Kemudian atasdasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkitsemangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah lakusehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakatdengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan anak yang djatuhipidana penjara ditempatkan di LPKA, maka Hakim berpendapat anak akandijatuhi pidana di

segala bentuk penanganan terhadap anak yang melanggarhukum harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik si anak.Oleh karena itu, keputusan yang diambil hakim harus adil dan proposional, sertatidak sematamata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi jugamempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti kondisi lingkungan sekitar,status sosial anak, dan keadaan keluarga.3 Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat danmartabat anak (Pasal 171 Ayat (4) UndangUndang Sistem

Peradilan anak)4 Hasil penelitian Balai Pemasyarakatan Kelas IT A Wonosari adalah sebagaiberikut :1 Terdakwa baru berusia 16 tahun, sehingga masih memerlukan pendidikanwajib belajar 9 tahun tidak terputus.

akan lebih baik dan adil apabilaanak ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai denganperbuatannya dengan harapan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anaktersebut nantinya sebagai sarana pembinaan dan pendidikan terbaik terhadapanak sehingga nantinya ketika anak kembali lagi Ke masyarakat anak tersebutdapat berperilaku lebin baik lagi Sesuai dengan normanorma di dalammasyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 20 dan pasal 85 ayat(1), UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak(UU SPPA), anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LembagaPembinaan Khusus Anak (LPKA);Menimbang, bahwa selain anak dijatuhi pidana berupa pidana penjaraanak juga oleh Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 Tentang Narkotika, anak juga dibebani untuk membayar dendayang paling sedikit Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dan paling banyakRp 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah);Menimbang bahwa terhadap pidana denda bagi anak berdasarkanpasal

Pasal 1 ke3 UndangUndang R.I Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Atau;Kedua:Bahwa ia Anak Berhadapan dengan Hukum pada hari Selasa tanggal02 Juni 2020 sekira jam 20.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020,bertempat di dalam lingkungan MTs Awataniyah Kampung Tualang KecamatanTualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerahn hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenangmemeriksa dan mengadili, Dengan sengaja, melakukan tipu muslihat,serangkaian

Pasal 71 Ayat (1) UndangUndang Nomor 5 tahun 1997tentang Psikotropika, pasal 197 KUHAP, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Anak, UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 TentangPerlindungan Anak dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantaradalam jual beli Narkotika Golongan dan Psikotropika golongan II;Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan

dengan unsur Barangsiapamenunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dandalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orangperseorangan/ manusia pribadi (natuurlijke persoon) dan juga korporasi/ badanhukum (rechtspersoon) dan juga yang dimaksudkan oleh Undangundangadalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atasperbuatanya menurut hukum ;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 2Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak,Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik denganHalaman 27 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.SusAnak/2020/PN Krshukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksitindak pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap didepanpersidangan dari keterangan para saksi serta Anak sendiri, bahwa yangdihadapkan kedepan persidangan sebagai Anak yang berhadapan denganhukum adalah Anak I., Anak II., Anak Ill., Anak IV.

warna pink, 1 (satu) buah kotakrokok merk sampoerna, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya denganpenyalahgunaan Narkotika maka barang bukti tersebut sudah sepatutnyadirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa oleh karena anak yang berkonflik dengan hukumRiswanda Sandy Kusuma Als Sandy Bin Risnadar dibebaskan maka biayaperkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undangundang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem

Peradilan Anak serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undangundangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskanbahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa Anakyang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik denganhukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak

Pasal 1 ke3UndangUndang R.I Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak jo.Pasal 64 KUHP;Atau;Kedua:Bahwa ia anak berhadapan dengan hukum ANAK pada hari Minggutanggal 04 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB, atau pada suatu waktu dalamtahun 2020, bertempat Jalan Indah Kasih Gg.

Diversiadalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilanpidana anak (formal) ke proses di luar sistem peradilan pidana anak (informal).Sistem peradilan anak yang sekarang berlandaskan pada keadilan retributive(menekankan keadilan pada pembalasan) dan restitutive (menekankan keadilanatas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negarayang didelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim).Restorative Justice system setidaktidaknya bertujuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 81 ayat (2) UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak ;Halaman 8dari44 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN BnrMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penunitut Umum, terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.Saksi, tidak disumpah dikarenakan saksi masih anakanak danpemeriksaan saksi berdasarkan dengan Sistem

Peradilan Anak, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;Bahwa saksi telah disetubuhi oleh terdakwa;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul03.00 wib, bertempat di dalam kamar rumah korban Saksi di TurutKabupaten Banjarnegara;Bahwa saksi telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;Bahwa terdakwa tahu saksi masih berusia umur 15 Tahun 10 bulan atausetidaktidaknya masih dibawah umur dan tidak

Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undangundangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskanbahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa Anakyang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik denganhukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak

meringankan Para Anak;Keadaan yang memberatkan: Para Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantaspenyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota AmbonKeadaan yang meringankan: Para Anak berlaku sopan dipersidangan Para Anak menyesali perbuatannyaMenimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undangundang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem

Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Namun apabilaHakim berpendapat lain dan menyatakan Anak telah bersalah, mengingat Pasal 71 Ayat(1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Anak memohonhukuman pidana dengan syarat, karena Pelaku Anak tetap ingin bersekolah.Selayaknyalah memegang kalimat bijak Lebih baik membebaskan 1000 orangbersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah ;Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif sebagai berikut :Kesatu:Bahwa Anak CANDRAN

Pasal 1 ke3 UndangUndang R.I Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telahterpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifkedua;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan Penasihat HukumAnak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan Hakimpertimbangkan dalam halhal yang meringankan pada diri Anak;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan

Terhadap hal ini menunjukkan KEDANGKALAN PENGETAHUAN PENASEHAT HUKUM bahwa sesuai dengan ketentuan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 23 Ayat (2) Dalam setiap tingkatHalaman 34 dari 42 Putusan Nomor 166/PID/2020/PT SMRpemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingioleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korbandan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial. 3.

Sebutan ANAK tersebuttelah dianut pula dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Anak ditangkap pada tanggal 02 Maret 2015 berdasarkan Surat PerintahPenangkapan Nomor : Sp.Kap/16/TII/2015/ Reskrim tertanggal 02 Maret 2015;Anak tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompuberdasarkan Penetapan Penahanan oleh:Penyidik tanggal 03 Maret 2015, Nomor: Sp.

handphonetersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbuktibersalah, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biayaperkara;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangantersebut di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa hukuman yang akandijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara aquo adalah sudah tepatdan telah memenuhirasa keadilan masyarakat;Mengingat Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika, UU No. 11 Tahun 2013 Tentang Sistem

Peradilan Anak, UUNomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasalpasal lain dalamperaturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI: 1.

Windriyani Maharani Senaen)saat memberikan keterangan di depan persidanganmasih di bawah umur orang dewasa yaitu (16 tahunlebih 11 bulan), dan berdasarkan Pasal 1 ayat (5)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan:Anak yang menjadi Saksi tindak pidana yangselanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yangbelum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapatmemberikan keterangan di bawah sumpah gunakepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaanHal 13 dari

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :Menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan :1 Menyatakan bahwa terdakwa SADRI Alias AMUT Alias ANDI Bin SAHRI,terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukanperbuatan pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, melanggarPasal 338 Jo Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Undangundang No.11 Tahun 2011tentang Sistem

Peradilan Anak sebagaimana dakwaan pertama;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SADRI Alias AMUT Alias ANDI BinSAHRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetaptetap ditahan ;3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos warna putih yang berlumuran darah ;e 1 (satu) helai kaos singlet warna putih yang berlumuran darah ;e 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang bergagang dan bersarung