Ditemukan 1262 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dilakukan dilakukanâ dlakukan dilakukn dilangka dilaksa dilaka dilakuk dilakukanã dialkukan
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 25-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : Ir. FRANKY KAREL HITIPEUW, M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : SKIP, RT/RW. 001/005, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-78 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
372 — 177
  • Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuka secaratertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.3. Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimakan dimaksud pada ayat(2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNStersebut merupakan kewenangan ;a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebutwajib menjatuhkan hukuman disiplin.b.
Pengadilan PN RANTAU Perdata Tanah
Register : 11-02-2013 — Putus : 13-08-2013 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN RANTAU Nomor 1/Pdt.G/2013/PN.Rta
Tanggal 13 Agustus 2013 — * PERDATA : - Ir. DARTO KARTASA (DIREKTUR UTAMA PT.SUMBER KURNIA BUANA), Vs WARINO WADONOTO, Dkk
67 — 15
  • berlaku bukti yang sempurna ataskepemilikan tanah adalah sertfikat yang dikeluarkan oleh pihak berwenang akan tetapidari fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada salah satu pihakpun yang mengajukansertifikat hak milik atas nama dirinya;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terjadinyapemindahan hak milik atas tanah ketentuannya harus dilakukan dihadapan pejabatpembuat akta tanah, dipenuhinya syarat : tunai, terang tidak sembunyisembunyi dan riilatau nyata perbuatan hukum dilakuka
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama Harta Bersama
Register : 28-02-2017 — Putus : 08-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PA PONOROGO Nomor 377/Pdt.G/2017/PA.Po
Tanggal 8 September 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
61 — 11
  • Putusan No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Po.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 1.2. hutang/pinjaman padaBank Jatim Cabang Ponorogo sebesar Rp. 100.000.000, yangtransaksinya dilakuka pada bulan Mei 2013 tersebut diangsur selama 96bulan (mulai Mei 2013 s.d. Mei 2012);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (fotokopi akta cerai),Penggugat dan Tergugat secara resmi bercerai pada tanggal 22 November2016.
Pengadilan PN SIGLI Perdata Tanah
Putus : 04-09-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN SIGLI Nomor 5/Pdt.G/2014/PN-SGI
Tanggal 4 September 2014 — HERI BIN MUHAMMAD, DKK. LAWAN M.YUNUS DAUD, DKK.
114 — 28
  • (lima juta rupiah) dari Tergugat II ;Bahwa kelanjutan pembangunan lantai II ruko tersebut, saksi tidakmengetahuinya ;Bahwa menurut yang saksi lihat dan menurut pengetahuan yang saksi pahami,ruko tersebut saat itu baru selesai pembangunannya +50 % ;Bahwa Perjanjian bangun ruko tersebut dilakuka secara lisan yaitu 2 (dua) unituntuk Penggugat HERI BIN MUHAMMAD sebagai pemilik tanah dan 3 (tiga)unit untuk Para Tergugat sebagai Pemborong / yang membiayai pembangunanruko tersebut saksi mengetahui masalah
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Umum
Register : 11-06-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 152/Pid.B/2019/PN Pwk
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
TENGKU IMAM MULHAKIM, SH.MH
Terdakwa:
1.FAIZAL RAMDHANI Bin SUSIATNA SONJAYA
2.NURYANTO BIN WASTA
145 — 14
  • dipergunakan boleh sampling;Bahwa special audit adalah untuk menelusuri satu persoalan yangspesifik, dimana data terkait yang dperiksa adalah harus 100 % (seratuspersen) dan tidak boleh sampling;Bahwa data yang ditemukan ahli terkait dengan data persediaan adalahadanya perubahan data persediaan yang dilakukan bagian purchasingdengan mengubah data yang benar dan perubahan ini kemudian dicatatoleh bagian accounting;Bahwa terkait dengan posisi seorang general manager, ada fungsipengawasan yang seharusnya dilakuka
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PN AMBON Nomor 455/Pid.B/2019/PN Amb
Tanggal 19 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.VITALIS TETURAN, SH.MH
3.HENDRIK SIKTEUBUN, SH
Terdakwa:
MARKUS NOYA Alias MAKU
140 — 34
  • dalam struktur organisasi RMS;Bahwa istri saya adalajh Pelpina Siahaya yang baru terdakwa nikahimerupakan anak dari seorang aktifis RMS dan saksi pelpina siahayasangat tahu tentang RMS karena orang tuanya adalah pejuangankemerdekaan RMS;Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN Amb Bahwa tujuan saya menjadi anggota RMS adalah untuk mendirikansebuah Negara atau ingin memisahkan diri dari NKRI karena menurutterdakwa RMS merdeka terlebih dahulu barulah ada NKRI; Bahwa sebelum = penangkapan~ dilakuka
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-02-2013 — Putus : 30-12-2013 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.PBR.
Tanggal 30 Desember 2013 — Drs. M. NAJIB. SMH, MELAWAN SUHERMAN, ABU BAKAR, SH HJ. DARWANI, HERMANTO, ERIZAL, YULIMAR, FATIMAH ANY,
68 — 16
  • Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan dari Tergugat Rekonpensi maka PenggugatRekonpensi mengalami kerugian materil yang dapat Penggugat Rekonpensi rincikansebagai berikut:e Rusaknya pagar sekelilling dan patok serta plang serta tanaman yang berada didalam areal loksi tanah a quo yang diperkirakan sebesar Rp 50,000,000, (lima puluh jutarupiah);e Timbulnya biaya untuk pengurusan pengemblian batas ke BPN KotaPekanbaru yang harus dilakuka berulangulang tidak cukup hanya satu kali saja yangditaksir sebesar
    tersebut tumbang, tercabut dan hilangsehingga patok dari BPN tidak diketemukan adalah merupakan Perbuatan MelawanHukum ;Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian materil yang timbul sebesarRp 5.140.000.000, yang dapat dirinci sebagai berikut:e Rusaknya pagar sekelilling dan patok serta plang serta tanaman yang beradadi dalam areal loksi tanah a quo yang diperkirakan sebesar Rp 50,000,000,(ima puluh juta rupiah);e Timbulnya biaya untuk pengurusan pengemblian batas ke BPN KotaPekanbaru yang harus dilakuka
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 15-05-2012 — Upload : 07-12-2012
Putusan PN MEULABOH Nomor 28/Pid.B/2012/PN.Mbo
Tanggal 15 Mei 2012 — Nama Lengkap : HASPAN YUSUF RITONGA.,SH Bin ISMAIL RITONGA. 2.Nama Lengkap : POPY KATARINE Binti SAFRI ROSA
64 — 6
  • Dan menunjukkan suratpernyataan bersama antara Haspan dengan Hotra /YantiHarahap ;Bahwa Terdakwa menikah dengan Terdakwa secara hukum sahkarena dilakuka dihadapan intansi yang berwenang menikahkandan dilakukan di Mesjid Agung ;Bahwa tidak ada surat dari pengadilan Agama yang menyatakanbahwa Terdakwa Haspan telah bercerai dengan Istrinya Hotrayanti Harahap ;Bahwa benar terdakwa kenal dengan Terdakwa Il sejak tahun2010, dan menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa Haspan ;Bahwa Terdakwa ada melamar
Pengadilan PN Suka Makmue Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 21-01-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Skm
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
FIRMAN JUNAIDI, S.E., S.H
Terdakwa:
RUSLI Bin HASANUDIN
252 — 41
  • dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS yakni Staf Bagian KesatuanPemangkuan Hutan Alue Bilie dan pernah mengikuti pendidikan danpelatihan Penyegaran Teknis tenaga teknis pengelolaan hutan produksilestari pengujian kayu bulat Rimba oleh Balai Pengelolaan HutanProduksi Wilayah Banda Aceh;Ahli tidak pernah pergi ke tempat kejadian perkara (TKP) tempatterjadinya pemotongan, pengangkutan kayu yang dilakuka
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : ANNA WAIRATTA, S.E.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : Jalan W.R. Supratman (Tanah Tinggi), RT.001/RW.003, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-75 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D.Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
315 — 162
  • Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuka secaratertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.3. Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimakan dimaksud pada ayat(2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNStersebut merupakan kewenangan ;a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebutwajib menjatuhkan hukuman disiplin.b.
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 08-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kag
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pemohon:
SRIJAYA
Termohon:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR
2.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Turut Tergugat:
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK FEBRIMAN SIREGAR
112 — 51
  • dari waktu pendataanhingga diperoleh hasil berupa nilai harga tanah; Bahwa pertanggung jawaban KJPP terhadap pelaksanaankontrak, apabila setelan pihak KJPP melaporkan hasil penilaian gantrugi kepada pihak BPN, jika BPN hendak melakukan verifikasi ulangkarena adanya kesalahan penilaian harga ganti rugi dapat dilakukanmelalui Surat menyurat yang akan menjadi pedoman tambahan bagiKJPP untuk perbaikan laporan; Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengukuran tanah secaralangsung, karena sebelumnya telah dilakuka
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 14/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : WINGSSON LALU, S.E., M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Tabae Jou, RT.004/RW.002, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-77 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R. Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
246 — 96
  • Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuka secaratertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.3. Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimakan dimaksud pada ayat(2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNStersebut merupakan kewenangan ;a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebutwajib menjatuhkan hukuman disiplin.b.
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 05-07-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bjb
Tanggal 16 Desember 2019 — Penggugat:
1.BAKRI
2.KASMAN
Tergugat:
HAMDANAH
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KPTA BANJARBARU
126 — 105
  • sempat audiensi dengan DPRD Kota Banjarbarudan BPN dimana saat itu dibukakan peta asli Sukamaju yang dibuat BPNKabupaten Banjar;e Bahwa bukti P8 adalah fotokopi dari peta tersebut;Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bjbe Bahwa setahu saksi SHM 1823, 1824, 1825 dan 1826 adalah sesuaidengan yang dikeluarkan Kabupaten Banjar;e Bahwa terdapat pergeseran posisi Sertifikat Hak Milik antara yangdikeluarkan BPN Kabupaten Banjar dengan BPN Kota Banjarbaru; Bahwa hal tersebut juga diketahui saat dilakuka
Pengadilan PN WONOSARI Pidana Umum
Register : 03-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN WONOSARI Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Wno
Tanggal 27 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.ARI HANI SAPUTRI, SH
2.ARIYANA WIDAYATI, SH
Terdakwa:
DARSONO Bin PATMO SAIDO Alm
56 — 16
  • tidak bisa di lipat atauditekuk dan tidak bisa mengangkat beban berat sehinggamengganggu dalam melakukan pekerjaan.2) Sdr.WARTONO Als WAGIYO mengalami luka retak tulang tangan kiridan jari kiri dan lecetlecet di bagian kaki dan tangan kiri sehinggadilakukan operasi dan dipasang platina (pen) dan tidak bisamelakukan aktivitas seperti sedia kala (tidak bisa sembuh sepertisemula)Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Wno3) Sdr DARSONO LAGIMAN mengalami luka patah tulang bahu sebelahkiri, dilakuka
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG
Register : 09-04-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 27-04-2016
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 207-K/PM.II-09/AD/IX/2015
Tanggal 7 Desember 2015 —
32 — 23
  • Kuningan namun urine dalam botoltersebut dibawa oleh anggota Denpom Cirebon dari Cirebon ke BNN Kab.Kuningan.7 Bahwa prosedur yang benar yang biasa dilakuka oleh staf BNN adalahseharusnya petugas BNN datang ke tempat tugas untuk mengambil sampleurine yang akan diperiksa atau orang yang akan diperiksa sample urinenyatersebut datang ke BNN untuk diambil sample urinenya dan disaksikanoleh petugas kemudian hasilnya seketika itu juga langsung diketahui danselanjutnya dibuat berita acara pengambilan urine
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 27-07-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 31-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ADE SOLAHUDIN, SH., MH
Terdakwa:
YUSANDI alias AZZAM
123 — 64
  • .> Bahwa pengeledahan dilakuka dirumah WEDI NOPRIADI pada tanggal 9november 2019 sekitar pukul 15.00 WIB dan disebuah gubug yangHalaman 22 Putusan No.731/Pid.Sus/2020/PN JktTimberalamat di Dusun II Botiong Rw. 001 Desa Kuapan Kec. Tambang Kab.Kampar Prov. Riau dilakukan pada tanggal 09 November 2019 sekitarpukul 12.30 WIB.> Bahwa barang bukti yang diperlinatkan dipersidangan adalah benar.Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa telah membenarkan dantidak merasa keberatan;5.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lelang
Register : 06-09-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 06-02-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 91/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 5 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
252 — 123
  • PUTRA KENCANA, telah cacatBahwa dalam sanggah yang dilakuka penggugat yang mempersoalkan postbidding yakni perubahan harga Penawaran dimana dalam Reverse AuctionPT Putra Kencana memberikan harga Rp 13.401.464.680.58, namun dalampenetapan sebagaimana sebagaimana surat nomor 027/20.15/Pokmil.2UKPBJ/2019 perihal laporan hasil lelang Peningkatan Jalan SindangwangiBojongsari yang dibuat Tergugat nilai penawaran berubah menjadi Rp.13.533.499.362.2. atas hal tersebut Tergugat memberikan jawaban bahwaterjadi
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 17-07-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 02-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 295/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 5 September 2018 — Pembanding/Tergugat III : Ichwan Muhammad, selaku anak dari almarhum H. Nurhasan Hamzah Diwakili Oleh : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah
Pembanding/Tergugat I : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah Diwakili Oleh : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah
Pembanding/Tergugat VI : Faizal Fahri, selaku anak dari almarhum H. Nurhasan Hamzah Diwakili Oleh : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah
Pembanding/Tergugat IV : Wahyudi Saputra, selaku anak dari almarhum H. Nurhasan Hamzah Diwakili Oleh : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah
Pembanding/Tergugat II : Boy Edy Sopyan, selaku anak dari almarhum H. Nurhasan Hamzah Diwakili Oleh : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah
Pembanding/Tergugat V : Abi Rizal, selaku anak dari almarhum H. Nurhasan Hamzah Diwakili Oleh : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah
Pembanding/Intervensi I : Justina Tri Rusmiati
Terba
41 — 34
  • tersebutpatutlah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;Bahwa dalil Penggugat pada point 14,15,16,17 dan 18 halaman 6,sungguh memutar balikan fakta yang sebenarnya, bahwa apa yangdiajukan oleh Penggugat mengenai alasan melakukan pembuatansertifikat, menjadi bukti nyata bahwa tindakan tersebut merupakaninisiatif sendiri dari Penggugat" Hal mana mekanisme pembuatansertifikat yang baru dengan sertifikat Pengganti mekanismenya sangatberbeda, bila proses pembuatan sertifikat dari awal makamekanismenya harus dilakuka
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 22-11-2012 — Upload : 12-09-2013
Putusan PN MEULABOH Nomor 163/Pid.B/2011/PN.MBO
Tanggal 22 Nopember 2012 — 1. USMAN B Bin Alm. BAYEN 2. IJON Bin M. AREH 3. JAMALI Bin ABDULLAH
52 — 3
  • plegen), yang turut sertamelakukan tindak pidana (mede pleger) telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;53Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur yangterkandung dalam Dakwaan lebih subsidaritas Jaksa Penuntut Umum, makadakwaan lebih Subsidaritas Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terhadappembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis tidak sependapat yangmenyatakan tindak pidana Terdakwa yang dilakuka
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama Perceraian
Register : 14-11-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PA BEKASI Nomor 3145/Pdt.G/2016/PA Bks
Tanggal 23 Mei 2017 — Pemohon dan Termohon
32 — 6
  • Ternyata beberapa harikemudian datang surat gugatan cerai dari pemohon, disanaterlihat jelas bahwa pemohon tdak punya itikad baikdengan melanggar perjanjian yg sudah ditandatanganidihadapan polisiBahwa, perobuatan Pemohon bersikap kasar tersebutbukan Cuma satu kali tetapi sudah beberapa kali dilakuka;Hal. 11 dari 63 Hal. Put. No. 3145/Pdt.G/20 16/PA.