I dan Pihak II sepakat hasil dari usaha perhotelan tersebut akan dibagi kepada Pihak I dan Pihak II masing masing 50% (lima puluh persen), yang mana hasil tersebut merupakan pendapatan usaha hotel setelah dikurangi biaya Operasional dan angsuran usaha hotel di Bank Wonosobo sampai dengan lunas;

Pasal V

Bahwa pengelolaan Usaha Hotel dalam Pasal III huruf a point i dikelola oleh Pihak I dan Pihak II agar lebih berkembang dan dengan tranparan

Lampiran I Bab II Huruf A angka 1 huruf k butir 3):a. huruf c) : terjadi pratek KKN diantara peserta lelang dan atau dengananggota panitia/pejabat pengadaan /pejabat yang berwenang; dan/atau,b. huruf d) :Terdapat rekayasa pihakpihak tertentu yang mengakibatkanpelelangan tidak adil, tidak tranparan dan tidak terjadi persaingan yangsehat ;b) Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintahan, Bagian Kelima Etika Pengadaan Pasal 5 huruf e menghindari danmencegah terjadinya

Lampiran I Bab II Huruf A angka 1 huruf k butir 3):.a. huruf c) terjadi pratek KKN diantara peserta lelang dan atau dengananggota panitia/pejabat pengadaan /pejabat yang berwenang; dan/atau ;b. huruf d) :Terdapat rekayasa pihakpihak tertentu yang mengakibatkanpelelangan tidak adil, tidak tranparan dan tidak terjadi persaingan yangsehat ;b) Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintahan, Bagian Kelima Etika Pengadaan Pasal 5 huruf e menghindari danmencegah terjadinya

No. 1011 K/Pid.Sus/2008Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangundanganyang berlaku, efisien, efektif, tranparan dan bertanggung jawab denganmemperhatikan azas keadilan dan kepatutan.4.Untuk biaya perawatan dan pengobatan dengan dana sebesarRp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam koderekening 2.01.0001.1.1.04.05.2 dimana Terdakwa seharusnya telahmemerintahkan secara lisan kepada saksi Sutjipto selaku Wakil KetuaDewan untuk membayarkan biaya rawat inap,

(Barang Bukti No.148) 149.1 (satu) Ordner Tranparan milik M. DIAN IRWAN N yang berisi SLIPGAJI, SLIP UANG MAKAN, TANDA TERIMA PEMBAYARANTUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA, RINCIANPENGHASILAN BULANAN periode JULI 2011 April 2013 atas namaMOH. DIAN IRWAN NUQISRA. (Barang Bukti No.149) 150.1 (satu) lembar asli print out dokumen booking Hotel Century parkNo.377315 Tanggal cetak 22/5/2013 a.n. sdr. ABDURAHMANASSAGAF.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor; 13 Tahun 2006 TentangPendoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor; 21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor; 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah:Pasal 4 yang berbunyi :1)2)3)Ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib,taat padaperaturan perundangundangan,efektif.efisien,ekonomis,tranparan dan bertanggungjawab dengan memperhartikan

Dalam Negeri Nomor; 13 Tahun 2006 TentangPendoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor; 21Halaman 47 dari 268 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN PbrTahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor; 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah: Pasal 4 yang berbunyi:1) Ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib,taat padaperaturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis,tranparan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor; 13 Tahun 2006 Tentang PendomanPengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor; 21 Tahun 2011 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor; 13 Tahun 2006Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Pasal 4 yang berbunyi:1) Ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib,taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, tranparan danbertanggung jawab dengan memperhartikan

:1)2)3)Ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib,taat padaperaturan perundangundangan, efektif. efisien, ekonomis,tranparan dan bertanggung jawab dengan memperhartikanazas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.Ayat (2) Secara tertio sebagaimana dimaksud pada ayat 1adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktudan tepat guna yang didukung dengan bukti adminitrasi yangdapat dipertanggung jawabkan.Pasal 10 yang berbunyi:Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna anggaran/penggunabarang

:1)ry)3)Ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib,taat padaperaturan perundangundangan, efektif. efisien, ekonomis,tranparan dan bertanggung jawab dengan memperhartikan azaskeadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.Ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalahbahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepatguna yang didukung dengan bukti adminitrasi yang dapatdipertanggung jawabkan.Pasal 10 yang berbunyi:Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna anggaran/penggunabarang

:1) Ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib,taat padaperaturan perundangundangan, efektif. efisien, ekonomis,tranparan dan bertanggung jawab dengan memperhartikan azaskeadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.Ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalahbahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepatguna yang didukung dengan bukti adminitrasi yang dapatdipertanggung jawabkan.2) Pasal 10 yang berbunyi:Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna anggaran/penggunabarang

No. 216 PK/PidSus/2014 CCTV pada Hotel Borobudur ;149. 1 (satu) Ordner Tranparan milik M. Dian Irwan N yang berisi slip gaji, slip uang makan, tanda terima pembayaran tunjangan khususpembinaan keuangan Negara, rincian penghasilan bulanan periodeJuli 2011April 2013 atas nama Moh. Dian Irwan Nugisra ; 150. 1 (satu) lembar asli print out dokumen booking Hotel Century parkNo.377315 tanggal cetak 22/5/2013 a.n. sdr.

457899a821624e67fo581c5cf797a36F ;3) 20130506 180000.irf dengan nilai MD5: a22bb4e79005bd14)c15a043eb6b84e62 ; 146.1 (satu) Keping DVD merek Verbatim dengan S/N: KN 642A300477GHkapasitas 4.7 GB tanpa label berisi rekaman CCTV Century Park; 147.1 (satu) buah CD dengan serial number SN : MAPA10QF06104543 1yang berisi file/data hasil penyadapan; 148.1 (satu) buah FlashDisk JetFlash Transcend 32GB, dengan S/N:53B41S0G38WVM2I1, warna Putih Kuning, yang berisi file rekamanCCTV pada Hotel Borobudur ; 149.1 (satu) Ordner Tranparan

menolak Musyawarah Adat yang agendanya hanya untukmelegalkan Hasil Rapat Internal Saniri Negeri Batumerah (Tergugat),kemudian Mata Rumah Parentah/keturunan Hatala dari garisketurunan Hasan Hatala yang bergelar Patti Radja Hatala memintaagar Musyawarah Adat diselenggarakan sesuai dengan tujuannya,Halaman 15 dari 92 halaman Putusan Nomor 12/G/2020/PTUN.ABN11.12.13.yaitu sebagai forum untuk membahas (mengkaji dan meneliti) buktidan fakta historis keberadaan Mata Rumah Parentah secarakomprehensif, tranparan

itu tidak khilaf mengenai halhal tersebut, ia tidak akanmemberikan persetujuannya;Dalam Berita AcaraBerita Acara tersebut yang diberikan secara tidak bebaskarena mengandung kekhilafan atau kekeliruan mengenai perhitungan nilaiinvestasi Tergugat Rekonvensi sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam miliar tuiuhratus lima puluh juta rupiah) tanpa adanya perhitungan oleh Appraisal Independentyang berwenang adalah pelanggaran ketentuan yang mewajibkan PenggugatRekonvensi mengelola keuangan secara akuntabel dan tranparan

StandarOperasional Prosedur Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong / Desa pada Pasal 47 ayat (1) berbunyi sebagaiberikut:Bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Gampong Baik dalam bentuk uang, barang dan ataujasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus di anggarkan dalam APBG dan semua aturan pengelolaankeuangan Gampong/Desa.Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa,Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:Keuangan Kepala Desa dikelola berdasarkan azaz azaz Tranparan

Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakuwalifikasi atau prakuwalifikasi ;f Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;g Mengusulkan calon pemenang ;h Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK danatau pejabat yang mengangkatnya ;i Menadatangani fakta intgritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasadimulai.Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 3 Keppres 80 Tahun 2003, bahwapengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsipprinsip efisien, efektif,terbuka dan bersaing, tranparan

Tanah terperkara tidak sah ada peralihan dari Abidin kepada Tergugatkarena masih dalam sengketa dan ditangani oleh ketua kelompok PdtM.Pandiangan.Bahwa Pemerintah Desa Juhar cq Staf Ahli Hukum mengeluarkanrekomendasi yang bersifat Ambigu dan tidak melaksanakan tatapemerintahan Desa yang akuntabel,tranparan dan profesional , karenadisatu sisi Pemerintah Desa Juhar mengakui telah terjadi peralinan hakdengan ganti rugi dari Abidin kepada Tergugat namun disisi lainPemerintah Desa Juhar melalui Staf Ahli

sesuai dengan prosedur yangsebenarnya, yaitu melalui rekanan yang ditunjuk , yaitu CV Manganti tersebut diatas,Padahal menurut keterangan Saksi Wilson Fitriadi ,CV Manganti tidak pernahmelaksanakan pengadaan barang sebagaimana diperjanjikan dalam Kontrak Kerja yang telah ditanda tangani tersebut ,Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan prosedur yangbertentangan dengan Keppres No 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.Perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat diawasi secara tranparan

desa dan untuk membiayai kebutuhankebutuhan umum masyarakat atau pemberdayaan masyarakat semisal untukmembangun ataupun memperbaiki, memelihara fasilitas fasilitas umum yangdiperlukan masyarakat Desa Nusawungu;Menimbang , bahwa tidak dibenarkan sama sekali dari kKeuangan Desadipergunakan untuk selain dari kepentingan Pemerintah Desa maupun kepentinganumum masyarakat Desa ;Menimbang, bahwa untuk itu maka pengelolaan keuangan desaharusdilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan azas azas tranparan

gram seharga Rp. 266.973.500,00 danpada tanggal 11082015 seberat 1000 gram seharga Rp479.500.000,00, kemuPaman Saksi pada tanggal 07012016Termohon Sita telah menjual kembali kepada pemilik tokoemas tersebut, emas seberat 1.498.550 gram dengan hargaRp.720.802.550,00 yang mana uangnya telah ditransferlangsung oleh Pemilik Toko Emas kepada Rekening TemohonSita, hal tersebut tidak pernah disampaikan dalam jawabantermohon, ini menunjukkan termohon sita telah melakukanperbuatan melawan hukum yakni tidak tranparan

sampelair urinenya kedalam wadah/tempat cangkir cuptersebut kemudian diletakan di atas meja panjangyang sudah disiapkan dan dijaga atau ditungguoleh petugas BNNK Singkawang, setelah ituanggota tersebut berbaris di ruang aula sambilmenunggu dan melihat proses jalannyapemeriksaan sampel air urineoleh petugas medisBNNK secara satu persatu dengan menggunakanalat stick/tes pack Uji Narkoba (merknya lupa)dicelupkan pada air urine masingmasing yangsudah ditempatkan dalam tempat/wadah cangkircup warna putih tranparan

Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 ( satu ) bungkus plastik klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang dikemas lagi dengan plastik klip tranparan ukuran 10 cm x 15 cm yang dikemas lagi dengan amplap warna coklat ukuran 11 cm x 24 cm yang dikemas lagi dengan plastik tanparan didalamnya berisi Narkotika

Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 21 Tahun 2015 tentang PengelolaanKeuangan Desa.Pasal 2 :(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas tranparan, akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran(2) Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaranmulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 DesemberPasal 3 :(1) Kepala Desa mempunyai kewenangan : Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes; Menyetujui pengeluaran atas kegiatan dalam APBDes; Melakukan

Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 21 Tahun 2015 tentang PengelolaanHalaman 21 dari 183 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN Gto.Keuangan Desa.Pasal 2 :(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas tranparan, akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran(2) Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (Satu) tahun anggaranmulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 DesemberPasal 3 :(1) Kepala Desa mempunyai kewenangan: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes; Menyetujui

undangundang ada tanda koma sehingga bisa berdirisendiri, bisa menggunakan kewenangan, bisa menggunakan program danmenggunakan kegiatan bukan menggunakan kata atau, atau kata dan;Bahwa dalam undangundang diatur waktu 6 (enam) bulan sebelumtanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangancalon terpilih, Ahli tidak bisa berpendapat persoalan locus dan tempusdelicti dari persoalan itu karena itu masuk ranah pidana ;Bahwa menurut Ahli kegiatan itu sudah dapat dikatakan sebagai kegiatanyang tranparan

nasional ;Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakuwalifikasi ata pra kuwalifikasi;Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;Mengusulkan calon pemenang ;Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK danatau pejabat yang mengangkatnya ;Menadatangani fakta intgritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasadimulai.98Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 3 Keppres 80 Tahun 2003, bahwapengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsipprinsip efisien, efektif,terbuka dan bersaing, tranparan