Ditemukan 1174 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pahala pagala pabala pasila pasal pasaka pasalã
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 12 Maret 2015 — CANDRA IRKHAM ARIF, S.E VS PT SINARNIAGA SEJAHTERA
104 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 40 K/Pdt.SusPHI/2015terbuka, bebas, obyektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi, lingkup pasala quo, sejak mulai dari perekrutan calon tenaga kerja sampai prosespenempatan dilindungi dengan landasan norma ketentuan Pasal 32 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun perlindungantersebut tidaklah terputus saat masa kerja sampai sesudah bekerja, karenaperlindungan tenaga kerja dan keluarganya dalam hubungan kerja yang layaktelah dilindungi dalam UndangUndang Dasar
Pengadilan PA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 08-12-2016 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 14-10-2019
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1713/Pdt.G/2016/PA.Bjm
Tanggal 2 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 14
  • Mirhan saksi ke empat dan Susi Agustina bintTukijan saksi ke lima), Saksisaksi tersebut telah memberikanketerangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya salingberhubungan dan bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formal danmateriil berdasarkan Pasala 308 dan 309 RBg.No. 1713/Pdt.G/2016/PA.Bjm .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 07-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 402 K/PDT.SUS/2010
EDI SUSANTO, DKK.; PT. SEMBILAN SATU SATU (PT. SSS)
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hukatan telah mengambil alin pekerjaan Advokad dan hal initelah melanggar UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokad, Bab XI Pasala) jdD.
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Umum Penipuan
Register : 02-11-2016 — Putus : 03-01-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 144_Pid_B_2016_PNBkt_Hukum_03012017_Penipuan
Tanggal 3 Januari 2017 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Anton Hilman
83 — 7
  • dengantanpa izin dari pemilik barang yang jelas sangat bertentangan dengan hakorang lain, perouatan mana kemudian diteruskan dengan perbuatan yang samadengan maksud yang sama dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, makaoleh karena itu perobuatan terdakwa dapat di kategorikan sebagai perbuatanberlanjut ;Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapatunsurinitelah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378KUHPidana jo Pasala
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3454 — 1370
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Pasal 3 UU Tipikor ini menegaskan bahwa suatu kejahatan itu baru nyataadalah apabila ada kerugian negara yang dilakukan karena jabatan ataukedudukan sehingga apabila siapapun pelaku tidak memiliki jabatan ataukedudukan maka Pasal 3 ini tentu tidak bisa dijadikan sebuah delik sehingga pasala quo merupakan delik kualitatif;Demikian pula dengan Pasal 7 UU Tipikor mensyaratkan deliknya padaPasal 387 dan Pasal 388 KUHP.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 18-03-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 28 Mei 2019 — PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk. >< PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, Tbk.
1598 — 901
  • Atja Sondjaya, SH, MH berpendapat bahwa Perjanjian Perdamaiansebagaimana dimaksudkan Pasala 2.6 Perjanjian Perdamaian mengatur objekmengenai penyelesaian utang piutang dan bukan mengatur objek yangbertentangan dengan hokum, hal mana sebagaimana diatur syarat adanya causayang halal di dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai objek perjanjian, lebihlanjut ahli menjelaskan Keabsahan dari suatu Perjanjian Perdamaian dilihat dariObjek perjanjian artinya hal yang menjadi inti dari dilakukannya perjanjiantersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 05-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 20-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 P/HUM/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP, DKK VS PRESIDEN RI;
390 — 439 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Didalam penjelasan pasala quo disebutkan bahwa bersifat individual artinya Keputusan TataUsaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamatmaupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebin dari seorang, tiaptiapnama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 06-03-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 03-07-2012
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 10-K/PM.III-14/AD/III/2012
Tanggal 6 Juni 2012 — Koptu Agus Mulyadi
48 — 30
  • Senjata api,munisi atau bahan peledak).Bahwa yang dimaksud dengan senjata api dan amunisi adalahmenurut pasal 2 dari undangundang ini yaitu : segala barang sebagaimanaditerangkan dalam pasala 1 (1) dari peraturan senjata api, tetapi tidaktermasuk dalam pengertian itu senjatasenjata yang nyatanyata mempunyaitujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatusenjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehinggatidak dapat dipergunakan.Bahwa maksud dari pasal
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 16-12-2022 — Putus : 08-05-2023 — Upload : 17-05-2023
Putusan PN JAMBI Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb
Tanggal 8 Mei 2023 — Penuntut Umum:
PAHMI, S.H., M. H
Terdakwa:
LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR
104 — 31

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasala 55 ayat (1)
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 10-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 17-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 390/Pid.B/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.LA ODE FIRMAN Als LA PIMA Bin LA MANDIA
2.LA ODE RISWAN Bin LA ODE ISARA
3.LA ODE UNTU Als BA UNTU Bin LA ODE SIARA
4.LA JAHALI Bin LA DENCI
5.LA ODE ADIMAN Als GERI Bin LA ODE RAMLI
6.YATMIKO, S.Pd Bin LASMIN
7.LA ODE AMIR Als AMIR Bin LA ODE SAANI
91 — 43
  • KESIMPULANMajelis Hakim yang kami muliakanJaksa penuntut umum yang Kami Hormati.Bahwa dari proses persidangan yang telah berlangsung yang diperoleh dariketerangan saksi ditinjau dari persesuaiannya bahwa peran para terdakwa tidakdapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan dantuntutannya yang menerapkan Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHP, karena jelas danterang dalam fakta persidangan tidak menunjukkan peran Terdakwa melanggarketentuan pidana sebagaimana yang diuraikan dalam setiap unsurunsur Pasala
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 21-12-2018 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 375/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 5 September 2019 — CAROLINA HUTAPEA, DKK >< PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
282 — 161
  • TERGUGAT tidak memperbolehkan PENGGUGAT Vill untbekerja di perusahaan lain dalam jabatan yang sama seperti pa PENGGUGAT VIIl bekerja pada TERGUG/GAT VIIl menerima cuti tahunan sebanyak 12 (dari dalam 1 (satu) tahun, demikian berdasarkan Pasala A (2) butir 2.1.3.
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Umum Penipuan
Register : 12-12-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN PEMALANG Nomor 163/Pid.B/2013/PN Pml
Tanggal 18 Februari 2014 — 1 KUSNAN Als KUSNANTO Bin WARTIM, 2 WELI MUGIONO Bin KARYOTO 3 AMIR Bin SUDARYO
61 — 5
  • Tidak bolehmisalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atauperbuatan yang sifatnya hanya menolong akan tetapi dihukumsebagai "membantu melakukan (Madeplichtige) tersebutdalam pasala 56.e Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan,memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujukmelakukan perbuatan itu (Uitlokker) orang itu harus158sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harusmemakai salah satau dari jalanjalan seperti denganpemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2667 — 1737
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Jika salah satu saja tidak terwujud, maka penuntut umumharus dianggap gagal membuktikan kesengajaan sebagai maksud dalam pasala quo. Kedua, konsekuensi logis dari katakata dengan tujuan, penuntutumum harus bekerja ekstra untuk membuktikan corak kesengajaan sebagaimaksud dan bukan corak kesengajaan lainnya. Artinya, pasal a quo telahmenutup peluang adanya kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaansebagai kemungkian (van Bemmelen dan van Hattum, 1953 halaman 256dan 273).
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum Pencurian
Register : 03-01-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 4/Pid.B/2018/PN Psb
Tanggal 30 Juli 2018 — SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG SINARO, S.Ag Pgl SYAHRUL bin SYAIR DT MAINDO SUTAN
277 — 376
  • Delik Umum/Delik Biasa adalah perobuatan melawan hukum itu dilakukanbersesuian dengan norma umum tanpa adanya perencanaan, persiapan,atau pendahuluan yang mengisyaratkan untuk terjadinya delik itu, sebagaicontoh Pasal 338 KUHP sebagai delik materil disebut sebgai delik umumatau pasal 362 KUHP sebagai delik formil dan dianggap sebagai delikumum artinya pencurian yang terjadi di pasala362 KUHP tidak perludibuktikan akibatnya tetapi cukup berdasarkan bunyi pasala yangbersangkutan;2.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 10-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 17-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 392/Pid.B/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.LA ASDIN Bin LA GAMU
2.LA ODE HAMSA Alias ACUNG Bin LA ODE RAFIDIN
3.LA ODE KASRIN Bin LA ODE KANTO Alias KASRIN
4.LA ODE PAHI Alias LA ODE KAIMUDIN Bin LA ODE ABU
5.LA ANTON Alias ANTO Bin LA CAO
6.LA ODE HARMIN Bin JUMADI
7.LA ODE FAISAL Bin LA ODE AMRAN
8.LA ODE JAMALUDDIN MANDIA Bin LA ODE MANDIA Alias JAMAL
9.LA ODE ZARLIN Bin LA ODE MANDIA
92 — 44
  • yang Kami Hormati.Halaman 86 dari 155 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN KdiBahwa dari proses persidangan yang telah berlangsung yang diperoleh dariketerangan saksi ditinjau dari persesuaiannya bahwa peran para terdakwa tidakdapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan dantuntutannya yang menerapkan Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHP, karena jelas danterang dalam fakta persidangan tidak menunjukkan peran Terdakwa melanggarketentuan pidana sebagaimana yang diuraikan dalam setiap unsurunsur Pasala
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 09-08-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 266/PID.SUS/2021/PT BDG
Tanggal 9 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DEDY WAHYUDI, S.E. Bin NABRIH HERJANA Diwakili Oleh : HELMI AL DJUFRI, S.Sy.,M.Si
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARIF BUDIMAN,SH
479 — 416
  • Mengacu pada latar belakang dan substansi Pasala 14yang didakwakan kepada Terdakwa, seharusnya Judex Factie lebihmemperhatikan nilai atau. hukum yang hidup di dalam masyarakat,sebagaimana amanah Pasal 5 ayat (1) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :Hakim dan hakim konstitusi wajid menggali, mengikuti dan memahami nilalnilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatSehingga pada perkara aquo, Judex Factie sepatutnya memperhatikan nilaiyang hidup di masyarakat
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 07-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 7 September 2021 — Penuntut Umum:
I MADE SANTIAWAN, SH.
Terdakwa:
YUSUF MANU
131 — 61
  • ini telah terbukti secara sah danmeyakinkan.Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, makadengan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung atautidak langsung dapat dikategorikan bersama sama melakukan perbuatan/tindakpidana, dengan demikian maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana unsurmelakukan, atau turut serta melakukan atas perbuatan Terdakwa telahterpenuhi menurut hukum;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpenerapan ketentuan Pasala
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 06-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LEONARD HASUDUNGAN NT, S.H.
Terdakwa:
JIMMY SEMUEL REINHARD MURMANA, ST
246 — 108
  • 222222 22 n enna nnn nnn nnn nen nn nnn nnn nee1) Perencanaan, berbentuk identifikasi kebutuhan,identifikasi penyedia dan penganggaran yang dilaksanakanoleh Pengguna Angaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran(KPA); (pasal 34);2) Proses Persiapan, (pasala) penyusunan rencana umum pengadaan, kerangkaacuan kerja, rencana anggaran belanja dan pemaketanoleh Pengguna Angaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaranb) penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasiteknis, Kerangka Acuan Kerja Pengadaan, RancanganKontrak
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-11-2012 — Upload : 30-08-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PTK
Tanggal 30 Nopember 2012 — Ir. H. SYAMSUL USMAN, MT
102 — 20
  • memberi gambaran yangmelindungi masyarakat;Bahwa perbuatan melawan hukum harus dilihat hukum secara formal dan secaramateril, Kalau secara formal sifatnya menghukum sedangkan secara materiiltergantung terhadap aturan perundangundangan;Bahwa kalau mengenai unsurunsur dalam pasal 2 dan pasal 3 UndangundangTipikor harus dilihat lebih dahulu apakah melanggar suatu kewajiban, kemudianadanya system pertanggung jawaban dan juga harus dibedakan yang mana yang baikdan yang mana tidak baik;Bahwa Pasal 2 dan pasala
Pengadilan PA KAJEN Perdata Agama
Register : 01-10-2019 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PA KAJEN Nomor 1681/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
132 — 70
  • Sehingga, Penggugat perlumeluruskan arah berfikir Tergugat yang sesat terkait pengertiansyirkah yang dimaksud dalam perkara a quo yakni syirkahsebagaimana yang dimaksud dalam Pasala 1 huruf f KompilasiHukum Islam ( KHI ) ;Hal. 51 dari 154 hal. Putusan No. 1681/Pdt.G//2019/PA.Kjn.42. Bahwa tidak benar, bohong jawaban Para Tergugat padaangka 12 point 1 yang menyatakan Tergugat sampai denganTergugat V beserta alm.