Ditemukan 72429 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : palsu pusat puluh pisau paula
Penelusuran terkait : Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pertanahan Sambutan Pulau atas Korupsi Cv. pulau sangihe Cv. tanglemang Kepala desa pulau beringin vs ismail. Dkk; Basri rahaguna S.ip/. dkk vs bupati kabupaten pulau morotai; Atut Hurmal Rosman muchtar Pulau punjung Villa omp perdana Bosau Pt. sime darby oils pulau laut refinery vs direktur jenderal pajak;
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-03-2015 — Putus : 15-05-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 172/PDT/2015/PT.DKI
Tanggal 15 Mei 2015 — PT.MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT >< ALLIED ASSETS CO LTD
103 — 82
  • PT.MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT >< ALLIED ASSETS CO LTD
    PUTUSANNomor 172/PDT/2015/PT.DKI.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT, sebuah PerseroanTerbatas yang didirikan berdasarkan hukum negaraRepublik Indonesia, berkedudukan di Grha Pul lantai 1,Jalan Yos Sudarso 4547, Tanjung Priok, Jakarta Utara14320, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RockyAwondatu
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-12-2022 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 17-04-2023
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 290/G/2022/PTUN.PLG
Tanggal 17 April 2023 — PITA NOVA PRASETIA, S.E vs KEPALA DESA PULAU BERINGIN
147 — 50
  • PITA NOVA PRASETIA, S.E vs KEPALA DESA PULAU BERINGIN
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Khusus
Register : 05-10-2023 — Putus : 25-10-2023 — Upload : 22-11-2023
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Gst
Tanggal 25 Oktober 2023 — Polsek Pulau pulau Batu
101 — 16
  • Polsek Pulau pulau Batu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-11-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 520/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 12 Nopember 2014 — PULAU SEROJA JAYA.
192 — 78
  • PULAU SEROJA JAYA.
    Pulau Tiga 33022 milik Tergugat yang ditarikoleh Kapal TB.
    Pulau Tiga 33022 yangditarik oleh Kapal TB.
    tubrukan;Bahwa haluan Kapal KM Marina Nusantara berlubang tetapi air tidak masukkedalam, sementara kondisi kapal tongkang Pulau tiga terlihat masih baikpasca tabrakan;Bahwa kapal Tongkang Pulau tiga hanya mengalami kerusakan sedikit dibagian depan tetapi muatan baru tetap berada di Tongkang;2.
    tiga di dekat KM MarinaNusantara karena Kapal Tongkang Pulau Tiga tetap melanjutkan perjalanan; Bahwa saksi meminta izin dari kantor Syahbandar untuk memeriksa kapalTongkang Pulau Tiga, namun Kapal Tongkang Pulau Tiga tidak adapemiliknya dan hanya ada agen; Bahwa agen meminta saksi untuk memberikan surat kepada pemilik KapalPualu Tiga dan menurut informasi lokasi Kapal Tongkang Pulau Tiga diMuara Tamba (Kalimantan Selatan); Bahwa tanggal 26 Oktober 2011 saksi melakukan Intervew terhadap ABKKM marina
    kapal tongkang Pulau Tiga tetap melanjutkan perjalanan;Bahwa saksi meminta izin dari kantor Syahbandar untuk memeriksa kapaltongkang Pulau Tiga, namun kapal tongkang Pulau Tiga tidak ada pemiliknyadan hanya ada agen; Bahwa agen meminta saksi untuk memberikan surat kepada pemilik KapalPualu Tiga dan menurut informasi lokasi Kapal Tongkang Pulau Tiga di MuaraTamba (Kalimantan Selatan); Bahwa tanggal 26 Oktober 2011 saksi melakukan Intervew terhadap ABK KMMarina Nusantara adalah benar saksi meminta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-07-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1614 K/Pdt/2013
Tanggal 24 Juli 2014 — PULAU MAS UTAMA, ; PT. SANGGAR HURIP, PT. INDAH KARYA,
57 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PULAU MAS UTAMA, ; PT. SANGGAR HURIP, PT. INDAH KARYA,
    PULAU MAS UTAMA, berkedudukan di Jalan Hayam WurukNomor 177, Denpasar, Bali 80235, diwakili olen Lucas Darmadiselaku Direktur PT Pulau Mas Utama, dalam hal ini memberikuasa kepada Nasrullah Nawawi, S.H.,M.M., Advokat dankawankawan, berkantor di Wisma Bhakti Mulya 3 Floor Suite302, Jalan Kramat Raya Nomor 160, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2013;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;melawanPT.
    PULAU MASUTAMA) telah sepakat dan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak)Pembangunan Apartemen Bersubsidi Sanggar Hurip Pekerjaan JasaKonstruksi dengan Nomor 3196/PTSH/XII/2009 dan karena itu maka PihakPenggugat telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor004/PT.SH/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditujukan pada Tergugatselaku Kontraktor agar segera Memulai/Melaksanakan Pekerjaan JasaKonstruksi Sanggar Hurip Apartemen;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan suatu kualitasyang
    Pulau Mas Utama;13.Bahwa dalam Perjanjian tersebut terdapat hubungan timbal balik yang manamasingmasing pihak dibebani oleh kewajiban (obligation) untuk memenuhiHal. 34 dari 48 Hal. Putusan Nomor 1614 K/Padt/2013prestasi secara timbal balik.
    Pulau Mas Utama, pasal 11 ayat 3dan Keputusan Direktur Utama, Pekerjaan Pelaksanaan PembangunanSanggar Hurip Apartemen Nomor 004/PT.SH/SK/2010 Tentang SuratPerintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Konstruksi Sanggar HuripApartemen tanggal 17 Mei 2010 (vide bukti T dan T2), yang berakhirtanggal 12 Maret 2011, tenggang waktu pekerjaan yang dilaksanakan olehPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi dimulai sejak tanggal 17Mei 2010 dan selesai dalam waktu 300 hari tepatnya tanggal 12 Maret 2011,sehingga
    Pulau Mas Utama, Pasal 11 ayat 3 danKeputusan Direktur Utama, Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SanggarHurip Apartemen Nomor 004/PT.SH/SK/2010 tentang Surat Perintah MulaiKerja (SPMK) Pekerjaan Konstruksi Sanggar Hurip Apartemen tanggal 17Mei 2010 (vide bukti T dan T2), yang berakhir tanggal 12 Maret 2011,tenggang waktu pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimulai sejaktanggal 17 Mei 2010 dan selesai dalam waktu 300 hari tepatnya tanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1688 K/Pdt/2014
Tanggal 30 September 2015 — BUPATI PULAU MOROTAI (Drs.Rusli Sibua), dk vs PT.MOROTAI MARINE CULTURE
155 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI PULAU MOROTAI (Drs.Rusli Sibua), dk vs PT.MOROTAI MARINE CULTURE
    WAKIL BUPATI PULAU MOROTAI (Weni R.Pasariu,S.Ag.),berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1, Daruba,Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara;2. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI(Mochdar Salim Arief,S.H.), berkedudukan di JalanMerdeka Nomor 1, Daruba, Kabupaten Pulau Morotai,Maluku Utara;3. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANKABUPATEN PULAU MOROTAI (Ichsan Krikhof,S.Pi.),berkantor di Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan,Kabupaten Pulau Morotai;4.
    Namun pada tanggal 13Februari 2012, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mengeluarkanKeputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 500/33/PM/2012 tentangpenghentian sementara kegiatan usaha PT.MMC, Desa NgeleNgeleKecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai yang ditandaHal. 4 dari 36 hal.
    Sementara Kegiatan Usaha PT.MMC, DesaNgeleNgele, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai,Direktur PT.MMC yakni Idham Rahakbauw telah mengirimkan surattertanggal 20 Februari 2012 kepada Bapak Bupati Pulau Morotai yang padaintinya memohon agar tidak dilakukan penutupan pada PT.MMC denganalasanalasan dan pertimbangan yang tertulis dalam surat (Bukti P16);Bahwa terkait dengan telah dikirimkannya surat dari Penggugat kepadaBupati Pulau Morotai tertanggal 20 Februari 2012, Bupati Pulau
    perihal agar kembali dipertimbangkanKeputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 500/83/PM/2012 berikutpenjelasannya (Bukti P18);Bahwa dalam rangka melakukan upaya penyelesaian terkait KeputusanBupati Pulau Morotai Nomor 500/33/PM/2012, selain mengirimkan suratresmi kepada Bupati Pulau Morotai, Penggugat juga telah berupayaHal. 5 dari 36 hal.
    SEKERTARIS DAERAHKABUPATEN PULAU MOROTAI (Mochdar Salim Arief,S.H.), 3. KEPALADINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PULAU MOROTAI (IchsanKrikhof,S.Pi.), 4. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATENPULAU MOROTAI (Sunardi Barakati,S.H.), 5. KEPALA BADAN LINGKUNGANHIDUP KABUPATEN PULAU MOROTAI (Ahdad Hasan), 6. KEPALA DINASTENAGA KERJA DAN SOSIAL KABUPATEN PULAU MOROTAI (YennyM.Makatita,S.E.), tersebut;Hal. 35 dari 36 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-12-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1117 K/Pdt/2015
Tanggal 17 Desember 2015 — PULAU BATU MULIA, dk
109 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PULAU BATU MULIA, dk
    Pulau Batu Mulia di KabupatenKepulauan Riau (sekarang Bintan), sehingga Penerbitan Sertifikat HakGuna Bangunan (HGB) Nomor 10, tanggal 11 Januari 1999 ada bentukrekayasa YALIPIN dengan Mr. Lie;Bahwa dengan adanya Rekayasa dan tanpa sepengetahuan para Direksidan Komisaris PT. Pulau Batu Mulia saudara YALIPIN telah menerbitkanSertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 10, Tanggal 11 Januari1999, tanpa Pengalihan dan Jual Beli dengan PT.
    Pulau BatuMulia dan masa berlaku 5 tahun, tanggal 2 Agustus 1988, kemudiandiperluas dan diperpanjang hingga tahun 2006 dengan Surat KeputusanBupati Bintan Nomor 288/IX/2006 tentang Perpanjangan ljin PertambanganDaerah Kepada PT.
    Pulau Batu Mulia, kKemudian Penggugat Rekonvensi menanyakankepada Saudara Yalipin apakah ada menjual tanah seluas 34 Hektarkepada PT Libra Agrotama Asri yang pada saat itu saudara Yalipin jadidirekturnya, berdasarkan pengakuan YALIPIN tidak pernah menjual tanahke siapa pun termasuk Ke PT Libra Agrotama Asri, dan soal penerbitanSertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 10, Tanggal 11 Januari 1999,saya YALIPIN tidak pernah mengurus dan membuat sertifikat kepada siapasaja tanah milik PT Pulau Batu Mulia
    Pulau Batu Mulia kepada Yalipin selakuPimpinan Perwakilan tidak terdapat satu kuasapun yang memberikanwewenang kepada Yalipin selaku pimpinan perwakilan untuk mengalihkan/melepaskan asset PT. Pulau Batu Mulia, sehingga Majelis berpendapat,Yalipin tidak mempunyai kwalitas untuk mengalihkan/ mengajukanpermohonan pengajuan sertifikat Hak Guna Bangunan, sehingga olehkarenanya Sertifikat HGB Nomor 10 tersebut cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan pembuktian.
    Pulau Batu Mulia (Termohon Kasasi ) kepada PT. LibraAgrotaman Asri (Pemohon Kasasi);Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan pada pokoknyaseolaholah ada pengalihan hak atas tanah dari PT. Pulau Batu Mulia kepadaPT. Libra Agrotaman Asri yang dilakukan oleh Yalipin sebagai Kepala CabangPT. Pulau Batu Mulia dan Direktur PT. Libra Agrotaman Asri, tidak didasarkanpada faktafakta hukum dipersidangan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 786 K/Pdt/2017
Tanggal 30 Mei 2017 — PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT VS ALLIED ASSETS, Co., Ltd.
175 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT tersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT VS ALLIED ASSETS, Co., Ltd.
    PUTUSANNomor 786 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT, berkedudukan diGrha Pul Lantai 1, Jalan Yos Sudarso 4547, Tanjung Priok,Jakarta Utara 14320, diwakili oleh Tuan Ir.
    Pengadilan tidak berwenang atau melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon KasasiPT MASKAPAI PELAYARAN PULAU
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MASKAPAIPELAYARAN PULAU LAUT tersebut;2.
Pengadilan PN TEBO Perdata
Register : 23-03-2022 — Putus : 25-04-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan PN TEBO Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Mrt
Tanggal 25 April 2022 — Penggugat:
BRI Unit Pulau Temiang
Tergugat:
Joni
115 — 13
  • Penggugat:
    BRI Unit Pulau Temiang
    Tergugat:
    Joni
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-02-2018 — Upload : 05-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1489 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 8 Februari 2018 — PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT VS 1. YULI NURCAHYANI, DKK
57 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT tersebut;
    PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT VS 1. YULI NURCAHYANI, DKK
    PUTUSANNomor 1489 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT, diwakili olehDirektur Utama, Budhiarto Ismawan, dan kawankawan,berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 4547, TanjungPriok, Jakarta Utara;Pemohon Kasasi;Lawan:1.
    Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)/sitamarital terhadap tanah dan bangunan yang sekarang menjadi kantor PTMaskapai Pelayaran Pulau Laut yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor4547, Tanjung Priok, Jakarta Utara;3.
    Pengadilan NegeriJakarta Pusat telah benar menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 karena perusahaan Tergugat merugisebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MASKAPAIPELAYARAN PULAU LAUT tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ditetapbkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H.,M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr.
Pengadilan PN BANGKO Perdata
Register : 26-01-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN BANGKO Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bko
Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat:
INURI
Tergugat:
AZMAR Alias Bujang Pulau
56 — 0
  • Penggugat:
    INURI
    Tergugat:
    AZMAR Alias Bujang Pulau
Pengadilan PN BANGKO Perdata
Register : 26-01-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 06-10-2021
Putusan PN BANGKO Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bko
Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat:
INURI
Tergugat:
AZMAR Alias Bujang Pulau
77 — 0
  • Penggugat:
    INURI
    Tergugat:
    AZMAR Alias Bujang Pulau
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 24-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smr
Tanggal 24 Mei 2021 — Pulau Baru Mandiri
240 — 108
  • Pulau Baru Mandiri
    Pulau Baru Mandiri, alamat JI.Cempaka, RT. 38, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, KotaSamarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat ;llham Rojiqin, pekerjaan karyawan PT. Pulau Baru Mandiri, alamat JI.Bumenjaya, RT. 10, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, KotaSamarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat Il ;Muhammad Kaharul Mahyadi, pekerjaan karyawan PT. Pulau BaruMandiri, alamat JI. Sentosa, Gg.
    Pulau Baru Mandiri, Penggugat XX berhakmenanyakan, melakukan pembelaan, melindungi,Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 18/Pdt. SusPHI/2021/PN Smrmemperjuangkan kepentingan serta mensejahterakan anggota dankeluarga buruh yang ada pada PT. Pulau Baru Mandiri (Tergugat) ;5.
    Pulau Baru;Bahwa Saksi mengetahui saat dilakukannya demo mogok kerja di PT.Pulau Baru oleh karyawannya yaitu sekitar tanggal 8 september s/d 10september 2020;Bahwa Saksi saat itu sedang mengirim barang dan meminta spacekhusus kepada PT. Pulau Baru;Bahwa saat itu ada beberapa orang yang demo, memasang tendadilokasi space barang di PT. Pulau Baru, posisinya pas didepan pintumasuk gudang PT.
    Pulau Baru akibatdemo mogok kerja tersebut;Bahwa untuk ketergangguan Saksi mengenai pengiriman barang yaitusaat hendak keluar dari gudang PT. Pulau Baru tersebut;Bahwa saat itu 4 akses pintu menuju PT. Pulau Baru ditutup semua olehpara peserta demo mogok kerja tersebut;Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan dari demo mogok kerjatersebut;Bahwa setahu Saksi di dalam MOU antara PT. Tumbak Mas Niaga Saktidengan PT.
    Pulau Baru dari bagian gudang dan delivery; Bahwa pada saat demo mogok kerja di hari pertama, setahu Saksi tidakada operasional yang jalan ataupun beroperasi di PT. Pulau Baru; Bahwa setahu Saksi karyawan yang mengikuti demo pada saat itusekarang sudah tidak lagi bekerja di PT.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 09-09-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn
Tanggal 13 Nopember 2019 — PULAU OMBAK INDAH
Tergugat:
RAIHANA HEUER
385 — 426
  • PULAU OMBAK INDAH
    Tergugat:
    RAIHANA HEUER
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Khusus
Register : 18-04-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 12 /Pdt.Sus/BPSK/2016/PN-Tjb
Tanggal 27 Mei 2016 — BANK SUMUT CAPEM PULAU RAKYAT-ASAHAN
83 — 55
  • BANK SUMUT CAPEM PULAU RAKYAT-ASAHAN
    Propinsi Sumatera Utara diJalan Ade Irma Suryani No.8 F Kota Pematang Siantar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTanjungbalai No. 35/SK/2016/PN Tjb, tanggal 18 April2016, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagaiPEMOHON KEBERATAN;lawanRUSTAM TAMBUNAN, NIK 1209152112680003, Tempat/tanggal lahir : BatuGajah/21 Desember 1968, agama Islam, pekerjaanwiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dusun DesaGajah Sakti Kecamatan Bandar Pulau
    Bank Sumut Capem Pulau Rakyat Asahan sebagai Pelaku UsahaAmarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI1. Mengabulkan gugatan Konsumen untuk seluruhnya.2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen.3. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha telah menggugurkan haknyauntuk bersidang di BPSK Batu Bara, dengan tidak menghadiripersidangan walaupun telah dipanggil secara patut sesuaidengan undangundang.4.
    Panggilan tersebut tidak dihadiri danditindaklanjuti melalui surat PT.BANK SUMUT KCP PULAU RAKYATNo. 093/KC13KCP55/L/2015 tanggal 21 Desember 2015. Padatanggal 30 Desember 2015 BPSK menerbitkan surat panggilankembali sesuai nomor 1571/PGP/BPSKBB/I/2016 yang telahditindak lanjuti melalui surat PT.BANK SUMUT KCP PULAU RAKYATnomor 027/KC12KCP55/L/2016tanggal O08 Januari 2016.
    Padatanggal 19 Januari 2016 BPSK menerbitkan Surat Panggilan Arbitrasenomor 60/PGARB/BPSKBB/I/2016 dan telah ditindaklanjuti melaluisurat PT.BANK SUMUT KCP PULAU RAKYAT nomor 099/KC13KCP55/L/2016 tanggal 26 Januari 2016. Pada tanggal 04 Februari2016 BPSK menerbitkan Surat Panggilan Arbitrase nomor 124/PGARB/BPSKBB/II/2016.
    Bank SUMUT Capem Pulau RakyatAsahan selakupelaku usaha (i.c Pemohon Keberatan) timbul sebagai akibat dari adanyapemberitahuan mengenai jaminan 2 SHM yang akan di lelang yang dilakukanoleh pelaku usaha dalam hal ini PT. Bank SUMUT terhadap jaminan yangdibebani hak tanggungan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Pelaku Usaha(PT.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 17-01-2018 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 27-04-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn
Tanggal 19 Februari 2018 — Penggugat:
HOBBANUDDIN
Tergugat:
PT.KARETIA DIVISI PERKEBUNAN PULAU BANYAK
59 — 26
  • Penggugat:
    HOBBANUDDIN
    Tergugat:
    PT.KARETIA DIVISI PERKEBUNAN PULAU BANYAK
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 07-02-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 28 Februari 2019 — Pulau Baru Mandiri
60 — 13
  • Pulau Baru Mandiri
    Pulau Baru Mandiri, Jabatan Helper /Driver, Alamat terkin) Rumah Bapak Watu Urbanus,S.Pd, Jln.Nahkoda RT/RW:15, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, KotaSamarinda, Propinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebutPENGGUGAT.MELAWANPT. PULAU BARU MANDIRI, Alamat Kantor : Jin. Teuku Umar Komp.Pergudangan Nusantara No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-06-2022 — Upload : 17-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1641 K/Pdt/2022
Tanggal 27 Juni 2022 — PULAU BATU MULIA VS Tn. PENG KUI alias YALIPIN DKK
33 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PULAU BATU MULIA VS Tn. PENG KUI alias YALIPIN DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-05-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/TUN/2011
Tanggal 19 Mei 2011 — BATAM SENTRALINDO vs KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSRI PULAU BATAM
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BATAM SENTRALINDO vs KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSRI PULAU BATAM
    M. van Falisha, S.H.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat dari Kantor Hukum SAP ADVOKAT, beralamat diMayapada Tower Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29Desember 2010,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pembanding ;Melawan:KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSRIPULAU BATAM, berkedudukan di Gedung Bida, BatamCentre Pulau Batam P.O. Box 151. dalam hal ini diwakili olehKuasanya :1. Stefanus Haryanto, S.H. LL.M.2.
    12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 31 Maret 2010,Termohon Kasasi dahulu Terggugat / Terbanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalildalil:OBJEK GUGATAN :Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam No. B/705/KAOP/10/2009tanggal 8 Oktober 2009 perihal Pembatalan Alokasi Lahan terhadapPenggugat ;3. Memerintahkan kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam untuk mencabut/membatalkan surat No. B/705/KAOP/10/2009 tanggal 8 Oktober 2009 perihal. Pembatalan Alokasi Lahan ;4.
    Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya.Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat/Terbandingmengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:DALAM EKSEPSI.GUGATAN MELAMPAUI BATAS WAKTU SEBAGAIMANA DIATUR DALAMPASAL 55 UNDANGUNDANG NO 5 TAHUN 1986Bahwa apabila Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-04-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13K/TUN/2007
Tanggal 3 April 2007 — KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM ; PT. ANUGERAH REALINDO PERMATA,
27 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRIPULAU BATAM ; PT. ANUGERAH REALINDO PERMATA,