Ditemukan 1299 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-10-2011 — Putus : 10-07-2012 — Upload : 07-11-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 10 Juli 2012 — Drs. H. SUKO BUONO., M.Si
12721
  • II Kutai Nomor 083 Tahun 1993 tanggal 17Februari 1993 kemudian jumlahnya dinaikkan 10 % pertahun.f Untuk tanahtanah yang diklaim seluruhnya pada lokasi dimaksud oelh pemangkuKepala Hibah tanah grant Sultan Kutai Kartanegara selaku para ahli warisnyamelalui kuasa hukumnya sdr.
    II Kutai Nomor 083 Tahun1993 tanggal 17 Februari 1993 kemudianjumlahnya dinaikkan 10 % pertahun.f Untuk tanahtanah yang diklaim seluruhnyapada lokasi dimaksud oleh pemangku KepalaHibah tanah grant Sultan Kutai Kartanegaraselaku para ahli warisnya melalui kuasahukumnya sdr.
    Untuk tanahtanah yang diklaim seluruhnya pada lokasi dimaksud oelh pemangkuKepala Hibah tanah grant Sultan Kutai Kartanegara selaku para ahli warisnya melaluikuasa hukumnya sdr. Acing, SH dipersilahkan menempuh jalur hokum ke PengadilanNegeri;g. Kemudian untuk tanah pada persil 4 seluas 36.124 M2 atas nama Salman bin La Abaselaku para ahli waris La Aba melalui kuasa hukumnya Tumbur Ompo Sunggu, SHyang diklaim oleh sdr. Haffidin bin Basri melalui kuasa hukumnya sdr.
    /M2 ;Untuk tanahtanah yang seluruh lokasi diklaim oleh pemangku kepala hibahtanah grant sultan agar menempuh jalur hukum ;Bahwa sengketa antara Salman bin La Aba dengan Hafidin secara yuridis tanahtersebut dikuasai oleh Salman bin La Aba ;Menetapkan namanama pemilik tanah yang akan menerima ganti rugi dan besarganti rugi tanah dan tanam tumbuh yang akan diterima pemilik/ penggarap, yangtotal pembayarannya adalah sebesar Rp.31.173.608.030. yang ditanda tanganioleh Drs.HSSYAUKANIHR,MM, Drs.SOEPARLAN
Putus : 05-09-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Sby
Tanggal 5 September 2016 — Drs. H. MASYKURI, S.Ag ; KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK - SURABAYA
5816
  • Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Tahun Anggaran 2014* Pasal 5 ayat (17) ditetapkan : Dana hibah operasional pendidikan digunakan untukmembiayai kegiatan sekolah yang belum dibiayai Dana BOS, bantuan dariAnggaran Pendapatan dan belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Provinsi Jawa Timur dan/atau block grant yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja
    Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Tahun Anggaran 2014+Pasal 5 ayat (17) ditetapkan : Dana hibah operasional pendidikan digunakanuntuk membiayai kegiatan sekolah yang belum dibiayai Dana BOS, bantuandari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara / Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau block grant yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan danBelanja
    Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Tahun Anggaran 2014* Pasal 5 ayat (17) ditetapbkan : Dana hibah operasional pendidikan digunakan untukmembiayai kegiatan sekolah yang belum dibiayai Dana BOS, bantuan dari AnggaranPendapatan dan belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Jawa Timur dan/atau block grant yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja
Register : 24-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 22-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PDT/2017/PT MDN
Tanggal 13 Maret 2017 — Pembanding/Penggugat : Abdul Jalal
Terbanding/Tergugat : PT. Bina Reksa Estate (BRE)
Terbanding/Tergugat : Komandan Pangkalan Udara TNI-AU Medan
Terbanding/Tergugat : Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan
Turut Terbanding/Penggugat : M. Sunaryo
Turut Terbanding/Penggugat : Ahli Waris Alm. W.Sitompul yaitu : Salmia Pasaribu
7135
  • Dalam hal ini,setelah berlakunya unifikasi hukum atas tanah di Indonesia, maka SultanDeli tidak lagi memiliki wewenang agraris tanpa suatu delegasi hak daripemerintah, oleh karena itu Sultan Deli tidak berwenang memberikan hakatas tanah dengan nama hak grant sultan atau dengan suatu bentukpenyerahan hak atas tanah seperti hibah karena wewenang tersebuttelah berpindah kepada negara.
Register : 10-07-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 48/G/2015/PTUN-MDN
Tanggal 1 September 2015 — KOPERASI PRODUSEN AL-SYUKRI,Dkk VS BUPATI MANDAILING NATAL
11346
  • S.1009/VIIKP/ 2005tertanggal 12 Desember 2005 perihal Persetujuan PrinsipPencadangan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan a.n.Koperasi Pengembangan USU di Kabupaten Mandailing NatalProvinsi Sumatera Utara, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuaidengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti TInt 51); 52.Foto Copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera UtaraMedan Nomor 3322/7/Klle, tertanggal 3 Agustus 2000 perihalLand Grant Collage USU telah, dinazegelen dan dilegalisir sesuaidengan
Putus : 28-03-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 63 /Pid. Sus. TPK /2015/PN.Tjk
Tanggal 28 Maret 2016 — - SUPARLI Bin HARJO SUYITNO
7415
  • Surat Tugas Nomor : ST-085 / INSMENPORA / 09 / 2012, tanggal 10 September 2012 dan lampirannya tentang tugas dan nama nama petugas Audit Oprasional Dana Block Grant Kementrian Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung.29. SK (Surat Keputusan) Pengangkatan KPA.30. KEPRES NOMOR 131 / M TAHUN 2010, tanggal 16 September 2010, tentang Pengangkatan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI.31.
    Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah26..Petunjuk Teknis Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Nomor :300.B Tahun 2011.27.SK (Surat Keputusan) Deputi Bidang Harmonisasi dan KemitraanKemenpora RI Nomor : 0165.F/MENPORA / D.V / 5 / 2011, tanggal 26Mei 2011, tentang Penetapan Pembentukan Panitia Verifikasi BantuanPrasarana Olah Raga Tahun 2011.28.Surat Tugas Nomor : ST085 / INSMENPORA / 09 / 2012, tanggal 10September 2012 dan lampirannya tentang tugas dan nama namapetugas Audit Oprasional Dana Block Grant
Register : 15-11-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 120/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 25 Maret 2014 — KAMALUDIN, SE Bin ENJANG.
445
  • , bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diambil dariketerangan saksi, ahli, bukti surat maupun keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan materiel Terdakwa yang teridentifikasi adalah sebagaiberikut:Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya program pembangunanprasarana dan sarana olahraga pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga,Komite Pembangunan Gelanggang Olahraga Kecamatan Nyalindung KabupatenSukabumi yang diketuai oleh terdakwa memperoleh Bantuan Langsung (Block grant
Putus : 13-02-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 742 PK/Pdt/2016
Tanggal 13 Februari 2017 — STEPHEN CHANDRA HARRIS VS 1. AGNESTESIA HERTINA, DK. DAN LILI SURYATI, S .H.
5450 Berkekuatan Hukum Tetap
  • barang; Bahwa paa saat penanda tanganan Akta yang hadir adalahTerdakwa bersama istrinya, Ricky dan orang tuanya bernamaDavid Chandra; Saksi menanya kepada David Chandra berapa harga tanah danrumah yang dijual belikan, oleh David mengatakan harganyaRp350.000.000,00 Menurut David Chandra pelunasannya telahselesai dan hal itu dibenarkan oleh Terdakwa; Bahwa David Chandra pernah memnta saks i untuk menguruspeningkaan sertifikat tetapi tidak berhasil karena ada pemblokiranatas rumah tersebut, yaitu Grant
Register : 11-08-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 26-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 159/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2014 — Drs. H. FARIKHIN, M. Pd.I;MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
6728
  • (fotokopi legalisir) ;Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BantuanLangsung (Block Grant) Rehabilitasi Ruang KelasMI Miftahusallam 1, Tahun 2012. (fotokopi legalisir)Surat Pernyataan dari Sulaiman, S.Pd, KepalaMadrasah MI. Tarbiyatul Athfal Wedung, tanggal 20Juni 2014, yang menyatakan bahwa BantuanRehab ruang kelas tahun 2009 tidak ada pungutan /tarikan dari pihak manapun.
Register : 18-04-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 197/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 1 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
599
  • Bdgbawah, yang ada pada mulai berlakunya Undangundang ini, yaitu : hakagrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwedesa, pesini, grant Sultan, landerinjbezitrecht, altijiddurende erfpacht, hak usahaatas bekas tanah partikelir dan hakhak lain dengan nama apapun juga yangakan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunyaUndangundang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecualijika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai
Register : 11-04-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 129/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 12 Juli 2017 — Pembanding/Tergugat I : H. SSOMPA SALIHU
Pembanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU
Terbanding/Penggugat : MUH. NUR S
2812
  • kesalahan majelis Hakim Tingkat Pertamayang menilai bukti P.1, P.2, P3 P.4, P5,P.16 adalah sebagai buktikepemilikan hak atas tanah, sedangkan aturan perundangundanganyang berlaku yang mengatur tentang tanah sebagaimana tersebut diatas sudah menentukan secara limitatif bukti pemilikan hak atastanah, terlebih lagi status tanah di Kabupaten Mamuju padaumumnya merupakan tanah negara karena tidak ada tanah rincikseperti di daerah Sulawesi Selatan atau tanah petuk girik, ketitir didaerah jawa atau tanah Grant
Register : 28-01-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 7/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat:
1.RUMISAH Alias INAQ KADIR
2.MAHSUN Alias AMAQ SAHTUM
3.WAHAB Alias AMAQ SUBAHAN
4.RAHMIN Alias INAQ RAHIM
5.KADIR
6.MAHYUNI
7.ISMET SAFI'I
8.RUBA'IYAH
9.PATMAWATI
10.SA'IDAH
11.ASMAT
12.RAHMAN
13.ANDRIADI
14.MOH. RAHIM
15.SUHARNI
16.LALU SAPERI
17.SUBAIRI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Intervensi:
Kepala Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
8050
  • Putusan No. 7/G/2019/PTUN.MtrJanuari 1959, nomor persil 53, dengan luas 0,805 Ha, atau 8.050 dalam M2, halmana tercatat hak tanah berasal dari tanah GG atau grant government atautanah negara (vide bukti P3);Menimbang, bahwa selain surat dimaksud, Para Penggugat mengajukanbukti untuk memperkuat dalilnya berupa bukti surat ketetapan IPEDA/ luranPembangunan Daerah tanggal 15 Januari 1979, dengan tertera jenis tanahberupa tanah kebun (vide bukti P4);Menimbang, bahwa dari kedua bukti surat tersebut tidak
Register : 25-11-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1149/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 Februari 2017 —
13857
  • 2015 telah menerima pemasukan senilai Rp.141.985.325, (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapanpuluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ;Untuk bulan Januari 2016 telah menerima pemasukan senilai Rp.95.876.129, (Sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enamribu seratus dua puluh Sembilan rupiah) ;Bahwa penggunaan sementara rekening Kelapa Retreat 1 tersebut di atasuntuk menitipkan uang dari hasil pengoperasionalan Kelapa Retreat 2sudah seijin dan sepengetahuan dari Grant
    2015 telah menerima pemasukan senilai Rp.141.985.325, (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluhlima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ;e Untuk bulan Januari 2016 telah menerima pemasukan senilai Rp.95.876.129, (Sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribuseratus dua puluh Sembilan rupiah) ;Bahwa penggunaan sementara rekening Kelapa Retreat 1 tersebut di atasuntuk menitipkan uang dari hasil pengoperasionalan Kelapa Retreat 2 sudahseijin dan sepengetahuan dari Grant
Register : 26-11-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 296/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 12 Mei 2020 — Penggugat:
Maya S. Pulungan alias Seminole
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Intervensi:
WALIKOTA MEDAN
355199
  • Hakim yaitu ketentuan Pasal 24 Peraturan PemerintahHalaman 70 dari 78 hal.Put.296/G/2019/PTUNMdnNomor 24 tahun 1997, Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasal 50 & 51Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor9 Tahun 1999, yang menyatakan pembuktian hak lama harus dibuktikansecara rinci mengenai data fisik dan data yuridis setiap permohonan;Menimbang, bahwa dalam Bukti T Il Int2 dan T Il Int3 tanahberasal dari Grant
Register : 13-05-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 21 Oktober 2014 — 1.ACHMAD,2.SUNAYAH, DKK;1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,2.YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL
10670
  • Agraria (UUPA No. 5/1960) dan PP No. 24/1997, dimana dokumenkepemilikan tanah Para Penggugat tidak sesuai dengan bukti kepemilikan haksebagaimana yang diatur dalam Undangundang tentang pertanahan sehinggatidak dapat digolongkan sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah dan adapunpenggolongan tanah yang dapat di konversi sebelum berlakunya UUPA No.5/1960 adalah : (i) hak agraris eigendom, (ii) Tanah milik adat girik, (iii) milikyayasan andarbeni, (iv) hak atas druwe, (v) hak atas druwe desa, (vi) grant
Putus : 28-05-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 28 Mei 2015 — Bambang Setyo Budiono, S.Pd. M.Pd ; KEJAKSAAN NEGERI MADIUN
7226
  • Bahwa Saksi menerima honor, atas kebijakan dari Kepala Sekolah SMAN Madiun.Bahwa Saksi diberi tugas lain yaitu sebagai Sekretaris merangkap sebagai anggota block grant rehab ruang kelas.Bahwa saksi jelaskan bahwa SMAN Madiun sekira bulan Januari 2010 SMAN Madiun mengajukan proposal kepada Dinas Pendidikan danKebudayaan Pemuda dan Olah Raga Madiun untuk pembangunan sarana SMAN Madiun sebesar Rp. 127.000.000, (seratus dua puluh tujuhjuta rupiah).
    Kemudian proposal tersebut disetujui, dan sekira bulan Juli 2010 SMAN 1 Madiun mendapatkan dana bantuan dari DinasPendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Madiun sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) untuk rehab ruanganlaboratorium fisika dan biologi. kemudian pada tanggal 15 September 2010 menerima dana bantuan block grant bahan ajar OSN (OlimpiadeSaint National) sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) dari Dinas pendidikan Propinsi Jawa Timur.
    Setelah saksi pensiun apakah SMAN Madiun, telah mendapatkan dana bantuan block grant ruang kelas baru ataukahbelum saksi tidak tahu.
    ruang laboratorium dan gudang di SMAN Madiun dengan menggunakan dana bantuan sosial (block grand) APBNP2012 yaitu sebesar Rp. 29.205.000, (dua puluh sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah), karena adanya upah tukang fiktif, karenadalam laporan upah tukang yang sebenarnya dibagi dalam penerimaan perseorangan sehingga ditambah nama orang yang tidak ikutbekerja seolaholah bekerja guna memenuhi standar laporan yang telah ditentukan oleh pihak Departemen Pendidikan Nasionaldalam pelaksanaan dana block grant
Register : 25-10-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1148/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 13 Februari 2017 —
7950
  • 2015 telah menerima pemasukan senilai Rp.141.985.325, (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapanpuluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ;Untuk bulan Januari 2016 telah menerima pemasukan senilai Rp.95.876.129, (Sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enamribu seratus dua puluh Sembilan rupiah) ;Bahwa penggunaan sementara rekening Kelapa Retreat 1 tersebut di atasuntuk menitipkan uang dari hasil pengoperasionalan Kelapa Retreat 2sudah seijin dan sepengetahuan dari Grant
    2015 telah menerima pemasukan senilai Rp.141.985.325, (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluhlima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ;e Untuk bulan Januari 2016 telah menerima pemasukan senilai Rp.95.876.129, (Sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribuseratus dua puluh Sembilan rupiah) ;Bahwa penggunaan sementara rekening Kelapa Retreat 1 tersebut di atasuntuk menitipkan uang dari hasil pengoperasionalan Kelapa Retreat 2 sudahseijin dan sepengetahuan dari Grant
Register : 06-10-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 63/PIDSUS.TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 7 Februari 2017 — Drs. HILBERTUS BUGIS
6326
  • Miskat Alam Konsultan; 29. 1 (satu) eksemplar potocopy contoh Proposal Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP;30. 1 (satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Bahan Bangunan dan Alat yang ditanda tangani oleh DRS. HILBERTUS BUGIS dengan Saksi. V.CHARLY;31. 1 (satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Kontrak Upah Kerja yang ditanda tangani oleh DRS.
    (satu) eksemplar potocopy contoh Proposal Block Grant Pembangunan UnitSekolah Baru SMP;30. (satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Bahan Bangunan dan Alat yangditanda tangani oleh DRS. HILBERTUS BUGIS dengan Saksi. V.CHARLY;. (Satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Kontrak Upah Kerja yang ditandatangani oleh DRS. HILBERTUS BUGIS dengan para Kepala TukangPembangunan SMPN 6 Langke Rembong;332. (satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Kontrak Meubel yang ditandatangani oleh DRS.
    Pembinaan SekolahMenengah Pertama Nomor : 1743/C3/KP/2014 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2014 Program KemitraanPendidikan AustraliaIndonesia (KPAI);2 (dua) lembar potocopy SURAT TUGAS Nomor : 2358/C3/KP/2014Tanggal 18 Juni 2014 Dari Direktur Pembinaan Sekolah MenengahPertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian PendidikanDan Kebudayaan Melalui Kegiatan Perluasan Smp Jakarta Kepada Pt.Miskat Alam Konsultan; (satu) eksemplar potocopy contoh Proposal Block Grant
    MiskatAlam Konsultan; (satu) eksemplar potocopy contoh Proposal Block Grant Pembangunan UnitSekolah Baru SMP; (satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Bahan Bangunan dan Alat yangditanda tangani oleh DRS. HILBERTUS BUGIS dengan Saksi. V.CHARLY;. (Satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Kontrak Upah Kerja yang ditandatangani oleh DRS. HILBERTUS BUGIS dengan para Kepala TukangPembangunan SMPN 6 Langke Rembong;(satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Kontrak Meubel yang ditandatangani oleh DRS.
Register : 06-11-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 25 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.VITALIS TETURAN, SH.MH
3.YOSEPHUS ARY SEPDIANDOKO,S.H,M.H
Terdakwa:
Drs.SOBO MAKATITTA
154120
  • OperasionalSekolah (BOS), Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja DirektoratPembinaan Sekolah Menegah Pertama Nomor : 3.4/D3/KP/2017 Tanggal 03Januari 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan PemerintahPembangunan Ruang laboratorium IPA Sekolah Menengah Pertama, petunjukpelaksanaan dana BSM/PIP Nomor : 08/D/PP/2016, Nomor : 04/C/PM/2016 danJuklak PIP Nomor 07/D/PP/2017, Nomor : 02/PMK.C/PM/2017, dilakukan olehterdakwa dengan cara mengelola sendiri anggaran Dana alokasi Khusus (DAK),Bansos/Block Grant
    , Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswamiskin/PIP (BSM/PIP) secara pribadi, tidak melaksanakan kegiatansebagaimana yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) DAK,Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana BOS, yang akibatnyamembuat Laporan Pertanggung Jawaban Dana Dana alokasi Khusus (DAK),Bansos/Block Grant, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswamiskin/PIP (BSM/PIP) dengan lampiran bukti pengeluaran yang tidak lengkapdan sah, perbuatan tersebut telah memperkaya
    Pengembangan KKG/MGMP e Khusus untuk sekolah yangprofesi guru dan KKKS/MKKS memperoleh hibah/block granttenaga Menghadiri seminar yang untuk mengembangkankependidikan terkait langsung dengan KKG/MGMP atau sejenisnyapeningkatan mutu pendidik pada tahun anggaran yangdan tenaga kependidikan serta sama, hanya diperbolehkanditugaskan oleh Madrasah menggunakan dana BOSuntuk biaya transport kegiatanapabila tidak disediakan olehhibah/block grant tersebut.e Foto copye Biaya pendaftaran danakomodasi seminar10
    Bahkan dibeberapa ruang kelas selama setahun lebih anak murid terpaksa duduk di lantaiuntuk menerima pelajaran karena kursi dan bangku sekolah sudah tidak bisadipakai lagi, padahal anggaran dari Dana DAK, Blok Grant dan sebagainya telahdicairkan kepada SMP Negeri 8 Leihitu ;Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Sekolah tidak berfungsisebagai pendidik terhadap anak didiknya sendiri yang kesulitan mendapatanbiaya malahan Terdakwa memalsukan tandatangan atau membuat Surat Kuasapalsu untuk mengambil
    Dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga cukupterbukti salah satunya saja yaitu agakah memperkaya dirinya sendiri atau oranglain atau suatu korporasi maka sudah terpenuhi;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengelola kegiatan dan sekaliguskeuangan tidak melibatkan pihakpihak lain sehingga tidak transparan dan bisatidak bisa dikontrol.Akibatnya juga Terdakwa dengan leluasa dan sulitdipertanggungjawabkan mengelola keuangan dari Dana DAK, Block Grant, BOSdan juga Dana BSM.
Register : 20-03-2007 — Putus : 17-04-2008 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 05/PDT.G/2007/PN.GTLO
Tanggal 17 April 2008 — ERNA DJABAR, Dkk Lawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR (PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO), Dkk
10847
  • memilikinya,hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun1953 ;Bahwa masih berlaku atau tidaknya Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 1953, jawabannya ada dalam Ketentuanketentuan Pasal 11 ayat 1 Undangundang Nomor 5 Tahun1960 yaitu hakhak atas tanah yang memberi wewenang72sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalampasal 20 ayat 1 seperti yang ada pada mulai berlakunyaundangundang ini yaitu hak agrarisch eigendom, milik,yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa,pesini, grant
Register : 13-09-2019 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 171/Pdt.G/2019/PN Mtr
Tanggal 7 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
3340
  • Mtr.tanda pendaftaran sementara tanah tahun 1961, tidak dijelasakan buktiyuridis konversi hak barat atau hak tanah Indonesia (adat, swapraja /grant sultan atau pribadi /ocupasi ). Sebab berdasarkan Kepres 190Tahun 1957 tanggal 1 Juni 1957 Jawatan pendaftaran tanah telah dialinkan ke dalam kementerian agraria dengan tugas (a). pengukuran,pemetaan dan pembukuan semua tanah di wiliyah Indonesia serta (b).pembukuan hakhak atas tanah serta pencatatan pemindahan hakhakatas tersebut.