Ditemukan 1133 data
Ali fikri
Terdakwa:
ASWANDINI EKA TIRTA
215 — 64
Tugassaksi Sampai di tahapan ini saja;Bahwa saksi menerangkan untuk selanjutnya tugas dilakukan oleh bidanglain yang ada di Bappeda, yaitu : OPD membuat RKA untukdiasistensi oleh Bappeda, BPKAD dan Bagian Pembangunan SetdaKab. Biasanya ada catatancatatan untuk asistensi, dan jika Ssudahdiperbaiki Kemudian diserahkan ke BPKAD untuk dicetak DPA.
Saksi memberikan jatan paketpekerjaan sebesar Rp2 Milyar di bagian Humas SetdaKab. Kutai Timur. Saksi tidak mematok jumlah yang harusdisetor dan yang bersangkutan belum menyetorkan danake saksi.UNMER adalah sebutan untuk Prof. BONA VENTURA dariUniversitas Merdeka Malang yang mengerjakan penelitiandi Kutai Timur. Saksi memberikan jatah paket pekerjaansebesar Rp400 Juta di Bappeda. Paket pekerjaannyaterkait dengan proposal untuk peningkatan PAD.
1.Muhammad Jufri Tabah, S.H., M.H
2.Yasser Samahati, SH.
3.Ekaputra S.F.W. Polimpung, S.H.,M.H.
5.Vincentius Aji Wicaksono,S.H.
7.Yasser Samahati, SH.
8.Muhammad Jufri Tabah, S.H.,M.H
9.Yosi Alfred Hartono Korompis, SH.
Terdakwa:
SAMSIR, S.E.
112 — 4
- Disita dari ZULKARNAIN NURDIN, S.T:
- 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Sekretariat DPRD Th. 2016;
- 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Sekretariat DPRD Th. 2017;
- 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Sekretariat DPRD Th. 2018-2019;
4.1 (satu) Surat Edaran No. 900/640/SETDAKAB BPKD Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
73 — 46
TTS TA. 2010 adalah sebesar Rp.4.055 .900. 000, terdiri dari :Halaman 89 dari 343 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGa Belanja Bantuan Organisasi (Keagamaan) sebesar Rp.630. 000. 000,;b Belanja Bantuan Sosial Organisasi ( Kemasyarakatan )sebesar Rp. 2.975.900.000,c Bantuan kepada Parpol Rp. 450.000.000,; Bahwa dana Bantuan Sosial yang dikelola oleh Bagian Bina Sosial SetdaKab.
169 — 305
juga tidak tahu; Bahwa tanah yang dikatakan sudah clear adalah tanah bagi mereka yangsudah menerima;Bahwa Terdakwa berpendapat : hasil pelaksanaan Tehnis diserahkankepada Pak Heru bukan kepada Terdakwa dan saksi tetap padaketerangannya;Saksi ke12: SENO WIBISONO,SIP.Bin SUHADI WIRYONO Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini tentang tindak pidana korupsi92tanah kompensasi di Ds.Jatirunggo proyek jalan Tol Semarang Solo tahun20092010;Bahwa saksi pada tahun 2009 2010 bekerja di Tata Pemerintahan SetdaKab
152 — 91
Sutiarsih, sebelumnya ke 67 (enam puluh tujuh) SP2D (Surat PerintahPencairan Dana) tersebut oleh Kaslan dan Nuraini Mudia Sutiarsih dilakukanpenelitian dengan cara mengecek ketersediaan dana dalam DPA, mengecekpembebanan rekening, dan mengecek kelengkapan lampiran berupa Rekomendasi(penunjukan rekanan), Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Serah TerimaPekerjaan, Tagihan dari rekanan, Kwitansi Pembayaran dan Nota Pengambilan.Bahwa pada saat pengajuan pembayaran pengadaan souvenir kulit buaya pada SetdaKab
Sutiarsih, sebelumnya ke 67 (enam puluh tujuh) SP2D (Surat PerintahPencairan Dana) tersebut oleh Kaslan dan Nuraini Mudia Sutiarsih dilakukanpenelitian dengan cara mengecek ketersediaan dana dalam DPA, mengecekpembebanan rekening, dan mengecek kelengkapan lampiran berupa Rekomendasi(penunjukan rekanan), Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Serah TerimaPekerjaan, Tagihan dari rekanan, Kwitansi Pembayaran dan Nota Pengambilan.e Bahwa pada saat pengajuan pembayaran pengadaan souvenir kulit buaya pada SetdaKab
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
364 — 124
Saran saksi kepada DITA adalah langsung sajaberkomunikasi dengan pihak Bagian Unit Layanan Pengadaan SetdaKab. Kutai Timur, dan agar tenang saja terkait hal tersebut karenaDITA sudah bayar ke MUSYAFFA, karena DITA pernah cerita diapernah memberikan sejumlanh uang kepada MUSYAFFA untukmendapat proyek yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kab.
Saksi memberikan jatah paketpekerjaan sebesar Rp2 Milyar di bagian Humas SetdaKab. Kutai Timur. Saksi tidak mematok jumlah yang harusdisetor dan yang bersangkutan belum menyetorkan danake saksi.UNMER adalah sebutan untuk Prof. BONA VENTURA dariUniversitas Merdeka Malang yang mengerjakan penelitiandi Kutai Timur . Saksi memberikan jatah paket pekerjaansebesar Rp400 Juta di Bappeda. Paket pekerjaannyaterkait dengan proposal untuk peningkatan PAD.
70 — 39
Dalam rapat tersebut, peserta rapattidak dapat menetapkan suatu kesepakatan atau keputusankarena PPK dan Panitia tetap pada prinsipnya masingmasing.sehingga pada tanggal 26 November 2007 Terdakwa kembaliberkonsultasi ke Bagian Pembangunan dan Bagian Hukum SetdaKab. Sikka juga kepada Sekda, hasilnya Terdakwa disarankanuntuk membuatkan telaahan staf kepada Bupati Sikka untukmeminta penetapan pemenang.
Terbanding/Terdakwa : Drs.Mardinas N.SYAIR, MM
108 — 104
SetdaKab. Muko muko TANPA NAMA bertanda tangan serta bercapstempel Setda Pemerintan Kabupaten Muko muko.598) a. 1 (Satu)Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari BendaharawanDPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000, (Empat JutaLima Ratus Ribu Rupiah ) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDULMUIS. B.Sc selama 4 ( Empat ) hari ke Kalb. Muko muko oleh ABDULMUIS.
SetdaKab. Muko muko TANPA NAMA bertanda tangan serta bercapstempel Set. DPRD Pemerintah Kabupaten Muko muko.600) a. 1 (Satu)Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRDKab. Pesisir Selatan, Vang sejumlah @Rp. 125.000, x 4 Hari untukBiaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL BOTOT selama 4(Empat ) hari ke Kec. Pancung Soal dan Kec.
Ali fikri
Terdakwa:
DEKI ARYANTO
173 — 45
Saksi memberikan jatah paketpekerjaan sebesar Rp2 Milyar di bagian Humas SetdaKab. Kutai Timur. Saksi tidak mematok jumlah yang harusdisetor dan yang bersangkutan belum menyetorkan danake saksi.UNMER adalah sebutan untuk Prof. BONA VENTURA dariUniversitas Merdeka Malang yang mengerjakan penelitiandi Kutai Timur. Saksi memberikan jatah paket pekerjaanHalaman 93 dari 313 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2020/PN Smrsebesar Rp400 Juta di Bappeda.
141 — 74
Merauke berdasarkan Surat KeputusanBupati Merauke Nomor : SK.821.2/03/MRK/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 danjuga selaku Pejabat Penandatanganan Pengelolaan dan PenatausahaanKeuangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke No. 146tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 selaku Bendahara Umum Daerah KabupatenMerauke, saksi KASLAN sebagai Kasubag Perbendaharaan dan Gaji pada SetdaKab.
150 — 20
Lampung Timur; Wakil Ketua:Muchtar Achmad yang waktu itu menjabat Asisten I bidang Pemerintahan danKesra Setdakab Lampung Timur; Sekretaris: Istamar, yang waktu itu menjabatKepala BPN Kab. Lampung Timur; Wakil Sekretaris: Saksi, yang waktu itumenjabat Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada BPN Kab.
Ali fikri
Terdakwa:
ADITYA MAHARANI YUONO
204 — 47
Saksi memberikan jatah paketpekerjaan sebesar Rp2 Milyar di bagian Humas SetdaKab. Kutai Timur. Saksi tidak mematok jumlah yang harusdisetor dan yang bersangkutan belum menyetorkan danake saksi.UNMER adalah sebutan untuk Prof. BONA VENTURA dariUniversitas Merdeka Malang yang mengerjakan penelitiandi Kutai Timur. Saksi memberikan jatah paket pekerjaansebesar Rp400 Juta di Bappeda. Paket pekerjaannyaterkait dengan proposal untuk peningkatan PAD.
1.RIZKI DWI ANUGRAH PUTRA, S.H.
2.SIARA NEDY, S.H.
Terdakwa:
Khairum Hafis Bin Alm. H. Amin Rajab
158 — 147
Malikussaleh Komplek Kantor Bupati Bireuen (Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Bireuen Aceh). (Foto)
- 1 (satu) lembar Asosiasi Petani Porang Bireuen Aceh Nomor: 11/822 Perihal Permohonan Narasumber tanggal 05 Agustus 2022. (Asli)
- 1 (satu) Lembar Surat PT Paidi Indo Porang Nomor: 002/SU/PIP/IX/2022 Perihal Peresmian Pabrik dan Sosialisasi Budidaya Tanaman Pangan tanggal 14 September 2022.
WAWAN YUNARWANTO SH MH
Terdakwa:
1.SIBRON AZIS, HI.
2.KARDINAL.
215 — 100
- BB No. 97 :2 (dua) lembar print out Tabel Rincian Penggunaan Dana Pemerintah Kabupaten Mesuji Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Mesuji.
- BB No. 98 :2 (dua) lembar print out yang diatasnya bertuliskanPembukaan Mesuji Expo 148.000.000.
ANTONI MUSTAQBAL, SH.
Terdakwa:
HUSIN, M.Ag Bin Alm. H.ABDULLAH
152 — 32
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa UKPBJ Setdakab. Gayo Lues Nomor: 600/02/UKPBJ/2019 Tanggal 7 Januari 2019;.
SIARA NEDY, S.H.
Terdakwa:
Yusrizal Bin Abkar
196 — 171
Malikussaleh Komplek Kantor Bupati Bireuen (Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Bireuen Aceh). (Foto)
- 1 (satu) lembar Asosiasi Petani Porang Bireuen Aceh Nomor: 11/822 Perihal Permohonan Narasumber tanggal 05 Agustus 2022. (Asli)
- 1 (satu) Lembar Surat PT Paidi Indo Porang Nomor: 002/SU/PIP/IX/2022 Perihal Peresmian Pabrik dan Sosialisasi Budidaya Tanaman Pangan tanggal 14 September 2022.
63 — 4
s/d Rp.25.000 m7;e Bahwa dasar penetapan ganti rugi yang dibayarkan oleh PT.PLN(Persero) untuk tanah di Desa Petangguhan Kecamatan GalangKabupaten Deli Serdang adalah surat keterangan yang dibuatoleh Saksi Syamsir selaku Kepala Desa Petangguhan Nomor570/79/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan diketahui oleh saksi selakuCamat Galang dan Drs.H.R Aman Tarigan selaku AsistenPemerintahan dan Kesra Setdakab Deli Serdang;e Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang jasa sebesarRp.15.000.000, dari saksi Syamsir;Menimbang
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HUSIN, M.Ag Bin Alm. H.ABDULLAH Diwakili Oleh : Baiami,SH
234 — 94
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa UKPBJ Setdakab. Gayo Lues Nomor: 600/02/UKPBJ/2019 Tanggal 7 Januari 2019;.
WAWAN YUNARWANTO SH MH
Terdakwa:
WAWAN SUHENDRA.
155 — 54
Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2018;
- BB No. 95 : 1 (satu) bundel asli dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/05/I.02/HK/MSJ/2017 Tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017 tanggal 09 Januari 2017;
- BB No. 96 : 2 (dua) lembar print out Bahan Rapat ULP Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017;
- BB No. 97 : 2 (dua) lembar print out Tabel Rincian Penggunaan Dana Pemerintah Kabupaten Mesuji Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setdakab
ANTONI MUSTAQBAL, SH.
Terdakwa:
SYAHRUL HUDA Alias APUK Bin Alm. MAT RAHIM LAJRI
139 — 44
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa UKPBJ Setdakab. Gayo Lues Nomor: 600/02/UKPBJ/2019 Tanggal 7 Januari 2019;.