Ditemukan 1167 data
103 — 34
Bahwa segala suratsurat yang berkaitan langsung dengan tanah obyeksengketa dalam Rekonvensi yang dimiliki oleh penggugat Rekonvensi adalahsah menurut hukum;Berdasarkan halhal yang dikemukakan diats, mohon kiranya Majelis Hakimyang memeriksa dan atau mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan denganamar Putusan sebagai berikut;DALAM EKSEPSIMengabulkan Eksepsi Tergugat Il untu seluruhnya;DALAM KONVENSI1.Menola gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyataanGugatannya tidak dapat diterima
86 — 59
PP Nomor 45Tahun 1990 yang menyangkut pembagian gaji kepada istri yang diceraikanditerapbkan dengan pemberian mutah sesuai kepatutan, kelayakan dankemampuan suami Serta dibayar sekaligus;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diats, makaMajelis Hakim menolak gugatan rekonvensi Penggugat mengenai pembebananHalaman 84 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pat.G/2021/PA.Kiskepada Tergugat untuk memberikan 1/3 (Sepertiga) gaji Tergugat kepadaPenggugat setiap bulan;Menimbang, bahwa oleh karena
102 — 24
dalam pokok perkara;Bahwa telah dan terang bukti kepemilikan dari Para Pembanding danasal usul kepemilikan tanah dari Para Pembanding yaitu Sertifikat Hak Milik Halaman 58 dari 84 hal Putusan Nomor 455/Pdt/2018/PT MDNNo.1104 Sei Sikambing D tanggal 8 Agustus 2007 terdaftar Atas NamaT.Perdinan Simangunsong;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas patut dan layak bilamanagugatan rekonpensi yang diajukan Para Pembanding dikabulkan seluruhnya;Berdasarkan keseluruhan argumentasi yang berdasarkan hukum diats
104 — 8
dikeluarkan oleh Tergugat I terhadap bidang tanah sertifikatHak Milik Nomor : 7986 Desa Sei Rengas surat ukur/uraian batas GS No.546/84 persil No. 2 tanggal 7 Agustus 1984 Kutipan tanggal 27 juni 1985sekarang menjadi M.7475/Sungai Rengas GS No. 546/1984 persil No. 2seluas 37.370 m2 dan sesuai peta bidang tanah Nomor : 195/2012 terbuktibahwa hasil pengukuran tersebut tidak terdapat perbedaan jumlah luas hasilpengukuran dengan luas yang ada dalam sertifikatdan tidak tergambar adanyasertifikat lain diats
77 — 30
Direktur Utama PDAM AfandiST. menyurati ketua Koperasi karyawan Tirta Dharma dengan surat Nomor :542/UM/XII46/2013 perihal pengahiran Perjanjian kerja sama ;Bahwa tergugat I sekali lagi menolak dengan tegas dalil gugatan parapenggugat pada point 10 dan 11 tersebut diats ; dikarenakan tergugat I tidakpernah mengadakan perjanjian kerja dengan para penggugat sehingga tidakmempunyai hubungan hukum dengan para penggugat, maka yang berhakmempekerjakan kembali atau tidak adalah pihak Tergugat II (koperasikaryawan
106 — 40
Dan cara intimidasi dengan ancaman untukdilaporkan ke Polisi ini oleh Penggugat (seperti yang dilakukanH.Dahrul Azhar Lubis melaporka Tergugat dan III ke Polisi namunlaporan itu tidak dibuktikan), dan cara ini ternyata berhasil untuksebahagian pemilik rumah yang ada diats lahan a quo, kecuali ParaTergugat, sehingga pemilik rumah diatas lahan a quo akhirnyapindah dan membongkar sendiri rumah yang telah lama metreka14diami (huni) itu tanpoa adanya kompensasi apapun dari Penggugatatau HIDAHRUL AZHAR
68 — 34
Tteberalasan menurut Hukum, Para Penggugat Konpensi harusmembuktikan dalil tuduhannya tersebut sesuai penegasan Pasal 283RBg yang dikutip: Barang siapa yang menyatakan mempunyaisuatu hak atau peristiwa guna meneguhkan haknya atau untukmenyangkal/membantah hak orang lain, maka iadiwajibkan membuktikan adanya hak tersebut atau adanyaperistiwa tersebut ; Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat Konpensi sebagaimanadikutip diats yakni terkait dengan mobil Carry/mobil penumpang yangdiberi nama Souvenir tersebut
53 — 10
Bahwa segala suratsurat yang berkaitan langsung dengan tanah obyeksengketa dalam Rekonvensi yang dimiliki oleh penggugat Rekonvensi adalahsah menurut hukum;Berdasarkan halhal yang dikemukakan diats, mohon kiranya Majelis Hakimyang memeriksa dan atau mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan denganamar Putusan sebagai berikut;DALAM EKSEPSIMengabulkan Eksepsi Tergugat Il untu seluruhnya;DALAM KONVENSI1.Menola gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyataanGugatannya tidak dapat diterima
58 — 22
penerima bantuan (MBR) tidak menerima bantuan dalambentuk uang masing masing sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah), tetapi menerimadalam bentuk bahan material, maka dalam pelaksanaannya hasil pembangunan rumahtidak sesuai dengan DED (Detailed Engineering Design) atau spek, karena nilai materialbangunan yang diterima masing masing MBR jauh di bawah Rp 5.000.000, (lima jutarupiah) ; o Bahwa benar selisih antara harga material yang diberikan kepada MBR berdasarkan hargabeli bahan material tersebut diats
406 — 389
Maka berdasarkan segala hal tersebut diats, bersama ini Pemohon mohon dengan hormatagar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan :PRIMAIR:1. Mengabulkan Surat Permohonan Keberatan dari PEMOHON.2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak melakukan konspirasi atau persekongkolan denganpihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam PengadaanTinta Sidik Jari Untuk Pemilu Legislatif Tahun 2004.3.
Bahwa pertimbangan diats haras ditolak karena :a. Tidak pernah ada kesepakatan Pemohon Keberatan dengan Turut Termohon I,Turut Termohon II, Turut Termohon I dan Turut Termohon IV untukmemberikan dana sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)b.
94 — 21
Dasar hukumpemberian dana bantuan untuk masingmasing kegiatan tersebut diats adalahperaturan Gubernur nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman teknispengelolaan belanja, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil , bantuankeuangan dan belanja tidak terduga provinsi Jatim ;Bahwa saksi menerangkan prosedur yang harus dilakukan suatu kelompokmasyarakat atau lembaga untuk mendapatkan bantuan dana tersebut terdiria Tahap I : mengajukan proposal berisi rencana kegiatan, rencana anggaran, biaya dansusunan organisasi
121 — 17
Berdasarkan apa yang telah disampaikan sebagaimana tersebut diats Tergugat mohondengan segala hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara iniberkenan memberikan putusan sebagai berikut:DALAM EKSEPSI1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.~%1~DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.
97 — 174
Materitemple yang digunakan diatas suatu surat yang mengadung arti dan maksud tentangperbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihakpihak yangberkepentingan harus ditulis tanggal, bulan dan tahun penandatanganan surat tersebut, halini dikatakan demikian karena berdasarkan pasal 7 ayat (5) UU No. 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai menyatakan bahwa Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantumantanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau sejenis dengan itu, sehingga sebagianOF.lagi diats
49 — 28
Flores Timur TahunAnggaran 2005 dengan perincian pekerjaan : RencanaPekerjaan Jalan Desa ;Bahwa benar ada rapat pengurus OMS, tanggalnya saksitidak ingat lagi tapi yang pasti dalam bulan Oktober 2005telah dilakukan rapat Pengurus OMS bersama Kepala DesaLewobele (Bernadus Masan Dosi) membicarakan tentangpekerjaan yaitu lokasinya :e Dari Dusun Lewopulo ke Munaklaka Pekerjaan jalannyadi Telford dan dirabat beton sepanjang 300 M1 denganketebalan 12 cm diatas permukaan telford, 15 cmkalau rabat diats
100 — 30
Sutan Sinaloan Lubis untukkepemilikan ;Bahwa saksi mengetahui tentang surat pernyataan dari Kepala Desa danyang meminta keluarga Hj.Istana Lisnawati Lubis yang dipergunakanuntuk dokumen ;Bahwa pemetaan yang lebih dahulu dibuat baru pengukuhan dari seluruhKepala Desa ;Bahwa saksi yang membuat perumahan diats objek perkara danperumahan tersebut digunakan untuk pengembalaan kerbau ;Bahwa pada waktu di bangun rumah di tanah objek perkara tidak adayang keberatan dan yang menyuruh rumah tersebut dibangun
ANDI JEFRI ARDIN, SH
Terdakwa:
MUH. NURYADIN ALIAS YADIN ALIAS ADI ALIAS ABU FUDHOIL BIN ABDUL RAUF
245 — 267
M E N G A D I L I :
- Menyatakan Terdakwa dengan identitas tersebut diats : MUH.
Menyatakan Terdakwa dengan identitas tersebut diats : MUH.NURYADIN Alias YADIN Alias ADI Alias ABU FUDHOIL Bin ABDULRAUF dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :Terorismesebagaimana dalam dakwaan alternatef PERTAMA melanggar Pasal 15JO Pasal 7 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Tororiamomonjetdi UndangUndang
245 — 164
;Menimbang, bahwa hukum adat mengenai Negeri/Desa, adalahkesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenanguntuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau haktradisional yang diakui dan dihormati;Menimbang, bahwa yang dimaksud tersebut diats, untuk memberikanpengakuan sekaligus perlindungan akan eksistensi negerinegeri yang olehmasyarakat umumnya di Maluku maupun khususnya Seram Bagian Barat
ANNY FARIDA, SH
Tergugat:
YONGKY LEFAAN
147 — 89
enam ratussembilan puluh empat meter persegi), sebagaimana diuraikandalam Surat Ukur tanggal 28082013 (dua puluh delapanAgustus dua ribu tiga belas) nomor : 29/2301/Wangel,ditetapbkan harga sejumlah Rp.2.000.000.000, (dua miliarrupiah).Antara penghadap Tuan PAULUS LEFAAN dan penghadapNyonya ANNY FARIDA, Sarjana Hukum tersebut diatas.Jadi untuk memudahkan proses balik nama sertifikat terhadap tanahdan bangunan yang menjadi bagian dari objek jual beli sebagaimanadimaksud dalam Akta Nomor 2 tersebut diats
57 — 7
puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah),semua dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.Menimbang, bahwa kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwaadalah sebesar Rp. 202.713.623, (dua ratus dua juta tujuh ratus tiga belas ribuenam ratus dua puluh tiga rupiah) sesuai laporan tanggal 5 Desember 2014 dantidak ada penggantian kerugian Negara yang bersumber dari APBD PropinsiJawa Barat dan dana tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwasendiri.Atas uraian uraian diats
151 — 28
semuanya diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan di dalam PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yangdigantikannya, juga tidak diatur pembatasan waktu tuntutan hak ;Menimbang, bahwa terlepas dari hal itu, perludipertimbangkan disini bahwa pembatasan tuntutan hak dalamtenggang waktu) selama 5 (lima) tahun~ sejak sertifikat ituditerbitkan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 32 ayat (2)Peraturan Pemerintah tersebut diats