Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undangundangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskan bahwaanak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,termasuk anak yang masih dalam kandungan;Menimbang, bahwa Pasal 4 UndangUndang Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadikorban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yangbelum berumur 18 (delapan belas) tahun

sebagai anak adalah seseorangyang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masihdalam kandungan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 butir 3 UU No. 11 tahun 2012tentang Sistem Peradialn Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud anak yangberkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telahberumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahunyang diduga melakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 butir 4 UU No. 11 tahun 2012tentang Sistem

Peradilan Anak menyebutkan bahwa dimaksud anak yang21menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut sebagai anak korban adalahanak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalamipenderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan olehtindak pidana:Berdasarkan faktafakta dipersidangan, yaitu keterangan saksi saksidan saksi korban yang menerangkan bahwa anak korban saat ini masihberusia 14 tahun lahir tanggal 06 Agustus 2000;Menimbang, bahwa para ABH saat ini juga masih

Ini tidak memenuhi salah satu syarat untuk dilakukannyaDiversi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (a)Undangundang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi Diversisebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam haltindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;b.Klien pernah melakukan tindak pidana;Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.SusAnak/2021/PN Mna3. Korban menyerahkan pada proses hukum yang berlaku;4.

Undangundang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak adalah berupa pidana penjara dan pidanadenda, maka oleh karena karena menurut Pasal 71 ayat (3) Undangundang RINo. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di mana disebutkanbahwa Apabila dalam hukuman materil diancam pidana kumulatif berupapenjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, yang manamenurut Pasal 78 dalam undangundang tersebut Pidana pelatihan kerjasebagaimana dimaksud paling singkat 3 (tiga) bulan

oleh PemimbingKemasyarakatan tidak sepenuhnya dapat dibenarkan karena kalau kita lihatmasih banyak masyarakat yang ekonominya lebih lemah dari anak tetapi tidak melakukan pelanggaran hukum.nt Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim dalam perkara inimenjatuhkan pidana penjara kepada anak sebagai usaha yang terakhir. aoRenaeenSaeH Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 20 dan pasal 85 ayat(1), UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak(UU SPPA), anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LembagaPembinaan Khusus Anak (LPKA).aan Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara palingsingkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana dendapaling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyakRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).aan Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (3)

maka anak harus dijatuhi pidana yangsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danpenahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadapAnak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapbkan agar Anak tetapberada dalam tahananMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun2012 tentang sistem

Peradilan Anak yang menyatakan anak yang djatuhipidana penjara ditempatkan di LPKA, maka Hakim berpendapat anak akandijatuhi pidana di LPKA Klas Palembang dengan pertimbangan terdapatSarana Pendidikan, pelatinan ketrampilan dan Pembinaan yang memadai bagianak;Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.SusAnak/2019/PN PkbMenimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa alatalat 40 (empatpuluh) buah besi saringan/filter mesin padi, 1 (satu) buah gir mesin padi, 1 (satu)buah rantai besi panjangnya + 2 (dua

melanjutkan sekolahnya; Anak belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaHakim sepakat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Anakdengan pidana pokok berupa pidana penjara;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Anakyang memohon agar kiranya Anak dapat dijatuhi hukuman berupa pidana percobaandisertai dengan syaratsyarat umum maupun syaratsyarat khusus sebagaimanadimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b UndangUndang Sistem

Peradilan Anak,dengan alasan ketika Anak menjalani masa tahanan sementara di LembagaPemasyarakatan Klas Il B Baubau, ternyata Anak tersebut justru ditempatkan berbaurdengan tahanan orang dewasa pada umumnya, dan hal ini akan menjerumuskanAnak ke dalam jurang kehancuran terutama dari segi perkembangan psikis, sosiologi,dan paedagogis Anak;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) tersebut Hakim dapatmemahami kekhawatiran Penasihat Hukum Anak, namun oleh karena Anak saat initelah berusia 18 (delapan

Rimansyah yang masih bersekolah,berusia muda dan belum pernah dihukum serta kesanggupan orang tua kandung anakuntuk mendidik dan mengasuh anaknya hingga ke depannya anak Nadhif PutraRimansyah masih dapat dibina untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik hinggapihak Bapas Kelas 1 A Semarang selaku pendamping Anak Yang Berhadapan denganHukum (ABH) mengusulkan Tindakan berupa Perawatan di Pondok Pesantren RadenMas Said Mangunan Lor Demak sesuai Pasal 82 Ayat (1) huruf d UURI Nomor 12Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, namun kiranya perlu dipertimbangkan hallain terhadap pelaku anak atas perbuatannya karena dalam negara Indonesia sebagainegara yang berdasarkan hukum apabila ada warganegaranya yang telah melakukanperbuatan bertentangan dengan ketentuan undangundang yang ada maka ada resikosanksi pidana yang harus dijalaninya sebagai efek jera agar yang bersangkutan tidakHal 1 dari 21 Hal Putusan No. 24/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smgmelakukan / tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut lagi meskipun pelakukejahatan

perintah palsu ataupakaian jabatan palsu;Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2020/PN TasMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1 Barang siapa;Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukumdalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkandan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatuperbuatan pidana;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, yang dimaksud Anak yangberkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telahberumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahunyang diduga melakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran dan kartu keluarga yangkesemuanya menyebutkan bahwa HAJIRANTO Als RANTO Als WIWIK BinZIRWAN lahir tanggal 13 Februari 2003, sehingga ketika kejadian tindak pidanatersebut terjadi Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 4 (empat) bulan

terhindar dari masalahmasalah sosial dan hukum, dengan umur Anak XXXXXXXXXXXX dan AnakXXXXXXXXXXXX yang masih sangat muda dikhawatirkan bisa terjerumuskehalhal yang tidak baik apabila klien diberikan pidana penjara;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan penelitiankemasyarakatan yang menginginkan Anak tidak diberikan pidana penjara,menurut Hakim alasan laporan Penelitian Kemasyarakatan tidak relevan danharuslah di tolak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU No. 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak menyebutkan "Anak hanya dapat dijatuhipidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UndangUndangini" dan Pasal 70 menyebutkan "ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak,atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudiandapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidanaatau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dankemanusiaan"; parafHakim Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.SusAnak/2020/PN Dg!

Pasal 1 Ke3 UndangUndang R.No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalamdakwaan Alternatif Kesatu;De Menjatuhnkan Pidana oleh karena itu pada Anakberhadapan dengan hukum HJM dan Anak berhadapan dengan hukum IIRB masingmasing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan.oe Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalanioleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan Agar Para Anak ditahan tetap beradadalam tahanan ;5.

Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agarHalaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/PN Pilibilamana Anak dinyatakan terbukti bersalan maka terhadap Anak supaya dikenakansanksi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapurasesuail dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e UURI Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) dan Pelatihan Kerja (Latker) di Balai LatihanKerja (BLK) Pelaihari;Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut

khususnya orang tua dan nenek Anak masih bersediamenerima Anak dan telah berjanji untuk memberikan bimbingan danpengawasan lebih ketat terhadap Anak agar di masa mendatang Anak tidakmelakukan pengulangan tindak pidana;Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Masyarakat tersebutdan dihubungkan dengan keterangan dari Wali Anak serta permohonan dariAnak dan Penasihat Hukumnya, maka Hakim mempertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa grand design undangundang perlindungan anakdan undangundang sistem

peradilan anak adalah menganut asas kepentinganterbaik bagi anak sehingga anak yang berhadapan dengan hukum sedapatmungkin dijauhkan dari sanksi pemidanaan penjara dan dari stigma negatifdalam masyarakat akan tetapi tetap memperhatikan keseimbangan dankeadilan bagi Korban, Anak serta kehidupan sosial dalam masyarakat;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktafakta yang terungkapdalam persidangan dikaitkan dengan Tuntutan Penuntut Umum, Hasil PenelitianHalaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX

Saksi , tidak disumpah dikarenakan saksi masih anakanak dan pemeriksaansaksi berdasarkan dengan Sistem Peradilan Anak, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangansehubungan dengan saksi telah menjadi korban persetubuhan; Bahwa kejadian persetubuhan tersebut yaitu pada hari senin tanggal 2Januari 2017 sekira pukul 11.00 wib di rumah milik saudara terdakwatepatnya di dalam kamar turut Perumahan Kabupaten Banjarnegara; Bahwa orang yang

serta Rekomendasi hasil PenelitianKemasyarakatan, dapat pula diketahui kejadian pemukukan terjadi saat Anakkorban Elvira Yanti Seane alias Evi berusia 15 (lima belas) tahun dan Anak ;Menimbang, bahwa dari Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatanterhadap Anak tertanggal 27 Agustus 2021 telah di Rekomendasikan terhadapAnak Faradila alias Wa Bola agar diberikan hukuman berupa tindakan untukmengikuti pelatihan kerja di LPKS Hiti hiti Hala hala berdasarkan pasal 11 hurufC UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Anak Korban maupunorang tua Anak korban ( saksi Elsina Johana Seane alias Ona) telahmemaafkan perbuatan Anak Faradila alias Wa Bola dan temantemannya,namun Anak Korban dan orang tua Anak korban berharap proses hukum tetapberjalan serta orang tua Anak korban berharap diberikan putusan pidanapenjara yang setimpal dengan perbuatan dari Anak Faradila alias Wa Bola dantemantemannya yang mengakibatkan Anak korban kesakitan akibat luka yangdialami

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para anak mengetahui danmembenarkannya sehingga tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2018/PN Pli.Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakanselaniuinya Hakim memerntahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatanmemmbacakan laporan hasil peneliian kemasyarakatan mengenai anak yangbersangkutan tanoa kehadiran para anak berdasarkan Pasal 57 ayat 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem

peradilan anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan atasnama Muhammad Anakuddin Bin Mulyadi nomor : 52/Lit.ABH/Bapas.BinVIV/2018,dimana pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar anak yang bemamaMuhammad Anakuddin Bin Mulyadi untuk dikenakan sarnksi berupa pidanapengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan

UndangUndang Hukum Pidana ;Menimbang, bahwa oleh karena seseorang yang bemama Anak, anak yangbernama Anak, anak yang bemama Anak dan anak yang bemama Anak BinSyamsudin saat ini masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga paraanak tersebut masih dikatakan sebagai anak yang mana menurut Pengadilan harusada perbedaan proses hukumnya maupun penghtkumannya antara pelaku yangsudah dewasa dengan pelaku yang masih anakanak ;Menimbang, bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang sistem

peradilan anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat danmartabat seorang anak yang mana anak merupakan amanah dan karunia TuhanYang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutunnyasehingga Negara Republik Ihdonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak ;Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sangat sejalan dengan pendapatBarda Nawawi Arief dalam karangan buku WALUYADI, SH, MH yang berjudulHukum Perlindungan Anak halaman 46 yang menyatakan ada dua hal yangHalaman 51 dari 59

dengan unsur Barangsiapamenunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dandalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orangperseorangan/ manusia pribadi (natuurlijke persoon) dan juga korporasi/ badanhukum (rechtspersoon) dan juga yang dimaksudkan oleh Undangundangadalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atasperbuatanya menurut hukum ;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 2Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak,Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik denganHalaman 27 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.SusAnak/2020/PN Krshukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksitindak pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap didepanpersidangan dari keterangan para saksi serta Anak sendiri, bahwa yangdihadapkan kedepan persidangan sebagai Anak yang berhadapan denganhukum adalah Anak I., Anak II., Anak Ill., Anak IV.

Diversiadalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilanpidana anak (formal) ke proses di luar sistem peradilan pidana anak (informal).Sistem peradilan anak yang sekarang berlandaskan pada keadilan retributive(menekankan keadilan pada pembalasan) dan restitutive (menekankan keadilanatas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negarayang didelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim).Restorative Justice system setidaktidaknya bertujuan

Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, ataumembujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan didukungdengan surat berupa fotocopy Akte Kelahiran atas nama Nonie AmaliaRamadhanie bahwa Saksi Nonie Amalia Ramadhanie masih berusia anak yaitu17 (tujuh belas) tahun sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undangundang RI Nomor11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganbahwa

Lemahnya penegakanhukum terhadap pelaku kejahatan seksual mengakibatkan kekerasan seksual akansemakin meningkat, yang akan semakin membuat keresahan dan ketimpangan dalammasyarakat, sehingga dengan menjatuhkan pidana yang terlampau rendah kepadapelaku tindak pidana seksual Sama saja dengan menyakiti rasa keadilan moral dankeadilan masyarakat (social justice);Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 2 huruf (1)UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak bahwa perampasankemerdekaan