari 2012 dan juga Surat Keterangan TelahMemeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 21 Maret 2012 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukanPenggugat / Pembanding pada tanggal 25 Januari 2012 terhadap putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Januari 2012 tersebutHal. 5 dari 8 hal. putusan Nomor : 42/B/2012/PT.TUN

Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,Biaya Leges Rp. 3.000,Biaya Persidangan Rp. 60.000,Biaya Kepaniteraan Rp.176.000.Jumlah bee tteeeeetesetetersseserssereees RP.250.000,Terbilang : ( dua ratus lima puluh ribu rupiah )Hal. 8 dari 8 hal. putusan Nomor : 42/B/2012/PT.TUN SBY.

Putusan Nomor : 218/B/2019/PT.TUN SBY.2. BLASIUS SEDI, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukumpada Bagian WHukum Sekretariat Daerah KabupatenMan ggatai ; = 22292 oon ne nnn nnn3.

Putusan Nomor : 218/B/2019/PT.TUN SBY.SEN gketa iN 5 = == no nnn nan nnn nnn nee nn nnn nnn nn ne cnn nee cen nne nceTENTANG DUDUK SENGKETA :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya mengambil alin dan menerima keadaan keadaan duduksengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor : 50/G/2018/PTUN.KPG, tanggal 16 Mei 2019 besertasurat surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:1.

Putusan Nomor : 218/B/2019/PT.TUN SBY.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor : 50/G/2018/PTUN.KPG diucapkan dalam sidang yangterouka untuk umum tanggal 16 Mei 2019 dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukanPembanding / Penggugat pada tanggal 28 Mei 2019 terhadap putusanPengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 16 Mei 2019 makapermohonan banding tersebut telah diajukan dalam

Putusan Nomor : 218/B/2019/PT.TUN SBY.persidangan terobuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu SITIKARYANT ARI, S.H.,Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,tanpa dihadiri pihak pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya.Hakim Anggota Hakim Ketua MajelisH. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H. NURMAN SUTRISNO, S.H.

Putusan Nomor : 218/B/2019/PT.TUN SBY.

No. 359/B/2017/PT.TUN.

No. 359/B/2017/PT.TUN. JKTsember 2008, seluas 2.635 M2 atas nama Darmianson LD; 2.

No. 359/B/2017/PT.TUN. JKTmendalilkan :

. ; dan telahditunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan memutus perkara banding tersebutdengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor60/PEN/2013/PT.TUN SBY. Tertanggal 8 Juli 2013 Jo.

Penetapan Ketua PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60/PEN/2013/PT.TUN SBY . tertanggal4 April 2013, ~ nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnnnnnmnnnnnnn nnn nnmnnMenimbang, bahwa dengan surat tertanggal 05 Juni 2013, kuasaPenggugat telah menyatakan mencabut permohonan banding tanggal 15 Januari2013 sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding dalam perkara nomor122/G/2013/PTUN.SBY tanggal 07 Januari 2013 , yang Surat Pencabutandimaksud diketahui oleh Penggugat /Pembanding Rokhis

TataUsaha Negara Surabaya tertanggal 7 Juni 2013 ; serta telah diberitahukan kepadapihak lawan dengan surat pemberitahuan yang dibuat Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya tertanggal 7 Juni 2013; Yang kesemuanya tersebutsebagaimana ternyata dalam Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor W3TUN1/1753/K.Per.02.06/VI/2013 tertanggal 7 Juni 2013 yangtelah diterima di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan selanjutnyasebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara Nomor 60/B/2013/PT.TUN

SBY; Hal.4. dari 7.Pen.No.60/B/2013/PTTUN.SBYMenimbang, bahwa perkara Nomor : Nomor 60/B/2013/PT.TUN SBY; saat initelah ditunjuk Majelis Hakimnya untuk memeriksa, memutus perkara tersebutsebagamana ternyata dari Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 60/PEN/2013/PT.TUN SBY.

PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60/PEN/2013/PT.TUN SBY . tertanggal 4 April 201 3.

Akan tetapi Kemudian PT.TUN Surabayadalam Putusan Nomor 53 / B / 2013 / PT.TUN.SBY., tanggal 03 Mei 2013,yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 380K/TUN/2013, tanggal 11 Oktober 2013, membatalkan Putusan PTUNMataram Nomor 25/G/2012/PTUN.MTR;a. Amar Putusan PT.TUN Surabaya Nomor 53/B/2013/ PT.TUN.SBY.

Adapun Putusan PT.TUN Surabaya Nomor 53/B/ 2013/PT.TUN.SBY.,tersebut didasarkan pada pertimbangan :Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 130/PK/TUN/20151)2)3)Tergugat Il Intervensi tidak memiliki Alat Bukti tentang Alas HakKepemilikan Tanah tersebut.Menurut PT.TUN Surabaya Bukti Surat Keterangan Ahli WarisAlmarhum Daeng Demung (T.6), tidak dapat dipakai sebagai alatbukti tentang alas hak kepemilikan tanah dan pendaftaran tanah (lihatPutusan PT.TUN Surabaya Nomor 53/B/2013/ PT.TUN.SBY.

,halaman 9 10);Surat Ukur SHM Nomor 00839 tidak bersesuaian dengan SuratUkur SHM Nomor 278;Menurut PT.TUN Surabaya Nomor 53/B/2013/ PT.TUN.SBY., SuratUkur SHM Nomor 278, Sebelah Barat adalah Tanah Negarasementara menurut Surat Pernyataan milik perorangan yaitu orangtua pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding (/ihat Putusan PT.TUNSurabaya Nomor 53/B/2013/ PT.TUN.

tanpa penelitian terdahulu, sehinggadengan pencabutan tersebut PT.TUN Surabaya menganggapPenerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00839 tersebut dibuat atasdasar fakta yang tidak benar, (lihat Putusan PT.TUN SurabayaNomor 53/B/2013/PT.TUN.

,tanggal 04 Januari 2013, jo Putusan PT.TUN Surabaya Nomor53/B/2013/ PT.TUN.SBY., tanggal 03 Mei 2013, jo Putusan MahkamahAgung RI Nomor 380 K/TUN/2013, tanggal 11 Oktober 2013, (BuktiPemohon PK 6);4.

17/B/2017/PT.TUN. SBY

;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaanAdvokat, beralamat di Jalan Basuki Rahmat 81Aberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Hal. 3 Putusan No: 17/B/2017/PT.TUN.SBYMajelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa dan memutus perkara Nomor 17/B/2017/PT.TUN. SBY, setelahmembaca dan memperhatikan 5 = 22> 222 222 n= no oo1.

Tanggal 11 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;TENTANG DUDUKNYASENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 17/B/2017/PT.TUN. SBY.mengambil alih dan menerima segala kejadiankejadian dan duduknya sengketasebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 100/G/2016/PTUN.

Selanjutnya di dalam Pasal 51 ayat (1)ditentukan ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenangmemeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding;Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 17/B/2017/PT.TUN. SBY joperkara Nomor 100/G/2016/PTUN.

TUN.SBY. akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 100/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 17 Nopember 2016 telahdipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 17/B/2017/PT.TUN.

SBYtanggal 17 Nopember 2017 sehinggadiambil alih dan menjadi pertimbangan hukumsendiri Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa perkara Nomor : 17/B/2017/PT.TUN.

No. 76/B/2015/PT.TUN Mks.Selanjutnya disebut sebagal............ccccceeessecceesteeeeeneeeeessassessuwsesnswessasseseswewsaswens TERGUGAT UlINTERVENSI 1;2.2.

No. 76/B/2015/PT.TUN Mks.Kuasa Khusus tertanggal 29 Novemberceva naennnusnensannnacenanie PARA PENGGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;Telah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 76/Pen/2015/PT.TUN.MKS tertanggal26 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JayapuraNomor : 18/G/2014/ PTUN.JPR. tertanggal 1 April 2015 ;3 Berkas perkara, suratsurat bukti yang diajukan olehTergugat

No. 76/B/2015/PT.TUN Mks.6 Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat IIIntervensi 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 692.000 (enamratus sembilan puluh dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 dengan dihadiri oleh KuasaHukum Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat danKuasa

No. 76/B/2015/PT.TUN Mks.para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya;HAKIM HAKIM ANGGOTA KETUAMAJELISt.t.d. Meterai/t.t.d.MOH. HUSEIN ROZARIUS, S.H.,M.H. SIMON P.SINAGA, S.H.t.t.d.H. ISHAK LANAP, S.H.PANITERA PENGGANTIt.t.d.Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 76/B/2015/PT.TUN.MKS1. Meterai Putusan 0.00... eee ccceeseccceeeeesecesescceesenes Rp. 6.000,2. REAAKSL ....ccecceceecccccessecccessseeccceeccceceuceccceseseecessueceeees Rp. 5.000,3.

No. 76/B/2015/PT.TUN Mks.

No. 81/B/2015/PT.TUN Mks.Il. HANS FRANSISCUS WEWENGKANG, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi Kelurahan Pisang Utara RT.0O3/RW.002, Kecamatan UjungPandang, Kota Makassar; 0Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25November 2014, memberikan kuasa kepada : 1. SEMUEL B. PAEMBONAN, SH.,MH.,; 2.

No. 81/B/2015/PT.TUN Mks.Situasi Nomor : 124/1980 tanggal 5 Maret 1980, luas 21.916 m? atasnama GERTJE SELAH yang telah beralih terakhir atas nama HANSFRANSISCUS WEWENGKANG adalah cacat hukum tidak prosedural,dimana tidak mempertimbangkan secara seksama, sesuai denganfakta hukum, data fisik dan data yuridis yang ada serta bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asasasasumum pemerintahan yang baik; 4.

No. 81/B/2015/PT.TUN Mks.Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasatanggal 8 September 2015 oleh kami : ACHMAD ROMLI, SH. sebagaiHakim Ketua Majelis, UNDANG SAEPUDIN, SH.

No. 81/B/2015/PT.TUN Mks.Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 81/B/2015/PT.TUN.MKSL: Meteral PURUSANT sus s+ ccseneses exeead + emcenmmnaermenns + onan cemawewe Rp. 6.000,2. REGAKS) 0... ccc cececcessseceeecseceeececeesessseeseseseessseseseseseuens Rp. 5.000,3. LOGOS ooo eceeeceeceecceecee cee cueeecneeseeceeeeecuecueau ene eneeeness Rp. 3.000,4.

No. 81/B/2015/PT.TUN Mks.

Nomor : 17/B.TUN/2010/PT.TUN. Mks.

P U T U S A NNomor : 17/B.TUN/2010/PT.TUN. Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara dalam tingkat banding, bersidang di gedung PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No.45 Makassar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamsengketa antara : RAHMAN MANOPQ Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta,tempat tinggal di Jalan Kairagi SatuLingk.

sengketa Tata UsahaNegara tersebut di tingkat banding ;Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNo : 23/G/2009/P.TUN Mdo,beserta surat surat lain yangbersangkutan ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan TataUsaha Negara Manado No. 23/G/2009/PTUN.Mdo, tanggal 29Oktober 2009, berserta surat surat lain yang dalam berkasperkara yang bersangkutan sebagaimana diuraikan diatas,sehingga diperoleh kronologis sebagai berikutHal. 2 dari 8 hal No. 17/BTUN/2010/PT.TUN

Menghukum Tergugat membay ar biaya perkara ;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan jawaban yang pada pokoknyasebagai berikut : Dalam Eksepsi Bahwa titik berat sengketa ini adalah mengenaikepemilikan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negaratidak berwenang mengadilinya, melainkan merupakankewenangan absolut Peradilan Umum ;Hal. 3 dari 8 hal No. 17/BTUN/2010/PT.TUN Mks Bahwa pengajuan gugatan sudah lewat waktu sebagaimadiatur pasal 55 Undang Undang No. 5

TIRAJOH, SH.SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.Panitera PenggantiSALMAWATI, SH.Hal. 7 dari 8 hal No. 17/BTUN/2010/PT.TUN MksPerincian Biaya Perkara Banding No.17/B.TUN/2010/PT.TUN MKS1. Mate ral....c cases ccececesccecevccasccasecsRp. 6.000, 2 BEGGS Vrcceccwermrame : aumnets oe oe srasenmenan Lewes Rp 5.000,3 LOGOS... cece cece eee ee ee ce ecto eee mm em esRp. 5.000, 4. Biaya prosespenyelesaian perkara................

Rp. 234.000, Jumlah Rp. 250.000, ( duaratus lima puluh ribu rupiah )Hal. 8 dari 8 hal No. 17/BTUN/2010/PT.TUN Mks