Seida. Bolmut berdasarkan SK Bupati No.: 6tahun 2010 tanggal 11012010;v Bahwa sebagai yang menjabat PPTK pada awalnya Hi.Thasrim Imban lalu diganti dr. Vonny B Rambing; sertasebagai PPA adalah dr.

Seida. Bolmut berdasarkan SK BupatiNo.: 6 tahun 2010 tanggal 11012010;v Bahwa sebagai yang menjabat PPTK pada awalnya Hi.Thasrim Imban lalu diganti dr. Vonny B Rambing; sertasebagai PPA adalah dr. Zainuddin Berahim, MKes;v Bahwatugas & fungsi pokok saya antara lain:Menentukan metode pelelangan;Menyususn HPS;Menyiapkan dokumen lelang;Mengumumkan pengadaan barang & jasa;Melakukan penilaian kualifikasi penyedia barang& jasa;6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yangasuk;7.

Seida. Bolmut berdasarkan SK BupatiNo.: 6 tahun 2010 tanggal 11012010;v Bahwa sebagai yang menjabat PPTK pada awalnya Hi.Thasrim Imban lalu diganti dr. Vonny B Rambing; sertasebagai PPA adalah dr. Zainuddin Berahim, MKes;v Bahwatugas & fungsi pokok saya antara lain:1 Menentukan metode pelelangan;Menyususn HPS;1. Menyiapkan dokumen lelang; pea Commented M3: ; = Commented M4: 99toMengumumkan pengadaan barang & jasa;3. Melakukan penilaian kualifikasi penyedia barang &jasa;4.

Gubernurmelaluu SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat disertaidokumentasi (foto) kegiatan dan dokumen Surat Pernyataan TanggungJawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditanda tangani pimpinanlembaga/organisasi.Apabila sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah, pihakkedua berkewajiban mengembalikan ke Kas Umum Daerah ProvinsiHalaman 9 dari 113 Putusan Nomor : 171/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.Jawa Barat dengan Nomor Rekening 001.021.0238361 danmenyerahkan bukti setorannya kepada Biro Keuangan Seida

LaporanPertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah kepada Gubernurmelalui SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat disertaidokumentasi foto ) kegiatan dan dokumen Surat Pernyataan TanggungJawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditanda tangani pimpinanlembaga/organisasi.> Apabila sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah, pihakkedua berkewajiban mengembalikan ke Kas Umum Daerah ProvinsiJawa Barat dengan Nomor Rekening 001.021.0238361 danmenyerahkan bukti setorannya kepada Biro Keuangan Seida

Lasidji, SH Anggota Bagian Hukum Setda Kabupaten PulauMorotai4 Agus Abdul Rauf Anggota Bagian Umum Seida Kabupaten PulauMorotai5 fRoslan, S.Pi Anggota Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Pulau Morotai Bahwa selain itu juga, Bupati Pulau Morotai menerbitkan SuratKeputusan Nomor 950/01/PM/2012 tanggal O03 Januari 2012 tentangPengangkatan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah,Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja PerangkatDaerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran

Tpk/2016/PT.Mks 06Naskah izin dicetak oleh Distamben dandikonsultasikan pada bagian Hukum Seida Barru 2 haridan diparaf para pihak (6.a) dan diserahkankepada Bupati untuk tandatangan (6.6) kemudiandiregister07 Distamben menggandakan izin dan menyerahkansatu rangkap kepada pemohon dengan membayar 1 har cetak peta, arsip dan tembusan kepada pihakyang berwenang Selengkapnya dapat dilihat dalam (SOP) Nomor: 188/97/DPE,tanggal 25 September 2008 bidang Pertambangan dan Migasdan Kelisterikan (Bukti T26)

Selanjutnya draftSK IUP diparaf oleh Kepala Dinas Pertambangan, Asisten Il dan Sekda.Lalu pada tanggal 08 Oktober 2012 draf SK IUP yang telah diparaftersebut diantar oleh saksi sendiri kepada Bupati dan ditandatanganioleh Terdakwa selaku Bupati pada hari itu juga.Selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2012 diregister dan diberi nomoroleh Kepala Bagian Hukum Seida Barru, sehingga pada tanggal 09Oktober 2012 terbitlahn Keputusan Bupati Barru Nomor:570/DISTAMBEN/X/2012 tentang persetujuan Izin UsahaPertambangan

Bahwa Selama saksi menjadi Bendahara Pengeluaran pembantu Biro Hukumdan HAM Seida Provinsi Bali, tidak ada masalah karena anggaran yangdilimpahkan ke Biro Hukum dan HAM seluruhnya habis terserap dalampelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban telah kami setorkan keBendahara Pengeluaran setda Prov. Bali.

Bahwa ada bukti pertanggungjawaban dari Bendahara Pengeluaran PembantuBiro Hukum dan HAM Seida Provinsi Bali, atas penggunaan dana pelimpahanyang diterima dari Bendahara Pengeluaran Setda Provinsi Bali pada tahunanggaran 2016, berupa laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaranpembantu Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali tertanggal 24 Januari2017 dengan saldo O Rupiah.= Bahwa dari pencairan yang tertera dalam Rekening koran bahwa pencairandengan cek dilakukan sebanyak tiga kali Saja yaitu

Terdakwa Wayan Wiantara selaku Bendahara Pengeluaran, yang diduga:(1) Melakukan pencairan dana UP dan GU tidak berdasarkan kebutuhanBiro dan mencairkan seluruh dana tanpa persetujuan PA;(2) Tidak melakukan pemeriksaan kas secara berkala terhadap kas yangdikelola oleh BPP;(3) Menggunakan dana UP dan GU Seida Provinsi Bali TA 2016 untukkepentingan pribadi senilai Rp 3.016.910.629,00 dan digunakanmembayar ketekoran kas TA 2015 senilai Rp455.660.550,00;(4) Menggunakan dana UP dan GU untuk panjar BPO

Bali kepadaBendahara Pengeluaran Pembantu Biro Organisasi Setda Provinsi Balldan Pertanggungjawaban dari Bendahara Pengeluaran Pembantu kepadaBendahara Pengeluaran Setda Provinsi Bali. tertanggal 24 Januari 2017;e Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh nama NYOMAN SUASTRAterkait Jumlah Pelimpahan Anggaran dari Bendahara Pengeluaran SetdaProvinsi Bali atas nama WAYAN WIANTARA, SP bersama BendaharaPengeluaran Pembantu Biro Humas Seida Provinsi Bali atas BendaharaPengeluaran Setda Prov.

2.805kg 645kg 705kg 90kg 210kg 450kg 705kgNov a44 4/44) 187 43RTS 47RTS oRTS 14RTS 30RTS 47ATSM1 emb seida/Ekonb 21S!

Banjarmasin.Fotokopi Surat Tugas dari Balai Latinan Kerja Propinsi KalimantanSelatan Nomor : 800.563/0141/BLK/2009 menugaskan H.Nuriansyah, S.Sos tanggal 13 April 2009 untuk dalam rangkaSurvey Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peralatan Kejuruan tata riasTahun 2009 ke Banjarmasin.Fotokopi Surat Tugas dari Balai Latinan Kerja Propinsi KalimantanSelatan Nomor : 800.563/0172/BLK/2009 menugaskan H.Nuriansyah, S.Sos tanggal 13 April 2009 untuk dalam rangkaSurvey Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peralatan Latihan Ke BiroUmum Seida

Banjarmasin.Fotokopi Surat Tugas dari Balai Latihan Kerja Propinsi KalimantanSelatan Nomor : 800.563/0141/BLK/2009 menugaskan H.Nuriansyah, S.Sos tanggal 13 April 2009 untuk dalam rangkaSurvey Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peralatan Kejuruan tata riasTahun 2009 ke Banjarmasin.Fotokopi Surat Tugas dari Balai Latihan Kerja Propinsi KalimantanSelatan Nomor : 800.563/0172/BLK/2009 menugaskan H.Nuriansyah, S.Sos tanggal 13 April 2009 untuk dalam rangkaSurvey Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peralatan Latihan Ke BiroUmum Seida

Bahwa Saksi5 menerangkan pada saat bertemu Terdakwa1di GOR Mulawarman mulut Terdakwa1 bau minuman beralkohol danbicaranya tidak terkontrol seida kondisinya sudah dalam keadaanmabuk dan sesuai keterangan Terdakwa1 ikut meminumminumanberalkohol di Bengkel Flobamora milik Saksi4 namun tidakmengetahui bersama siapa Terdakwa1 mengkonsumsi minumanberalkohol tersebut.Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi 628: Nama lengkap : Ansar Jaya alias AncaPekerjaan : Sopir

Seida, Kabupaten Wakil Ketua1. Drs.H. Sutiman, MM Ketua Jabatan Panitia 9. Abdullah No. Nama Jabatan Struktural Pengadaan(Panitia 9)Penajam Paser UtaraKepala BPN Kabupaten Sekretaris3. Said Ambri, SH. Penajam Paser Utara MerangkapAnggotaKepala BAPPEDA4. Diitlas. syamsul Qamar AR, Kabupaten Penajam Paser AnggotaM.Si.UtaraKepala Bagian. Pemerintahan Setda.5. Himawan, S.Sos. Kabupaten Penajam Paser AnggotaUtaraKepala Bagian. Perlengkapan Setda.6. Drs.

H.AKHMAD SUKARDI, MM.35. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nomor : 100/7926/011/2014, tanggal 2 Mei2014 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi PemerintahanUmum Seida Prov. Jatim SUPRIANTO, SH, MH. kepada Ketua Bawaslu ProvJatim perihal laporan rekapitulasi penggunaan dana hibah tahun 2013.36. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nomor : 117/8548/011/2014, tanggal 2 Mei2014 yang ditandatangani Kepala Biro Administrasi Pemerintahan UmumSetda Prov. Jatim SUPRIANTO, SH, MH kepada ketua Bawaslu Prov.

PALLY Nomor71.a/HK/KEP/2012 tanggal 19 April Saksi dan IBU ANI Sebagai Pengelola Keuanganpada Bagian Hukum Seida Alor seharusnya tidak layak menjadi Anggota ULP karenaMenyalahi aturan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan tidak layak terimaHonor sebesar Rp10.250.000 dan Saksi bersedia kembalikan Honor yang Saksi terima.Bahwa pembayaran bagi yang tidak berhak sebesar Rp40.950.000 dari Kepala ULP An.ABDUL DJALAL dan SEKRETARIS ULP An.

diterima sebesarRp31.600.000,00; Bahwa untuk Sekretaris ULP an MELZON BERI,SH.Msi pada tanggal 16 Oktober 2013untuk Kegiatan ULP Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi PengadaanBarang/Jasa dengan Kontrak Tahun Jamak pada Kementrian PU Jakarta tanggal 16 Halaman 110 dari 250 Putusan No. 57/PIDSUSTPK/2015/PN.KPGOktober Berangkat dan Tanggal 22 Oktober Kembali Alor dana yang digunakan sebesarRpe15.800.000;Bahwa sedangkan pada tanggal yang sama melaksanakan Perjalanan Dinas padaBagian Hukum dan Ham seida

Bahwa Saksi pernah menerima Honor sebesar Rp9.700.000 (Sembilan Juta TujuhRatus Ribu Rupiah) dengan dipotong Pajak sebesar Rp485.000 sehingga jumlah Uangyang Saksi terima sebesar Rp9.215.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Belas RibuRupiah) Saksi terima di Kalabahi pada tanggal 21 Oktober 2013 diantar langsung kerumah Jabatan Wakil Bupati oleh lou ASNI sebagai Pembantu Bendahara BagianHukum dan HAM Seida Alor.Saksi Ke15.

Kepala Bagian HAM dan Bantuan Hukum BiroHukum dan HAM Seida Prov. Bali 3. AGUNG HERWANTO,SH.M.Si, KepalaSub Bagian Pembinaan dan Batuan Hukum Biro Hukum dan HAM SetdaProv. Bali 4. KETUT AYU BUDISETIAWATI,SH.M.Si. Kepala Sub BagianSengketa Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Bali dan 5. PUTUSUARTHA, SH.MH. Kepala Sub Bagian HAM Biro Hukum dan HAM SetdaProv.

Hasbullah Lubis, M.Siselaku Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat daerahProvinsi Sumatera Utara membuat Nota Dinas Nomor: 282/P.APBD/Bend.Penge.Pemb/2010 Perihal: Pencairan dana bantuan sosial yangditujukan kepada Kepala Biro Keuangan PPKDSKPKD Seida Provsu.Hal ini dimaksudkan agar Biro Keuangan menerbitkan SPP, SPM danSP2D atas nama terdakwa sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus limapuluh juta rupiah) ;30.Bahwa terdakwa diberi tahu NASWIHARDI (Alm) pada tanggal 10Desember 2010 uang

Setda Maluku Sekretaris Wali Kota Ambon sebagai anggota Kepala Bappeda Provinsi Maluku sebagai anggota Kepala Bapedalda Provinsi Maluku sebagai anggota Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX (Maluku dan Maluku Utara) Kepala Dinas PU Kota Ambon sebagai anggota Kepalla Bagian Pemerintahan Kota Ambon Kepala Bidang AMdal Bapedalda Kota Ambon Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Setxa Maluku Kepala Bagian Pemerintahan Umum Bido Pemerintahan Setda MalukuKepala Bagiann Bantuan Hukum dan HAM Seida

135 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2021/PN Amb Kepala Bappeda Provinsi Maluku sebagai anggota Kepala Bapedalda Provinsi Maluku sebagai anggota Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX (Maluku dan Maluku Utara) Kepala Dinas PU Kota Ambon sebagai anggota Kepalla Bagian Pemerintahan Kota Ambon Kepala Bidang AMdal Bapedalda Kota Ambon Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Setxa Maluku Kepala Bagian Pemerintahan Umum Bido Pemerintahan Setda MalukuKepala Bagiann Bantuan Hukum dan HAM Seida

menjabat sebagai Wakil Ketua Tim KoordinasiPembangunan Celebes Convention Centre pada Tahun 2005,berdasarkan SK Gubernur Sulsel No.84/l/Tahun 2005, tanggal 03 Maret2005 dengan susunan personil Tim Koordinasi sebagai berikut : Asistenll : Ketua Tim Koordinasi; Kepala Bappeda : Wakil Ketua; Kepala Biro : Sekretaris;= Anggota : Kepala Dinas Perindag; Kepala Dinas Koperasi; Kakanwil BPN; Kepala Biro Hukum; Karo Perlengkapan; Sekertariat : Bappeda Provinsi Sulsel, Biro Bina Perekonomian danPembangunan Seida

Pemegang Kas Seida Kota Pontianak1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Juli2006. Pemegang Kas Seida Kota Pontianak1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum BulanAgustus 2006. Pemegangh Kas Setda Kota Pontianak.1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum BulanSeptember 2006. Pemegang Kas Seida Kota Pontianak.1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum BulanOktober 2006.

ProvinsiJawa Tengah kepada Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi JawaTengah Nomor : 261/Kesos PB/K/IV/2011 tanggal 14 April 2011sebanyak 66 proposal senilai Rp. 483.000.000,Copy Legalisir Nota Dinas Kepala Biro Bina Sosial Setda ProvinsiJawa Tengah kepada Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi JawaTengah Nomor : 269/Kesos PB/K/IV/2011 tanggal 18 April 2011sebanyak 45 proposal senilai Rp. 360.000.000,Copy Legalisir Nota Dinas Kepala Biro Bina Sosial Setda ProvinsiJawa Tengah kepada Kepala Biro Keuangan Seida

ProvinsiJawa Tengah kepada Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi JawaTengah Nomor : 407/Kesos PB/K/VV2011 tanggal 9 Juni 2011sebanyak 92 proposal senilai Rp. 403.500.000,.Copy Legalisir Nota Dinas Kepala Biro Bina Sosial Setda ProvinsiJawa Tengah kepada Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi JawaTengah Nomor : 410/Kesos PB/K/VIV/2011 tanggal 13 Juni 2011sebanyak 71 proposal senilai Rp. 478.000.000,Copy Legalisir Nota Dinas Kepala Biro Bina Sosial Setda ProvinsiJawa Tengah kepada Kepala Biro Keuangan Seida

Marvel Sambow (anggota).Kuasa Umum Daerah : Lasya Mamonto,S.Pt.MEKabag Umum Seida Bolsel Arfan,Bahwa berdasakan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Permukiman dan Prasarana WilayahKabupaten Bolaang Mongondow Selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor600/DPUKIMP/II/SK/PPKPPTK/I/2012 tanggal 03 Januari 2012, TerdakwaHalaman 12 dari 236 halaman Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2018/PN Mndselaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah menunjuk saksiIr.BARENS

,Halaman 51 dari 139 Putusan Nomor: 21/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.Bahwa hasil temuan tersebut ada saran oleh Inspektorat pada Bupati danSekretaris Daerah Kabupaten TTS untuk diselesaikan;Bahwa hasil temuan tersebut sampai dengan saat ini belum ada penyelesaian;Bahwa Saksi tidak tahu tim dari Inspektorat yang melakukan pemeriksaanpada Bagian Umum Seida TTS telah bertemu atau tidak dengan Jemi Benudan Efris Benu;Bahwa hasil pemeriksaan tim disampaikan kepada Saksi;Bahwa sesuai hasil laporan tim bahwa setelah

keterlambatanPengesahan APBD TA 2005 oleh DPRD; TPAPD Triwulan tanggal 06 Januari 2005/dana kas bon danaTPAPD Triwulan belum digunakan untuk membayar DanaTPAPD triwulan I, sehingga sampai dengan berhentinyasaudara Rahudman Harahap pada tanggal 25 April 2005 padaakhirnya terdapat dana Kas Bon Dana TPAPD 2005 triwulan sebesar Rp1.035.720.000,00 yang belum digunakan, danseharusnya masih tertampung dalam Kas SKPD SekretariatDaerah dimana pada waktu itu Saudara Amrin Tambunansebagai pemegang kas SKPD Seida