Ditemukan 1056 data
240 — 212
sejalandengan ketentuan Pasal 30 ayat (5) UNCAC yang telah diratifikasi melaluiUU No. 7 Tahun 2006 ; Lebih lanjut, para Penggugat juga mendalilkan bahwa kebijakan pengetatanremisi dan pembebasan bersyarat bertentangan dengan Pasal 30 ayat (10)UNCAC (butir 13, halaman 11 Gugatan) ; Bahwa dalil para Penggugat tidak berdasar karena Pasal 30 ayat (10)UNCAC sama sekali tidak menyatakan tentang pembebasan bersyarat (earlyrelease or parol) : Each State Party Shall endevour to promote the reintegration into society
181 — 144
KPI mengatur seluruh isibaikjurnalistik maupun non jurnalistik dan ahli termasukHalaman 127 dari 162 halaman Putusan Nomor :47AIGIONANIPTIIN IKTcivil society yang ikut menyusun undang undang persbersama rekan rekan lain, juga ikut civil societyyang memberikan masukan undang undang penyiaran ;Bahwa kita tidak dapat mengatakan asal tanpa melihatreferensi.
674 — 546
,MPH, May 22,23, 2010 ( diberi tanda T.III21 )22.Foto copy Certificate Of Appreciation atas nama Kalim harmani , MDJapanese Circulation Society ( diberi tanda T.III22 );23.Foto copy Piagam Penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum, selakuTim Medis Pemeriksa Kesehatan Calon Presiden dan Wakil Presidenuntuk Pemilu Tahun 2004 ( diberi tanda T.III23 );24.Foto copy Buku Undangundang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004tentang PRAKTIK KEDOKTERAN dilengkapi dengan : PERATURANKONSIL INDONESIA KEPUTUSAN KONSIL
29 — 19
;keduanya bekerja sebagai Advokat / Konsultan Hukum Pada LawOffice : Indonesia Society, (Kantor WHukum MasyarakatIndonesia) nomor: AHU0080783.AH.01.07. Tahun 2016,beralamat Jin. Gora No. 99 NU, Nyangget, Kel. Selagalas, KotaMataram, Mobile : 085 338 304 659, disebut sebagai Tergugat;Hal.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : THERRY GUTAMA,SH,MH
480 — 127
ataumenurut Tuntutan Penuntut Umum dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima)tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah, ataumenurut Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dijatuhi pidana penjaraselama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta) rupian, maka dengan pikiran yang jernih danhati yang bening, serta setelah mempertimbangkan aspek /egal justice, moraljustice dan social justice, serta rasa keadilan dalam masyarakat (a sense ofjustice in society
249 — 116
Niaga.Sby18.exploiting right, the law society, london, 2004, halaman 417). dr. v.
217 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2 K/Pdt.Sus/20133.3.power and to improve profitability (explicit collusion).Successful cartels raise the joint profits of all the firms inthe industry and produce comparable effects, and adverseconsequences for society, as monopoly";Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:Pelakupelaku usaha yang beroperasi dalam suatuindustri dimana terdapat tidak hanya satu melainkansejumlah produsen mungkin mencoba untuk meraihdampak ekonomi dari monopoli, menyadari bahwa inidapat meningkatkan keuntungan
Nomor 2 K/Pdt.Sus/2013comparable effects, and adverse consequences for society, asmonopoly;Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:Pelakupelaku usaha yang beroperasi dalam suatu industridimana terdapat tidak hanya satu melainkan sejumlahprodusen mungkin mencoba untuk meraih dampak ekonomidari monopoli, menyadari bahwa ini dapat meningkatkankeuntungan mereka.
244 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktur PT Kualitas Prima Pratama yang bergerak di bidanginstrumentasi, peralatan mini dredger dan biomass powergeneration system; Penghargaan dari New Brunswick Lieutenant Governors SilverMedal at Graduation, University of New Brunswick, tahun 1974; Award of Academic Excellence tahun 1973, oleh The NewBrunswick Professional Engineer Association; Pekerjaan Sosial yang berhasil mendatangkan bantuan sejumlahUS$ 2 juta dari Palang Merah China (The Red Cross Society ofChina) dan Palang Merah Hong Kong
79 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
Moralrermament movement" Dan "ancient mystical organization of rucencrusers(AMORC), maka atas tersebut sementara tidak dihuni;Bahwa dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun1962 Tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club,Devine Live Society, VrijmetselarenLogge (Logge Agung Indonesia)".
76 — 47
Mangala Sitanggang , S.Pd, dan Diketahui olehKetua Umum Koni Tapanuli Tengah Rudolf Situmeang, A.Md.64.1 ( Satu ) Lembar Jadwal pertandingan Voli pantai antar pelajar SMAsederajat dan Umum yang ditanda tangani Seksi pertandingan a.nMukriman Sitompul, S.Pd.65.( Lima ) lembar Foto dokumentasi Kegiatan Voli pantai tingkat pelajardan umum Piala bergilir Bupati dan Piala Tetap Koni Tapanuli Tengah.66.1 ( satu ) Lembar kliping koran bertuliskan Koni Tapteng.67.1( Satu ) lembar kliping koran metro Tapanuli Society
Terbanding/Terdakwa : ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN.
141 — 82
Tindakan para koruptor, menimbulkan iklimsosial predatory society atau masyarakat saling memangsa, karena tidakmenghormati hukum dan kehilangan komitmen bersama untuk membangunmasa depan yang lebih baik. Dalam kondisi yang demikian akanmemunculkan ketidakpercayaan terhadap otoritas kekuasaan negara. Untukitu, proses penegakan hukum pidana secara penal dan nonpenal harusmenjadi solusi autoritatif dalam penyelesaian korupsi yang terjadi dalammasyarakat.
1.PT. Pama Persada Nusantara Dkk.
2.PT Pamapersada Nusantara
3.PT Kalimantan Prima Persada
4.PT Asmin Bara Bronang
5.PT Asmin Bara Jaan
6.PT Prima Multi Mineral
7.PT Pama Indo Mining
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
875 — 1377
(Advokat Magang);Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum, ON dan Advokat Magang pada kantor hukum /ndrayana Centre for Government,Constitution, and Society (INTEGRITY), beralamat di Citylofts Sudirman, Lantal12", Suite 1226, Jalan K.H.
Terbanding/Terdakwa : BAHARUDIN Bin DARMAJI Alm
125 — 38
Tindakan para koruptor, menimbulkan iklimsosial predatory society atau masyarakat saling memangsa, karena tidakmenghormati hukum dan kehilangan komitmen bersama untuk membangunmasa depan yang lebih baik. Dalam kondisi yang demikian akanmemunculkan ketidakpercayaan terhadap otoritas kekuasaan negara.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
Keberadaan masyarakat yang penuh percaya hukum (civil society); dan5.
125 — 45
Dalam hal inisesuai menurut pakar budaya internasional, Bruner, ... the urban Bataknot only lack alternative models of change but find in their adat the solebasis of moral in society. Sehingga salah satu cara komunitas Batakperkotaan menjadi identitas budayanya adalah dengan mempertahankanhukum waris adat, bahkan ketika bermigrasi keluar dari wilayahSumatera.Selain itu, tujuaan Alm.
- Tentang : Pengujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Dalam ungkapan Franz Neumann dalam The Rule of Law:Political Theory and the Legal System in Modern Society (1986:182), kepastianhukum terkait dengan gagasan Rechtsstaat yang menghendaki agar aturanhukum "must be predictable and calculable" (harus dapat diramal dan dapatdihitung) sehingga setiap warga negara dapat merancang kegiatannya seharihari dan dapat meramal serta menghitung hasil yang akan diperolehnya.Dalam kehidupan ekonomi, aturan hukum yang predictable dan calculableakan memberikan kemudahan
1.Muslim, SH
2.Elson S. Butarbutar, SH
Terdakwa:
EDISON LUMBAN GAOL
216 — 100
Jurnal Rechtsvinding,BPHN, Kemenkumham RI. 2019;e Artikel berjudul Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusiterhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Konstitusi,Mahkamah Konstitusi RI. 2019; The Prosecution of Money Laundering in Corruption by KPK,Journal of Mimbar Hukum, No. 2, Vol. 28, 2016; The Reform of Corruption Eradication in Indonesia: The PrismaticLaw in The Recent Context, Journal of the Mimbar Hukum of theGadjah Mada University No.1 Vol 25, 2013;e Pembicara pada International Society
135 — 34
., Dkk berkantor di LBH Indonesia Care Society Jl.
176 — 67
Dari perspektif edukasi, Hukum adalah sebagai alat yangmengatur hubungan antara orang(society) terhadap hak dankewajibannya sebagai warga negara Indonesia dalammenjalankan hukum yang ada di Negara Indonesia. Meskipuntujuan pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai balasdendam, namun pemidanaan tersebut harus benarbenarproporsional dengan prinsip yang salah satunya adalah prinsipedukasi.
211 — 765 — Berkekuatan Hukum Tetap
Masalahnya,keadilan formal seperti tersebut tidaklah cukup karena tidak dapatsepenuhnya mendukung dan mendorong terciptanya suatumasyarakat, yang diistilankan dengan well ordered society. Hal inimengingat karena konsep keadilan itu hanya dapat secara efektifmengatur masyarakat apabila dapat diterima secara umum. Selainitu keadilan formal itu. cenderung dipaksakan secara sepihakkhususnya oleh pihak penguasa. Atas dasar itu John RawlsHalaman 16 dari 99 halaman.