No. 3089 K/Pdt/2015 Tindakan penagihan sudah dilakukan sampai dengan penerbitan SuratPerintah Melakukan Penyitaan (SPMP) yang akhirnya dilakukanpenyitaan terhadap satu unit mobil atas nama Tergugat ;Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 tahun2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), menyatakanNegara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas

membernkan hak kepada PenanggungPajak untuk mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dalamhal Penanggung Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihanpajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa, Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang.Berdasarkan ketentuanketentuan di atas, menjadi jelas dan berdasarhukum tindakan penagihan aktif berupa penyitaan, didasarkan padaadanya keputusan pejabat yang berwenang (Kepala Kantor KPP PMB)yaitu Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP

Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.JKT.2) SPMP merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugatsedangkan Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan produk hukumyang dibuat oleh Juru Sita Pajak Negara, sehingga keduanya memilikiditerbitkan oleh Subyek Hukum yang berbeda.Bahwa dengan demikian, objek gugatan a quo mengandungketidakjelasan dan ketidakpastian objek gugatan yang dimohonkan(error in objecto) sehingga tidak jelas mengenai apa yang sesungguhnyaingin Penggugat gugat dan produk hukum yang mana

;Selanjutnya, dalam hal Penanggung Pajak masih belum melunasi utang pajaknya,pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Sita (SPMP)akan dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 x 24 jam setelah diterbitkannya SuratPaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU PPSP sebagaiberikut :"Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaansebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah SuratPaksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

SP00087/WPJ.09/KP.1304/2011 04/03/2011 SP00086/WPJ.09/KP.1304/2011 04/03/2011 SP00085/WPJ.09/KP.1304/2011 04/03/2011 SP00092/WPJ.09/KP.1304/2011 04/03/2011 SP00088/WPJ.09/KP.1304/2011 04/03/2011 SP00084/WPJ.09/KP.1304/2011 04/03/2011 SP00084/WPJ.09/KP.1304/2011 04/03/2011 SP00084/WPJ.09/KP.1304/2011 04/03/2011 WO OAT ND Nn Bl WwW dreSP00093/WPJ.09/KP.1304/2011 04/03/2011 SP00092/WPJ.09/KP.1304/2011 04/03/2011 = Te= oOSP0009 1/WPJ.09/KP.1304/2011 04/03/2011 4 Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP

) No Surat Perintah Melakukan PenyitaanTanggalNomorSPMP10/WPJ.09/KP.1304/2011 27/07/20112 SPMP 10/WPJ.09/KP.1304/2011 27/07/2011 Hal. 39 dari 54 hal.

Dame Rumata senilai Rp. 1.586.949.915,00

PN Mdn12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.2015 dari Kuasa BUD Nomor : 2103/SP2D/BLLS/2015 tanggal 30Desember 2015 kepada Hotman Simanjuntak Wakil Direktur CV.Dame Rumata senilai Rp. 1.586.949.915,001 (satu) set Asli surat PPKD Selaku BUD Nomor:0509/SPD/BL/2015 tahun 2015 tentang Surat Penyediaan DanaAnggaran Belanja Daerah TA. 2015 ditandatangani Kadis PPKDtanggal 14 Desember 20151 (Satu) set copy legalisir Surat Persetujuan Melanjutkan Pekerjaan dari PPK yang disetujui oleh Kepala Dinas PU Nomor :11/SPMP

Surat Persetujuan Melanjutkan Pekerjaan dari Kepala DinasPPK yang disetujui oleh Kepala Dinas PU NomorHalaman 68Putusan Perkara Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn10.11.12.13.11/SPMP/PPK/BP/DAKT/DPU/2015 tanggal 31 Desember2015Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (PHO) Nomor142/BAPP/CKPU/2016 tanggal 6 Januari 2016.Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor :142/BAHP/BPPU/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang dibuat oleh Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Pengairan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli

Dame Rumata senilaiRp. 1.586.949.915,001 (satu) set Asli surat PPKD Selaku BUD Nomor: 0509/SPD/BL/2015tahun 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DaerahTA. 2015 ditandatangani Kadis PPKD tanggal 14 Desember 20151 (Satu) set copy legalisir Surat Persetujuan Melanjutkan Pekerjaan dariPPK yang disetujui oleh Kepala Dinas PU Nomor11/SPMP/PPK/BP/DAKT/DPU/2015 tanggal 31 Desember 20151 (satu) set Asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (PHO) Nomor :142/BAPP/CKPU/2016 tanggal Januari 2016 bersama

SPM/LS/1 03.01/2015 tanggal 28 Desember2015 dari Kuasa BUD Nomor : 2103/SP2D/BLLS/2015 tanggal 30Desember 2015 kepada Hotman Simanjuntak Wakil Direktur CV.Dame Rumata senilai Rp. 1.586.949.915,001 (satu) set Asli surat PPKD Selaku BUD Nomor:0509/SPD/BL/2015 tahun 2015 tentang Surat Penyediaan DanaAnggaran Belanja Daerah TA. 2015 ditandatangani Kadis PPKDtanggal 14 Desember 20151 (Satu) set copy legalisir Surat Persetujuan Melanjutkan Pekerjaandari PPK yang disetujui oleh Kepala Dinas PU Nomor11/SPMP

Dame Rumata senilai Rp. 1.586.949.915,00

PN Mdn12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.2015 dari Kuasa BUD Nomor : 2103/SP2D/BLLS/2015 tanggal 30Desember 2015 kepada Hotman Simanjuntak Wakil Direktur CV.Dame Rumata senilai Rp. 1.586.949.915,001 (satu) set Asli surat PPKD Selaku BUD Nomor:0509/SPD/BL/2015 tahun 2015 tentang Surat Penyediaan DanaAnggaran Belanja Daerah TA. 2015 ditandatangani Kadis PPKDtanggal 14 Desember 20151 (Satu) set copy legalisir Surat Persetujuan Melanjutkan Pekerjaan dari PPK yang disetujui oleh Kepala Dinas PU Nomor :11/SPMP

Surat Persetujuan Melanjutkan Pekerjaan dari Kepala DinasPPK yang disetujui oleh Kepala Dinas PU NomorHalaman 68Putusan Perkara Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn10.11.12.13.11/SPMP/PPK/BP/DAKT/DPU/2015 tanggal 31 Desember2015Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (PHO) Nomor142/BAPP/CKPU/2016 tanggal 6 Januari 2016.Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor :142/BAHP/BPPU/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang dibuat oleh Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Pengairan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli

Dame Rumata senilaiRp. 1.586.949.915,001 (satu) set Asli surat PPKD Selaku BUD Nomor: 0509/SPD/BL/2015Halaman 96Putusan Perkara Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.tahun 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DaerahTA. 2015 ditandatangani Kadis PPKD tanggal 14 Desember 20151 (Satu) set copy legalisir Surat Persetujuan Melanjutkan Pekerjaan dariPPK yang disetujui oleh Kepala Dinas PU Nomor11/SPMP/PPK/BP/DAKT/DPU/2015 tanggal 31 Desember 20151 (satu) set

30Desember 2015 kepada Hotman Simanjuntak Wakil Direktur CV.Dame Rumata senilai Rp. 1.586.949.915,0012.1 (satu) set Asli surat PPKD Selaku BUD Nomor:Halaman 130Putusan Perkara Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.0509/SPD/BL/2015 tahun 2015 tentang Surat Penyediaan DanaAnggaran Belanja Daerah TA. 2015 ditandatangani Kadis PPKDtanggal 14 Desember 20151 (Satu) set copy legalisir Surat Persetujuan Melanjutkan Pekerjaandari PPK yang disetujui oleh Kepala Dinas PU Nomor11/SPMP

Keputusankeputusan Tergugat berkaitan dengan tindakanOoO7wWpenagihan pajak terhadap Penggugat selaku salah satuPenanggung Pajak PT Injatama NPWP. 02.616.263.6328.001antara lain berupa: Surat Teguran, Surat Paksa (SP), SuratPerkara No.10/G/2020/PTUN.BKL Hal 33 dari Hal 128Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Surat TergugatNomor S88/WP.28/KP.09/2020 tanggal 13 Januari 2020perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan PenanggungPajak yang tersimpan pada Bank (objek sengketa ), SuratTergugat Nomor

terhadap aset PT Injatama in casu Tergugat , namunberdasarkan penelusuran Tergugat, PT Injatama in casu tidakmemiliki aset yang cukup, sehingga tindakan penagihandilanjutkan dengan melakukan pemblokiran terhadap PTInjatama, Para Pengurus PT Injatama dan pemilik modal(pemegang saham) PT Injatama in casu Penggugat dan TergugatV sebagai penanggung pajak PT Injatama.Oleh karena PT Injatama tidak juga melakukan pembayaran atasutang pajaknya, Tergugat menerbitkan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan (SPMP

Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telahditerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yangsejenis;...Dan karena Wajib Pajak in casu Turut Tergugat belum juga melunasiutang pajaknya sehingga Tergugat menerbitkan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan (SPMP) pada tanggal 07 April 2014, 15Agustus 2014, dan 18 Agustus 2014 yang disampaikan kepada AparatKelurahan Gayamsari karena Wajib Pajak in casu Turut Tergugat tidakberada di rumah pada tanggal 22 Agustus 2014

Ketetapan Pajak pada tanggal 4Februari 2015 (11 set), Bukti T10;Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak pada tanggal 22 April 2014(12 set), Bukti T11;Surat Teguran terhadap Wajib Pajak Melina NPWP 06.957.838.3518.000 (46set), Bukti T12;Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Paksa terhadap Wajib Pajak MelinaNPWP 06.957.838.3518.000 (36 set), Bukti T13;Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan(SPMP

Dame Rumata senilai Rp. 1.586.949.915,00

Dame Rumata senilai Rp. 1.586.949.915,00Halaman 3Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn1213.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.. 1 (Satu) set Asli surat PPKD Selaku BUD Nomor: 0509/SPD/BL/2015tahun 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DaerahTA. 2015 ditandatangani Kadis PPKD tanggal 14 Desember 20151 (Satu) set copy legalisir Surat Persetujuan Melanjutkan Pekerjaan dariPPK yang disetujui oleh Kepala Dinas PU Nomor11/SPMP/PPK/BP/DAKT/DPU/2015 tanggal 31 Desember 20151 (Satu) set Asli

Surat Persetujuan Melanjutkan Pekerjaan dari Kepala DinasPPK yang disetujui oleh Kepala Dinas PU Nomor11/SPMP/PPK/BP/DAKT/DPU/2015 tanggal 31 Desember20154. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (PHO) Nomor142/BAPP/CKPU/2016 tanggal 6 Januari 2016.5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor :142/BAHP/BPPU/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang dibuat oleh Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Pengairan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 An.Sdr. SAHRUL BADRI, ST. dkk.6.

Dame Rumata senilai Rp.1.586.949.915,001 (satu) set Asli surat PPKD Selaku BUD Nomor: 0509/SPD/BL/2015 tahun2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2015ditandatangani Kadis PPKD tanggal 14 Desember 20151 (satu) set copy legalisir Surat Persetujuan Melanjutkan Pekerjaan dariPPK yang disetujui oleh Kepala Dinas PU Nomor :11/SPMP/PPK/BP/DAKT/DPU/2015 tanggal 31 Desember 20151 (satu) set Asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (PHO) Nomor :142/BAPP/CKPU/2016 tanggal Januari 2016

2015 tanggal 30Halaman 128Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn12.13.14.15.16.17.18.19.20.2ds22.Desember 2015 kepada Hotman Simanjuntak Wakil Direktur CV.Dame Rumata senilai Rp. 1.586.949.915,001 (satu) set Asli surat PPKD Selaku BUD Nomor:0509/SPD/BL/2015 tahun 2015 tentang Surat Penyediaan DanaAnggaran Belanja Daerah TA. 2015 ditandatangani Kadis PPKDtanggal 14 Desember 20151 (Satu) set copy legalisir Surat Persetujuan Melanjutkan Pekerjaandari PPK yang disetujui oleh Kepala Dinas PU Nomor11/SPMP

tersebut pdplh se oreng Keppls Dese, pstimengetehul h51 itu, oleh kprenp itu buktibuktl T.I1, T.115 dpfl TT1 herusdikesemPingkpn dpfl herus diny tkpn bphwp PenggugptPenggug t tidpk pernph men jupitpnphnyp kepdp Tergugptl dpn Tergugptll Bukti T.T3 seruPe dengn buktl TT3, Aktp Jupi BeTh No1055/ES/AK51/X/1981 tnggl 17 Oktober 1981 ; Btiktl T.I4 pmp dengen buktl TT4, buktl in tldpk jeles dpn ticSpk dpPpt diperhihptkpn pshiny, kerens itu tldpk Perlu diPertlmbpngkpn d,in herus dikespmpingken; Bukt+ T.15 spmp

NATALIAASMARAYATI ~ Binti SUMADIsebagai PNS;Bahwa setahu saksi SK pengangkatanseorang Sekdes diatur oleh PeraturanDesa (Perdes), namun Perdes sendiriberubahubah, sempat yangmengangkatnya Bupati, Camat dansekarang Kepala Kampung;Bahwa Saksi tidak mengetahui adanyaSK NATALIA ASMARAYATI Binti808015161718SUMADI untuk diangkat sebagaiPNS:BahwaTugas seorang Camat terkaitdengan perkara ini adalah menyatakanyang bersangkutan (SaudariNATALIA ASMARAYATI BintiSUMADI) sudah melaksanakan tugas,mengeluarkan SPMP

;Bahwa setahu saksi sejakmengeluarkan SPMP itu SaudariNATALIA ASMARAYATI BintiSUMADI (Terdakwa II) sudahmenerima gaji ;Bahwa selama saksi menjabat sebagaicamat gaji NATALIAASMARAYATI ~ Binti SUMADI(Terdakwa II) seharusnya sudahditerima oleh yang bersangkutan ;Bahwa saksi tidak mengetahuipersyaratan apa saja yang harusdipenuhi NATALIA ASMARAYATIBinti SUMADI sehingga bisa diangkat8119202122,23sebagai PNS sebab itu bukanlahkewenangan seorang Camat;Bahwa saat saksi menjabat sebagaiCamat Seputih Surabaya

Penanggung Pajak PTHayytech Enginering belum juga membayar utang pajaknyameski telah ewat batas waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Paksadisampaikan, sehingga Pembanding/Terlawan menerbitkanSurat Perintah Melaksanakan Penyitaan pada tanggal 16Desember 2014Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat ( 1) UU PPSPyang menyatakan:Apabila utang pajak tidak dilunasi PenanggungPajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan.Berdasarkan SPMP

.: Tanda Terima dan Surat Nomor : 027/DIRKP/II/2018 Perihai: Undangan tanggal 07 Februari 2018; (Copy dari Asli)Tanda Terima dan Surat Nomor : 02/KUPTR/IV/2018,Perihal: Undangan tanggal 02 Mei 2018; (Copy dari Asli)Notulen Rapat tanggal 07 Mei 2018; (Copy dari CopyLegalisir)Surat Pernyataan No. 002/SPMP/I/2019 tanggal 14Januari 2019; (Copy dari Asli)029/SrtRapatTanda Terima dan Surat Undangan Nomor:KP/BIC HKA/II/2018 Perihal :Pencairan Jaminan Uang Muka dan Pelaksanaan PT.UndanganPekanperkasa Berlian

. badan usaha akan dibubarkan oleh negara ;e. terjadi penyitaan atas barang wajib pajak atau penanggungpajak (Pasal 18).e Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SPPT,dst, apabila tidak dibayar walaupun sudah ditegur, akan ditagin dengan SuratPaksa (Pasal 19) ;e apabila jumlah utang pajak ternyata tidak dilunasi oleh wajib pajak setelahlewat waktu 3x24 jam terhitung sejak saat surat paksa diberitahukan kepadanya,pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP

Tindakan berikutnya adalah apabila wajib pajaktidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya walaupun sudahditegur maka dapat ditagih dengan menerbitkan Surat Paksa kepadawajib pajak dan Surat Paksa ini disampaikan oleh juru sita pajak daerah;Selanjutnya apabila wajib pajak tidak mengindahkan terhadappenagihan dengan surat paksa, maka dalam tempo 3x24 jam pejabatdapat menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) atasbarangbarang milik wajib pajak ;Tindakan terakhir apabila wajib pajak juga

Dengan demikian,Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilanlainnya dan tidak dapat diajukan banding";10 Selanjutnya, dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak In Casu TermohonKasasi dahulu Terbanding/Penggugat in casu masih belum melunasi utangpajaknya, pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Perintah MelaksanakanSita (SPMP) akan dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 x 24 jamsetelah diterbitkannya SuratPaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan 12 ayat (1) UU PPSP sebagaiberikut

Hal ini dapat Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Tergugat jelaskankembali sebagai berikut :a Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara a quoadalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PelayananPajak Pratama Kebayoran Baru Tiga Nomor: SIT00010/WPJ.04/KP.1304/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang SuratPerintah Melaksanakan Penyitaan (selanjutnya disebut SPMP).b Bahwa terhadap sengketa yang berkaitan dengan SPMPtersebut telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangperundangan perpajakan

Jika dalam waktu dua kali dua puluh empat jamSurat Paksa tidak juga diindahkan maka diterbitkanlah Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan (SPMP).4. Surat Permohonan Pemblokiran yang dikeluarkan Tergugat Nomor: S015/WPJ.21/KP.0208/2006 dan Nomor: S014/WPJ.21/KP.0208/2006adalah produk administrasi Tergugat terkait dengan kewenanganmelakukan penyitaan tersebut.Halaman 26 dari 36 Hal Putusan sela No: 278/Pid.G/2018/PN Jkt. Utr5.

Selanjutnya, Saat itu. penanggung Pajak/Orang Tua ParaPenggugat (Peng Hock) masih belum melunasi utang pajaknyasehingga pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat PerintahMelaksanakan Sita (SPMP) dilakukan setelah lewat jangka waktu 2x 24 jam setelah diterbitkannya Surat Paksa sebagaimana diaturdalam Pasal 11 UU PPSP sebagai berikut :Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan denganpenyitaan sebelum leat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluhempat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimanadimaksud

Berdasarkan SPMP tersebut. pada tanggal 14 April 2016 Juru SitaKPP Pratama Solok melaksanakan Penyitaan terhadap asetPenanggung Pajak berupa Mobil Merk Honda New CRV 2.4A/T.DOHC No. Mesin K24Z14905950 No.

LS BJ/PU/ LS BJ/ PU/ Bay OUP OLE = LS LS LSp 2011 2011 BJ/PU/2011 BJ/PU/2012 BJ/PU/2012TGL. 26102011 26102011 09122011 09122011 24052012 24052012P Jumlah 1.619.975.00(Rp) 925.700.000 92.570.000 2.082.825.000 208.282.500 0 161.997.500S 0059/ SPM 0060/SPM 0188/SPM 0053/SPM 0054/SPMP NO.