PemerintahPropinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyardua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam SuratKepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Sumatera Utara Nomor : S5320/PW02/5/2012 perihal : AuditDalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas KasusPenyimpangan Penyaluran dan Penerimaan Belanja Hibah danBantuan Sosial atas 8 (delapan) Lembaga Penerima pada BiroPerekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara TahunAnggaran

PemerintahPropinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyardua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam SuratKepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Sumatera Utara Nomor : S5320/PW02/5/2012 perihal : AuditDalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus29Penyimpangan Penyaluran dan Penerimaan Belanja Hibah danBantuan Sosial atas 8 (delapan) Lembaga Penerima pada BiroPerekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara TahunAnggaran

bantuan sosial atas 8 (delapan) lembaga penerima pada BiroPerekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara TahunAnggaran 2011, dimana penggunaan bantuan hibah tidak sesui dengannaskah Perjanjian Hibah serta kegiatan tersebut tidak dilaksanakansehingga telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.541.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuaihasil audit perhitungan kerugian negara oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No.5320/PW02

Nomor : 2734 K/Pid.Sus/2010dalam hal ini Keuangan Pemerintahan Kabupaten Nias sebesar Rp5.748.298.065,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh delapan jutadua ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah)sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan SisaUang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) Dana APBD TA 2007pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Nomor : SR1196/PW02/5/2010 tanggal 15 Maret 2010.e Bahwa sisa Uang

TERDAKWA, LUTER DAELI danBAZIDUHU ZILIWU telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negaradalam hal ini Keuangan Pemerintahan Kabupaten Nias sebesar Rp5.748.298.065,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh delapan jutadua ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah)sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan SisaUang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) Dana APBD TA 2007pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Nomor : SR1196/PW02

adalah sebesarRp 5.748.298.065,00, sehingga menjadi Kerugian Keuangan Negaradalam hal ini Keuangan Pemerintahan Kabupaten Nias sebesar Rp5.748.298.065,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh delapan jutadua ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah)sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan SisaUang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) Dana APBD TA 2007pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Nomor : SR1196/PW02

Nias dari BPKP Perwakilan Medan Nomor : SR1196/PW02/5/2010tanggal 2010.3) Bahwa apabila fakta hukum dan ketentuan sebagaimana tersebut padapoint 1) huruf a dan b dan point 2) diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim,maka unsur "dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu koorporasi" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Melanggarpasal 3 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang RI Nomor 20 tahun2001

Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama, KecamatanMalangke, Kabupaten Luwu Utara, tetapi di tolak oleh kepala kantor UrusanAgama tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor B442/kua211101/PW02/06/2019 tanggal 27 Juni 2019;8. Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anakPemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagiuntuk dipisahkan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Masamba c.q.

Saprin, Ahmad Fuadi clan Fadillah, ST adalah sebesarRp 68.181.818, (enam puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribudelapan ratus delapan belas rupiah) sebagaimana hasil perhitungan ahli dariBPKP Propinsi sumatera Utara di Medan Nomor : R6716/PW02/5/2009tanggal 23 Desember 2010 ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dalam UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001tentang

Saprin, Ahmad Fuadi dan Fadillah, ST adalah sebesarRp 68.181.818, (enam puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribudelapan ratus delapan belas rupiah) sebagaimana hasil perhitungan ahli dariBPKP Propinsi Sumatera Utara di Medan Nomor : R6716/PW02/5/2009tanggal 23 Desember 2010 ; Perbuatan .....

Kelas (3 Ruang) (A) 18.916 18.115 0.801IV Ruang Klas (3 Ruang) (8) 18.916 17.339 1.577V RuangKM/WC 6.903 4.965 1.937VI Ruang Perpustakaan 11.660 10.612 1.048Vil Pompa dan Menara Air 0.223 0.000 0.223VIII Furniture 6.899 1.008 5.891IX Site Development 16.763 0.577 16.186Total Biaya 100.000Total Pekerjaan yangterlaksana PESTTotal Pekerjaan Sisa 28.763 Bahwa untuk menentukan penetapan penghitungan kerugian negara makaTeam Jaksa Penyidik meminta kepada Ahli dari BPKP Perwakilan Medandengan Nomor : R /PW02

Furniture 6.899 1.008 5.891IX Site Development 16.763 0.577 16.186Total Biaya 100.000Total Pekerjaan yang terlaksana 71.237Total Pekerjaan Sisa 28.763 Bahwa untuk menentukan penetapan penghitungan kerugian negara makaTeam Jaksa Penyidik meminta kepada Ahli dari BPKP Perwakilan Medandengan Nomor : R /PW02/5/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentangLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi pada kasus dana Pembangunan Gedung USB SMP Negeri 2Moro'o Kec.

.> Bahwa berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang dituangkandalam Laporan Hasil Audit Nomor : R 120/PW02/5/2015 tanggal 14Desember 2015 dengan kesimpulan bahwa hasil penghitungan kerugiankeuangan negara untuk kegiatan PPIP Pekerjaan PembangunanJembatan OMS Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat TA2012 adalah sebesar Rp. 108.034.000, (seratus delapan juta tiga puluhempat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:1.

(3)Bab Ill bagian keempat UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pejabat yang menandatanganidan/ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanqqunq jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaansurat bukti dimaksud.Selanjutnya berdasarkan Hasil Audit Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yangdituangkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor : R 120/PW02

Ayat (3)Bab Ill bagian keempat UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara Pejabat yang menandatanganidan/ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan suratbuktiyang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaansurat bukti dimaksud.> Selanjutnya berdasarkan Hasil Audit Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yangdituangkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor : R 120/PW02

/5/2015 tanggal 23 Februari 2016.Bahwa sesuai dengan Surat Kepala Cabang Kejakssan Negeri Stabat diPangkalan Brandan Nomor B3049/N.2.25.6/Fd.1/11/2015 tanggal 24November 2014 Perihal Mohon Bantuan Perhitungan Kerugian KeuanganNegara yang ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Perwakilan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera UtaraNomor : S867/PW02/5/2015 tanggal 07 Mei 2015, Hal Audit PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Perkara Tindak Pidana KorupsiPenyimpangan Dana Bantuan

Langsung Masyarakat (BLM) MelaluiProgram Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Bukit MasKecamatan Besitang Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012 dan SuratTugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Provinsi Sumatera Utara Nomor ST401/PW02/5/2015tanggal 07 Mei 2015 untuk melakukan Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Perkara Tindak Pidana KorupsiPenyimpangan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) MelaluiProgram Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

.> Kemudian berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang dituangkandalam Laporan Hasil Audit Nomor : R 120/PW02/5/2015 tanggal 14Desember 2015 dengan kesimpulan bahwa hasil penghitungan kerugiankeuangan negara untuk kegiatan PPIP Pekerjaan PembangunanHalaman 13Putusan Perkara TIPIKOR No. 98/Pid.SusTP K/2016/PN.Mdn.Jembatan OMS Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat TA2012 adalah sebesar Rp. 108.034.000, (seratus delapan juta tiga

bersamasama dengan WAHYUDDIN yang melakukan pemotongan anggaranyang tidak sesuai dengan peruntukannya bertentangan dengan Pasal 3ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan danbertanggungjawab.> Selanjutnya berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang dituangkandalam Laporan Hasil Audit Nomor : R 120/PW02

tidak sesuai dengan peruntukannya bertentangan dengan Pasal 3ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganHalaman 30Putusan Perkara TIPIKOR No. 98/Pid.SusTP K/2016/PN.Mdn.Negara Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan danbertanggungjawab.> Selanjutnya berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang dituangkandalam Laporan Hasil Audit Nomor : R 120/PW02

/5/2015 tanggal 23 Februari 2016.Bahwa sesuai dengan Surat Kepala Cabang Kejakssan Negeri Stabat diPangkalan Brandan Nomor B3049/N.2.25.6/Fd.1/11/2015 tanggal 24November 2014 Perihal Mohon Bantuan Perhitungan Kerugian KeuanganNegara yang ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Perwakilan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera UtaraNomor : S867/PW02/5/2015 tanggal 07 Mei 2015, Hal Audit PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Perkara Tindak Pidana KorupsiPenyimpangan Dana Bantuan

Langsung Masyarakat (BLM) MelaluiProgram Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Bukit MasKecamatan Besitang Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012 dan SuratTugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Provinsi Sumatera Utara Nomor ST401/PW02/5/2015tanggal 07 Mei 2015 untuk melakukan Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Perkara Tindak Pidana KorupsiPenyimpangan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) MelaluiProgram Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersamasama dengan EDI MACHRUZAR NASUTION dan ANWARI, SKMmengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara Cq. kerugian keuangandaerah yaitu Pemerintah Kabupaten Asahan sebesar Rp.28.244.830,88 (duapuluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluhkoma enam puluh sembilan rupiah) sesuai dengan perhitungan kerugiannegara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan PerwakilanPropinsi Sumatera Utara (BPKP) dalam surat nomor : R5882/PW02

ZEITSEL AMBARITA, ST. memperkayadiri sendiri dengan cara mengeluarkan bonbon faktur yang tidak sesuai dengankeadaan yang terpasang di lapangan mengakibatkan terjadi kerugian Negarasebesar Rp106.458.556,46 (seratus enam juta empat ratus lima puluh delapanribu lima ratus lima puluh enam rupiah koma empat puluh enam sen) sesuaidengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara yangdituangkan dalam surat Nomor : R 3280/PW02

/Pembanding/Pemohon Kasasimenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukannya dan tidak ada kerugianNegara hanya menjelaskan pekerjaan jalan belum disiram pasir, hal inisesuai dengan poin sub.c (khususnya yang merupakan obyek perkaraTerdakwa/Pembanding/ Pemohon kasasi yaitu Desa Sidotani) dari Beritaacara Pemeriksaan Fisik tertanggal 07 s/d 09 bulan Pebruari 2006 sesuaidengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera UtaraNomor : ST.421/PW02

/2/2006 tanggal 24 Januari 2006 diadakanpemeriksaan fisik pada pelaksanaan program PKPSBBM BidangInfrastruktur Pedesaan Kabupaten Simalungun yang ditandatangani olehSatker Inprastruktur Pedesaan Kabupaten Simalungun dan TimPemeriksa, telah menjelaskan yang dikutip sebagai berikut:"Berita acara Pemeriksaan FisikPada hari ini Selasa s/d Kamis tanggal 07 s/d 09 bulan Pebruari 2006 sesuai denganSurat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : ST.421/PW02/2/2006 tanggal 24 Januari 2006

Pembanding/Pemohon Kasasimenyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukannya dan tidak ada kerugianNegara hanya menjelaskan pekerjaan jalan belum disiram pasir, halini sesuai dengan poin sub.c (Khususnya yang merupakan obyekperkara Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi yaitu DesaSidotani,) dari Berita acara Pemeriksaan Fisik tertanggal 07 s/d 09Bulan Februari 2006 sesuai dengan Surat Tugas Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : ST.421/PW02

/2/2006tanggal 24 Januari 2006 diadakan pemeriksaan fisik padapelaksanaan program PKPSBBM Bidang Infrastruktur PedesaanKabupaten Simalungun yang ditandatangani oleh Satker InfrastrukturPedesaan Kabupaten Simalungun dan Tim Pemeriksa, telahmenjelaskan yang dikutip sebagai berikut:Berita acara Pemeriksaan Fisik.Pada hari ini Selasa s/d Kamis tanggal 07 s/d 09 bulan Februari 2006 sesuaidengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor :ST.421/PW02/2/2006 tanggal 24 Januari 2006

menimbulkan kerugian keuangan negara sebesarRp.228.185.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluhlima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Proyek PemasanganInstalasi Listrik pada Kegiatan Penambahan Daya dari 105 KVA menjadi 350 KVAdi RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi TA.2009 oleh Auditor BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiSumatera Utara Nomor : SR4339/PW02

Kumpulan PaneKota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 ;KETERANGAN AHLI :Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah pula didengar SAULPANANGIAN SIMANJUNTAK di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa AHLI merupakan seorang Auditor yang ditugaskan oleh KepalaPerwakilan BPKP berdasarkan surat Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiSumatera Utara Nomor ; S3085/PW02/5/2012 tanggal 21 Juni 2012 perihalPenghitungan Kerugian Keuangan Negara ;Page 55Putusan Pengadilan TIPIKORNo.66

Abraham agar segeramengembalikan kelebihan pembayaran yang berindikasi kerugian daerah untukdisetorkan ke Kas Daerah Kota Tebing Tinggi dan selanjutnya berdasarkan faktayang terungkap dipersidangan baik keterangan saksisaksi, surat berupahasilaudit BPKP Perwakilan Sumut nomor : SR4339/PW02/5/2012 tanggal 10 Agustus2012 dari keterangan Terdakwa bahwa PT.

Sumut Nomor : SR37/PW02/5/2014 tanggal 10 April 2014 perihalLaporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasPekerjaan Pembangunan Jalan Simpang Polma Salaon pada Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Samosir yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran2011 dengan perhitungan sebagai berikut :Jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Daerah Pemerintah KabupatenSamosir dan telah digunakan/ dipertanggungjawabkan untuk pembayaranPekerjaan Pembangunan Jalan Simpang Polma Salaon Kecamatan

ahli selaku AuditorAhli Madya pada Perwakilan BPKP ProvinsiSumatera Utara pernah melakukan audit investigatif atas dugaanpenyimpangan dalam Pembangunan Jalan Simpang PolmaSalaon di DinasPekerjaan Umum Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2011, berdasarkanPermintaan dari Kapolres Samosir Nomor: K/452/IX/2013/Reskrim tanggal 16September 2013 perihal Permintaan Audit Investigasi,yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dengan SuratNomor : S1688/PW02/5/2013 tanggal

03 Oktober 2013 hal Audit Investigatifatas Pembangunan Jalan Simpang Polma Salaon di Dinas Pekerjaan Umum118Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2011 dan Surat Tugas Nomor ST940/PW02/5/2013 tanggal 03 Oktober 2013, dimana di dalamSurat Tugastersebut memerintahkan kepada :1) Drs.

Copy Berita Acara Klarifikasi (BAK) sebanyak 13 (tiga belas)eksemplar.SURAT :Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKPProvinsi Sumut No.S1688/PW02/5/2013 tanggal O03 Oktober 2013 Perihal Auditinvestigative atas Pembangunan jalan Simpang PolmaSalaon di Dinas Pekerjaan UmumKabupaten samosir Tahun Anggaran 2011 yang menyatakan adanya kerugian Negaraatas dugaan tindak pidana korupsisebesar Rp.201.347.891,60, (duaratus satu juta tigaratus empat puluh tujuh ribu delapan

SumutNomor : SR37/PW02/5/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Laporan Hasil Audit dalamrangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pembangunan JalanSimpang Polma Salaon pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir yangbersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2011.Dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.Ad.5.

Simalungun sebesarRp. 1.756.434.566,76 atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sesuaidengan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR3880/PW02/5/2011 tanggal 14 Juli 2011.sonee= Perbuatan terdakwa KARDIUS MARLINA sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No.20 Tahun 2001tentang Perubahan

Simalungun sebesarRp. 1.756.434.566,76 atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sesuai denganhasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR3880/PW02/5/2011 tanggal14 Juli 2011.sone= Perbuatan terdakwa KARDIUS MARLINA sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RI No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU

tunggal ataulembaga independene = Informasi lain yang dapatdipertanggungjawabkan.e Akibat perbuatan terdakwa dalam penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)dalam pengadaan meubelair untuk puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota TebingTinggi berdasarkan LHP Tim Teknis Koperindak No695/Koperindag/2010tanggal 15 juli 2010 telah terjadi kelebihan pembayaran (mark up pengadaanbarang dan jasa) hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP ProvinsiSumatera Utara sesuai dengan surat Nomor : SR4961/PW02

Daftar harga standar/tarif biaya yangdikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal ataulembaga independen Informasi lain yang dapatdipertanggungjawabkan.e Akibat perbuatan terdakwa dalam penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)dalam pengadaan meubelair untuk puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota TebingTinggi berdasarkan hasil perhitungan tim Teknis No695/Koperindag/2010tanggal 15 juli 2010 dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKPProvinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat Nomor : SR4961/PW02

Meubileruntuk 9 (sembilan) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi TahunAnggaran 2009 ditemukan adanya kerugian keuangan negara senilai RP.92.483.217,00 ( sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu duaratus tujuh belas rupiah) dan oleh saksi ahli tersebut menuangkannya dalam sebuahLaporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Kasus perkara dugaan tindakpidana korupsi Pengadaan Meubiler Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota TebingTinggi APBD Tahun Anggaran 2009 Nomor : SR4961/PW02

harga kewajaran pengadaan barangmeubiler tersebut adalah untuk kursi tunggu merek Donalty tipe LC 4 sebesarRp. 5.125.000, (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untukharga kewajaran kursi rapat merek Chitose tipe Caesar N sebesar Rp. 495.200,76(empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) sehingga terjadi selisihharga pembelian (mark up) terhadap barang tersebut dan hasil perhitungankerugian keuangan negara dari BPKP Provinsi Sumatera Utara dengan suratnomor : SR4961/PW02

harga kewajaran pengadaanbarang meubiler tersebut adalah untuk Kursi Tunggu merek Donalty tipe LC 4 sebesarRp. 5.125.000, (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk hargakewajaran Kursi Rapat merek Chitose tipe Caesar N sebesar Rp. 495.200, (empat ratussembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) sehingga terjadi selisih harga pembelian (markup) terhadap barang tersebut, dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKPProvinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor : SR4961/PW02

Jhoni Sihotang dankerugian negara sebesar Rp. 167.359.000 yang dilakukan para Terdakwabersamasama dengan saksi Zaid Afif, SH, sehingga total kerugianseluruhnya adalah sebesar Rp.283.928.509 (dua ratus delapan puluh tigajuta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan rupiah)sesuai dengan perhitungan kerugian negara yang diaudit oleh BPKPPropinsi Sumatera Utara dengan suratnya Nomor : R1090/PW02/5/2007tanggal 17 April 2007.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) jo pasal

No. 958 K/Pid.Sus/2009Propinsi Sumatera Utara dengan suratnya Nomor : R1090/PW02/5/2007tanggal 17 April 2007.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1jo Pasal 64 (1) KUHPidana.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Kisaran tanggal 8 Oktober 2007 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa

DTMDharumsyah dan Terdakwa Il Nasrul Ashwin tanpa ada bukti hutangkegiatan arung jeram tahun 2001 adalah pembayaran yang tidak dapatdipertanggung jawabkan dan hal tersebut dapat menimbulkan kerugiannegara, dan hal ini telah dikuatkan dengan Surat BPKP WilayahSumatera Utara Nomor : R1090/PW02/5/2007 tanggal 17 April 2007bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negarasebesar Rp.283.928.509..Bahwa begitu pula dengan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Il untuk kegiatan arung

Dalam hal iniZaid Afif, SH yang telah menerima dana kegiatan arung jeram tahun2002 sebesar Rp. 167.000.000, tidak mengembalikan dana yang telahditerima tersebut padahal kegiatan arung jeram tidak jadi dilaksanakanjelas telah menimbulkan kerugian negara sesuai dengan Surat BPKPWilayah Sumatera Utara Nomor : R1090/PW02/5/2007 tanggal 17 April2007.5.

13 Mei 2016, dan menyebabkan kerugiankeuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 2.083.708.934,00 ( Duamilyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus tiga puluhempat rupiah ) berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaanpenyimpangan pada Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USBSLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat TahunAnggaran 2016, SR 27/ PW02

:421.8/125/SLBN.NB/I/2021, Tanggal 25 Januari 2021, yang dikeluarkanKepala Sekolah SLB Negeri Nias Barat, yang menyatakan benar bahwaProses Belajar Mengajar di SekolahLuarBiasa (SLB) Negeri Nias Barat masihaktif dilaksanakan sampai sekarang sesuai prosedur dan ketentuan yangberlaku;Bahwa, adalah naif dan mengadaada, terdakwa memenuhi unsurmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, berdasarkanLaporan Hasil PerhitunganKerugian Negara dari BPKP Propinsi SumateraUtara Nomor: SR27/PW02

Ruang pembelajarankhusus Rp. 0,00 Ruang penunjang Rp. 0,00= Managemen bantuan Rp. 123.570.000,00PrestasiPekerjaanPembanguan Rp. 123.570.000,00Kerugian Negara/selisih Rp. 2.083.708.934,00Bahwa, unsur dapat merugikanKeuangan Negara atau Perekonomian Negara,berdasarkanLaporan Hasil PerhitunganKerugian Negara dari BPKP PropinsiSumatera Utara Nomor: SR27/PW02/5.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020,adalah tidak berdasar dan tidak relevan disebabkan BPKP Propinsi SumateraUtara tidak mempunyai keahlian menghitung

Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc yangmuaranya menolak Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP PropinsiSumatera Utara Nomor: SR27/PW02/5.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 untukdijadikan Alat Bukti adanya kerugian negara menurut majelis hakim banding tidakrelevan karena keterangan Ahli Konstruksi Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sctersebut tidak berdiri sendiri.

Terdapat fakta dari keterangan saksi fakta DyahArnawati, ST dan saksi Elfis Karsa Waruwu, ST yang merupakan Tim Perencanamenerangkan bahwa lokasi bangunan USB SLB di Desa Onowaembo yang didirikantidak sesual dengan gambar rencana dan RAB yang telah disiapkan pada tahapperencanaan.Menimbang bahwa demikian pula mengenai penolakan pembanding/terdakwaterhadap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Propinsi SumateraUtara Nomor: SR27/PW02/5.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang juga relevandengan

Jevera Tobias memperoleh keuntungan secaratidak wajar dikarenakan adanya kemahalan harga dan itu merupakan kerugian keuangan Negarasebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi hasil perhitungan kerugian keuangan negara olehBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor :SR77/PW02/5/2015 tanggal 7 Agustus 2015 dengan rincian sebagai berikut : 1) Jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Negarapada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor546975X/125/112 tanggal

Jevera Tobias adalah perbuatan melawan hukum yang telah memperkaya orang lainyaitu ANDI SYAHPUTRA atau setidaktidaknya memperkaya koorporasi yaitu CV Javera Tobiassebesar kurang lebih Rp. 1.499.949.953,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan jutasembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) yang merupakankerugian keuangan negara sesuai dengan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKPperwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan Nomor : SR77/PW02

Hadrianus SinagaPangururan Kabupaten Samosir terdapat selisih harga yang merupakan kerugian keuangan Negarasesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi hasil perhitungan kerugian keuangan negara olehBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor :SR77/PW02/5/2015 tanggal 7 Agustus 2015 dengan rincian sebagai berikut :Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan danKB di RSUD dr.

Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir terdapat selisih harga yangmerupakan kerugian keuangan Negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi hasilperhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR77/PW02/5/2015 tanggal 7 Agustus 2015dengan rincian sebagai berikut : 1) Jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Negara Halaman 30Putusan Tipikor No.85/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D

padanya karena jabatan atau kedudukan yang telahmenguntungkan orang lain yaitu ANDI SYAHPUTRA atau setidaktidaknya menguntungkankoorporasi yaitu CV Javera Tobias sebesar kurang lebih Rp. 1.499.949.953,00 (satu milyar empatratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus limapuluh tiga rupiah) yang merupakan kerugian keuangan negara sesuai dengan audit perhitungankerugian keuangan negara oleh BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan Nomor : SR77/PW02

.> Bahwa akibat perbuatan terdakwa MANURUNG NAIBORHU, S.Pd,MM. selakuKuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) dan sebagai PejabatPembuat Komitmen ( PPK )telah menyebabkan kerugian negarasebesar Rp. 411.313.363 (Empat Ratus Sebelas juta tiga ratus tigabelas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah)yang juga telahmemperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lainsebagaimana denganHalaman 24 dari 106 hal Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PT MDNLaporan Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provsu Medan Nomor : SR56/PW02

BPKP Perwakilan Provsu Medan Nomor : SR56/PW02/5.2/2017tanggal 9 Nopember 2017 perihal Laporan Hasil Audit dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan PenyimpanganProgram Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan JenisKegiatan Padat Karya Infrastruktur pada Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Pakpak Bharat TA. 2013 denganpenghitungan sebagai berikut :1) Pencairan Dana sesuai SP2D Rp. 804.022.000,2) Pajak yang telah disetor Rp. 35.813.864,3) Penggunaan Dana

Adalah sebesar Rp.411.313.363 (Empat Ratus Sebelas juta tiga ratus tiga belas ribu tigaratus enam puluh tiga rupiah)sebagaimanaLaporan Audit InvestigasiHalaman 75 dari 106 hal Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PT MDN3.BPKP Perwakilan Provsu Medan Nomor : SR56/PW02/5.2/2017 tanggal 9Nopember 2017.Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak menimbulkan efek jera dantidak akan menjadi peringatan bagi Terdakwa dan calon Terdakwa laindalam perkara yang sama, karena tidak memberikan pelajaran yangmembuat

Medan Nomor : SR56/PW02/5.2/2017 tanggal 9 Nopember 20172.

Bahwa sebagaimana yang telah Terbanding (Terdakwa) uraikansebelumnya baik didalam Nota Pembelaan Maupun didalam KontraMemori Banding ini bahwa Penghitungan Kerugian Negara yangdilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provsu Medan dengan Laporan Hasil PenghitunganKerugian Negara Nomor: SR56/PW02/5.2/2017 tanggal 9 Nopember2017 bertentangan dengan UU No. 15 tahun 2014 karena tidakmelakukan pemeriksaan dengan standar audit internal pemerintahIndonesia dan bertentangan dengan

Hal tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan BupatiKabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tanggal 2 Mei 2008 tentang StandarisasiOperasional (SOP) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenSerdang Bedagai;Berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (BPKP) Nomor: LHPKKN188/PW02/5/2013 tanggal 23 Desember 2013, Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Kasus Penyetoran Retribusi Ijin Gangguan (HO) padaKantor Pelayanan Perizinan

Hal tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan BupatiKabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tanggal 2 Mei 2008 tentang StandarisasiOperasional (SOP) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenSerdang Bedagai;Berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (BPKP) Nomor: LHPKKN188/PW02/5/2013 tanggal 23 Desember 2013, Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Kasus Penyetoran Retribusi Ijin Gangguan (HO) padaHal. 24 dari 68 hal. Put.

Justru pertimbangan memperkaya diri sendiri dan atau korporasiberdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukan di atas, hanya bersifatasumsi yang merupakan copy paste yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum yang pada persidangan tidak ada saksisaksi yang menerangkanposisi fakta fakta yang keliru tersebut; Bahwa asumsi Jaksa Penuntut Umum tersebut berdasarkan audit sepihakdari Laporan Hasil Kerugian Negara dari BPKP Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor: LHPKKN188/PW02/5/2013 tertanggal 23Desember 2013

,sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); Bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal secara yuridisdengan kerugian negara, karena akibat perbuatan Terdakwa tersebutmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp131.727.472,00(seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuhpuluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Kerugian Negara dari BPKPPerwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: LHPKKN188/PW02/5/2013tanggal 23 Desember 2013;Menimbang, bahwa

AlasanAlasan Terdakwa :TENTANG LAPORA/N GANDA PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGANNEGARA OLEH BPKP PERWAKILAN PROPINSI SUMATERA UTARAMajelis Hakim Agung yang muliaBahwa pada halaman 89 (delapan puluh sembilan) Putusan PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 34/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdntanggal 15 Juli 2013 Majelis Hakim menyatakan :*Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telahmemperlihatkan surat dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera UtaraNo.S3737/PW02/2012 tanggal 25 Juli 2012 perihal

perhitungan kerugianKeuangan Negara (PKKN) atas pekerjaan pengeluaran dana subsidiminyak goreng bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai TA.2008Padahal dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum bukanlah Surat BPKP No.S3737/PW02/2012 tanggal 25 Juli 2012 akan tetapi surat BPKP No.R4556/PIN02/5/2012 tanggal 2782012 sebagaimana tersebut pada halaman 19Hal. 51 dari 77 hal.

Jadi dengan membaca halaman 19 (sembilan belas) dan halaman 89 (delapanpuluh Sembilan) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri MedanNomor 34/ Pid.Sus.K/ 2013/PN.Mdn tanggal 15 Juli 2013 terdapat 2 (dua) buahlaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat olehPerwakilan BPKP Propinsi Sumatera Utara yaitu Surat Nomor : R4556/PIN02/5/2012 tanggal 27 82012 dan Surat Nomor : S3737/PW02/2012 tanggal 25Juli 2012;Bahwa kedua surat hasil audit perhitungan kerugian negara memiliki

keterangan saksi Ir.Aliman Saragih Msi dilengkapi denganalat bukti setoran uang tersebut ke Bank Sumut yang ditunjukkan dipersidangan (halaman 47 Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan Nomor 34/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 15 Juli 2013);Bahwa akan tetapi dalam seluruh pertimbangan Judex Facti baik Majelis HakimTipikor Pada Pengadilan Tinggi Medan maupun Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Medan justru. disesatkan oleh Jaksa Penuntut Umumdengan mengajukan Surat BPKP Nomor : S3737/PW02

Judex Factitelah mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan yaitu tidak memberipertimbangan ats kesaksian Ir.Aliman Saragih Msi yang menerangkan telahmelakukan pembayaran/pengembalian kerugian negara ke kas negara sejumlahRp. 141.845.000, (seratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh limaribu rupiah) padahal pembayaran tersebut telah dilengkapi dengan bukti buktisetoran ke kas negara, Dengan demikian tidak ada pertimbangan Judex Factikenapa berpedoman kepada surat BPKP Nomor : S3737/PW02

tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)Bidang Keluarga Berencana TA 2010 ;Foto copy Dokumen Surat Penawaran harga dari CV Medan TeknikElektro (legalisir) ;Dikembalikan kepada Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Samosir ;Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan Mobil PelayananKeluarga Berencana Keliling pada Kantor Keluarga BerencanaKeliling pada Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Samosir TahunAnggaran 2010 Nomor: SR4365/PW02

tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangKeluarga Berencana TA 2010 ; Foto copy Dokumen Surat Penawaran harga dari CV Medan Teknik Elektro(legalisir) ;Dikembalikan kepada Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Samosir ;e Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atasdugaan penyimpangan dalam pengadaan Mobil Pelayanan Keluarga BerencanaKeliling pada Kantor Keluarga Berencana Keliling pada Kantor KeluargaBerencana Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2010 Nomor: SR4365/PW02

Medan Teknik Elektro(legalisir) ;Dikembalikan kepada Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Samosir ;e Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atasdugaan penyimpangan dalam pengadaan Mobil Pelayanan Keluarga BerencanaKeliling pada Kantor Keluarga Berencana Keliling pada Kantor KeluargaBerencana Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2010 Nomor: SR4365/PW02/5/2012 tanggal 14 Agustus 2012 oleh BPKP Propinsi Sumatera Utara ;e Laporan Hasil Pemeriksaan (satu) unit Mobil Pelayanan