Ditemukan 1237 data
110 — 27
dokumennya laludiajukan ke DPKAD sedangkan yang bersifat program kami merencanakanproses pengadaan (misalnya pengadaan obat) kemudian kalau sudah clearproses pengadaannya baru bisa mengajukan anggaran itu ke DPKAD.Bedanya kalau yang sifatnya rutin, hanya dilampirkan dokumen pendukungbersama surat permintaan pencairan ke DPKAD sedangkan untuk programharus didahului proposal perencanaan, mempersiapkan pengadaannya baru terakhir usulan penganggaran; Bahwa uang yang diterima dari masyarakat disetorkan ke Kasda
SARWOTO, SH., MH
Terdakwa:
TOGU SIAGIAN, S.Ip. M.Si
272 — 341
Pst.34.297.770,) sudah dipotong secara otomatis dari kasda UPPK BPKDKota Administrasi Jakarta Selatan dimana saksi sudah membayar pajak;Bahwa terhadap keuntungan yang saksi dapatkan , saksi membagikeuntungan tersebut kepada KAMJUDIN selaku Direktur PT ERICACAHAYA BERLIAN sebesar Rp. 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah)atau sekitar 20 % dari nilai kKeuntungan yang saksi terima dan saksiserahkan secara tunai ke saksi KAMJUDIN tanggal 07 Januari 2015 dandibuatkan tanda terima berupa 1 lembar kwitansi
98 — 95
PP) atau disetor kembali ke rekening Kasda Pemkab. Lebong melalui surat No:790/334/DPPKAD/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditujukan kepada KepalaDinas Diknaspora Kab. Lebong;Bahwa atas hal tersebut Dinas Diknaspora Kab. Lebong menyatakan dalamsuratnya bahwa uang titipan tersebut bukan milik PT PP sehingga memintaagar Saksi menarik atau menyetor kembali ke rekening umum Kas DaerahKab. Lebong, dan tanggal 18 Juni 2010 Dinas PPKAD Kab.
92 — 18
TPK/2016/PN.Srqg.berkoordinasi dengan PT.ABJ untuk mempertanggung jawabkanpembayaran yang tidak sah atas pekerjaan yang belum terpasang yaituRangka Baja Jembatan Pelengkung dan menyetorkan ke Kasda uangsebesar nilai tersebut ;Bahwa saksi pada tanggal 6 Maret 2014 menyuruh Panitia PHO dan FHOmenandatangani dokumen Serah Terima Pertama PHO Paket PekerjaanPembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 Realisasi PHO tertanggal 20Desember 2013,penandatangan dilakukan setelah dilakukan pencairanpembayaran tanggal
86 — 56
PP) atau disetor kembali ke rekening Kasda Pemkab. Lebong melalui surat No. :790/334/DPPKAD/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditujukan kepada KepalaDinas Diknaspora Kab. Lebong.Halaman 57 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLBahwa atas hal tersebut Dinas Diknaspora Kab. Lebong menyatakan dalamsuratnya bahwa uang titipan tersebut bukan milik PT PP sehingga memintaagar Saksi menarik atau menyetor kembali ke rekening umum Kas DaerahKab. Lebong, dan tanggal 18 Juni 2010 Dinas PPKAD Kab.
1.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
2.SUBARDI, SH.
3.DENY MARINCKA PRATAMA, S.H., M.H.
4.SUHELFI SUSANTI, SH
5.YUDHI PERMANA, S.H.
Terdakwa:
BUDIYONO
146 — 84
Provinsi Banten Nomor: 900/475-BPKAD.03/2022 tanggal 22 April 2022 Perihal Permohonan Keterangan terkait Surat Tanda Setoran (STS) kepada Badan Pendapatan daerah Provinsi Banten;
Kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Provinsi Banten;
DIKY OKTAVIA, S.H., M.H
Terdakwa:
1.ELAN MAGDALENA TAMBAJONG
2.MAYKEL HEINCE RANGKANG
42 — 37
,MAP tentang Penetapan User Pengelola Sistem Aplikasi KASDA Online Versi 2.3 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TA.2022;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penggantian KPA TA.2022 tanggal Februari 2022;
- 1 (satu) rangkap Keputuasn Bupati Minahasa Nomor : 551 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Nomor : 02 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan
88 — 78
Terdakwa membenarkannya.REGINA ATLIS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi sudah pernah di periksa di peyidik;Bahwa keterangan saksi sudah benar semua di penyidik;9619.Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2004 dan saat ini saksi sebagai kasir diBank Sumut Cabang Utama Medan ;Bahwa saksi tidak tahu hal yang ditarik tersebut ada kaitannya denganpengadaan alatalat kesehatan;Bahwa Pada tahun 2014 ada penyimpanan uang dari Pemerintah Derahdengan SP2D ditanda tangani oleh seksi Kasda
69 — 37
PP) atau disetor kembali ke rekening Kasda Pemkab. Lebong melalui surat No. :790/334/DPPKAD/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditujukan kepada KepalaDinas Diknaspora Kab. Lebong.Bahwa atas hal tersebut Dinas Diknaspora Kab. Lebong menyatakan dalamsuratnya bahwa uang titipan tersebut bukan milik PT PP sehingga memintaagar Saksi menarik atau menyetor kembali ke rekening umum Kas DaerahKab. Lebong, dan tanggal 18 Juni 2010 Dinas PPKAD Kab.
79 — 55
PP) atau disetor kembali ke rekening Kasda Pemkab. Lebong melalui surat No. :790/334/DPPKAD/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditujukan kepada KepalaDinas Diknaspora Kab. Lebong.Bahwa atas hal tersebut Dinas Diknaspora Kab. Lebong menyatakan dalamsuratnya bahwa uang titipan tersebut bukan milik PT PP sehingga memintaagar Saksi menarik atau menyetor kembali ke rekening umum Kas DaerahKab. Lebong, dan tanggal 18 Juni 2010 Dinas PPKAD Kab.
YUDHI PERMANA, S.H.
Terdakwa:
ZULFIKAR, SE, M.Si
166 — 97
Banten Nomor: 900/475-BPKAD.03/2022 tanggal 22 April 2022 Perihal Permohonan Keterangan terkait Surat Tanda Setoran (STS) kepada Badan Pendapatan daerah Provinsi Banten;
106. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kepala badan Pendapatan daerah Provinsi Banten Nomor: 900/314-BAPENDA/2022 tanggal 28 April 2022 Perihal Keterangan terkait Surat Tanda Setoran (STS) kepada BPKAD Provinsi Banten;
107. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Dinas Kasubdit kas Daerah Nomor: 900/002-Kasda
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Provinsi Banten;
108. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Dinas Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Provinsi Banten Nomor: 900/0591-PAK/BPKAD/2022 tanggal 20 April 2022 perihal laporan Terkait Surat Tanda Setoran (STS) yang ditujukan Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
109. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Dinas Kepala Kasubid Kas Daerah BPKAD Provinsi Banten Nomor: 900/001-Kasda
135 — 56
tidak mempunyai ahli di bidang pengawasanpembuatan bis, sehingga untuk mmenangkan lelang ini tenaga ahlinyadisewa dari luar;Bahwa namanama tenaga ahli yang dicantuman dalam dokumen lelangadalah Rudias , Helson, Dwijaya, Katri yang diperoleh dari BPPT, namunyang mengusahakan namanama tersebut adalah lwan Kuswandi;Bahwa terhadap pekerjaan pengawasan ini, perusahaan saksi telahmenerima pembayaran dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang dibayarpada awal bulan Januari 2014 dengan cara ditransfer dari Kasda
66 — 14
Aceh Tamiang, yang bersumber dari dana OTSUS tahun 2009;Halaman 96 dari 182 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bna.Bahwa Mekanisme Pembayaran terhadap Permintaan tersebut setelah saksimenerbitkan SP2D dengan nomor : 0028572 /BLLS/2009 tanggal 29 Desember2009, kemudian diajukan kepada Kasda NAD;Bahwa SKPA Dinas Pengairan mengajukan pembayaran hanya sekali yaitu sesuaidengan SP2D No: 0028572 /BLLS/2009 tanggal 29 Desember 2009, untuk ke perluanpembayaran Termin (terakhir) 95 % dan 5 %, dan untuk pengajuan
170 — 123
Hal. 6411Tanggapan Terdakwa:Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan tanggapan ataukeberatan;.Saksi LAO DE MAARFIN NURJANBahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan PenyidikKPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi,kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan parafpada setiap lembarnya;Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;Bahwa sejak bulan Maret sebagai kabid di BPKAD Kendari;Bahwa atasan saksi di Kasda adalah
70 — 30
. = Bahwa dokumen SPP dan SPM yang telah ditandatangani oleh PenggunaAnggaran tersebut selanjutnya diserahkan oleh bendahara pengeluaran kepembantu bendahara di bidang Sarpras untuk dikirim ke kantor DPPKADKabupaten Ponorogo dan selanjutnya oleh Kuasa BUD diterbitkan SPPD (SuratPerintah Pencairan Dana) kemudian SPPD tersebut bersamaan dengan SSP olehbendahara pengeluaran dimasukkan ke Kasda untuk diteruskan ke bank Jatimguna pencairan dana ke rekening penyedia barang. = Bahwa berita acara pemeriksaan
50 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
2008 BPK Perwakilan Lampung baru masuk ke DinasPU yang merupakan bagian dari mengaudit Pemerintah Kota BandarLampung / Walikota selama + 45 hari, dan pembayaran untuk 32 pakettersebut di atas sudah selesai berdasarkan standar baku / mekanisme yangselama ini berjalan;Kekurangan volume temuan BPK, oleh rekanan telah ditambahkekurangan volume tersebut dengan melampirkan foto pengerjaan,perhitungan volume yang kurang dan sebagainya, sedangkan TOR yangjuga telah dibayar rekanan baik melalui cicilan ke Kasda
82 — 80
Pemerintahandengan hasil rapat : ADD akan disalurkan langsung dari Kasda ke kasdesa dalam dua tahap, dimana masingmasing tahap senilaiRp.50.000.000, untuk penyaluran tahap sebesar Rp.25.000.000,agar dibayarkan untuk Simpemdes yang digunakan :o Pelatihan tenaga operator per desa 2 orang.o Pengadaan Hardware (komputer printer, UPS dan meja).o Windows XP Oroginal.Sedangkan sisanya sebesar Rp.23.000.000, untuk pembayaransoftware dan aplikasinya diambilkan dari penyaluran tahap Il.Bahwa peraturanperaturan
113 — 129
masukdari PT.Bukaka yang ditujukan kepada Dinas BMTR yang menyatakanPT.ABJ belum membayar uang muka 20 % Rp.1.915.661.880, ;Bahwa pada bulan Juni 2014 ditemukan ada kekurangan pekerjaan BesiBaja Pelengkung Baja Ringan Jembatan sebesar Rp.13.292.484.462,18oleh BPK RI ,dan rekomendasi BPK RI agar saksi Ir.Sutadi,ST,MT selakuPPK berkoordinasi dengan PT.ABJ untuk mempertanggung jawabkanpembayaran yang tidak sah atas pekerjaan yang belum terpasang yaituRangka Baja Jembatan Pelengkung dan menyetorkan ke Kasda
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
I WAYAN TANGSI
119 — 57
evaluasi Pendapatan Daerah sertasewaktuwaktu pernah melakukan pengecekan ke lapangan, meskipunsudah ada mekanisme berjenjang;Bahwa terkait masalanh pengelolaan retribusi ODTW KabupatenKarangasem saksi pernah ditegur oleh Bupati karangasem terkaittemuan BPK RI tetapi knhusus untuk keterlambatan setoran dan terhadapteguran dari Bupati Karangsem tersebut saksi langsung tindaklanjutidengan melakukan teguran secara tertulis kepada petugas pungut dilapangan;Bahwa berdasarkan laporan yang akan disetor ke Kasda
76 — 25
SUDIBYO, SE,MMsebesar Rp. 225.000.000..Sedangkan untuk pembayaran ketiga kegiatan tersebut diatasyang menggunakan SP2DLS untuk pembayaran biaya takterduga yaitu kepada Kabupaten Balangan sebesar Rp.1.108.544.000,Pembayaran biaya tak terduga secara langsung atau SP2DLSkepada rekening Kasda Kabupaten Balangan dibayarkan untukpengembalian kesalahan penyetoran BPHITB oleh penyetor yangseharusnya menyetor ke Kabupaten Balangan tetapi disetorkan kerekening kas daerah Kab.