Ditemukan 1181 data
179 — 62
DES 2014PENGADAAN UPSSMKN 27. 759 1 (SATU) LEMBAR FC SDA SDA SDA SDARINGKASANKONTRAK No.2610/077 ToL. 19 DES2014 PENGADAANUPS SMAN 77. 760 1 (SATU) LEMBAR FC SDA SDA SDA SDARINGKASANKONTRAK No.2608/077 TGL. DES 2014PENGADAAN UPSSMAN 35. 761 1 (SATU) LEMBAR FC SDA SDA SDA SDARINGKASANKONTRAK No.2607/077 TGL.
KONTRAK Nomor :2608/77 TGL 27/11/14SMAN 3515) Dok. KONTRAK Nomor :2607/77 TGL 27/11/14SMAN 3016) Dok. KONTRAK Nomor :2686/77 ToL 1/12/14SMAN717) Dok. KONTRAK Nomor :2619/77 TGL 27/11/14SMKN 1418) Dok. KONTRAK Nomor :2672/77 ToL 3/12/14SMAN 6819) Dok. KONTRAK Nomor :2611/77 ToL 27/11/14SMKN 1920) Dok. KONTRAK Nomor :2615/77 ToL 27/11/14SMKN 3421) Dok. KONTRAK Nomor :2614/77 ToL 27/11/14SMAN 3122) DoK. KONTRAK Nomor :2616/77 TGL 27/11/14SMKN 3923) Dok.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. ANTONIUS AMUNA
48 — 6
--------------------------
-
1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : SPM 2608 / BT / 2007 / TTU tanggal 28 Desember 2007 senilai Rp. 149.287.500,00 berikut kelengkapan.-------------------------
-
1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : SPM 2609 / BT / 2007 / TTU tanggal 28 Desember 2007 senilai Rp. 16.587.500,00 berikut kelengkapan.--------------------------
-
1 (satu) eksemplar Dokumen Perencanaan + Gambar Kerja.
------------------------------------------------------
-
1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar Nomor : SPM 2608 / BT / 2007 / TTU tanggal 28 Desember 2007 beserta kelengkapannya.------------------------------------------------------
-
1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar Nomor : SPM 2609 / BT / 2007 / TTU tanggal 28 Desember 2007 beserta kelengkapannya.
913 — 411 — Berkekuatan Hukum Tetap
SPS2) di Desa Pub KruetKecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan RayaProvinsi Aceh tersebut telah dihasilkan 16.200 ton karbon;5670 ton C01; 5897 ton CH4; 2608 ton NO,; 7258 ton NH3;6010 ton 03; 6010 ton CO; serta 1260 ton partikel. gasrumah kaca yang dihasilkan dan pembakaran lahan mitelah melewati batas baku mutu lingkungannya, sehinggaterjadinya pencemaran akibat asap.Bahwa ahli menjelaskan dampak yang ditimbulkan denganadanya pembakaran lahan di perkebunan sawit PT. SuryaPaneri Subur (PT.
150 — 25
SMKN 27. 759 1 (SATU) LEMBARFC SDA SDA SDA SDARINGKASANKONTRAK No.2610/077 ToL. 19 DES2014 PENGADAANUPS SMAN 77. 760 1 (SATU) LEMBARFC SDA SDA SDA SDARINGKASANKONTRAK NO.2608/077 TGL. DES 2014PENGADAAN UPSSMAN 35. 761 1 (SATU) LEMBARFC SDA SDA SDA SDARINGKASANKONTRAK No.2607/077 TGL. DES 2014PENGADAAN UPSSMAN 30. 762 1 (SATU) LEMBARFC SDA SDA SDA SDARINGKASANKONTRAK NO.2686/077 ToL. 19 DES2014 PENGADAANUPS SMAN 7. 763 1 (SATU) LEMBARFC SDA SDA SDA SDARINGKASANKONTRAK NO.2619/077 TGL.
KONTRAK NOMOR :2608/77 ToL 27/114SMAN 3515) Dok. KONTRAK NOMOR :2607/77 ToL 27/114SMAN 3016) Dok. KONTRAK NOMOR :2686/77 TEL 112/14SMAN 717) Dok. KONTRAK NOMOR :2619/77 ToL 27/114SMKN 1418) Dok. KONTRAK NOMOR :2672/77 TEL 3/12/14SMAN 6819) Dok. KONTRAK NOMOR :261177 ToL 2711/4SMKN 1920) DOK. KONTRAK NOMOR :2615/77 ToL 27/114SMKN 3421) DOK. KONTRAK NOMOR :2614/77 ToL 27/N1N4SMAN 3122) DOK. KONTRAK NOMOR :2616/77 ToL 27/114SMKN 3923) DOK. KONTRAK NOMOR :2617/77 ToL 27N1N4SMKN 124) Dok.
110 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan No. 2449/PID.SUS/2015yang digunakan dalam mewujudkan unsur delik koruptif lainnya yaitumemperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum sehinggaunsur ini memegang peranan sentral dalam pembuktian delik koruptif;Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Februari 2007Nomor 2608 K/Pid/2006, dikemukakan pendirian Mahkamah Agung yangtetap memberi makna "perbuatan melawan hukum yang tercantum dalamPasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, baik dalam artiformil maupun
127 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015sehingga unsur ini memegang peranan sentral dalam pembuktian delikkoruptif;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Februari 2007Nomor 2608 K/Pid/2006, dikemukakan pendirian Mahkamah Agung yangtetap memberi makna "perbuatan melawan hukum yang tercantum dalamPasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, baik dalam arti formilmaupun dalam arti materil, walaupun oleh putusan Mahkamah Konstitusitanggal 25 Juli 2006, Nomor 003/PUUIV/2006 Penjelasan Pasal
171 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian unsur melawan hukum dalamUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmerupakan sarana yang digunakan dalam mewujudkan unsurdelik koruptif lainnya yaitu memperkaya diri sendiri atau oranglain atau badan hukum sehingga unsur ini memegang peranansentral dalam pembuktian delik koruptif;Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 21Februari 2007 Nomor 2608 K/Pid/2006, dikemukakan pendirianHal. 219 dari 280 hal.
134 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
NO NAMA MAHASISWA BP IP1 Hijrah Saputri 2608.001 3,562 Yeni Afrida 2608.010 35)3 Nelvy Yanti 2608.031 3,534 Firdaus 2608.022 3,485 Nurhayati Amelia 2608.008 3,43 Nurhasanah 2608.009 3,42 Rita Liza Wartini 2608.030 3,41 Misra Aini 2608 .004 3,40 Namanama mahasiswa penerima beasiswa Kurang Mampu Prodi BK NO NAMA BP IPMAHASISWA1 Sri Haryani 2608.003 3,382 Fajlur Rahman 2607.028 3,323 Elvina Rahmi 2608.017 3,304 Ika Nuraini 2608.033 3,285 Jumarni 2608.014 3,266 Hilma Mardiyah 2608.019 3,257 Annisa 2607.014
248 — 152
Arteri Permata HijauNo. 18 dengan nomor kontak 0815 1098 2608. ;Penjualan tersebut dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2012 diShowroom kami yang berlokasi di Gandaria City dan dilakukan olehstaf marketing PT SEMANGAT SEJAHTERA BERSAMA yangbernama TRI H yang saksi ketahui bernama lengkap TRIHARIYANTI. Hal ini kami ketahui berdasarkan pencatatan penjualankami. Saksi membawa dokumendokumen yang berkaitan denganhal tersebut yaitu :1. Sales Order No.
Alteri Permata Hijau No. 18 danmenggunakan nomor telepon 0815 1098 2608 sesuai denganinformasi yang dicatatkan di dalam Sales Order. ;Sesuai pencatatan dalam Tanda bukti pengiriman/penerimaanbarang atas Sales Order No. SHGM 20 AB 0549, barang tersebutdialamatkan untuk dikirim ke PT JAVA MEDICA, Jl. Alteri PermataHijau No. 18 dan kemudian dialamatkan kembali ke alamat lain yaituDINKES TANGSEL (IWAN) JI. WINATA HARJA Komp.
436 — 360 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jl.Sibolga Arah PT.Mujur2508 Kapur 110 271.13 Indonesia Barus Timber2001 Keruing 49 119.51 Km.10 JI.Sibolgas/d 2608 Damar 35 91.11 Pargadungan Arah Barus2001 Resak 42 96.79 Sibolga Km.10Jelutung 32 91.96 PargadunganKel.R.Camp. 102 241.90 SibolgaJumlah 439 1,081.109 DA Kel.Meranti877892 Meranti 277 500.63 PT.Keang Hock Ho seng Alkemal2708 Kapur 331 904.66 Nam Dev.
187 — 115
Mahkamah Konstitusi No.003/PUUIV/2006, tanggal 25 Juli 2006, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo UndangUndang No. 31 Tahun 1999 telahdinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyail kekuatan hukummengikat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.996 K/Pid/2006, tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Mahkamah Agung RI No.1974 K/Pid/2006, tanggal 13 Oktober 2006, Putusan Mahkamah Agung RI No.2608
PITRIA ERWINA, SH
Terdakwa:
HENDRA SATRIAWAN,SE,MM.
140 — 94
perbuatan yangbersifat salah dan tercela, maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan disebut sebagaimelawan hukum dalam arti formil dan materiil apabila perbuatan tersebut selainbertentangan dengan peraturan perundangundangan (formil) yang berlaku,juga sekaligus secara materiil perbuatan tersebut adalah salah dan tercela;Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Terdakwa Ahmad Rojadi,No. 2608
100 — 41
Aceng jaelani2008 program $3 di UIN 0 I NO15BandungPinjaman16 1106 pendidikan 10,000,0 Iman Nafia CMPRN2008 program S3 UIN 00 I NO.16JakartaPinjaman19 0708 pendidikan 10,000,0 Udin CMPRN2008 program S3 UPI 00 Kamiludin INO19Bandung4 2608 Pinjaman 8,000,00 v .eman CMPRN2008 pendidikan 0 I NO.20program S3 UIN 178 Jogjao4.o7 Pinjaman 10,000,0 CMPRN24 0 pendidikan HSyafrudin2008 00 I no.24program $31108.
281 — 122
Lyduma Intermas Consultant.826 3 (tiga) lembar asli surat Nomor Ref. 2608/FIG/REP/VIII/0O9 tanggal 26Agustus 2009 dari Tirta Kimia Indonesia, perihal Laporan kunjungan tekhnisi kesite Banjarmasin untuk persiapan pemasangan RO .827 6 (enam) lembar asli SUrat Perjanjian pembelian timbangan jembatantanggal 25 Maret 2010 antara PT. Indodacin Presisiutama dengan PT.
250 — 164
Mahkamah Konstitusi No.003/PUUIV/2006, tanggal 25 Juli 2006, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 jo UndangUndang No. 31 Tahun 1999 telah dinyatakanbertentangan dengan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dantelah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RINo. 996 K/Pid/2006, tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Mahkamah Agung RINo. 1974 K/Pid/2006, tanggal 13 Oktober 2006, Putusan Mahkamah Agung RINo. 2608
620 — 560 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jl.Sibolga Arah PT.Muyjurs/d 2608 Kapur 110 271.13 Indonesia Barus Timber2001 Keruing 49 119.51 Km.10 Pargadungan Jl.Sibolga ArahDamar 35 91.11 Sibolga BarusResak 42 96.79 Km.10Jelutung 32 91.96 PargadunganKel.R.Camp. 102 241.90 SibolgaJumlah 439 1,081.10DA 877892 Kel.Meranti27082001 meranti 277 500.63 PT.Keang Nam Hock Ho seng Alkemals/d 1009 Kapur 331 904.66 Dev.
CIPI PERDANA, SH
Terdakwa:
SOLIKHUN al. KASWI Bin KASROMI
205 — 166
perbuatan yangbersifat salah dan tercela, maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum;Menimbang bahwa dengan demikian suatu perbuatan disebut sebagaimelawan hukum dalam arti formil dan materiil apabila perbuatan tersebut selainbertentangan dengan peraturan perundangundangan (formil) yang berlaku, jugasekaligus secara materiil perbuatan tersebut adalah salah dan tercela ;Menimbang bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Terdakwa Ahmad Rojali,No. 2608
184 — 193
2608 anak terdakwa Drs. Daftar 152006 onHasan Rusbini1. Kwitansi tgl 4092006 os187 7.500.000 2. Nota Sekda tgl 4 Diterima Kapoltabes Daftar 15092006Slip Pengirimankepada BB Ariono tee ;188 15.000.000 BNI Cab. Harmoni tg Diterima BB Ariono Daftar 1550920061. Kwitansi tgl 409189 7.500.000 2206 Diente, Ol Mm DFS. Daftar 15 2. Disposisi Sekda tgl4092006 Sugiharto 60 Diterima oleh A Malik190 4.500.000 Nota Sekda tgl 909) A aurahman adik saksi Daftar 152006Buchary191 2.000.000 Dore. SK9@ "9!
410 — 259 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 655 K/Pid.Sus/2016 2608 Udar 103.00.03016715 Wandi Rp80.000.000,002011 Pristono 930609 Udar 103.00.03016716 Wandi Rp30.000.000,002011 Pristono 931610 Udar 103.00.03016717 Wandi Rp90.000.000,002011 Pristono 931711 Udar 103.00.03016718 Wandi Rp86.000.000,002011 Pristono 930112 Udar 103.00.03016719 Wandi Rp99.000.000,002011 Pristono 93RpJUMLAH920.700.000,00Tahun 2012NomorNO Tanggal Penerima ; Pengirim JumlahRekening1 2 3 4 5 61701 Udar 103.00.0301671 Suwandi Rp90.000.000,002012 Pristono 931801
227 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
(BBP32);2 (dua) lembar asli Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi RiauNomor : 522.2/PK/2608 tanggal 17 April 2004 kepada Gubernur Riauperihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHKHT) Tahun 2004 a.n.PT.Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani IrSYUHADA TASMAN,MM.
SANDRA WIBAWA.2 (dua) lembar asli Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiRiau Nomor: 522.2/PK/2608 tanggal 17 April 2004 kepada GubernurRiau perihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHKHT) Tahun 2004 a.n.PT. Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Ir.
SANDRA WIBAWA.2 (dua) lembar asli Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi RiauNomor : 522.2/PK/2608 tanggal 17 April 2004 kepada Gubernur Riauperihal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHKHT) Tahun 2004 a.n. PT.Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Ir.
SANDRA WIBAWA.2 (dua) lembar asli Nota Dinas Kepala Seksi Pemanfaatan HutanAlam Dinas Kehutanan Provinsi Riau tanggal 20 Maret 2004 perihalPemanfaatan Hasil Hutan kayu di areal Penyiapan lahanPembangunan HTI pada BKUPHHK Hutan Tanaman Tahun 2004PT.Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Ir SANDRA WIBAWA.2 (dua) lembar asli Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi RiauNomor : 522.2/PK/2608 tanggal 17 April 2004 kepada Gubernur Riauperihnal Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu pada