Ditemukan 1056 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sonety societe soviety sofiaty suciaty sockets scociety sopiaty
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-12-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 09-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 217/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 7 Maret 2012 — 1.Ahmad Hafiz Zawawi,2.Bobby Satrio Hardiwibowo Suhardiman,DKK;Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
240 — 212
  • sejalandengan ketentuan Pasal 30 ayat (5) UNCAC yang telah diratifikasi melaluiUU No. 7 Tahun 2006 ; Lebih lanjut, para Penggugat juga mendalilkan bahwa kebijakan pengetatanremisi dan pembebasan bersyarat bertentangan dengan Pasal 30 ayat (10)UNCAC (butir 13, halaman 11 Gugatan) ; Bahwa dalil para Penggugat tidak berdasar karena Pasal 30 ayat (10)UNCAC sama sekali tidak menyatakan tentang pembebasan bersyarat (earlyrelease or parol) : Each State Party Shall endevour to promote the reintegration into society
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 29-11-2010 — Putus : 23-03-2010 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 174/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 23 Maret 2010 — PT.Rajawali Citra Televisi Indonesia;Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
181 — 144
  • KPI mengatur seluruh isibaikjurnalistik maupun non jurnalistik dan ahli termasukHalaman 127 dari 162 halaman Putusan Nomor :47AIGIONANIPTIIN IKTcivil society yang ikut menyusun undang undang persbersama rekan rekan lain, juga ikut civil societyyang memberikan masukan undang undang penyiaran ;Bahwa kita tidak dapat mengatakan asal tanpa melihatreferensi.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-09-2012 — Putus : 01-07-2013 — Upload : 06-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 329/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 1 Juli 2013 — NY. ERWINA INDARTI dan AGUNG PRIHASTO WIBOWO lawan RUMAH SAKIT PRIMIER JATINEGARA Cs
674 — 546
  • ,MPH, May 22,23, 2010 ( diberi tanda T.III21 )22.Foto copy Certificate Of Appreciation atas nama Kalim harmani , MDJapanese Circulation Society ( diberi tanda T.III22 );23.Foto copy Piagam Penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum, selakuTim Medis Pemeriksa Kesehatan Calon Presiden dan Wakil Presidenuntuk Pemilu Tahun 2004 ( diberi tanda T.III23 );24.Foto copy Buku Undangundang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004tentang PRAKTIK KEDOKTERAN dilengkapi dengan : PERATURANKONSIL INDONESIA KEPUTUSAN KONSIL
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama Perceraian
Register : 26-10-2016 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 05-03-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 551/Pdt.G/2016/PA.Mtr
Tanggal 27 Juli 2017 — - Penggugat - Tergugat
29 — 19
  • ;keduanya bekerja sebagai Advokat / Konsultan Hukum Pada LawOffice : Indonesia Society, (Kantor WHukum MasyarakatIndonesia) nomor: AHU0080783.AH.01.07. Tahun 2016,beralamat Jin. Gora No. 99 NU, Nyangget, Kel. Selagalas, KotaMataram, Mobile : 085 338 304 659, disebut sebagai Tergugat;Hal.
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 27-05-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT PADANG Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT PDG
Tanggal 9 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. MUHAMMAD SAYUTI POHAN, AP Diwakili Oleh : DR.SARNIDJAR PEBRIHARIATI.SH,MH.DKK
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : THERRY GUTAMA,SH,MH
480 — 127
  • ataumenurut Tuntutan Penuntut Umum dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima)tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah, ataumenurut Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dijatuhi pidana penjaraselama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta) rupian, maka dengan pikiran yang jernih danhati yang bening, serta setelah mempertimbangkan aspek /egal justice, moraljustice dan social justice, serta rasa keadilan dalam masyarakat (a sense ofjustice in society
Pengadilan PN SURABAYA
Putus : 14-12-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 11/HKI/Desain Industri/2016/PN-Niaga SBY
Tanggal 14 Desember 2016 —
249 — 116
  • Niaga.Sby18.exploiting right, the law society, london, 2004, halaman 417). dr. v.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 31-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/Pdt.Sus/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Tis’an Sobichah, Pct Kelapa Biro Hukum Korporat PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA, II. PT. KELSRI, yang diwakili oleh Ir. Togar Suratman Tambunan, MBA., Presiden Direktur PT. KELSRI vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, yang diwakili oleh Ir. Tadjudin Noer Said, Ketua KPPU
217 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2 K/Pdt.Sus/20133.3.power and to improve profitability (explicit collusion).Successful cartels raise the joint profits of all the firms inthe industry and produce comparable effects, and adverseconsequences for society, as monopoly";Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:Pelakupelaku usaha yang beroperasi dalam suatuindustri dimana terdapat tidak hanya satu melainkansejumlah produsen mungkin mencoba untuk meraihdampak ekonomi dari monopoli, menyadari bahwa inidapat meningkatkan keuntungan
    Nomor 2 K/Pdt.Sus/2013comparable effects, and adverse consequences for society, asmonopoly;Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:Pelakupelaku usaha yang beroperasi dalam suatu industridimana terdapat tidak hanya satu melainkan sejumlahprodusen mungkin mencoba untuk meraih dampak ekonomidari monopoli, menyadari bahwa ini dapat meningkatkankeuntungan mereka.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-05-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — PT SULAWESI MINI HYDRO POWER (SELANJUTNYA DISEBUT "PT SMHP") CQ. KF FJELLSIKRING AS DK VS PT BANGUN GUNA GRAHA DKK
244 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur PT Kualitas Prima Pratama yang bergerak di bidanginstrumentasi, peralatan mini dredger dan biomass powergeneration system; Penghargaan dari New Brunswick Lieutenant Governors SilverMedal at Graduation, University of New Brunswick, tahun 1974; Award of Academic Excellence tahun 1973, oleh The NewBrunswick Professional Engineer Association; Pekerjaan Sosial yang berhasil mendatangkan bantuan sejumlahUS$ 2 juta dari Palang Merah China (The Red Cross Society ofChina) dan Palang Merah Hong Kong
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-09-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 814 K/Pdt/2015
Tanggal 3 September 2015 — HELENA SETIADI, DK VS YAYASAN ANDANA WARIH
79 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Moralrermament movement" Dan "ancient mystical organization of rucencrusers(AMORC), maka atas tersebut sementara tidak dihuni;Bahwa dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun1962 Tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club,Devine Live Society, VrijmetselarenLogge (Logge Agung Indonesia)".
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2013 — Putus : 07-05-2014 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 119/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 7 Mei 2014 — - RUDOLF SITUMEANG Alias RUDOLF SITUMEANG, Amd. Alias RUDOLF SINTA MANGATUR PARDAMEAN SITUMEANG (ANAK BAPAK ABNER SITUMEANG)
76 — 47
  • Mangala Sitanggang , S.Pd, dan Diketahui olehKetua Umum Koni Tapanuli Tengah Rudolf Situmeang, A.Md.64.1 ( Satu ) Lembar Jadwal pertandingan Voli pantai antar pelajar SMAsederajat dan Umum yang ditanda tangani Seksi pertandingan a.nMukriman Sitompul, S.Pd.65.( Lima ) lembar Foto dokumentasi Kegiatan Voli pantai tingkat pelajardan umum Piala bergilir Bupati dan Piala Tetap Koni Tapanuli Tengah.66.1 ( satu ) Lembar kliping koran bertuliskan Koni Tapteng.67.1( Satu ) lembar kliping koran metro Tapanuli Society
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 25-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 16/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN.
141 — 82
  • Tindakan para koruptor, menimbulkan iklimsosial predatory society atau masyarakat saling memangsa, karena tidakmenghormati hukum dan kehilangan komitmen bersama untuk membangunmasa depan yang lebih baik. Dalam kondisi yang demikian akanmemunculkan ketidakpercayaan terhadap otoritas kekuasaan negara. Untukitu, proses penegakan hukum pidana secara penal dan nonpenal harusmenjadi solusi autoritatif dalam penyelesaian korupsi yang terjadi dalammasyarakat.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
1.PT. Pama Persada Nusantara Dkk.
2.PT Pamapersada Nusantara
3.PT Kalimantan Prima Persada
4.PT Asmin Bara Bronang
5.PT Asmin Bara Jaan
6.PT Prima Multi Mineral
7.PT Pama Indo Mining
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
875 — 1377
  • (Advokat Magang);Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum, ON dan Advokat Magang pada kantor hukum /ndrayana Centre for Government,Constitution, and Society (INTEGRITY), beralamat di Citylofts Sudirman, Lantal12", Suite 1226, Jalan K.H.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 07-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 11/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH K, SH
Terbanding/Terdakwa : BAHARUDIN Bin DARMAJI Alm
125 — 38
  • Tindakan para koruptor, menimbulkan iklimsosial predatory society atau masyarakat saling memangsa, karena tidakmenghormati hukum dan kehilangan komitmen bersama untuk membangunmasa depan yang lebih baik. Dalam kondisi yang demikian akanmemunculkan ketidakpercayaan terhadap otoritas kekuasaan negara.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
1400 — 665
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
  • Keberadaan masyarakat yang penuh percaya hukum (civil society); dan5.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 18-10-2018 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 195/Pdt.G/2018/PN Tjk
Tanggal 6 Agustus 2019 — -MULA SAUR MARULI TUA SITOMPUL, SE., MM., Dk Lawan MEGTI HERYATI SITOMPUL, Dkk
125 — 45
  • Dalam hal inisesuai menurut pakar budaya internasional, Bruner, ... the urban Bataknot only lack alternative models of change but find in their adat the solebasis of moral in society. Sehingga salah satu cara komunitas Batakperkotaan menjadi identitas budayanya adalah dengan mempertahankanhukum waris adat, bahkan ketika bermigrasi keluar dari wilayahSumatera.Selain itu, tujuaan Alm.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Tahun 2014
2927 — 2232
  • Tentang : Pengujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  • Dalam ungkapan Franz Neumann dalam The Rule of Law:Political Theory and the Legal System in Modern Society (1986:182), kepastianhukum terkait dengan gagasan Rechtsstaat yang menghendaki agar aturanhukum "must be predictable and calculable" (harus dapat diramal dan dapatdihitung) sehingga setiap warga negara dapat merancang kegiatannya seharihari dan dapat meramal serta menghitung hasil yang akan diperolehnya.Dalam kehidupan ekonomi, aturan hukum yang predictable dan calculableakan memberikan kemudahan
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PN SORONG Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.Muslim, SH
2.Elson S. Butarbutar, SH
Terdakwa:
EDISON LUMBAN GAOL
216 — 100
  • Jurnal Rechtsvinding,BPHN, Kemenkumham RI. 2019;e Artikel berjudul Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusiterhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Konstitusi,Mahkamah Konstitusi RI. 2019; The Prosecution of Money Laundering in Corruption by KPK,Journal of Mimbar Hukum, No. 2, Vol. 28, 2016; The Reform of Corruption Eradication in Indonesia: The PrismaticLaw in The Recent Context, Journal of the Mimbar Hukum of theGadjah Mada University No.1 Vol 25, 2013;e Pembicara pada International Society
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN MATARAM Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 19 Oktober 2015 — - KAMARUDIN
135 — 34
  • ., Dkk berkantor di LBH Indonesia Care Society Jl.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap asal usul perkawinan
Register : 12-10-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 15-06-2017
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 281-K/PM II-08/AD/X/2016
Tanggal 18 Januari 2017 — Kapten Arh Agus Priyono
176 — 67
  • Dari perspektif edukasi, Hukum adalah sebagai alat yangmengatur hubungan antara orang(society) terhadap hak dankewajibannya sebagai warga negara Indonesia dalammenjalankan hukum yang ada di Negara Indonesia. Meskipuntujuan pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai balasdendam, namun pemidanaan tersebut harus benarbenarproporsional dengan prinsip yang salah satunya adalah prinsipedukasi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-10-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 P/HUM/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — PT. SARANA CIPTA LESTARI (SCL) VS WALIKOTA DEPOK;
211 — 765 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Masalahnya,keadilan formal seperti tersebut tidaklah cukup karena tidak dapatsepenuhnya mendukung dan mendorong terciptanya suatumasyarakat, yang diistilankan dengan well ordered society. Hal inimengingat karena konsep keadilan itu hanya dapat secara efektifmengatur masyarakat apabila dapat diterima secara umum. Selainitu keadilan formal itu. cenderung dipaksakan secara sepihakkhususnya oleh pihak penguasa. Atas dasar itu John RawlsHalaman 16 dari 99 halaman.