Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment olehkaryawan pemegang izin;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pasal 12 ayat (1)menyebutkan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayubulat yang telah dibayar lunas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),Dana Reboisasi (DR) dan atau Pengganti Nilai Tegakan (PNT

) sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menhut1/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil WHutan untukpenghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan danPengganti Nilai Tegakan yang dimaksud dengan :a.

Ganti Rugi Tegakan (GRT) adalah pungutan yang sebagai penggantinilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatannmelanggar hukuman pidana sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan;d.

Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat PNT adalahpungutan akibat dari izin Pemamfaatan kayu, penggunaan kawasanhutan yang telah dilepas dan dibebani Hak GUna Usaha (HGU) yangmasih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secaraalami termasuk pada lahan milik/dikuasai sebelum terbitnya alas titelHalaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 72/Pid.SusLH/2018/PN Ktpdan kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku;Bahwa Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya

danPengganti Nilai Tegakan :Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 72/Pid.SusLH/2018/PN KtpBahwa benar ahli menjelaskan, apabila bahan bakunya berasal darisumber yang tidak sah, yang dirugikan dalam hal ini adalah Negarakarena hakhak Negara berupa PSDH dan DR atas kayu bulatmerupakan bahan baku kayu gergajian tidak terpungut;Bahwa atas kejadian tersebut negara dirugikan sebagai berikut :a.

Menetapkan barang bukti berupa :2 (dua) Pohon Jenis Kayu Sonokeling dengan Ukuran Kubikasi masing-masing Pohon 1 (Satu) dengan keliling tunggak 191 Cm dengan taksiran tegakan keliling 148 Cm dengan Volume 1,113 (satu koma satu satu tiga) meter kubik dan Pohon 2 (dua) dengan keliling tunggak 193 Cm dengan taksiran tegakan keliling 153 Cm dengan Volume 1,200 (Satu koma dua nol nol) Meter Kubik dirampas untuk negara cq Perhutani KPH Pati 6.

(enam)bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denganperintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah wadung atau perkul atau kapak besar yangbergagang kayu dengan panjang gagang 75 (tujuh puluh lima) Cm.Dirampas untuk dimusnahkan. 2 (dua) Pohon Jenis Kayu Sonokeling dengan Ukuran Kubikasimasingmasing Pohon 1 (Satu) dengan keliling tunggak 191 Cmdengan taksiran tegakan

keliling 148 Cm dengan Volume 1,113(satu koma satu satu tiga) meter kubik dan Pohon 2 (dua) dengankeliling tunggak 193 Cm dengan taksiran tegakan keliling 153 Cmdengan Volume 1,200 (Satu koma dua nol nol) Meter Kubik.Dikembalikan kepada Perum Perhutani KPH Pati.Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000, (dua ribu Rupiah).Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yangmenyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwasangat menyesali atas

Ternadi BKPH MuriaPatiayam KPH Pati turut Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus,berdasarkan pemeriksaaan, pengukuran dan penghitungan Ahli dengan hasilsebagai berikut: 2 (dua) pohon tersebut termasuk kayu jenis Sonokeling, dan kayutersebut termasuk kelompok kayu jenis rimba mewah, Pohon nomor 1 (satu) dengan keliling tunggak 191 cm dengan taksirantegakan keliling 148 Cm dengan Volume 1,113 (satu koma satu satutiga) meter kubik dan Pohon nomor 2 (dua) dengan keliling tunggak193 Cm dengan taksiran tegakan

keliling 148 Cm dengan Volume 1,113 (satukoma satu satu tiga) meter kubik dan Pohon nomor 2 (dua)dengan keliling tunggak 193 Cm dengan taksiran tegakan keliling153 Cm dengan Volume 1,200 (satu koma dua nol nol) meterkubik.Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 08/Pid.B/LH/2017/PN.Kds Kerugian negara atas dijual, dibeli dan ditebang 2 (dua) kayujenis sonokeling yang berada di Kawasan Hutan Negara Petak 50 2 RPH Ternadi BKPH Muria Patiayam KPH Pati Turut DesaColo Kec.

Menetapkan barang bukti berupa :2 (dua) Pohon Jenis Kayu Sonokeling dengan Ukuran Kubikasimasingmasing Pohon 1 (Satu) dengan keliling tunggak 191 Cmdengan taksiran tegakan keliling 148 Cm dengan Volume 1,113 (satukoma satu satu tiga) meter kubik dan Pohon 2 (dua) dengan kelilingtunggak 193 Cm dengan taksiran tegakan keliling 153 Cm denganVolume 1,200 (Satu koma dua nol nol) Meter Kubik dirampas untuknegara cq Perhutani KPH Pati6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.

Areal bekas tebangan yang masih ada tegakan dan tidakdapat dihindari untuk diusahakan untuk hutan ftanaman.d.

Pada Prosespengolahan selain menggunakan 2 (dua) unit Mesin Shainsawkami juga menggunakan peralatan berupa (satu) bilahparang yang digunakan untuk membersihkan / memotongdahan dan rating kayu.Bahwa pohon atau tegakan kayu alam yang telah Terdakwatebang di dalam kawasan lindung PT.

SAU yang berjumlah sekitar 5 (lima)orang dengan didampingi oleh 3 (tiga) orang Personil TN dansemuanya saya. tidak kendl.adapun penyebab sayadiamankan oleh pihak security dikarenakan saya dan rekansaya melakukan penebangan terhadap tegakan kayu alamyang berada di dalam kawasan lindung PT. SAU Desa TelukBinjai Kec.

SAU yang berjumlah sekitar 5 (lima) orangdengan didampingi oleh 3 (tiga) orang Personil TNI dan semuanyatidak terdakwa kenal.Adapun penyebab terdakwa diamankan olehpihak security dikarenakan terdakwa dan rekan terdakwa WALUYOmelakukan penebangan terhadap tegakan kayu alam yangberada di ddlam kawasan lindung PT.

Pada Proses pengolahan selain menggunakan 2 (dua) unitMesin Shainsaw kami juga menggunakan peralatan berupa (satu)bilah parang yang digunakan untuk membersinkan / memotongdahan dan rating kayu.Bahwa benar, pohon atau tegakan kayyu dalam yang telahTerdakwa tebang di ddlam kawasan lindung PT.

No. 47 PK/Pdt/2015dokumen tender dan Perjanjian KSO, Penggugat menyatakan bahwa luas arealproduktif adalah 13.715 Ha dengan tegakan 1.199.343 pokok (vide Pasal 3Perjanjian KSO).

Namun, dalam pelaksanaannya, setelah dilakukan survey daninventarisasi oleh Tergugat yang memerlukan waktu selama kurang lebih satutahun, diketahui bahwa luas areal produktif hanya 6.708 Ha atau hanya 48,9 % dariluas areal produktif yang seharusnya dan jumlah tegakan hanya 656.268 pokok atauhanya sekitar 45% dari jumlah tegakan yang diperjanjikan dalam Perjanjian KSO;Bahwa mengenai perbedaan luas areal produktif dan tegakkan antara dokumentender dan Perjanjian KSO dapat dibuktikan dengan hasil survey

No. 47 PK/Pdt/2015 Jumlah tegakkan adalah sebanyak 1.199.343 pokok;Sementara pada faktanya, kebun kelapa sawit yang menjadi obyek Perjanjian KSOhanya memiliki luas areal produktif seluas 6.708 Ha atau hanya 48,9 % dari luasareal produktif yang seharusnya dan jumlah tegakan hanya 656.268 pokok atauhanya sekitar 45 % dari jumlah tegakkan dari yang seharusnya;2.

yang sangatsignifikan tersebut (lebih dari 50 %) telah menyebabkan Penggugat Rekonvensitidak dapat menghasilkan produksi kelapa sawit sebagaimana jumlah yangseharusnya dapat diproduksi apabila luas areal dan jumlah tegakan tersebut sesuaidengan dokumen tender.

dalamkenyataannya jumlah Tegakan Pokok Sawit yang ada, hanya 656.268 (enamratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan) Tegakan PokokSawit;.

PENGGUGAT / PEMOHON, adalah sebagaiberikut :Pada halaman 2425 paragraf 4.39 Putusan Komisi Informasi ProvinsiRiau No : 030/KIPR/PSAMA/III/2019, Tanggal 14 Februari 2020(Bukti P1), menyebutkan :4.39 menimbang bahwa sebagaimana uraian pada paragraf 4.32 dan4.33 di atas serta faktafakta persidangan, majelis komisioner yangmemeriksa sengketa a quo berpendapat bahwa :Pertama, bahwa terkait nama pemilik dan nomor bidang pada nilaipenggantian wajar bidang per bidang tanah dan tegakan merupakaninformasi

Photo Keadaan Tanah yang akan diganti rugi.Maka dapat disimpulkan, walaupun nama pemilik dan nomorbidang pada Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanahdan Tegakan dihapus (ditutup), data lainnya akan dapatmengungkap identitas pemilik tanah/pihak yang menerima gantikerugian tersebut.

Oleh karena itu Nilai Penggantian Wajar BidangPer Bidang Tanah dan Tegakan tersebut termasuk dalamklasifikasi informasi yang dikecualikan.B.

BuktiP2 : Surat Nilai PenggantianWajar Bidang Per Bidang Tanah dan Tegakan Nomor :51 & 51 a, Nama Pemilik : MESWAN 2 & 3, LokasiKelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas (fotocopysesuai dengan copy);3. BuktiP3 : Surat Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik diLingkungan Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia (fotocopy sesual dengan copy);4.

Pertama, bahwa terkait nama pemilik dan nomor bidang pada nilaipenggantian wajar bidang per bidang tanah dan tegakan merupakaninformasi yang bersifat pribadi dan bisa mengungkapkan kondisikeuangan, asset serta pendapatan seseorang sesuai dengan Pasal 17huruf h angka 3 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;2.

Sehingga muatan kayu jenis meranti sebanyak 191keping tersebut merupakan hasil dari penebangan dikawasan hutan tanpaizin;Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Rhl Bahwa kerugian negara yang ditimbukan akibat perbuatan Terdakwabersama saksi Johan Siregar Alias Johan (dituntut secara terpisah), yakniberdasarkan Untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi(DR), dan ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan Permen LingkunganHidup Nomor p.71/MenLHK/ Setjen.

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus2014 tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisisumber daya hutan, dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, dendapelanggaran ekploitasi hutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesarRp9.064.944,00 (sembilan juta enam puluh empat ribu sembilan ratusempat puluh empat rupiah);Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Johan Siregar Alias Johan(dituntut secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 83 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi Sumberdaya hutan, dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaranekploitasi hutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesarRp9.064.944,00 (sembilan juta enam puluh empat ribu sembilan ratusempat puluh empat rupiah);Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Johan Siregar Alias Johansebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jopasal 12 huruf e undangundang Nomor 18

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi Sumberdaya hutan, dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaranekploitasi hutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesarRp9.064.944,00 (Sembilan juta enam puluh empat ribu Sembilan ratusempat puluh empat rupiah);Bahwa Terdakwa membantah telah menyuruh Saksi Johan Siregar untukmengantar kayu Pesanan Terdakwa kepada Sadr.

Sehingga muatan kayu jenis meranti sebanyak 191 keping tersebutmerupakan hasil dari pbenebangan dikawasan hutan tanpa izin;Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi JohanSiregar Alias Johan (dituntut secara terpisah), kerugian negara yang ditimbukanyakni berdasarkan Untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi(DR), dan ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan Permen Lingkungan HidupNomor p.71/MenLHK/ Setjen.

No. 72 PK/PID.SUS/2016Penggantian Nilai Tegakan dari Izin pemanfaatan kayu dan atau daripenyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman sebagai pengganti SKMenteri Kehutanan Nomor SK.382/MenhutlI/2004, tanggal 18 Oktober 2004,tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK); Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.58/Menhut II/2009,tanggal 4 September 2009, tentang Penggantian Nilai Tegakan dari IzinPemanfaatan Kayu dan atau dari penyiapan lahan dalam pembangunanhutan tanaman Pasal 2 Ayat (2) berbunyi

Mengenai populasi atau potensi tegakan jenis kayu perlu dilakukanCruising;f. Dengan adanya permohonan IPKTM yang akan diterbitkan izin prinsipmaka akses jalan terbuka untuk umum, seperti pengangkutan hasilpertanian sehingga menambah nilai ekonomi masyarakat setempat;Selanjutnya Terdakwa Ir.

Menyampaikan pernyataan kesediaan untuk membayarpenggantian nilai tegakan dari hasil IPK;Dalam hal permohonan telah memenuhi semua persyaratan makakeputusan IPK dapat diterbitkan;Hal. 18 dari 87 Hal. Put.

Mengenai populasi atau potensi tegakan jenis kayu perlu dilakukanCruising;f. Dengan adanya permohonan IPKTM yang akan diterbitkan Izin Prinsipmaka akses jalan terbuka untuk umum, seperti pengangkutan hasilpertanian sehingga menambah nilai ekonomi masyarakat setempat;Selanjutnya Terdakwa Ir.

2009,tanggal 4 September 2009, tentang Penggantian Nilai Tegakan dari Izinpemanfaatan kayu dan atau dari penyiapan lahan dalam pembangunan hutantanaman Pasal 2 Ayat (2) berbunyi Bahwa areal tersebut tidak dapatditerbitkan IPK, karena belum ada izin peruntukkannya;Hal. 36 dari 87 Hal.

Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment olehkaryawan pemegang izin;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pasal 12 ayat (1)menyebutkan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayubulat yang telah dibayar lunas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),Dana Reboisasi (DR) dan atau Pengganti Nilai Tegakan (PNT

) sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menhut1/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untukpenghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan danPengganti Nilai Tegakan yang dimaksud dengan :a.

Ganti Rugi Tegakan (GRT) adalah pungutan yang sebagaipengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dariperbuatann melanggar hukuman pidana sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan;d.

Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat PNTadalah pungutan akibat dari izin Pemamfaatan kayu,penggunaan kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebaniHak GUna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil hutan kayudari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahanmilik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel dan kegiatan lainsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat PNTadalah pungutan akibat dari izin Pemamfaatan kayu

danPengganti Nilai Tegakan :Bahwa apabila bahan bakunya berasal dari Sumber yang tidak sah, yangdirugikan dalam hal ini adalah Negara karena hakhak Negara berupaPSDH dan DR atas kayu bulat merupakan bahan baku kayu gergajiantidak terpungut;Bahwa atas kejadian tersebut negara dirugikan sebagai berikut :Potensi kerugian Negara atas pengangkutan kayu yang dilakukan olehSUDIRMAN bin BANI atau kepemilikan kayu terdakwa dengan jumlahkayu jenis Belian (Ulin) yaitu :a.

SALIM pada tahun 2008 sehargaRp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) alas hak atas lahan tersebut berupaSKGR.Bahwa saat itu terdakwa SUTAN HUTASUHUT memang ada melakukan kegiatanpembukaan lahan di sisa lahan seluas 1,5 Ha (satu koma lima hektar) tersebut,dimana terhitung bulan Januari 2016 suami saksi mulai melakukan penumbanganterhadap tegakan kayu hutan yang ada didalamnya . setelah daun dan batangtumbangan kayu tersebut kering , lalu ditumpuk menjadi beberapa tumpukankemudian dibakar.

Setelah itu dilanjutkan ke lokasi yang lain sampai dengan saatini hampir seluruh tegakan kayu hutan yang ada di lahan seluas 1,5 ha Ha (satukoma lima hektar) tersebut telah ditumbang . selain melakukan penumbangan dilahan seluas 1,5 Ha Ha (satu koma lima hektar)tersebut saksi bersama suaminyajuga telah melakukan pembibitan kelapa sawit , cabe dan terong ;Bahwa tujuan membuka lahan tersebut adalah untuk di tanami Kelapa sawit dandisisipi dengan tanaman cabe dan terong.

Yang mana terhadap bibit tanamanyang di maksud telah mereka persiapkan dilahan tersebut dan tinggal untukditanam ;Bahwa lahan yang terbakar tersebut berada di lokasi lahan yang masih terdapatsemak belukar atau di lokasi lahan yang terdapat kegiatan pembukaan lahandengan kondisi didalamnya terdapat tumbangan tegakan kayu hutan , daun dansemak belukar yang telah mengering ;Bahwa yang melakukan penumbangan terhadap tegakan kayu hutan yang adadilahan tersebut adalah suami saksi sendiri yaitu terdakwa

Pelalawan Kab.Pelalawan karena telah melakukan pembakaran lahan ;Bahwa benar terdakwa telah melakukan kegiatan pembukaan lahan di sisa lahanseluas 1,5 (satu koma lima) Ha tersebut, dimana terhitung bulan Januari 2016terdakwa mulai melakukan penumbangan terhadap tegakan anak kayu yang adadidalamnya, setelah daun dan batang tumbangan kayu tersebut kering , laluterdakwa tumpuk menjadi beberapa tumpukan kemudian dibakar.

Pelalawan Kab.Pelalawan karena telah melakukan pembakaran lahan ;Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.SusLH/2016/PNPLWBahwa benar terdakwa telah melakukan kegiatan pembukaan lahan di sisa lahanseluas 1,5 (satu koma lima) Ha tersebut, dimana terhitung bulan Januari 2016terdakwa mulai melakukan penumbangan terhadap tegakan anak kayu yang adadidalamnya, setelah daun dan batang tumbangan kayu tersebut kering , laluterdakwa tumpuk menjadi beberapa tumpukan kemudian dibakar.

Satria Kencana Wibawa No.022/SPJBKL/SKWPBWW/IV/2011 tertanggal 25 April 2011, yaitu :Pihak Kedua wajib memberikan dana pinjaman atau down paymentkepada Pihak Pertama, yang keperluannya adalah untuk biayaoperasional, pembayaran DR/PSDH dan Tegakan, dan biayabiaya lainyang timbul akibat proses pengelolaan IPK tersebut termasukmemberikan dana pinajaman untuk penerbitan jin Pemanfaatan Kayu(IPK Perpanjangan atas nama PT. SKW) seperti Bank Garansi dlldengan perincian sbb:1.

Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah realisasipembuktian kwitansi untuk pembayaran biaya Tegakan.4. Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk BankGaransi belum realisasi.5.

Down Payment untuk pembayaran DRPSDH Tegakan dan prosesDokumen lainnya.Sehingga total kewajiban PENGGUGAT yang dibayarkan kepadaPARA TERGUGAT berdasarkan perjanjian tersebut keseluruhanhal 3 dari 22 hal Put.No.422/PDT/2016/PT.SMGadalah Rp. 4.750.000.0000 (empat milyar tujuh ratus lima puluhrupiah);Bahwa PENGGUGAT telah membayarkan kepada PARA TERGUGATkewajibannya berkenaan dengan perjanjian tersebut, yaitu masingmasing :1.

di huruf f point ke 5 : Rp. 1.250.000.000, ( satu milyardua ratus lima puluh juta rupiah ) untuk pembayaran DR /PSDHdan tegakan dan proses document lain, belum realisasi untukproses dokument sebelumnya ;Bahwa oleh karena down payment itu dipergunakan untuk biayaproses baik perijinan dan pengurusan dokumendokumen lainnya,serta biaya operasional untuk proses kegiatan/operasional dilapangan, bahkan untuk membayar kayu yang ditebang saja belumada, maka patut untuk ditolak gugatan Penggugat pada point

14halaman 4 dan 5, yang menuniut ganti rugi materiil Rp.4.000.000.000, dan kerugian immaterial Rp. 12.000.000.000,karena sesungguhnya yang mengalami kerugian adalah Tergugat,karena ada tagihan untuk membayar DR / PSDH, dan ( PNT )Penggantian Nilai Tegakan serta tuntutan fee masyarakat ataskayu yang ditebang, tagihan tersebut menjadi tanggungan Tergugatkarena IPK atas nama PT.

Bahwa kerugian negara yang ditimbukan akibat perbuatan Terdakwa, yakniberdasarkan Untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi(DR), dan ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan Permen Lingkungan HidupNo p.71/MenLHkK/ Setjen.

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentangtata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi Sumber dayahutan , dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran ekploitasihutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp. 4.259.276,00(empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enamrupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf d undangundang Nomor18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentangtata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi Sumber dayaHalaman 10 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.BLH/2020/PN Rhlhutan, dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran ekploitasihutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp. 4.259.276,00(empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enamrupiah).Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakantidak keberatan,;Menimbang, bahwa Terdakwa HELMI SUGIANTO

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentangtata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi Sumber dayahutan, dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran ekploitasihutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp. 4.259.276,00Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.BLH/2020/PN Rhl(empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enamrupiah);Bahwa Para melakukan perbuatan tersebut dikarenakan faktor ekonomiTerdakwa sangat rendah;Bahwa Terdakwa dan Terdakwa

Menyatakan perbuatanTergugat yang menerbitkan Peraturan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menhutll/2014 tentang TataCara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provinsi Sumber DayaHutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti RugiTegakan, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorP.62/Menhutll/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, Peraturan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menhutll/2014 tentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan ProvinsiSumber

Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian NilaiTegakan adalah perbuatan bertentangan dengan undangundang(melanggar hukum);Halaman 2 dari 14 hal.

Nomor 1372 K/Pdt/2018 Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat:;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkan Peraturan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menhutll/2014 tentang TataCara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provinsi Sumber DayaHutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti RugiTegakan, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorP.62/Menhutll/2014 tentang Izin

Pemanfaatan Kayu, Peraturan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menhutll/2014 tentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan ProvinsiSumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian NilaiTegakan adalah perbuatan bertentangan dengan undangundang(melanggar hukum);Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum yang menerima setoran PNBPdari Penggugat tanpa menganalisa dasar hukum pungutan PNBP yangditerbitkan Tergugat sejumlah

setelah meneliti memori kasasi tanggal 19 Desember2017 dan kontra memori kasasi masingmasing tanggal 16 Januari 2018 dan17 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam halini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa alasanalasan dalam permohonan kasasi tidak dapatdibenarkan, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannyakarena pembayaran penggantian nilai tegakan

NYAK dan TRUBUS menebang danmemotong Pohon Jenis Kayu Jati sebanyak 3 (tiga) batangyang ada diKawasan hutan RPH Tempursari Petak 9e blok Watu Gedek tanah turutDesa Tempurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang tersebut,yang terdiri dari 2 (dua) pohon jati yang masih tegakan/berdiri. Sedang 1(satu) pohon jati yang sudah roboh bekas tebangan orang lain, denganmenggunakan gergaji mesin/Chain Saw yang telah dibawa oleh terdakwabersamasama dengan GAGUK, AGUS als.

NYAK dan TRUBUS menebang danmemotong Pohon Jenis Kayu Jati sebanyak 3 (tiga) batang yang ada diKawasan hutan RPH Tempursari Petak 9e blok Watu Gedek tanah turutDesa Tempurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang tersebut,yang terdiri dari 2 (dua) pohon jati yang masih tegakan/berdiri. Sedang 1(satu) pohon jati yang sudah roboh bekas tebangan orang lain, denganmenggunakan gergaji mesin/Chain Saw yang telah dibawa oleh terdakwabersamasama dengan GAGUK, AGUS als.

maka dengan demikian unsurparang siapa dalam perkara ini adalah telah terpenuhi ;Ad.2 Unsur melakukan penebangan pohon atau memanen, memungut, hasilhutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakat yang terungkapdipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014, sekira pukul 20.15WIB di kawasan hutan RPH Tempursari Blok Watu Gedek Petak Ye tanah turutDesa Tempurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang, terdakwa telahmelakukan penebangan pohon atau memanen, memungut hasil hutan berupakayu tegakan

dan bekas tebangan orang lain jenis kayu jati dengan carabersama sama dengan 3 (tiga) orang yaitu GAGUK, AGUS, dan TRBUS(belum tertangkap/DPO) ;Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon dalamkawasan hutan jenis kayu jati dengan cara memotong 3 (tiga) pohon yang 2(dua) pohon kayu yang masih tegakan dan yang 1 (satu) pohon kayu yangsudah roboh bekas tebangan orang lain kemudian dijadikan 3 (tiga) batang,setelah itu dijadikan bentuk balakan dengan ukuran 12 x 12 x 260 cm = 1 (satu)batang

Keruing termasuk kedalam kelompok jenisMeranti sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) keping dengan volume9,0570 (sembilan koma nol lima tujuh nol) M3; Bahwa terdakwa dalam mengangkut, menguasai hasil hutan kayu berupakayu keruing sebanyak 151 keping dengan volume 9,0570 M83 tanpadilengkapi SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) berupa :FAKO(Faktur Angkutan Kayu Olahan) dan terdakwa juga tidak memenuhi kewajibanmembayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)serta Ganti Rugi Tegakan

(GRT), yang berdasarkan Keterangan Ahli RIDUANEKA SAPUTRA, S.Hut akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkankerugian Negara untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)sebesar Rp.1.376.664, (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluhempat rupiah) dan Dana Reboisasi (DR) sebesar 298,88 USD (dua ratussembilan puluh delapan koma delapan puluh delapan) dolar Amerika Serikatdan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp. 7.195.786,50, (tujuh juta seratussembilan puluh lima ribu tujuh ratus

(satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enamratus enam puluh empat rupiah);e DR (Dana Reboisasi) : 2 x 16,50 USD x 9,0570 M3 = 298,88 USD(dua ratus sembilan puluh delapan koma delapan puluh delapandollar amerika);e GRT (Ganti Rugi Tegakan) 2 x Rp.397.250 x9,0570 M3 =Rp.7.195.786,50 (tujun juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuhratus delapan puluh enam koma lima puluh rupiah);Bahwa yang menjadi dasar pemungutan PSDH, DR dan GRT adalahPermenhut RI No : P.52/MenhutlV2014 tentang Penyetoran PSDH

dan Ganti Rugi Tegakan);Menimbang,bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan saksi HENDRI BIN SAMSUDIN bersama dengan rekannya yaitu saksiHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor: 188/Pid.Sus/2015/PN KIk.DODDY ICHWAN BIN MOTRIUS dari Polsek Banama Tingang telah melakukanpenangkapan kepada Terdakwa pada hari Jum/at, tanggal 12 Juni 2015 sekitarjam 01.00 Wib, di Jalan Lintas Palangka Raya Kuala Kurun, Desa Hanua,Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi KalimantanTengah dan

(satu juta tiga ratus tujun puluh enam ribu enam ratusenam puluh empat rupiah);e DR (Dana Reboisasi) : 2 x 16,50 USD x 9,0570 M3 = 298,88 USD (duaratus sembilan puluh delapan koma delapan puluh delapan dollaramerika);e GRT (Ganti Rugi Tegakan) 2 x Rp.397.250 x 9,0570 M3 =Rp.7.195.786,50 (tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratusdelapan puluh enam koma lima puluh rupiah);Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor: 188/Pid.Sus/2015/PN klk.Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti perbuatan materiil

Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment olehkaryawan pemegang izin;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pasal 12 ayat (1)menyebutkan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHk) hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayubulat yang telah dibayar lunas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),Dana Reboisasi (DR) dan atau Pengganti Nilai Tegakan (PNT

) sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menhut1/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil WHutan untukpenghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan danPengganti Nilai Tegakan yang dimaksud dengan :a.

Ganti Rugi Tegakan (GRT) adalah pungutan yang sebagaipengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dariperbuatann melanggar hukuman pidana sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan;Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pid.SusLH/2018/PN Ktpd.

Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat PNTadalah pungutan akibat dari izin Pemamfaatan kayu,penggunaan kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebaniHak GUna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil hutan kayudari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahanmilik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel dan kegiatan lainsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat PNTadalah pungutan akibat dari izin Pemamfaatan kayu

danPengganti Nilai Tegakan :Bahwa apabila bahan bakunya berasal dari Sumber yang tidak sah, yangdirugikan dalam hal ini adalah Negara karena hakhak Negara berupaPSDH dan DR atas kayu bulat merupakan bahan baku kayu gergajiantidak terpungut;Bahwa atas kejadian tersebut negara dirugikan sebagai berikut :Potensi kerugian Negara atas pengangkutan kayu yang dilakukan olehAKDRI bin ENJAT atau kepemilikan kayu terdakwa dengan jumlah kayujenis Belian (Ulin) yaitu :a.

dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal;

dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal;

Muba dengan cara menebang tegakan/pohon dengan menggunakan parang kemudian mulai menanami lahan seluas 0,25 hatersebut dengan tanaman cabe, singkong dengan menggunakan cangkul, kemudianpohon yang telah dilakukan penebangan terdakwa buat bangunan pondok untuk tempattinggal terdakwa bersama keluarganya, kemudian pada tanggal 21 Juli 2011 terdakwadidatangi oleh beberapa petugas dari Polhut Balai Konservasi Sumber Daya AlamSumsel dan langsung mengamankan terdakwa untuk dimintai keterangan Bahwa lahan

kehidupan tumbuhan alamdan satwa liar, merusak ekosistem hutan daratan rendah, bahkan dapat mengakibatkanerosi, banjir pada musim hujan, kekeringan pada musim kemarau, mengurangipenyerapan karbon (CO2), merusak habitat satwa liar sebagai contoh Harimau keluardari habitatnya dan memasuki perkampungan dengan memakan ternak pendudukbahkan penduduk menjadi korban sebagaimana penjelasan dari Ahli dalam Berita AcaraPemeriksaan Ahli yaitu Suardi, SH Bin Rantau PNS BKASDSumsel Bahwa kegiatan terdakwa menebang tegakan

Muba tersebutdengan cara menebang tegakan/pohon dengan menggunakan parang kemudianmulai menanami lahan seluas 0,25 ha tersebut dengan tanaman cabe, singkongdengan menggunakan cangkul;Bahwa kemudian pohon yang telah dilakukan penebangan terdakwa buatpondok untuk tempat tinggal terdakwa bersama keluarga terdakwa;Bahwa terdakwa mengelola lahan tersebut sejak bulan Mei 2011;Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011 saya didatangi oleh beberapa petugas dariPolhut Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel dan langsung

Muba dengancara menebang tegakan/pohon dengan menggunakan parang kemudian mulai menanamilahan seluas 0,25 ha tersebut dengan tanaman cabe, singkong dengan menggunakanPTS.

Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment olehkaryawan pemegang izin;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/MenlthkSetjen/2015 Tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pasal 12 ayat (1)menyebutkan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayubulat yang telah dibayar lunas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),Dana Reboisasi (DR) dan atau Pengganti Nilai Tegakan (PNT

) sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.68/MenhutII/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutanuntuk penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakandan Pengganti Nilai Tegakan yang dimaksud dengan :a.

Ganti Rugi Tegakan (GRT) adalah pungutan yang sebagaipengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dariperbuatann melanggar hukuman pidana sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan;d.

Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat PNTadalah pungutan akibat dari izin Pemamfaatan kayu,penggunaan kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebaniHak GUna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil hutan kayudari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahanmilik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel dan kegiatan lainsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat PNTadalah pungutan akibat dari izin Pemamfaatan kayu

danPengganti Nilai Tegakan :Bahwa benar ahli menjelaskan, apabila bahan bakunya berasal darisumber yang tidak sah, yang dirugikan dalam hal ini adalah Negarakarena hakhak Negara berupa PSDH dan DR atas kayu bulatmerupakan bahan baku kayu gergajian tidak terpungut;Bahwa atas kejadian tersebut negara dirugikan sebagai berikut :Potensi kerugian Negara atas kepemilikan kayu yang dilakukan olehterdakwa ANDREAS alias ACUAN anak lakilaki dari PENGSANG (alm)adalah sebagai berikut : Atas penerimaan PSDH

Tarip DR untuk wilayah Nusa Tenggara Barat untukkayu kelompok Jenis Rimba Campuran yaitu 10.5 USD setiap M3Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2021/PN Sbwsehingga besaran DR yang merupakan kerugian Negara dalamperkara ini adalah 11 USD dengan asumsi nilai tukar perdolar padahari ini Rp. 14.000 maka Nilai DR sejumlah Rp. 207.592 ( dua ratustujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);Ganti Rugi Nilai Tegakan adalah Pungutan sebagai pengganti nilaitegakan yang rusak dan atau hilang akibat

dari perbuatan melanggarhukum pidana.Besaran jumlah ganti rugi nilai tegakan pada perkaraini yaitu tarif 100% x Harga Patokan x Volume Rp.390.000 x 1,348M3 = Rp. 525.720 ( lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus duapuluh rupiah );Sehingga total kerugian Negara secara ekonomi dalam perkara inimencapai Rp.52.572 + Rp.207.592 + Rp.525.720 = Rp.785.884(Terbilang tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapanpuluh empat rupiah); Kerugian Negara untuk kayu bulat :PSDH adalah Provisi Sumber

Tarip DR untuk wilayah Nusa Tenggara Barat untukkayu kelompok Jenis Rimba Campuran yaitu 10.5 USD setiap M3sehingga besaran DR yang merupakan kerugian Negara dalamperkara ini adalah 10 USD dengan asumsi nilai tukar perdolar padahari ini Rp. 14.000 maka Nilai DR sejumlah Rp. 39.060 ( tiga puluhSembilan ribu enam puluh rupiah ) ;Ganti Rugi Nilai Tegakan adalah Pungutan sebagai pengganti nilaitegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggarhukum pidana.Besaran jumlah ganti rugi nilai

tegakan pada perkaraHalaman 8 dari 53 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2021/PN Sbwini yaitu tarif 100% x Harga Patokan x Volume Rp.310.000 x 0,279M3 = Rp.86.490 ( delapan puluh enam ribu empat ratus sembilanpuluh rupiah ); Sehingga total kerugian Negara secara ekonomi dalam perkara inimencapai Rp.8.649 + Rp.39.060 + Rp.86.490 = Rp.186.399(Terbilang seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluhSembilan rupiah);Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

Tarip DR untuk wilayah Nusa Tenggara Barat untukkayu kelompok Jenis Rimba Campuran yaitu 10.5 USD setiap M3sehingga besaran DR yang merupakan kerugian Negara dalamperkara ini adalah 11 USD dengan asumsi nilai tukar perdolar padahari ini Rp. 14.000 maka Nilai DR sejumlah Rp. 207.592 ( dua ratustujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);Ganti Rugi Nilai Tegakan adalah Pungutan sebagai pengganti nilaitegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggarhukum pidana.Besaran jumlah