Konsep melawan hukum yang secaraformal tertulis ( formele wederrechtlijk ) mewajibkanpembuat undang undang untuk merumuskan secara cermat danterperinci, merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum(lex certa );Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung RI dalamPutusan Mahkamah Agung Nomor : 996 K/Pid/2006 tanggal 16Agustus 2006 atas nama terdakwa Hamdani Amin dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor: 2608 K / Pid / 2006 dengan TerdakwaAhmad Rojadi pada hakikatnya tetap mempertahankan danmenerapkan

UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakanbertentangan dengan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telahpula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalambeberapa putusannya antara lain : Putusannya No. 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember2006 dan Putusan No. 2608 K/Pid/2006 tanggal 21 Febuari 2007 serta Putusan No. 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Febuari 2007 dalam

Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris DaerahKabupaten Bengkalis dengan Persatuan Group Gasing SelayangDesa Jangkang Kecamatan Bantan; TA. 2012;Kuitansi pembayaran sebesarp Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah);SPP1 (Surat Pengantar):SPP2 (Ringkasan);SPP3 (Rencana Penggunaan Dana):250) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012Nomor SP2DBP/2012/1.20.03/2405, tanggal 22 Desember 2012 dan 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPMBP/2012/1.20.03/2608

Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris DaerahKabupaten Bengkalis dengan Persatuan Group Gasing SelayangDesa Jangkang Kecamatan Bantan; TA. 2012;Kuitansi pembayaran sebesarp Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah);SPP1 (Surat Pengantar);SPP2 (Ringkasan);SPP3 (Rencana Penggunaan Dana):250) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012Nomor SP2DBP/2012/1.20.03/2405, tanggal 22 Desember 2012 dan 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPMBP/2012/1.20.03/2608

Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara SekretarisDaerah Kabupaten Bengkalis dengan Persatuan Group GasingSelayang Desa Jangkang Kecamatan Bantan; TA. 2012;Kuitansi pembayaran sebesaRpRp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah);SPP1 (Surat Pengantar):SPP2 (Ringkasan);SPP3 (Rencana Penggunaan Dana):250)1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012Nomor SP2DBP/2012/1.20.03/2405, tanggal 22 Desember 2012 dan1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPMBP/2012/1.20.03/2608

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangandaerah dan Asset Daerah nomor : 900/2608 tanggal 13 Juli 2011 Perihal :Permintaan Data;3 (tiga) lembar Pemimpin Divisi Teknologi Informasi dan akuntansi Kantor PusatBank sumut Nomor : 198/DTIAAK/L/2011 Hal : Konfirmasi Saldo Pemerintahkabupaten Batu Bara pada PT. Bank Sumut;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Plt.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan daerahdan Asset Daerah nomor : 900/2608 tanggal 13 Juli 2011 Perihal : Permintaan Data.3 (tiga) lembar Pemimpin Divisi Teknologi Informasi dan akuntansi Kantor PusatBank sumut Nomor : 198/DTIAAK/L/2011 Hal : Konfirmasi Saldo Pemerintahkabupaten Batu Bara pada PT. Bank Sumut.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Plt.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangandaerah dan Asset Daerah nomor : 900/2608 tanggal 13 Juli 2011 Perihal :Permintaan Data;Hal.289 dari 312 hal.Putusan No.46/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.2902905.56.5.57.3.08:5.59:5.60.5.61.5.62.5.63.3 (tiga) lembar Pemimpin Divisi Teknologi Informasi dan akuntansi Kantor PusatBank sumut Nomor : 198/DTIAAK/L/2011 Hal : Konfirmasi Saldo Pemerintahkabupaten Batu Bara pada PT. Bank Sumut;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Plt.

adalah melawan hukum;Menimbang bahwa dengan demikian suatu perbuatan disebut sebagaimelawan hukum dalam arti formil dan materiil apabila perbuatan tersebut selainHal 212 dari 360 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN Smg.bertentangan dengan peraturan perundangundangan (formil) yang berlaku, jugasekaligus secara materiil perbuatan tersebut adalah salah dan tercela ;Menimbang bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Terdakwa Ahmad Rojali,No. 2608

perbuatan yangbersifat salah dan tercela, maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum;Menimbang bahwa dengan demikian suatu perbuatan disebut sebagaimelawan hukum dalam arti formil dan materiil apabila perbuatan tersebut selainbertentangan dengan peraturan perundangundangan (formil) yang berlaku, jugasekaligus secara materiil perbuatan tersebut adalah salah dan tercela ;Menimbang bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Terdakwa Ahmad Rojali,No. 2608

(Lima puluhjuta rupiah);SPP1 (Surat Pengantar);SPP2 (Ringkasan);SPP3 (Rencana Penggunaan Dana).250)1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA.2012 Nomor : SP2DBP/2012/1.20.03/2405, tanggal 22 Desember2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM)Nomor : SPMBP/2012/1.20.03/2608 tanggal 13 Desember 2012berikut lampirannya:a.~O9 290 5Nota Dinas dari Kabag Keuangan kepada Sekretaris DaerahKab.

(Lima puluhjuta rupiah);SPP1 (Surat Pengantar);SPP2 (Ringkasan);SPP3 (Rencana Penggunaan Dana).250)1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA.2012 Nomor : SP2DBP/2012/1.20.03/2405, tanggal 22 Desember2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM)Nomor : SPMBP/2012/1.20.03/2608 tanggal 13 Desember 2012berikut lampirannya:Halaman 287 dari 299 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR~ O29 5mM.n.Nota Dinas dari Kabag Keuangan kepada Sekretaris DaerahKab.

perbuatan yangbersifat salah dan tercela, maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perouatan disebut sebagaimelawan hukum dalam arti formil dan materiil apabila perbuatan tersebut selainbertentangan dengan peraturan perundangundangan (formil) yang berlaku,juga sekaligus secara materiil perouatan tersebut adalah salah dan tercela;Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung (MA) dalam perkara Terdakwa Ahmad Rojadi, No. 2608

Nota Sekda tgl 2608.) Diterima olen A. Wahab Daftar 5Bulyan20061.Kwitansi tgl 27072006132 750.000 2. Nota Sekda tgl 2707 Diterima oleh Anwar Ali Daftar S2006133 150.000.000 1. Kwitansi tgl 18072006 Diterima oleh M. Nahdin Daftar 61. Kwitansi tgl 28072006134 10.000.000 2. Nota Sekda tgl 2807 Diterimamoleh A. Muin Daftar 62006Pembayaran Tahap135 100.000.000 1.Kwitansi tg! 5052006 Pertama Pencetakan Daftar 7Kalenderar. Diterima oleh Terdakwa Daftar 7136 3.000.000 Nota Sekda tgl 1052006 Drs.

Nota Sekda tgl 2608.) Diterima olen A. Wahab Daftar 5Bulyan20061.Kwitansi tgl 27072006132 750.000 2. Nota Sekda tgl 2707 Diterima oleh Anwar Ali Daftar s2006133 150.000.000 1. Kwitansi tgl 18072006 Diterima oleh M. Nahdin Daftar 61. Kwitansi tgl 28072006134 10.000.000 2. Nota Sekda tgl 2807 DiterimamolehA.Muin Daftar 62006Pembayaran Tahap135 100.000.000 1.Kwitansi tgl 5052006 Pertama Pencetakan Daftar 7KalenderWe. Diterima oleh Terdakwa Daftar 7136 3.000.000 Nota Sekda tgl 1052006 Drs.

UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakanbertentangan dengan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telahpula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalambeberapa putusannya antara lain : Putusannya No. 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember2006 dan Putusan No. 2608 K/Pid/2006 tanggal 21 Febuari 2007 serta Putusan No. 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Febuari 2007 dalam

perbuatan yang bersifat salah dan tercela,maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan disebut sebagaimelawan hukum dalam arti formil dan materiil apabila perobuatan tersebut selainbertentangan dengan peraturan perundangundangan (formil) yang berlaku, jugasekaligus secara materiil perouatan tersebut adalah salah dan tercela;Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung (MA) dalam perkara Terdakwa Ahmad Rojadi, No. 2608

6/Pid.C/2020/PN TIkHal 2599 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 2600 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 2601 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 2602 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 2603 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 2604 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 2605 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 2606 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 2607 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 2608

2020/PN TIkHal 2599 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2600 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2601 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2602 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2603 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2604 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2605 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2606 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2607 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2608

2020/PN TIkHal 2599 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2600 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2601 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2602 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2603 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2604 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2605 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2606 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2607 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2608

perbuatan yangbersifat salah dan tercela, maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum;Menimbang bahwa dengan demikian suatu perbuatan disebut sebagaimelawan hukum dalam arti formil dan materiil apabila perbuatan tersebut selainbertentangan dengan peraturan perundangundangan (formil) yang berlaku,juga sekaligus secara materiil perouatan tersebut adalah salah dan tercela ;Menimbang bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Terdakwa Ahmad Rojali,No. 2608

hokum;Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan disebut sebagaimelawan hukum dalam arti formil dan materiil apabila perbuatan tersebut selainHalaman 89 dari 136 halaman Put No 7/ Pid TPK / 2020 / PT BBLbertentangan dengan peraturan perundangundangan (formil) yang berlaku, jugasekaligus secara materiil perbuatan tersebut adalah salah dan tercela;Menimbang, bahwa pendapat Pengadilan Tingkat Banding tersebut sejalandengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Terdakwa AhmadRojali, No. 2608

(BBP17);2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiRiau Nomor: 522.2/PK/2608 tanggal 17 April 2004 kepadaGubernur Riau perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BKUPHHKHT) Tahun 2004 An. PT.Mitra Hutani Jaya yangditandatangani Ir.S YUHADA TASMAN, MM.

Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/2608 tanggal 17 April 2004 perihalPengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayupada Hutan Tanaman (BK UPHHKHT) Tahun 2004 a.n. PT.MITRAHUTANIJAYA.

Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/2608 tanggal 17 April 2004 perihalPengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayupada Hutan Tanaman (BK UPHHKHT) Tahun 2004 a.n.

Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/2608 tanggal 17 April 2004 untuk PTSatria Perkasa Agung;9.

(BBP17); 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Dinas KehutananProvinsi Riau Nomor: 522.2/PK/2608 tanggal 17 April 2004kepada Gubernur Riau perihal Pengesahan Bagan KerjaUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman(BK UPHHKHT) Tahun 2004 An. PT.Mitra Hutani Jaya yangditandatangani Ir.S YUHADA TASMAN, MM.

/2006 tanggal 24 Juli 2006yang intinya bahwa untuk menafsirkan unsur melawan hukum dalam Pasal 2ayat (1) tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum100materiil dalam fungsinya yang positif tetapi harus mempergunakan ajaran ataukonsep melawan hukum formil;Menimbang, bahwa namun demikian pasca putusan MahkamahKonstitusi tersebut, Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor : 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas nama terdakwa Hamdani Amin danPutusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2608

(Lima puluh jutarupiah);SPP1 (Surat Pengantar);SPP2 (Ringkasan);SPP3 (Rencana Penggunaan Dana).1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012Nomor : SP2DBP/2012/1.20.03/2405, tanggal 22 Desember 2012 dan 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPMBP/2012/1.20.03/2608 tanggal 13 Desember 2012 berikut lampirannya :a.oo 20 5Nota Dinas dari Kabag Keuangan kepada Sekretaris Daerah Kab.Bengkalis Nomor : 900/ KEUPPKD/ NPHD/ 0553 tanggal 26Nopember 2012.Permintaan Penerbitan

SPP3 (Rencana Penggunaan Dana).1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012Nomor : SP2DBP/2012/1.20.03/2405, tanggal 22 Desember 2012 dan 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPMBP/2012/1.20.03/2608 tanggal 13 Desember 2012 berikut lampirannya :a. Nota Dinas dari Kabag Keuangan kepada Sekretaris Daerah Kab.Bengkalis Nomor : 900/ KEUPPKD/ NPHD/ 0553 tanggal 26Nopember 2012.. Permintaan Penerbitan SP2D;. Surat Pernyataan tanggungjawab;.

2020/PN TIkHal 2599 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 2600 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 2601 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 2602 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 2603 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 2604 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 2605 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 2606 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TlkHal 2607 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 2608

ORIENTAL ABADI INDONESIA 01.979.116.9641.000 070000: 11/12/2009 8,656,5256 AES.2 10.984 0900001128 2608,T12 PT. PUTRA BANGUN PERSADA 010000a ahaa 02.520.618.6031.000 sanhnetis 11/12/2009 19,552,600112 pT. KENCANA LABEL INDUSTRI 02.154.027.3503.000 OTOU00 11/12/2009 22,300,0008 BO OLS 20S: 0900001130 300,T12 0100009. PT. DALINY GUNAUSAHA 01.330.187.4013.000 are 11/12/2009 9,731,700113 0100006. PT. DWIDHARMA SARI 01.849.995.4029.000 osoooo1 132 11/13/2009 6,805,500113 pT.