Ditemukan 1070 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ptnh ptd ptun pada putih ptmh pth psdh ptph ptih ptdl
Penelusuran terkait : Pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh) Kepegawaian Kepala kepolisian daerah (kapolda ) kepulauan riau
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-03-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 84/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 9 Juli 2019 — Penggugat:
RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM, MM
Tergugat:
Bupati Tapanuli Utara
184 — 156
  • selayaknya kepada Tergugat dibebankan kewajiban untukmemperbaiki keputusan objek sengketa a quo khususnya pada diktum kesatu bagianTerhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan yang harus disesuaikan dengantanggal ditetapbkannya keputusan sebagaimana dimakud dalam Pasal 57 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana puladiatur dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrsiNomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 24/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
SUDIYONO, WS
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
75 — 2
  • KementerianPendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BadanKepegawaian Negara yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27Desember 2018 bertempat di Hotel Belleza Jalan Arteri PermataHijau No. 34 Jakarta Selatan yang dihadiri oleh para sekretarisdaerah , para kepala BKD/BKPP/BKPSDM dan Inspektur Provinsiseluruh Indonesia dengan hasil bahwa surat keputusan bersama3menteri harus segera dilaksanakan sampai dengan Desember 2018,Putusan Perkara No. 24/G/2018/PTUNBL hlm. 28pemutusan gaji bagi tyang terkena PTDH
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-10-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 267/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
Hasudungan, S.Sos
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
105 — 73
  • Bukti T8: fotokopi Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 Perihal :Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK TerhadapPNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanHalaman 44 Put.267/G/2019/PTUNMdnPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (fotokopi dariasli).9.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 104/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
SUWAN
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
65 — 56
  • Tenggang waktu mengajukan gugatan telah kadaluarsaHalaman 24 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUNBKLBahwa mempertegas maksud angka 1 diatas, penjatuhan disiplinpemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Penggugatadalah Keputusan Tata Usaha Negara bidang Kepegawaian termasukdalam klasifikasi hukuman disiplin yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4)huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil, yang berbunyi : Jenis hukuman disiplin beratsebagaimana
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 22-03-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 11/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penggugat:
HERIYANTO PALILATI, SKM., M.KES.
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN GORONTALO
98 — 59
  • BuktiT14 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM.00.00/2019, Hal : Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yangBerkekuatan Hukum Tetap, tanggal 28 Januari 2019(Fotokopi dari fotokopi);15.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 25-09-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 38/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 19 Januari 2021 — Penggugat:
Subandi, S.E.
Tergugat:
Bupati Indragiri Hulu
222 — 94
  • kepada PPK dan keputusan tersebut ditetapkan masihdalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) kerja, dengan demikian Majelis Hakimberkesimpulan penerbitan Objek Sengketa harus dinyatakan telah prosedural;Menimbang, bahwa selain itu, mengenai dalil Penggugat dalam Repliknya yangmendalilkan Objek Sengketa secara format tidak sesuai dengan Lampiran PeraturanKepala BKN Nomor 3 Tahun 2020, setelah Majelis Hakim mencermati Surat BKNNomor: K.2630/V.1398/99 yang di dalamnya melampirkan mengenai formatkeputusan PTDH
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-09-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 02-05-2017
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 230-K/PM II-08/AD/IX/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — Koptu Joko Sunaryo
65 — 29
  • tuntutanBahwa Oditur Militer telah yakin akan dakwaan terhadapTerdakwa dan tuntutannya dengan tidak melebihi ancaman pidanadalam pasal yang didakwakan itu sah saja, kemudian terkait denganpidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sesuaidengan Surat Telegram yaitu ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009tanggal 22 Juli 2009 tentang penekanan kepada Prajurit yangterlibat kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor danzat adiktif lainnya untuk ditindak tegas diberhentikan dengan tidakhormat (PTDH
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 23-09-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 09-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 85/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
Drs. M. BAKHTIAR
Tergugat:
BUPATI BANTAENG
84 — 53
  • Kepegawaian Negara Nomor:182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/ KEP/2018 TentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang BerkekuatanHalaman 21 dari 41 Halaman Putusan No. 85/G/2019/PTUN.MkHukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;Bahwa SKB 3 (tiga) Menteri tersebut mewajibkan kepada Tergugatuntuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Kepegawaian
Register : 04-04-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 10/G/2019/PTUN.DPS.
Tanggal 25 September 2019 — PENGGUGAT: -Drs ANAK AGUNG GDE ALIT DARMAWAN, MM. TERGUGAT: -BUPATI BANGLI;
413 — 342
  • 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS Bahwa pada saat mengeluarkan SKPP tersebut saksi menerimaSurat Keputusan Bupati Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Penggugat tetapi tanggal terimanya lupa; Bahwa hanya satu SKPP itu diterbitkan tanggal 18 Februari2019 dan tidak pernah mengeluarkan SKPP yang lain; Bahwa saksi mengeluarkan Surat Keterangan (Bukti P 9)yang menyatakan bahwa Penggugat sudah memasuki batasusia pensiun, pada tanggal 8 Februari 2018 saksi belummengetahui adanya PTDH
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 108/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
HAMRIN
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
146 — 67
  • Luwu Utara kepada Bupati Luwu Utara,Nomor: 800/547/BKPSDM/XII/2018, tanggal 26 Desember 2018;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan KepegawaianNegara, Nomor: K.2630/V.1001/99, tanggal 26 Desember 2018, Perihal: Tindak Lanjut Keputusan Ber sama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, danKepala BKN;Fotokopi sesuai Scan, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, Perihal:Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKTerhadap
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 16-07-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1173/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 12 September 2019 — Penuntut Umum:
JAHRUDIN, SH
Terdakwa:
EKO RISTANTO ALS. ARIS BIN MUHAMMAD FAQIH
182 — 155
  • Als ARIS Bin MUHAMMAD FAQIH pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat; Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia diperiksa dan akan memberikanketerangan yang sebenarbenarnya berkaitan dengan tindak pidanaterorisme; Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pembunuhan gurungaji di Sidoarjo divonis selama 11 tahun dan menjalani selama 5 tahun8 bulan di Lapas Sidoarjo; Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada tahun 2013 Terdakwadiberhentikan dari dinas Kepolisian (PTDH
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 01-11-2011 — Upload : 02-01-2012
Putusan PN UNAAHA Nomor 123/Pid.B/2011/PN. Unh.
Tanggal 1 Nopember 2011 — PIDANA : - RAHMAD ARSYAD alias RAHMAD bin H. KHATIMA
94 — 41
  • sopan dan tertib di persidangan ; Bahwa penyebab awalnya dikarenakan korban JUSRAN yangmemulai pertengkaran terhadap terdakwa dan korban sempatmemuku terlebih dahulu terdakwa ; Terdakwa mengakui' terus terang perbuatannya sehinggamemperlancar jalannya persidangan ; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi ; Terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana oleh MajelisHakim, juga akan dijatuhi hukuman disiplin atau hukumanKode Etik Profesi Polri yang kemungkinan dapat di PTDH
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-01-2020 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 2/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 29 April 2020 — Penggugat:
Ir. SYAMSUL BACHRI, M.Si
Tergugat:
Bupati Kolaka Timur
216 — 116
  • Bukti T.Informandum14: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat MenteriPendayagunaan aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019,tanggal 28 Februari 2019, Hal : Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS Yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap ;Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa pada persidangan
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Khusus Senjata Api
Register : 30-10-2015 — Putus : 29-01-2016 — Upload : 10-02-2016
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 134-K/PMI-04/AD/X/2015
Tanggal 29 Januari 2016 — Prada Johan Adistya
134 — 69
  • Terlepas dari tindakan Terdakwa tersebutberdasarkan Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 poinccc nomor satu berbunyi : Kepada Prajurit yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika,Psikotropika, Prekursor dan Zat adiktif lainnya agar ditindak tegas sesuai hukum danperaturan Perundangundangan yang berlaku, khusus kepada Pengedar, Pemilik danPemakai yang berulang kali/Pecandu agar Diberhentikan Dengan Tidak Hormat (PTDH)dari dinas Keprajuritan.Bahwa berdasarkan Surat Telegram
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Kepegawaian
Register : 19-01-2011 — Putus : 21-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 1/G/2011/PTUN.PLK
Tanggal 21 April 2011 — WAHYU ERMAYA Melawan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
136 — 78
  • Jawaban untuk Gugatan Penggugat bahwa pada hakekatnyaPenggugat sudah tahu kenapa di PTDH / dipecat dariDinas Polri' karena Pengugat sudah menuangkan dalamGugatannya nomor II nomor 2 , nomor 3 dan nomor 5yaitu.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 28-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 29/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
YUSRI, S.P.
Tergugat:
BUPATI KAMPAR
126 — 227
  • Bukti T7 Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019Hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKterhadap PNS~ yang telah dijatuhi Hukumanberdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tertanggal 28 Februari 2019 (fotocopysesuai dengan fotocopy);8.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 140/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penggugat:
ZIMROBEN OMPUSUNGGU
Tergugat:
Bupati Humbang Hasundutan
82 — 96
  • Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan;Putusan Nomor : 140/G/2019/PTUNMDN Halaman 53Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum diatas,Pemerintah Republik Indonesia juga menghendaki pemberlakuan KeputusanPTDH sebagai PNS terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan,sebagaimana diamanatkan Pemerintah melalui Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 februari 2019 mengenai PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama Perceraian
Register : 15-06-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PA PEKANBARU Nomor 826/Pdt.G/2016/PA.Pbr
Tanggal 1 Nopember 2016 — Penggugat Vs Tergugat
51 — 28
  • dan menyetorkannyakembali pada tabungan tersebut;Bahwa dalil Penggugat poin 7 adalah dalil yang penuh dengan kebohongan sebab,berdasarkan laporan Tri Utami (istri dari Pria Idaman Lain Penggugat) makaTergugat selaku suami dari Penggugat juga dipanggil dan dilakukan pemeriksaan.Dan atas pemeriksaan laporan tersebut berdasarkan informasi yang Tergugatdapatkan telah diperoleh Hasil Pemeriksaan bahwa Penggugat direkomendasikanuntuk dijatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-06-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 718 B/PK/PJK/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DARMA HENWA, Tbk;
127 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desember 2006;Bahwa pada saat pemeriksaan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan fakturpajak masukan asli sehingga dilakukan koreksi olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) mengajukan keberatan atas SKPKB PPN Nomor00088/207/06/091/08 tanggal 26 November 2008 dengansurat nomor S030/PTDH/Corfin/0209 tanggal 25 Februari2009 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib PajakBesar Satu tanggal 25 Februari
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 25-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 90/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
IBRAHIM AKBAR, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
137 — 119
  • Bukti T13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor: B/50/M.SM.00.00/2019, Hal Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah DijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang BerkekuatanHukum Tetap, tanggal 28 Februari 2019;14.