umur 29 tahun,agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun TanjungPandan Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Tanjung Pandan Kecamatan BangunRejo Kabupaten Lampung Tengah, di hadapan persidangan saksitersebut mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karenasebagai adik sepupu Penggugat dan memberikan keterangan di bawahSsumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isterimenikah pada tahun 1999 yang tinggal bersama membina rumahtangga terakhir di Jalan Setneg

Gubernur SulawesiTenggara Nomor : 545/398 tentang penyelesaian konflik lahan, tanggal 22Oktober 2010 yang ditembuskan kepada Mansyur Sudding di Pomalaa,setelah diperiksa dan di teliti fotokopi tersebut tanpa asli dan bermeterai,lalu diberi tanda bukti P6;Fotokopi sesuai aslinya Surat Kepala Biro Pengaduan Masyarakat a.n.Deputi Menteri Sekretaris Negara Nomor : B116/Setneg/D5/01/2011tanggal 10 Januari ,2011 tentang Tanggapan Surat Pengaduanmasyarakat beserta lampiran Surat Direktur Reserse Kriminal

Bahwa atas dasar surat Penggugat tersebut di atas oleh DeputiSekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan dengan suratnya Nomor:2355/ SETNEG/II/2005 tanggal 29 November 2005 yang ditujukankepada:Kepada Yth : 1. Kepala Badan Pertanian Nasional;2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;. Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum Kelompok Tani;Cakung Sejahtera Sentosa atas tanah garapan.. Bahwa Dari Pihak Walikota Madya Jakarta Timur dengan suratnyakepada PT.

Modern Land Realty, maka Pemohon Banding/Pemohon Kasasi beserta Kelompok Tani Cakung Sejahteramengajukan perlindungan hukum kepada Presiden RI dengansurat Nomor: 05/KTCSS/IX/05 tanggal 29 September 2005 (BuktiP5);Bahwa atas dasar Surat Pemohonan Banding/PemohonanKasasi tersebut di atas oleh Deputi Sekretaris Negara BidangDukungan Kebijakan dengan suratnya Nomor: 2355/SETNEG/11/2005 tanggal November 2005 yang ditujukan kepada:a) Kepada Yth. : 1. Kepala Badan PertanahanNasional;2.

Sudirman Kav. 46 Jakarta SelatanKemudian ditindak lanjuti dengan:16 Juni 2010: Surat Sekretariat Presiden RI Nomor : B3745/Setneg/D5/06/2010 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional perihal :Penyampaian surat Pengaduan Masyarakat.29 Juni 2010: Surat Sekretariat Presiden RI Nomor : B4078/Setneg/D5/06/2010 kepada Yayasan Kesuma Abdi Nusa perihalTanggapan surat pengaduan masyarakatb.

Sudirman Kav. 46 Jakarta Selatan.Kemudian ditindak lanjuti dengan:16 Juni 2010: Surat Sekretariat Presiden RI Nomor : B3745/Setneg/D5/06/2010 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional perihal :Penyampaian surat Pengaduan Masyarakat.29 Juni 2010: Surat Sekretariat Presiden RI Nomor : B4078/Setneg/D5/06/2010 kepada Yayasan Kesuma Abdi Nusa perihal : Tanggapansurat pengaduan masyarakatSurat Yayasan Kesuma Abdi Nusa Nomor : 12/IV/YKAN/2010 Kepada BapakWakil Presiden RI perihal : Mohon perlindungan hukum

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai istri lagi,setelah Dandim memerintahkan untuk menindak lanjuti SuaratSaksi2 yang dikirim ke Setneg yang isinya kirakira curhat Saksi2tentang hubungannya dengan Rois Sindu Saputra setelahmengetahui ternyata benar yang dimaksud adalah Rois AnggotaKodim, maka Dandim meminta agar perkaranya dilimpahkan keDenpom.4. Bahwa Saat di BAP di Kantor Kodim, Saksi2 tidak mengakuikalau anaknya tersebut hasil hubungan dengan Terdakwa, Saksi2hanya menangis saja.5.

Bahwa Saksi tidak mampunyai uang untuk menguruspembuatan Akta Kelahiran anak Saksi yang sudah mulaibesar, sehingga Saksi kirim surat ke Setneg menanyakankalau menikah siri dengan TNI cara buat Akte Kelahiran itubagaimana.; Pada saat kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahuiTerdakwa tersebut banyak uangnya karena boleh pilihamplopnya.11.

DeputiMenteri Sekretaris Negara No.B116/Setneg/D5/01/2011 tanggal 10 Januari2011 tentang Tanggapan surat pengaduan masyarakat beserta lampiran SuratDirektur Reserse Kriminal a.n. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggarayang ditujukan kepada Deputi Menteri Sekretaris Negara R.I tanggal 15Nopember 2010, diberi tanda bukti P7;Foto copy Surat Pernyataan Najamuddin (Direktur Utama PT. Tambang RejekiKolaka) tanggal 27 April 2012 untuk membuktikan alamat atau domisili hukumPT.

Fotokopi Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI mengenaipermohonan untuk mendapatkan surat keterangan/fotokopi kepemilikan atastanah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Kemudiansurat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai denganaslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majlis memberi tanda padamasingmasing surat tersebut dengan tanda ( Bukti P.4)Bukti Saksisaksi Penggugat ;Saksi XXX, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiuanan Setneg, tempattinggal di

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahkediaman bersama beralamat di Flat Wing Slipi/Komplek Setneg Blok ALantai 2 No. 4, Jalan Kemanggisan Hilir No. 150,Jakarta Barat 11480, yang merupakan rumah dinas Tergugat sebagaiTentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNIAD) dan telah hidupsebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan.3.

PENETAPANNomor 393/Pdt.P/2020/PA.TngDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:Anisa Sarach binti Rahmad Aziz Lubis alias Rachmat Utama Lubis, lahir diJakarta, 19 Januari 1997, umur 23 tahun, NIK3173075901970006, Agama Islam, pendidikan SMA,Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal di Komplek Setneg,Blok

., NomorB.1702/Setneg/12/2004 tanggal 13 Desember 2004perihal Permohonan pengembalian tanah sawah milikdiperbaiki ..... 29Kabupaten ?..

RTADINATA kepada PRESIDENREPUBLIK INDONESIA tanggal 1 Nopember 2004perihal Permohonan Pengembalian Tanah SawahHak Milik Kami/Para Petani Yang Dipinjam KODIM0607 Sukabumi Sejak Tahun 1965 (Foto copy darifoto copy) ;Surat Deputi Sekretaris Negara Bidang DukunganKebijakan di Sekretariat Negara RI., Nomor :B.1702/Setneg/12/2004 tanggal 13 Desember 2004perihal Permohonan pengembalian tanah sawahmilik petani yang dipinjam oleh Kodim 0607Sukabumi (Foto copy dari foto copy) ;Surat Kepala Kantor Pertanahan

untuk membantu penbuktian.Hal 7 dari Halaman 49 Put.No.121/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel.3738394041Bahwa pada tanggal 4 Juni 2008 Penggugat mencabut surat kuasanya dariSerikat Buruh Migran Indonesia / SBMI (Bukti P8).Bahwa pada tanggal 6 Juni 2008 Penggugat mengadukan permasalahanyakepada Presiden RI, Ketua Komnas HAM, Kepada BNP2TKI (Tergugat IID),Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi RI (Tergugat IT) dan Ketua KPK (BuktiP9 dan P17)Bahwa SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA mengirimkansurat nomor : B 2813/Setneg

Bukti P 13:Bukti P 14 :Bukti P 15:Bukti P 16:Bukti P 19:Bukti P 20:B2813/Setneg/D5/06/2008 tanggal 30 Juni 2008, sesuai asli ;Foto copy surat BADAN NASIONAL PENEMPATAN DANPERLINDUNGAN TKI nomor : B.868/PLKAPA/VII/2008 tanggal 11 Juli2008 beserta lampiran, sesuai asli ;Foto copy surat persetujuan, surat pernyataan pemungutan uang pelayanan,perbuatandan hukuman bagi tenaga kerja, ketentuan management mess terhadappekerja, halhal yang perlu diketahui, halhal yang perlu diperhatikan pekerja,surat perjanjian

Putusan Nomor 71 PK/TUN/2016Bahwa selain itu dengan telah terbitnya SK Pensiun Penggugat/TermohonPeninjauan Kembali tersebut membuktikan bahwa proses permohonanpemberhentian Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali disetujui dandikabulkan, termasuk di Badan Kepegawaian Negara (BKN), Sekretaris Negara(Setneg), hingga ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia;Bahwa yang demikian tersebut juga membuktikan bahwa proses pemberhentianPenggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan prosedur

., seperti terbukti dari surat Madah, S.H No: 331/P.BBHP/X/2012tertanggal 16 Oktober 2012 yang telah diterima oleh TU SETNEG yang bernamaSuparto pada tanggal 17 Oktober 2012 (Vide Bukti P15 Foto copi terlampir).

Walikota Bekasidengan tembusan kepada Presiden (melalui Setneg), Kemendagri,Kejagung, Kemenkumham, Menkopulhukam, Kapolri, LBH Jakarta,Komnas HAM, Kompolnas, ICRP, Setara Institute, para Duta Besar diJakarta (German, Canada, Australia, Prancis, Inggris), Amir JemaatAhmadiyah Indonesia;15.Bahwa konsiderans Menimbang Surat Keputusan Bersama MenteriAgama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun2008 tentang Peringatan dan Perintah

PerlindunganSaksi dan Korban (LPSK) Nomor : ST011/1.03/LPSK/10/2009 tanggal12 Oktober 2009, untuk lingkup penugasan dalam rangka kegiatanInvestigasi kasus permohonan perlindungan saksi a.n AW ;32.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Lembaga PerlindunganSaksi dan Korban (LPSK) Nomor : ST016/1.03/LPSK/VIII/2009 tanggal31 Agustus 2009, lingkup penugasan Investigasi kepada semua pihak disejumlah tempat di Jakarta ;33. 1(satu) lembar Surat Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B20876/Setneg

AW ;1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas LembagaPerlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : ST016/1.03/LPSK/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009, lingkuppenugasan Investigasi kepada semua pihak di sejumlah tempat diJakarta ;1(satu) lembar Surat Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor: B 20876/Setneg/Setmen/KTLN/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009hal Persetujuan Penugasan Ke Luar Negeri ;2 (dua) lembar Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) Nomor : S002/3.01/LPSK/07/09/SR tanggal

AW ;1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas LembagaPerlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : ST016/1.03/LPSK/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009, lingkuppenugasan Investigasi kepada semua pihak di sejumlah tempat diJakarta ;1(satu) lembar Surat Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor: B 20876/Setneg/Setmen/KTLN/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009hal Persetujuan Penugasan Ke Luar Negeri ;2 (dua) lembar Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) Nomor : $002/3.01/LPSK/07/09/SR tanggal

AW ;1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Lembaga PerlindunganSaksi dan Korban (LPSK) Nomor : ST016/1.03/LPSK/VIII/2009 tanggal31 Agustus 2009, lingkup penugasan Investigasi kepada semua pihak disejumlah tempat di Jakarta ;1 (satu) lembar Surat Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B20876/Setneg/Setmen/KTLN/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009 halPersetujuan Penugasan Ke Luar Negeri ;2 (dua) lembar Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) Nomor : S002/3.01/LPSK/07/09/SR tanggal

mengetahui tentang proses penerbitan objek sengketa dansaat ini bertugas di Kementerian Kesehatan RI di Biro Hukum danOrganisasi sebagai Kepala Biro Hukum sejak bulan Mei tahun 2017;Bahwa Saksi ikut memproses yang berkaitan dengan PenerbitanPemberhentian Penggugat, proses ini dimulai dari kajiankajian, saat ituSaksi masih sebagai Kepala Bagian Peraturan Perundangundangan diBiro Hukum Kementerian Kesehatan RI dan salah satu proses itu adalahmelakukan rapat atau koordinasi dengan Menpan dan juga Setneg

Setelah kami lakukan kajianhukum dan kami laporkan dari pimpinan waktu itu memang setelahdirapatkan ada arahan dari pimpinan yang meminta untuk dikoordinasikandengan Menpan dan Setneg.

Atas saran itu maka kami membuat rapatdengan mengundang Menpan dan Setneg;Bahwa Kesimpulan yang kami coba buat waktu itu tentang kajiannyaadalah di dalam Pasal 18 huruf h Undangundang Nomor 29 Tahun 2004yang menyatakan bahwa Anggota Konsil tidak boleh rangkap jabatan baikpada saat mau diangkat maupun selama menduduki jabatan;Halaman 59 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUNJKT.AHLI TERGUGAT :1Prof. DR.

Wattimena dkk diberi tanda P9 ;10.Fotocopy sesuai dengan aslinya, Putusan Pengadilan Tinggi MalukuNomor 10/Pdt/2017/PT.AMB tanggal 29 Mei 2017 . diberi tanda P10 ;11.Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Kepalda Desa Urimessing, Nomor594/03/SETNEG tanggal 9 Maret 2012, kepada Arnold Wattimena, PerihalLarangan, diberi tanda P11.12.Fotocopy dari fotocopy, Surat Keterangan/Penjelasan Pemerintah NegeriUrimessing, tanggal 2 Juli 1977, diberi tanda P12.13.Fotocopy dari foto copy, Surat Keterangan / Histori

Nomor593/31/SETNEG, tanggal 04 Juni 2014, diberi tanda P20.21.Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat keputusan Walikota Ambon Nomor1165 tahun 2011, tanggal 26 Oktober 2011 tentang PengesahanPengangkatan Jcobus Abner Alfons sebagai Kepala Desa Urimessingterpilih Periode 2008 2014 , diberi tanda P21.22.Fotocopy sesuai dengan aslinya, hasil Print Website KepaniteraanMahkamah Agung RI tentang Pemberitahuan Putusan PutusanMahkamahAgung RI Nomor 3410 K/PDT/2017 tanggal 31 Januari 2018 tentang Tolak Permohonan

B116/Setneg/KDN/10/2004 Prihal Mohon Kepastian danPutusan Perk.Reg.No.416/Pdt.G/2014/PN.MdnHalaman 31 dari 44 Halaman17. Bukti P 1718. Bukti P1819. Bukti P1920. Bukti P2021. Bukti P21Keadilan yang ditandatangani oleh MHasudunganSimatupang sebagai Kepala Biro Kajian Dalam Negeri;berupa foto copy Surat Gubernur Sumatera Utaratanggal 27 Januari 2005 No. 620/519 PerihalKlarifikasi Pembebasan Tanah Jalan NgumbanSurbakti Medan yang ditandatangani oleh T.

Bukti P36warga Jalan Ngumban Surbakti TR 15 A SegmenTengah;berupa foto copy Surat Sekretariat Negara RepublikIndonesia tanggal 17 November 2009 Nomor : B5723/Setneg/D5/11/2009 Kepada Ketua Team PeduliWarga Jalan Ngumban Surbakti ( Sinar Sembiring );berupa foto copy Surat DPRD Propinsi SumateraUtara tanggal 22 Maret 2010 Nomor : 531/18/Sekryang ditujukan kepada Bapak Gubernur SumateraUtara, Walikota Medan, Team Peduli warga jalanNgumban Surbakti TR 15 A Segmen Tengah;berupa foto copy Surat Team Peduli

Pabrik Baja Trikora Cilegon adalah Kekayaan Negara, maka dapat dipastikan bahwaTergugat II, Tergugat If, Tergugat IV bukan pemilikan yang syah dan ironisnyajuga tidak memiliki izin tertulis dari Kepala Negara untuk mengelola, menguasaiserta) memanfaatkannya, tindakan Tergugat II tersebut diatas melanggar pasal167, pasal 389, pasal 551 KUHPidana, merupakan Perbuatan Melawan Hukum,dari hasil kepengurusan Koordinator Pemegang Kuasa Kolektif mendapatDukungan Kebyakan dari Sekretariat Negara No. 940/Setneg

Pardede tanggal 1 Agustus 1966 (foto kopi sesuai dengan asli) ; 4 Bukti P4: Surat Keterangan, tanggal 24 Desember 2004 (foto kopi sesuai dengan asli) ;5 Bukti P5: Surat keterangan Team Penguasaan Badan Pusat Intelligence,kepada Djoko Supario, tanggal 1 Agustus 1966 (foto kopi dari foto kopi) ; 6 Bukti P6: Surat Nomor B2344/Setneg/11/2005, tanggal 25 Nopember 2005Perihal Permohonan Mendapatkan Keadilan (foto kopi sesuai dengan asli) ;Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 222/G/2011/PTUNJKT207 Bukti P7: