yang berkenaan dengan tindak pidana perbankanpasal 49 ayat (1) huruf b Undangundang RI No. 7 tahun 1992 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan sesuaidakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa ; Bahwa perbuatan yang dapat dikenakan dengan pasal 49 ayat (1) huruf b UU RItentang Perbankan tersebut adalah menghilangkan atau tidak memasukkan ataumenyebabkan tidak dilakukannnya pencatatan dalam pembukuan atau dalamlaporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaaha

Jakarta sejak 28 April 2016 ;Bahwa, ketika pergi ke Jakarta Pengugat ada ijin dari Tergugat dan jugaMertua Penggugat untuk menjenguk ibu Penggugat yang sakit, namunsamapi sekarang Penggugat masih tinggal di Jakarta ;Bahwa, Tergugat pernah ke Jakarta untuk minta Penggugat pulang keSalatiga tetapi Penggugattidak mau ;Bahwa, Penggugatdi Jakarta bekerja sebagai Guru TK dan Bimbel ;Halaman 35 dari 67 Putusan No.42/Pdt.G/2016/PN.SIt Bahwa, pihak keluarga Penggugat pernah pernah menawari Tergugatuntuk alih usaaha

Sehingga tidaklah beralasan menuruthukum jikalau ahli waris dari Tjintjing Karaeng Lengkese versi Penggugatsekonyongkonyong mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan TataUsaha Negara untuk membatalkan Sertipikat dari PT Kumala CemerlangEstate;Bahwa seyogianya Penggugat sebelum mengajukan tuntutan hukum kePengadilan Tata Usaaha Negara, semestinya terlebin dahulu mengajukantuntuan hukum ke Peradilan Umum dengan tujuan, untuk menguji tentangsiapa yang paling berhak diantara yang berhak.

92398 TS berbendera Vietnampada hari Senin tanggal 14 September 2010 sekitar Pukul 09.00 WIBberdasarkan bukti berupa fotofoto yang ditunjukkan oleh penyidik,tidak memiliki dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia yaitu SuratIzin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIP)dan alat tangkap yang ada diatas kapal BV 92398 TS yaitu ada 1 (Satu)unit Jaring Trawl, muatan ikan lebih kurang 500 (lima ratus) kilogram,tidak memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu SuatIzin Usaaha

HaBudidayapadi 1 HaBudidayapadi = Ha Budidaya Jagung HaBudidava Jagung 1 Ha 4 ia ie : a 1 eif i bs= r seed, Wey: Rue re 7 nan Budidaya padi = / 1 Ha= IS (2 8 ia A e ia as ainh ba fe fs Ee EREE EE) 204 qs Budidaya Cabai = O5Ha 2,500,000 Merah Sogo oie mmsa ) idayaCabai OSHa 2.500.000 Merah Sogo35 Zoikamaio Budidaya Cabai elZe taal Budidaya Cabai = 0,5 Ha S000 Nel Sam = st Bidar Gabal OSs 2.500000 Memb Sow (Amana Budidave Cabal O.51ia 2,500,000 MerahSoeo Sai Budidaya Cabal 0.5 Ha 2.500.000 Merah Sogo Usaaha

Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaaha Negara Jakarta No.08/B/2014/PT,TUN JKT. tanggal 5 Mei 2014, yang selanjutnya pada fotocopytersebut diberi tanda T16;Foto copy buktibukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup, dansetelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata suratsurat bukti tersebut sesuaidengan aslinya, kecuali bukti T.12., T.13, T.14., dan T.16 tidak ada aslinya danhanya sesuai fotocopynya.Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat mengajukan buktiketerangan

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara, karena yang berhakamemutuskan sah atau Batal Demi Hukum sebuah sertifikatHalaman 43 dari 55 halaman Putusan No. 76/PDT/2019/PT KDIadalah Pengadiln Tata Usaha Negara, seperti apa yang termuatdalam : Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986disebutkan bahwa Seseorang atau badan hukum perdatayang merasa kepentingannya yang dirugikan oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar keputusan Tata Usaaha

Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun2020 tanggal 8 April 2020 ;4.Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat s/dPenggugat IV pada kedudukan dan posisi semula sebagai PerangkatKampung Muara Jawagq ;5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telahmengajukan jawabannya tanggal 30 Juli 2020, yang isi selengkapnyasebagai berikut ;DALAM EKSEPSI.Eksepsi Tentang Kewenangan Relatif PengadilanPengadilan Tata Usaaha

sekitar 2 jam, danmenurut Termohon tujuannya ke curup karena ada pertemuandengan komunitas pencinta hewan dan sambil untuk jalanjalan;Bahwa setahu saksi Pemohon punya wanita lain hanya sebatasteman;Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon mabuk, cumaTermohon pernah bilang pusing karena minumminuman keras;Bahwa perhatian Pemohon terhadap anaknya cukupbaikterhadap anaknya, dan Pemohon sering membawa anaknya ketoko;Bahwa pekerjaan Pemohon adalah usaha makanan hewan danusaha kuliner;Bahwa yang mengurus usaaha

adalah perhitungan hasil perolenan usaha elektone, yangterjadi selama Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terikat dalamsebuah perkawinan.Menimbang, bahwa persefsi harta bersama yang di pahami Penggugatdiatas, jelas sangatlah bertentangan dan menyimpang dari ketentuan pasal1 huruf (f) KHI, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh secarabersama ataupun sendiri sendiri, dari suami atau istri selama dalam ikatanperkawinan berlangsung , oleh karena itu tuntutan pembahagian hasilperolehan usaaha

Bahwa terhadap Putusan Sengketa Pemilinan tersebut, ParaPenggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negarapemiliihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaaha Negara Makassaryang didaftarkan pada tanggal 23 Februari 2018.Dengan demikian, gugatan Para Penggugat ke PengadilanTinggiTata Usaha Negara Makassar telah memenuhi syarat tenggang waktumenurut peraturan perundangudangan yang berlaku, sehingga sangatberalasan hukum untuk ditindaklanjuti.D.DASAR/ALASANALASAN GUGATAN1.Bahwa Para Penggugat merupakan

dan II yangmenyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluarsa melebihi batas waktu yangditentukan oleh UndangUndang (vide pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986) ; Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukandalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau9diumumkannya keputusan badan atau pejabat Pejabat Tata Usaaha

tanggal 7 Januari2021,telah dikirimkan dan diterima ( cap dan stampel ) pada tanggal 8 Januari 2021 ,namun hingga Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan , Para Penggugat tidakmendapatkan jawaban dan / atau respon apapun dari Tergugat.Bahwa gugatan aquo diajukan pada tanggal 23 Februari 2021Bahwa oleh karenanya Gugatan aquo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 harisebagaimana ditentukan pasal 55 UU Peradilan TUN Jo UU No 9 Tahun 2004 Tentangperubahan atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata usaaha

Pertanahan Kota Jambi yaitu SertifikatHak Pakai Nomor 10 tanggal pengeluaran sertifikat 27 Maret 1972 yangterletak di djalan Garuda The Hok, dengan Gambar Situasi tanggal 2431972 No. 111/72 seluas 556 M2 (lima ratus lima puluh enam meter bujursangkar) dengan nama pemegang hak Komisariat Urusan Veteran &Demobilisasi Daerah Tingkat 1 Djambi dapat dikwalifikasikan sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara, yaitu: Berupa penetapan tertulis dalam bentuk surat keputusan; Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaaha

OBJEK GUGATAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;Bahwa berdasarkan ketentuan Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan olehBupati Kolaka Utara a quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 9 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaaha Negara

Bahwa selanjutnya demi mempertahankan hak hukum oleh Penggugatdibuktikan dengan proses hukum pada tahun 1997 di Pengadilan Tata UsahaNegara Manado dengan nomor: perkara 21/G.TUN/1997/PTUN.Mdo.Posita angka 15 :Halaman 15 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Mnd15.Bahwa Eigendom Verponding NO. 232 Bertanggal 28 Juni Tahun 1897,telah dikuatkan pula dengan Putusan Pengadilan Tata Usaaha Negara Manado(PTUN Manado) dengan Putusan No. 21/G.TUN/1997/PTUN.MDO yang telahberkekuatan Hukum

Setelah memperhatikan Kesimpulan Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaaha ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha dengan Surat KeberatanTanggal 25 Oktober 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMedan pada Tanggal 25 Oktober 2016, dengan Nomor Register : 598/ Pdt.Sus BPSK/2016/ PN.Mdn., yang pada pokoknya mendalilkan halhal sebagai berikut :Sehubungan dengan adanya Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor :

Kelompok Usaaha Tani mendapat 7 ekor , 4 jantan dan 3betina.3. kelompok Usaha tani mendapat 7 ekor, 3 jantan dan 4betina;4. Kelompok Sidomulyo mendapat 8 ekor, 8 jantan;5. Kelompok Tani Budiagung mendapat 14 ekor jantan.14jantan;6.

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Kepuitusan Tata Usaaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakanbatal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataurehabilitasi ;(2). Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) adalah :a.

Manguharjo, MadiunNo. 014/7.63122/MN/TN/III/2009 Tanggal 16 Maret 2009, diberi tandabukti T25;26.Fotocopy dari fotocopy Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga danPekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Djanuari 1950, diberi tanda buktiT26;9727.Fotocopy dari Print out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor22 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api, diberitanda bukti T27;28.Fotocopy dari Print out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor61 Tahun 1971 Tentang Pengalinaan Bentuk Usaaha