Ditemukan 1138 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-10-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1613 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — MUHAMMAD bin USMAN, dkk vs NEGARA RI.,Cq. PEMERINTAH RI.,Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI.,Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAMBI, dkk
58 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1613 K/Pdt/2015tuntutan yang pertama ia memberi keputusanmeluluskan, sedang tuntutan kedua danketiga tidak ia singgung sama sekali.(RIB/HIR Dengan Penjelasan, R.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2410 K/Pdt/2014
Tanggal 31 Maret 2015 — ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK VS PT. PLN
109 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon, dan oleh karena perlunya hukum yangequal. sebagaimana keharusan memberikan proteksi di muka hukumadalah equal;Bahwa sebagaimana dalam uraian tersebut di atas, eksepsi Termohondalam eksepsi kompetensi absolut, dengan ini terdapat titik singgungkewenangan absolut (yuridiksi) Peradilan Umum dengan PeradilanHubungan Industrial dan Peradilan Tata Usaha Negara karena kewenanganketiga lingkungan peradilan tersebut berada didalam suatu genus hukumyang sama yaitu hukum perdata dalam arti luas titik singgung
Pengadilan PA MARABAHAN Perdata Agama
Register : 05-01-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PA MARABAHAN Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb
Tanggal 1 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
103 — 73
  • Bahwa uraian angka 3 pada huruf D Bagian Eksepsi yang Tergugatgambarkan lagi sebaiknya Tergugat Pahami kembali pula Istilan EKSEPSINEBIS IN IDEM tersebut kemudian kaitkan dengan Aturan dalamKOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI), perlu Penggugat (saat itu sebagaiTermohon) dan Tergugat (Saat itu sebagai Pemohon) jelakan pula padasaat berperkara dalam Perkara Cerai Talak RegisterNo.372/Pdt.G/2020/PA.Mrb memang Majelis Hakim telah memutuskansebagaimana yang telah Tergugat cantumkan tersebut;Bahwa di singgung mengenai
Pengadilan PN PAINAN Perdata
Register : 20-02-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN PAINAN Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Pnn
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat:
1.MAIYUS Pgl YUS
2.HASWITA Pgl Si It
3.AGUSTINA Pgl. Tin
Tergugat:
1.SURMAYENTI Pgl. En
2.FAKRUDDIN Pgl. Ujang
3.RINAWATI, Pgl. RINA
121 — 35
  • Mahmud membeli tanah tersebut dari ceritaHasyim, Rafika, Rama;Bahwa Hasyim bercerita mengenai pembelian tanah tersebut kepada saksisebelum ia meninggal, ia bercerita di Lubuk Ubai, di rumah Rama, waktu itu disana ada Rama dan Hasyim, waktu itu saksi dipanggil untuk masalah yanglain, namun saksi singgung masalah tanah tersebut sekalian, namun kepadaSiapa H. Mahmud membeli tanah tersebut tidak dijelaskan;Bahwa Hasyim bercerita kepada saksi jika tanah yang diperkarakan tersebutadalah pembelian H.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-02-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN
Tanggal 15 Februari 2018 — 1. H. SUNATA, Wiraswasta, Alamat di KP. Bitung, RT/ RW. 10/ 03, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERWIN HIDAYAT, SH. Dk. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Padamulya VI Rt.003/09 Angke Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.025-PDT/SK/LBH-H.S/V/2016 tanggal 25 Mei 2016, selanjutnya disebut PEMBANDING I semula TERGUGAT I ; 2. HASAN BASRI TUKIMAN, Swasta, Alamat Jl. Taman S. Parman, A/ 17, RT/ RW. 007/ 008, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada E.F THANA YUDHA, SH, MH, MA dkk. Advokat & Pengacara, beralamat di Jalan Raya Perjuangan No.88 Blok CF, Suite# 102 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK.THAP/VI/2016, tanggal 6 Juni 2016, selanjutnya disebut PEMBANDING II semula TERGUGAT II; 3. CAMAT KECAMATAN CURUG, Jl. Raya STPI, Curug, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SISWANDI, SH, dkk. Advokat-Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor SASMY & Rekan beralamat di Jalan Layur Raya No.8 Rawamangun Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2016, selanjutnya disebutPEMBANDING III semula TURUT TERGUGAT I; melawan : 1. HJ. ENENG MARYAM, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat di KP. Bitung, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. 2. MAYA SUNATA, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat KP. Bitung, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. 3. ABDUL ROJAK, Islam, Wiraswasta, Alamat di KP. Bitung, No. 25, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. 4. M. ROMDONI, Islam, Wiraswasta, Alamat di KP. Bitung, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. 5. UMU KULSUM, DRG; Islam, Dokter,Alamat di KP.Bitung, No. 25, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. 6. DEDE KURNIA; Islam; Wiraswasta, Dahulu Alamat di KP. Bitung, No. 25, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten,sekarang beralamat di Jl. Ratu Dipuncak, G. Al Ikhlas 81, Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. ALI YUNUS, SH., dan Ir. AUGUSTINUS INDRIA BUSANA, SH., MSc.,Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yunus & Rekan, beralamat di TMP. Taruna No. 16 (Depan Kantor Imigrasi) Kota Tangerang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT. d an : NY. NINA HELENTY, SH., Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah, Alamat, Perumahan Kota Tigaraksa, Blok AF 22, No. 5, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SISWANDI,SH, dkk. Advokat-Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor SASMY & Rekan beralamat di Jalan Layur Raya No.8 Rawamangun Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2016 selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT II;
190 — 106
  • (Vide.Hal 75angka 6);Bahwa, Oleh karena dalam Posita dan Petitumnya adalah status Ahli warisdan mohon penetapan harta kewarisan dari harta bersama, sedangkan PenggugatKonpensi/Tergugat rekonpensi adalah menyatakan sebagai ahli waris HJ.Soehatiyang beragama Islam, maka menjadi titik singgung jurisdiction dengan PeradilanAgama.Pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 jo UndangUndang No.3 Tahun 2006 joUndangundang No.50 Tahun 2009 menyebutkan :"Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
    Pengadilan TingkatPertama, terbukti tidak memberikan alasanalasan hukum tentang KekeliruanKumulasi Gugatan (Exceptio Plurium Litis Consorsium);Bahwa secara fakta hukum jelas Judex factie/Hakim Pengadilan TingkatPertama telah salah memahami tentang Asas Hukum, tentang Komulasiobyektif; Karena posita dan petitum dalam gugatanTerbandingI dahuluPenggugat tidak adanyamempunyai hubungan atau koneksitas antarapengesahan ahli waris dengan gugatan perbuatan melawan hukum, apalagigugatan a quo mempunyai titik singgung
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 25-10-2019 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 24-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 516/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. TUNAS GRAHA SERVINDO
Tergugat:
1.ANDRIYANTO, SE.,MM
2.PT. BFI FINANCE INDONESIA TBK
170 — 80
  • Laporan yang telah dilakukan olehPenggugat belum mempunyai dampak hukum apapun;Bahwa mengenai laporan Penggugat tersebut terkait adanya dugaantindak pidana pemalsuan tandatangan kepada pihak KepolisianDaerah Metro Jaya tertanggal 3 September 2019 dengan NomorLP/5541/1X/2019/PM.J/Ditreskrimum, juga mempunyai pokok materiyang sama dengan Gugatan Penggugat dalam perkara ini, sehinggaLaporan Polisi Penggugat dengan NomorLP/5541/1X/2019/PM.J/Ditreskrimum harus dikesampingkan, hal inikarena mempunyai titik singgung
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 08-12-2017 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 268/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 30 Oktober 2018 — SITI JAITUN Binti HIDAYAT Bin H.MUHAMMAD NASIR Bin H.SOELIHOEN melawan 1. HUBERTUS SUKAMTO BUDHIWIJAYA 2.YOHAN sebagai ahli waris ERNS BUDHIWIJAYA 3.GUBERNUR JAWA BARAT 4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
175 — 575
  • Titik singgung yangpaling mungkin terjadi dalam kasus yang seperti itu adalahgugatan perdata TUN dengan gugatan perdata hak milik atauPMH. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 10 UndangUndnagNo. 14 Tahun 1970 (diubah dengan UndangUndang No. 35Tahun 1999) sekarang diatur dalam Pasal 2 Jo.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-01-2014 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 20-07-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 3/PDT.G./2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 22 Juni 2015 — 1. ONIH MARYANIH 2. MAWI 3. WINAH 4. NESIH 5. YADI melawan 1. AHLI WARIS BENDON SUBARKAT, yaitu : a. HJ.SOEMINTEN ; b. ANTON YUDHO PRANANTO ; c. MIA AVIANE SAPITRI ; d. IVA ; 2. DRS. MARULAK SIMANGUNSONG 3. DRS. POLYCARPUS SWANTORO 4. RUDY SIAHAN 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BPN RI) Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 6. BOTON MARYANTO
86 — 39
  • Titik singgung yang paling mungkin dalam kasus yang seperti iniadalah gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata hak milik atau PMH.Penjelasan dari M. Yahya Harahap persis dengan Gugatan Penggugat yangmencampurkan gugatan TUN (meminta pembatalan Sertifikat Lahan Sengketa) dangugatan PMH.
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 08-04-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Ckr
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 101
  • Bahwa apa yang di sampaikan pada replik nomor 9 poin 9.3 padaparagraph ke dua terakhir tentang biaya nafkah anak bersama antaraPenggugat dengan Tergugat yang memberi nafkah pada tgl 27 mei dan 25juni Tergugat tidak mengetahui bahwa Penggugat konvensi telah mengirimuang, uang tersebut di kirim setelah Tergugat konvensi singgung dalammediasi dan Jawaban, sehingga Tergugat konvensi tidak mengetahui kalauPenggugat konvensi mengirim uang ke rekening anak, dan uang tersebut digunakan hanya cukup untuk
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-10-2016 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 137/Pdt.G/2013/PN Mdn
Tanggal 23 September 2014 — - SUGIONO (PENGGUGAT) - PT. TAMAN MALIBU INDAH (TERGUGAT I) - YAYASAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA “ ADI UPAYA “ (YASAU), (TERGUGAT II) - BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN (TERGUGAT III) - WALIKOTA MADYA MEDAN DAERAH TINGKAT II (TURUT TERGUGAT I)
81 — 96
  • cece eee ee eee eee aces eeeeeeeeuaeeeeugaeeeeues TI4B;12.Fotocopy Putusan No. 87/Pid.B/1999/PN.Mdn, tertanggal 14 September1999, diberi tanda ....... 0c. c eee e cece ee eeeeeeeeeeeeeeeenanees TI4C;13.Fotocopy Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasipengadilan, Buku Il, Tehnis Administrasi dan Tehinis Peradilan diPutusan Perk.Reg.No. 137 /Pdt.G/2013/PN.MdnHalaman 78 dari 110 Halaman Lingkungan Peradilan Umum, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RItahun 2006, pada hal 106, mengenai Titik Singgung
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-04-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 226/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
PT Pertamina Persero
Tergugat:
PT. BAKRIE HARPER
Turut Tergugat:
1.Ir. Anton S Wahjosoedibjo
2.Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH, FCBArb
3.Prof. Dr. Frans Hendra Winarta, SH.,MH.FCBArb,MCIArb
437 — 189
  • Sebagai tambahan, perlu juga kami singgung bahwa Putusan ArbitraseInternasional tidak dapat dibatalkan. Adapun yang dapat dilakukanterhadap Putusan Arbitrase Internasional adalah pengesampinganeksekusi putusannya di Indonesia,dengan alasan bertentangan denganketertiban umum.Itulah yang dimaksud oleh kutipan Article V.2 Konvensi New York yangdikutip Pemohon dalam Permohonan Pembatalannya.
Pengadilan PA UJUNG TANJUNG Perdata Agama
Register : 05-03-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Utj
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
150 — 113
  • Padahal bidang perdatanengenaikebendaandengansegala bentuk sengketaak yang mengikutinya, sejak dari dtitlakpernah menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama.UU No. 7 Tahun 1989 bersikap positif tapi raguragu dalam menyelesaikanpermasalahan titik singgung sengketdik dalam gugatan pembagianharta warisan. Sikap positifnya dengan cara mengukuhkan lebih tegasYurisprudensi MA 13 Desember 1079 No. 11 K/AG/1979.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 20-02-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PN BATAM Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat:
PT Fagioli Lifting and Transportation Indonesia
Tergugat:
1.Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia
2.PT Waagner Biro Indonesia
854 — 785
  • dan tidak sedikitpun melibatkan ataubersinggungan dengan ketertiban umum, karena sengketa arbitraseyang diperiksa terkait dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaandalam Perjanjian Subkontrak, yang sama sekali tidak bersinggungandengan ketertiban umum apalagi kesusilaan.Halaman 47 dari 110 Putusan Nomor 66/Padt.G/2020/PN BtmHalaman 47 dari 110 Putusan Nomor 66/Padt.G/2020/PN BtmHalaman 47 dari 110 Putusan Nomor 66/Padt.G/2020/PN Btm39.40.41.Bahwa sekalipun dalil Pemohon tidak menjelaskan titik singgung
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-08-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 21-03-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 146/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
1.Hj. MASNIARI TAMBUNAN
2.KARISA PUTRI TAMBUNAN
3.ANITA IRMA TAMBUNAN, S.Si
4.H. RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST.MAP
5.Dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, SpPD
6.Ir. Hj. ANITA LUBIS
7.H. SYAHRIAL TAMBUNAN
8.H. ASHARI TAMBUNAN
9.Dr. Hj. TAPISARI TAMBUNAN, SpPK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
1.Hendri Saputra
2.Ridho Reza Vahlevy Siregar
3.Joe April Fernando
659 — 252
  • 2009 tentang Perubahan kedua UndangUndang nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tatausaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orangatau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusatmaupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negaratermasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa terhadap titik singgung
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 20-01-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Ranny Kusumawardhani
2.Virna Maulina, S.H
Tergugat:
1.Pramadi Kusumo
2.Bugianto
3.Anindita Aliyah Utami
Turut Tergugat:
NotarIs Sanovi Setiawan, S.H., M.Kn.
204 — 52
  • gugatan penggugat, yang tidak langsung mengenai pokokperkara, berdasarkan hal tersebut maka perlu dipertimbangkan terlebih dahuludalildalil eksepsi tersebut satu persatu dalam hubungannya dengan gugatanpenggugat sebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa terhadap keenam poin dalil eksepsi dimaksuddiatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa oleh karena dalam mempertimbangkan atas poinpoin dalil eksepsi pertama, poin dalil ekspesi kedua, poin dalil eksepsi kelima,terdapat titik singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 24/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
Drs. H. UMAR DHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
3.CAMAT KEPALA KECAMATAN SOLEAR (DAHULU KECAMATAN CISOKA)
Intervensi:
SINTO HARJADI TANUWIDJAJA
254 — 490
  • Sedangkan,pembuktian hak lama (Konversi) diikuti oleh pengakuan negara atas hak lama(adat/barat) yang dikonversi ke hakhak baru dan jenis hak atas tanah yangdiciptakan oleh UndangUndang Pokok Agraria menghasilkan model Sertipikatyang memiliki karakter Yuridis Deklaratif (menerangkan saja sifatnya);Bahwa, relasi antara perbedaan karakter Instrumen Yuridis alat buktikepemilikan yaitu, karakter Yuridis Konstitutif dan karakter Yuridis Deklaratifdengan titik singgung dualitas Kewenangan Pengadilan dalam
Pengadilan PA JOMBANG Perdata Agama
Register : 03-07-2015 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 30-09-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 1497/Pdt.G/2015/PA.Jbg
Tanggal 24 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 41
  • sengketa, atau : Sebagai pedoman para Hakim, hendaknya diperhatikan Yurisprudensitetap Mahkamah Agung RI, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 11K/ AG/ 1979 tanggal 13 Desember 1979, yang kaidah hukumnya Suatugugatan tentang keahliwarisan dan pembagian harta waris yang didalamnya masih berkaitan dengan sengketa hak milik, maka perkara inimerupakan wewenang absolut Hakim Peradilan Umum, dan bukanwewenang dari Hakim Agama; Dalam kasus gugatan yang digelar redaksi di atas, merupakan salahsatu bentuk titik singgung
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 15-05-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 52/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 15 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : SUWARDJI
Pembanding/Penggugat II : SULIYEMIATI Diwakili Oleh : I DEWA NYOMAN DJAPA, SH
Pembanding/Penggugat III : WARSONO Diwakili Oleh : I DEWA NYOMAN DJAPA, SH
Pembanding/Penggugat IV : ADE REZA ISKANDAR Diwakili Oleh : I DEWA NYOMAN DJAPA, SH
Pembanding/Penggugat V : ABD RASYID Diwakili Oleh : I DEWA NYOMAN DJAPA, SH
Pembanding/Penggugat VI : KUSNANDAR Diwakili Oleh : I DEWA NYOMAN DJAPA, SH
Pembanding/Penggugat VII : NILA SUSILAWATI Diwakili Oleh : I DEWA NYOMAN DJAPA, SH
Pembanding/Penggugat VIII : BERLIN SITORUS Diwakili Oleh : I DEWA NYOMAN DJAPA, SH
Pembanding/Penggugat IX : RUMINTANG RUMAHORBO Diwakili Oleh : I DEWA NYOMAN DJAPA, SH
Pembanding/Penggugat XI : MARIANA Diwakili Oleh : I DEWA NYOMAN DJAPA, SH
Terbanding/Tergugat I : H. KARMIN
Terbanding/Tergugat II : CHANDRA DARMAWAN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Cq WALIKOTA BALIKPAPAN Cq KE
45 — 19
  • Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 88/K/TUN/1993tanggal 7 September 1994 Tentang titik singgung kKewenangan mengadiliantara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yang kaidahhukumnya adalah bahwa sengketa tentang hak kepaemilikan atastanah adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri; Jo.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 20-11-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 137/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 20 Nopember 2015 — Ir. CARSA SUHENDA bin H. IMAM SAROJI
77 — 14
  • Adi Gunawankemudian dilanjutkan dengan pembagian stiker, dalam pertemuantersebut ada di singgung masalah pipanisasi, namun Ssaksimengikuti sosialisasi tersebut hanya sebentar ;69Bahwa benar saksi pernah mengantarkan terdakwa ke DaerahCiater, dan setelah itu langsung ke Rumah Makan Abah untukmelakukan pertemuan dengan para Kepala Desa, namun saksi tidakmengetahui tentang adanya penyerahan uang dalam pertemuantersebut ; Bahwa saksi sudah sering mengantar terdakwa ke rumahnya AdiGunawan namun saksi
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-09-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 19-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 14 Desember 2017 — GAZALI ABDUL GANI, SE
101 — 30
  • /PN Tte.diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasalpidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas tersebut, makaMajelis Hakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaan primairsudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan padadakwaan subsidair.