2008 tanggal 24 Juni 2008; Surat Ukur Nomor 6 Tahun 2008tanggal 09 Juni 2008 atas nama Yosina Luarmasse (Nama sesuai KartuTanda Pendudukan adalah Josphina Luarmasse); Luas 352 M2 (tiga ratuslima puluh dua meter persegi) telah ditindih sertipikat objek sengketa tatausaha Negara a quo atas nama Arie Sanjaya;14.Bahwa kebijakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tata usaha Negaraa quo menyebabkan terjadinya tumpah tindih dalam penguasaan tanahantara Penggugat dan Arie Sanjaya; === ==15.Bahwa tumpang tindin

x Y KETERANGAN Halaman 7 dari 77 halaman Putusan Nomor 81/Pid.BLH/2020/PN Kba 1 696449 .83 9712858.31 di luarzZ 696416.40 9712862.89 di luar3 696474.99 9712868.10 di luar4 696385.28 9712873.85 di luar5 696362.39 9712875.36 di luar6 696397.75 9712880.56 di luar7 696329.37 9712888.91 di luar8 696486.98 9712892.41 di luar9 696520.94 9712932.97 di luar10 696322.22 9712947.86 di dalam11 696554.56 9712954.62 di dalam12 696379.63 9712969.86 di dalam13 696517.13 9713000.24 di dalam Berdasarkan Tumpang tindin

Xx Y KETERANGAN1 696449.83 9712858.31 di luar2 696416.40 9712862.89 di luar3 696474.99 9712868.10 di luar4 696385.28 9712873.85 di luar5 696362.39 9712875.36 di luar6 696397.75 9712880.56 di luar7 696329.37 9712888.91 di luar3 696486.98 9712892.41 di luar9 696520.94 9712932.97 di luar10 696322.22 9712947.86 di dalam11 696554.56 9712954.62 di dalam12 696379.63 9712969.86 di dalam13 696517.13 9713000.24 di dalam Halaman 12 dari 77 halaman Putusan Nomor 81/Pid.BLH/2020/PN Kba Berdasarkan Tumpang tindin

Bahwauntuk memastikan obyek tanah milik PENGGUGAT yang terkena/terdampakProyek Jalan Colstarood (Jalan Manunggal) tidak ada masalah atautumpang tindin dengan pihak lain, maka peserta rapat sepakat untukdilakukan pengecekan Lokasi tanah yang dimaksud saat itu juga danditemukan Fakta dilapanag bahwa benar tanah tersebut adalah milikPENGGUGAT, tidak ada masalah dengan Pihak Lain dan benar belumdilakukan ganti rugi atas tanah yang terkena akses Jalan Colstarood (JalanManuntung) oleh Pemerintah Kabupaten

Bahwa rapat Mediasi yang terjadi pada 18 Februari 2021 adalah inisiatifdari Turut Tergugat I, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahantumpang tindin kepemilikan tanah. Dalam rapat Mediasi tersebut pihakTergugat dan Tergugat II telah menunjukkan bukti alas hak atas tanahnyasedangkan pihak Penggugat belum menunjukkan tanda bukti kepemilikanSertipikat Hak Milik No. 0438/Kel.Sungai Parit kepada Tergugat dan II;6.

tidak dirampas secara tidak wajar oleh hukum);Menimbang, bahwa Penggugat lebih lanjut menyampaikan bahwaPenggugat pernah melakukan penyetoran biaya pengukuran (vide bukti Surat P4)yang dilakukan dalam rangka pengukuran ulang untuk memastikan apakah terjaditumpang tindih atau tidak, karena ketika Penggugat membangun Ruko di atastanah tersebut kemudian ada yang keberatan dan terjadi konflik sehingga padawaktu itu Penggugat meminta untuk dilakukan pengukuran ulang dan jika terjaditumpang tindin maka

., halaman 12 dari 40Bahwa Tergugat juga memiliki tanah di sekitar lokasi tanah Penggugat;Bahwa Saksi kurang tahu apakah tanah Tergugat dan Penggugat salingtumpang tindin karena Saksi tidak mengetahui batasbatas antara lahanTergugat dan Penggugat;Bahwa Saksi tidak tahu mengenai sengketa antara Tergugat danPenggugat mengenai tanah tersebut karena Saksi saat ini sudah tinggal diMantikas, Kecamatan Sebatik dan jarang datang ke Sei Kapal.

Aneka Industri dan Jasa Anindya, Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta;Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.339/Nps, yang diakuisebagai milik pihak Tergugat (satu), telan dengan sengaja dimohonkandengan syaratsyarat yang tidak benar dan tidak sesuai prosedur, yaknimenggunakan datadata yang bukan berasal dari lokasi/objek tanah yangdimohonkan serta menggunakan dokumen yang tidak sah dimiliki oleh pihakTergugat :Sehingga telah terjadinya tumpang tindin pemberian hak atas tanah* dilokasi/objek berdasar

tanggal 26 April2017 telah dilakukan pengembalian batas dan pengukuran ulang tanah denganSHM No.439/obyek sengketa sebagai mana disebut diatas oleh Penggugatbersama dengan Kantor Pertanahan Kota Samarinda,........ dst" berdasarkanargumentasi sebagai berikut:5.1 Bahwa Penggugat sengaja menghilangkan fakta yang telah ada sebelum tahun2016 dan tahun 2017, dimana justru pada tanggal 26 Juni 2015 tanah yang diklaimsebagai milik Penggugat dengan sertifikat hak milik No. 439 tersebut telah terjaditumpang tindin

Purnomo kepadaKepala Kantor BPN RS Kota Samarinda, perihal laporan kekeliruan letak posisitanah atas sertifikat tanah No. 439 a.n Purnomo, beserta lampiran Gambar PosisiTanah;Bahwa justru tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat dengan sertifikat hakmilik No. 439 tersebut telah terjadi tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik No.440 atas nama Sri Supartini dengan luas tanah 3.575 m2 sebagaimana tertuangdalam Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Samarinda,Pts.

NiMade Aryawati, Surat Ukur Nomor 48/Sekongkang Bawah/2003 tanggal05 Juni 2003 luas 18.275 M2 tumpang tindih sebagian dengan sertipikathak milik Nomor 846/Sekongkang Bawah/2019tanggal 03 Juli 2019 AnNuraini Surat Ukur Nomor 589/Sekongkang Bawah/2019 tanggal 01 Juli2019 Luas 6.540 M2 dan Sertipikat hak milik Nomor 847/Sekongkangbawah/2019 tanggal O03 Juli 2019 An Nuraini, Surat Ukur Nomor590/Sekongkang Bawah/2019 tanggal 01 Juli 2019 Luas 2.320 M2 dantumpang tindin sempurna dengan sertipikat hak milik

PTUN Mataram Tidak Berwenang, karena Objek Sengketamengandung unsur sengketa hak yang menjadi kewenanganPengadilan NegeriBahwa dalam posita gugatan, Penggugat mengklaim sebagaipemilik sah atas tanah dengan SHM Nomor 41/Desa Sekongkang,yang diperolehnya dengan membeli dari Sri Wahyuni dan Sri Wahyunimembelinya dari ANDONG NYOMPA dan diatas tanah dengan SHMtersebut telah diterbitkan SHM Objek sengketa, sehingga menurutPenggugat menyebabkan tumpang tindin hak di atas satu bidangtanah.Sementara faktanya

Bahwa kewajiban tersebut padadasarnya telah diusahakan oleh Penggugat, namun pada arealahan yang telah dicadangkan untuk Penggugat, ternyata masihterdapat tumpang tindin lahan/tanah Penggugat denganlahan/tanah penguasaan perusahaan lain sehingga Penggugattidak dapat melakukan' proses permohonan HGU dankarenanya pengukuran kadasteral menjadi terhambat meskipunPenggugat telah memperoleh persetujuan pencadangan lahanpada tahun 1998 dan SK IUP pada tahun 2004.

Berlandaskan pada SKIUP inilah, Penggugat mulai merintis pembangunan kebunkelapa sawit di daerah Mandailing Natal.Bahwa pada saat penerbitan SK IUP, Penggugat masihmemiliki kendala terkait dengan lokasi lahan yangternyata tumpang tindin dengan pihak lain.

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi JawaTimur melaksanakan ketentuan di atas;Bahwa kemudian terbit Keputusan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 4VIll1996 Tentang pembatalansecara parsial keputusan pemberian Hak Guna Usaha kepada PT.Perkebunan XXIll berdasarkan SK Mendagri Nomor35/HGU/DA/1988, pada pokoknya berisi tentang pembatalan arealyang tumpang tindih secara parsial, karena lahan HGU seluas1.863,86 Ha di Desa Ringin Kembar dan Desa Tegalrejo terdapatlahan tumpang tindin

UndangUndangHukum Perdata, merumuskan perbuatan melawan hukum adalah setiapperbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbultersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian pertimbangan di atas,telah terbukti bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukanperbuatan, yaitu berupa menguasai lahan Hak Guna Usaha di Desa TegalrejoKecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, yang masih terdapattumpang tindin

., yang dikuasai dandimiliki Penggugat tumpang tindin dengan Sertipikat HGB Nomor 100., yangdimiliki Tergugat , Il (vide jawaban butir 50, 51, bukti TI.5, 11.13);30.Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi pada PutusanPengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Juli 2013, Nomor 237/PDT/2013/PT.Bdg., halaman 8, Paragraf 1 sampai dengan 8, berbunyi sebagai berikut:"Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Setia Asih., adalahberasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 34., yang pada tahun 1972 sebagaijaminan

Nomor 34., tumpang tindin dengan Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor 100/Setia Asih., tanggal 28 Agustus 1997;55.Bahwa, mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Setia Asih., telah ParaPemohon Kasasi bahas pada Bagian V Memori Kasasi ini dan mengenaiSertipikat Hak Milik Nomor 34/Pahlawan Setia juga telah Para PemohonKasasi bahsa pada Bagian VII Memori Kasasi ini;Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Pahlawan Setia., telah dijual habisoleh Main bin Milin kepada Jenderal Polisi (Purn) Drs.

berdasarkan Kroscek Ulang dilapangan sebagaimana dalam beritaacara Tertanggal 8 November 2017 dan proses mediasi di Kantor DesaJelarai Selor telah diputuskan bahwa berdasarkan keterangan Ibu KapsahAhli Waris Bapak Sadun menyatakan bahwa Lahan yang diklaim danditerbitkan SPPT An.Penggugat 1 Agustina Bilung bukan di Jalan Mandiridan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tertanggal 20 Nopember Tahun2000 Sket Lokasi tidak sesuai dengan SPPT milik Tergugat 1 s/d Tergugat 7Bahwa setelah mengetahui adanya tumpang tindin

Pertama seharusnya jugamempertanyakan dan mempertimbangkan serta memutuskan mengapaSurat SPPT Tergugat atau Terbanding tidak dibatalkan oleh Tergugat atauTerbanding 9,10 ,11 dan 12, mengapa Surat SPPT Pembanding atauPenggugat yang dibatalkan hal ini justru kalau Pembanding teliti danHalaman 63 dari77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMRcermati surat SPPT tersebut yang dikeluarkan dan juga dijadikan alat buktibaik bukti Pembanding dan Terbanding yang sudah cukup jelas tertulisterjadi tumpang tindin

Maka dengan terbitnya sertipikat objeksengketa di atas tanah hak milik adat Para Penggugat, adalahsalah objek, yang mengakibatkan adanya tumpang tindin hakkepemilikan atas tanah, sehingga merugikan Para Penggugat;d.

Pasal 55 KUHP), untuk kemudian diputuskan dalam perkara Pidana;Bahwa agar tidak terjadi tumpang tindin dalam proses hukumnya mohonkepada Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk menunda pelaksanaan pemeriksaanHalaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor: 22/G/2020/PTUN.

Bahwa tindakan Tergugat untuk membatalkan SKT Nomor : 041adalah benar dan tepat guna menghindari adanya kerancuan dantumpang tindin SKTSKT yang bermasalah tersebut dan hendakmengeluarkan SKT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;. Bahwa masuknya Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini adalahuntuk menjaga dan memastikan hak Tergugat II Intervensi yangtelah membeli tanah milik H.

Bastari ;Sehingga tanah Penggugat/Termohon tidak tumpang tindin dengan tanahmilik Tergugat I/Pemohon dan tanah milik Tergugat II/Pemohon II ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan kesatu sampai dengan ketiga : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judexfacti/Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri Kayu Agung sudah tepat dan tidak salah dalammenerapkan atau melanggar hukum

Bahwa bagaimana mungkin hak atas tanah milik Penggugat yangdiperolehdari Soeparti Ramin bertumpang tindin dengan milik ParaTergugat dan baru diketahuinya tahun 2011 saat akan membayar SKPhasil bumi dan bangunan, yang ternyata telah dibayar oleh Tergugat, darimana Penggugattahu hal tersebut;Halaman 17 dari 38 halaman, Putusan No. 190/Pdt/2018/PT SMG8.

Bahwa dari peta bidang tanah tersebut, terdapat tumpang tindin sebagian SertipikatHak Milik atas nama Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat IIIntervensi dan Sertipikat Hak Milik atas nama La Ode Musdin (vide bukti P2=bukti T9), yang mana selama persidangan berlangsung Para Pihak tidak pernahmembantah tentang adanya tumpang tindih sertipikat tersebut; 5. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi (vide bukti T.Il.Int1 danbukti T1) dengan sisa luas 373 m?

dan kedua ;Menimbang, bahwa oleh karena itu orang yang telah membuat Berita AcaraHasil Rekontruksi Batas Sertifikat tersebut dapat dikatakan tidak valid atau tidakbenar tanpa didukung oleh buktibukti yang sebelumnya dari kantor pertanahanterhadap Hak Milik/SHM Nomor : 00839 tanggal 17 Nopember 2003 dengan luastanah 11.622 ,tentunya data hasil rekontruksi tersebut tidak mempunyai nilaipembuktian;Menimbang, bahwa bagaimana mungkin satu hamparan tanah yang terbagimenjadi 3 sertifikat bisa tumpang tindin

Hal ini penting agar putusan Pengadilan terhadap tanahsengketa sekarang nantinya tidak terjadi tumpang tindin dengan putusanterhadap tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketadisebelah barat, sebelah timur maupun sebelah utara; Teristimewa tanahyang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa disebelahTimur adalah tanah milik bapak Abdulahi yang perolehannya jugaberdasarkan Penyerahan Tanah Adat dari Fungsionaris Adat/Tua AdatNggorang bapak Mahmud Hasan samasama dengan Tergugat