Ditemukan 93 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sevens seven seventy stevent seventry segenti senenti seventi seventhy seventa sevent
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 15-03-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 59/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 28 September 2017 — GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA (GMAHK) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
260 — 211
  • Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.1.AD dan perubahan AD Advent Zendings Genootschap inNederlandsch Oost Indie, disahkan dengan Keputusan GubernurJenderal tanggal 6 Agustus 1929 No.37;Kemudian dilakukan perubahan anggaran dasar dan nama menjadiIndonesia Union Mission Coorporation of Seventh Day Adventistdan dikuatkan dengan penetapan Menteri Kehakiman Nomor :JA5/110/V, tanggal 26 Desember 1953;Kemudian terjadi perubahan anggaran dasar dan nama menjadiMasehi Advent Hari ketujuh se Indonesia, diputuskan
Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup
Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);
Bukti Permulaan yang Cukup
5989 — 3251
  • Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
  • Garner, Black's Law Dictionary, Seventh Edition,West Group Publishing, 1999, hal 325.25yaitu melindungi pihak tidak semata dari kewajibandalam perjanjian tetapi juga dari kewajiban yangmuncul dari suatu gugatan. Misalnya, perusahaanpenjual tiket pelayaran yang membebaskanperusahaan dari tanggungjawabnya, apabilapenumpang mengalami kecelakaan. Apabilapenumpang cidera akibat kelalaian perusahaan,maka yang berlaku adalah jalur biasa yaitu gugatanterhadap kelalaian.
    Garner, Black's Law Dictionary, Seventh Edition, WestGroup Publishing, 1999.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar BahasaIndonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.D. W. Slawson, Standard form of Contract and Democraticcontrol of Law making Power, 84 Harvard Law Review 529556529, 1971.Gunawan Widjadja, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum PerjanjianIndonesia, Bandung: PT.
Restatement Klausula Baku
Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);
Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku
6639 — 3372
  • Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
  • Garner, Black's Law Dictionary, Seventh Edition,West Group Publishing, 1999, hal 325.25yaitu melindungi pihak tidak semata dari kewajibandalam perjanjian tetapi juga dari kewajiban yangmuncul dari suatu gugatan. Misalnya, perusahaanpenjual tiket pelayaran yang membebaskanperusahaan dari tanggungjawabnya, apabilapenumpang mengalami kecelakaan. Apabilapenumpang cidera akibat kelalaian perusahaan,maka yang berlaku adalah jalur biasa yaitu gugatanterhadap kelalaian.
    Garner, Black's Law Dictionary, Seventh Edition, WestGroup Publishing, 1999.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar BahasaIndonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.D. W. Slawson, Standard form of Contract and Democraticcontrol of Law making Power, 84 Harvard Law Review 529556529, 1971.Gunawan Widjadja, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum PerjanjianIndonesia, Bandung: PT.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-05-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 228/Pdt.G/2015/PN.Sgr
Tanggal 16 Februari 2015 — -PENGGUGAT -TERGUGAT
106 — 45
  • Curzon, LandLaw, Seventh edition, Pearson EducationLtd, Great Britain, 1999, h. 89. dikatakan Property is the highest right aman have to any thing; a right over a determinate thing, either a tract ofland or chattel; an exclusive right to control an economic good; anaggregate of rights guaranteed and protected by the government;everything which is the subject of ownership; a social institution wherebypeople regulate the acquisitionand use of the resources of our environmentaccording to a system of
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-09-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 453 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.
Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT - I GEDE NGURAH WIDARTA TERGUGAT - JRO NGENTEG - WAYAN WIDI - NENGAH MERDANA
131 — 61
  • (LihatL.B.Curzon, LandLaw, Seventh edition, Pearson Education Ltd, Great Britain,1999, h. 89. dikatakan Property is the highest right a man have to any thing;a right over a determinate thing, either a tract of land or chattel ; anexclusive right to control an economic good; an aggregate of rightsguaranteed and protected by the government; everything which is thesubject of omership; a social institution whereby people regulate theacquisitionand use of the resources of our environment according to
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 15-07-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 375/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
1.LIZZA CHRISTINA BUDIHARJO
2.MARTIN TRIADMAJA HENDRIADI
Tergugat:
1.OTORITAS JASA KEUANGAN
2.PT KRESNA SEKURITAS
3.PT PUSAKA UTAMA PERSADA
4.MICHAEL STEVEN
538 — 268
  • Putusan Perdata Gugatan Nomor 375/Pat.G/2020/PN Jkt.Pst.Berdasarkan Blacks Law Dictionary Seventh Edition Tahun 1999 (Bukti T232)Gugatan itikad buruk (vexatious suit) adalah (dalam kutipan):Vexatious Suit is a lawsuit institutied maliciously and without good causeyang dalam terjemahan Bahasa Indonesia adalah: Suatu gugatan yangdidasari oleh niat jahat tanpa alasan yang baikyang kemudian sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 250 K/Pdt/1984tanggal 27 Februari 1986 (BuktiT233), yang dalam pertimbangannyamenyatakan
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-08-2017 — Upload : 17-04-2018
Putusan PN SINGARAJA Nomor 401/Pdt.G/2016/PN Sgr
Tanggal 10 Agustus 2017 — - Putu Ridharta Kayua - Made Rai - Bendesa - Sempidi
89 — 40
  • (LihatL.B.Curzon, LandLaw, Seventh edition, Pearson Education Ltd, Great Britain,1999, h. 89. dikatakan Property is the highest right a man have to any thing;a right over a determinate thing, either a tract of land or chattel ; anexclusive right to control an economic good; an aggregate of rightsguaranteed and protected by the government; everything which is thesubject of ownership; a social institution whereby people regulate theacquisitionand use of the resources of our environment according to
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-09-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 455/Pdt.G/2016/PN.Sgr
Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT - I KETUT ASTAWA TERGUGAT - NENGAH SUSUN - NANG ARTI. - NYOMAN KONER. - KETUT KARI. - WAYAN SURA. - WAYAN NOJA. - NENGAH GEREH. - NENGAH KORNA. - DADONG MUNGKRENG. - WAYAN DAYUH. - NYOMAN MANIK. - NENGAH GELGEL. - NENGAH DUGDUG - KETUT MINGGU. - WAYAN TIKA.
113 — 126
  • Curzon, LandLaw,Seventh edition, Pearson Education Ltd, Great Britain, 1999, h. 89.dikatakan Property is the highest right a man have to any thing; a right over adeterminate thing, either a tract of land or chattel ; an exclusive right to controlan economic good; an aggregate of rights guaranteed and protected by thegovernment; everything which is the subject of owmership; a social institutionWhereby people regulate the acquisitionand use of the resources of ourenvironment according to a system of
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 23-12-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 24/PID.SUS.TPK/2015/PT-MDN
Tanggal 11 Desember 2015 — PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK
81 — 37
  • ., Seventh Roni Sianturi, SH., Penasehat Hukum pada kantorAdvokat P. Bronson Sitinjak, SH. & Rekan, berkedudukan dan berkantor di Jl. T.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-08-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 400 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.
Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT - Drs. NYOMAN SWIDNYANA TERGUGAT - I NYOMAN KOTOL - WAYAN LEMES - NENGAH RINGIN - I WAYAN SEDANG - MADE SARI - NENGAH TURIG - I NENGAH YASA - I MADE PASEK
153 — 56
  • (LihatL.B.Curzon, LandLaw, Seventh edition, Pearson Education Ltd, Great Britain,1999, h. 89. dikatakan Property is the highest right a man have to any thing;a right over a determinate thing, either a tract of land or chattel ; anexclusive right to control an economic good; an aggregate of rightsguaranteed and protected by the government; everything which is thesubject of omership; a social institution whereby people regulate theacquisitionand use of the resources of our environment according to
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-06-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12PK/PIDSUS/2009
Tanggal 11 Juni 2009 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; JOKO SOEGIARTO TJANDRA
2022 — 1637 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selain itu pengertianKepentingan Umum antara lain pada Black's Law Dictionary seventh edition,Bryan A.Garner, St.Paul Minn : West Group, 1999, yang disebut dengan PublicPurpose adalah an action by or at the direction of a government for the benefitof the community as a whole (Sebuah perbuatan oleh atau atas arahan dariPemerintah untuk kepentingan/manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan);Dalam penjelasan Undang Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentangKejaksaan Republik Indonesia, pasal 35 huruf c yang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-04-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 11 Oktober 2011 — MOCHTAR MOHAMAD
257 — 20
  • Oleh karena itu,sebagaimana kesimpulan dan rekomendasi dari A Report on the InternationalCongress of Juris, New Delhi, 1959, dan Seventh UN Congress on the Preventionof Crime and the Treatment of Offender, Milan 1985, bahwa kebebasan pengadilanharus dijamin oleh konstitusi atau perundangundangan, dan kebebasan pengadilansangat diperlukan untuk mengimplementasikan hak azasi manusia, atau melindungihak dan martabat manusia dari kesewenangwenangan pemerintah.Menimbang, bahwa ditegaskan pula dalam UndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
580 — 588 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ditinjau darihukum formil pembuktian, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak mempunyaidasar yang cukup untuk membatalkan semua perjanjian yang tercantum padapertimbangan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada halaman 211 sampaidengan halaman 215.Bahwa menurut Blacks Law Dictionary Seventh Edition, (ST. Paul, Minn.: WestPublishing, Co, 1990), Joseph R. Nolan, et.al (ed), halaman 318, menyatakan:accessory contract.