Ditemukan 90 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-10-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PN MEULABOH Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Mbo
Tanggal 11 September 2019 — 1.Rosfinar Binti Alm. Cut Ubit 2.Zulnaidy Bin Alm M. Amin. As 3.Silfa Maidi Bin Alm. M. Amin. AS 4.Romi Deliyanda Bin Alm. M. Amin. AS 5.Yuli Andayani Binti Alm. M. Amin. AS 6.Deni Hilmansyah Bin Alm. M. Amin. AS 7.Noza Riskan Bin Alm. M. Amin. AS LAWA 1.Hj. Sakyan Binti alm. Harun 2.H. M. Yunus Bin alm. Harun 3.H. T. Bustami Puteh Bin alm. T Puteh 4.Tjut Suwarni Binti alm. T. Puteh
16142
  • DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:Menghukum para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi secaratanggung renteng membayar seluruh biaya perkara.Atau :Bilamana Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak TergugatTertarik telah mengajukan Jawaban/Sanggahannya secara tertulis tertanggal 30April 2019, yaitu sebagai berikut :1.Bahwa sebagaiimana dalam gugatan Penggugat terhadap TergugatTertarik, yang diuraikan paa
Register : 07-11-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 P/HUM/2019
Tanggal 11 Desember 2019 — 1. PT. MADA WIKRI TUNGGAL., 2. PT. FUTABA INDUSTRIAL INDONESIA., 3. PT. KYODO YUSHI LUBRICANTS TP INDONESIA., 4. PT. JX NIPPON OIL & ENERGY LUBRICANTS INDONESIA., 5. PT. MMC METAL FABRICATION., 6. PT. SARNAGRIYA LESTARI KERAMIK., 7. PT. SHEI TAI INDONESIA., 8. PT. KAWASHIMA ENGINEERING PLASTIC INDONESIA VS BUPATI BEKASI;
3362393 Berkekuatan Hukum Tetap
  • version for further 0 days.1) Pengusaha yang mendatangkan tenaga kerja dari daerah luarprovinsi dilakukan melalui mekanisme AKAD;2) Setiap pengusaha yang akan mendatangkan tenaga kerja AKADwajib memiliki surat persetujuan penempatan (SPP) AKAD dariBupati melalui Perangkat Daerah;3) Untuk mendapakan Surat Persetujuaan Penempatan (SPP)AKAD Pengusaha wajib mengajukan permohonan kepadaBupati dengan melampirkan;4) Dalam hal pemberian Surat Persetujuan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dan permohonan sebagaiimana
Register : 17-12-2014 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 5 Mei 2015 — RIDHAN MAUDARA SE.,M.Si
8516
  • dibuatdokumen standar sesuai petunjuk Juknis setelah itu pengumuman lelangmelalui sarana elektronim dan dibuat jadwal/waktu pekerjaan oleh PanitiaLelang;Bahwa Berdasarkan Kepres No 80 tahun 2003 pasal 32 ayat 3 yang masihmenjadi pedoman dalam proyek sambung samping entris tahun 2010,dimana disebutkan : Penyedia Barang/Jasan di larang mengalihkantanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakankepada pihak lain dan apabila hal tersebut diketahui oleh PPK maka PPKharus mengambil langkahlangkah sebagaiimana
Register : 17-12-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 5 Mei 2015 — HERMAN Alias HERMAN Bin LAPADI Alias Hi HERMAN
8916
  • dibuatdokumen standar sesuai petunjuk Juknis setelah itu pengumuman lelangmelalui sarana elektronim dan dibuat jadwal/waktu pekerjaan oleh PanitiaLelang; Bahwa Berdasarkan Kepres No 80 tahun 2003 pasal 32 ayat 3 yang masihmenjadi pedoman dalam proyek sambung samping entris tahun 2010,dimana disebutkan : Penyedia Barang/Jasan di larang mengalihkantanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakankepada pihak lain dan apabila hal tersebut diketahui oleh PPK maka PPKharus mengambil langkahlangkah sebagaiimana
Putus : 03-09-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan PN PEKANBARU Nomor 32/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 3 September 2013 — ACHMAD FITRI ANTONI Bin RAHMAD HW
11719
  • denganketentuan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebuttindakan Terdakwa yang mengabaikan ketentuan perundangundangan merupakantindakan yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatanperbuatan yangmengikuti tindakan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum,dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi ;Ad.3 Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rumusan ketentuan tindak pidanakorupsi sebagaiimana
Putus : 03-11-2014 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 61/Pid.Sus.K/2014/PN/Mdn
Tanggal 3 Nopember 2014 — - EDDY
6112
  • dapat terungkapBahwa kelebihan tersebut terjadi karena jumlah uang yang yang telahdiberikan Dinas Kebersihan Kota Medan sebagaimana Sp2d kepada kuasausaha yaitu Eddytidak sesuai dengan jumlah BBM yang diterima DinasKebersihan Kota MedanBahwa pernah meminta data dari kuasa usaha yaitu Eddy tentang besaranBBM yang diserahkan kepada Dinas Kebersihan Kota Medan Ta 2013namun oleh Eddy bahwa BBM yang diserahkan kepada Dinas Kebersihantelah sesuai dengan laporan yang dibuatkan oleh Abdul MthalibBahwa sebagaiimana
Register : 22-03-2013 — Putus : 14-08-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR.
Tanggal 14 Agustus 2013 — Ir.H. AMRIZAL Bin ABDUL MUNAF
7726
  • hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebuttindakan Terdakwa yang tidak mengikuti ketentuan perundangundangan merupakantindakan yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatanperbuatan yangmengikuti tindakan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum,dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi ;Ad.3 Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rumusan ketentuan tindak pidanakorupsi sebagaiimana
Putus : 14-01-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 176/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 14 Januari 2016 — KADIONO ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
5519
  • kerja dalampengadaan beras di bulog diatur antara lain Surat jinPenggilingan, NPWP, Surat Jjin PendirianPerusahaan, SHU;e Bahwa setelah seluruh persyaratan mitra kerjapengadaan bulog antara lain Surat Ijin Penggilingan,NPWP, Surat Ijin Pendirian Perusahaan, SHU,diperiksa Tim Mitra Kerja, dan telah memenuhipersyaratan, maka dapat dilanjutkan dengan Kontrakkerja dengan Bulog, .Apabila Mitra tidak memiliki245Pengilingan Padi maka mitra boleh menyewah dandibuatkan Surat Kuasa oleh pemilik Pengilinagan( sebagaiimana
Register : 23-11-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 47/Pid.Sus/2012/PN.PBR.
Tanggal 15 April 2013 — Drs. BUCHARI ARAHIM, MM
10321
  • ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutternyata tindakan Terdakwa yang mengabaikan ketentuan perundangundanganmerupakan tindakan yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatanperbuatanyang mengikuti tindakan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawanhukum, dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi ;Ad.3 Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rumusan ketentuan tindak pidanakorupsi sebagaiimana
Register : 28-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 10 Agustus 2016 — Pidana Korupsi - BOBBY REYNOLD MAMAHIT
19567
  • depanpersidangan pada tanggal 3 Agustus 2016, yang pada pokoknya mohon kepadaMajeis Hakim putusan yang seringanringannya.Telah mendengar pula nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa yangdibacakan di depan persidangan pada tanggal 3 Agustus 2016, yang padapokoknya :1.Menyatakan Terdakwa BOBBY REYNOLD MAMAHIT tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 3 JoPasal 18 UndangUndang Republik Indoneisa No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Piidana Korupsi sebagaiimana