Ditemukan 1319 data
Urut Berdasarkan
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel Tanggal 8 Agustus 2017 — Arman Sidharta Tjitrosoebono, berkedudukan di jalan Pondok Labu Indah B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai Penggugat I;
2. Arno Gautama Harjono, S.H, berkedudukan di jalan Margasatwa Raya Blok B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Penggugat II;
3. Arya Paramita, berkedudukan di jalan Margasatwa Raya Blok B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Penggugat III;
4. Nurul Mayafaiza Permita Leila, berkedudukan di jalan Camar V Blok AF No.10 RT.004 RW.008 Bintaro, Jaya Sektor 3, Tangerang Selatan, sebagai Penggugat IV;
5. Dewi Sariswati Permata Vitri, berkedudukan di jalan Mandar X DC 11/4. Sek 3 A RT/RW 003/010 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, sebagai Penggugat V;
6. Mounti Rigveda Putra, berkedudukan di Pesona Khayangan Blok EL No. 1 RT.008, RW. 028 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, sebagai Penggugat VI;
7. Dewi Saraswati Permata Suri, berkedudukan di Cluster Tiara Mimosa jalan Mimosa I Blok B, No.10 Komplek Buncit Indah, Warung Buncit, Jakarta Selatan , sebagai Penggugat VII;
dalam hal ini Penggugat-Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Anita D.A. Kolopaking, S.H.,M.H, dkk advokad dan Penasihat Hukum pada kantor âÂÂANITA KOLOPAKING & PARTNERSâÂÂ, beralamat di Sovereign Plaza, lantai 7, Jl. TB. Simatupang Kav. 36, Jakarta 12430 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 JUli 2016 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai â¦â¦................Para Penggugat;
943 — 881
943 — 881
Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Cetakan kedua.Djakarta : N.V.
Register : 31-05-2012 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PATI Nomor 37/Pdt.G/2012/PN Pt Tanggal 29 Juli 2013 — PDT. SOESANTO HARSOSOEDIRDJO, MA <> 1. MAJELIS GEREJA INJILI di TANAH JAWA ( GITJ ) PATI DKK
148 — 57
148 — 57
Meester Gijsbertus Johannes Willem Koolermans Beynen, refendary, bertempattinggal di Groeneken ( Utrecht ), Oranjelaan, nomor 5.2. Cornelis Marie Roggeveen, Esq, guru, bertempat tinggal di Blaricum, Noolsewegnomor 14 a.3.
Register : 03-08-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 63/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 10 Nopember 2016 — Pidana Korupsi
- BUDI SUPRIYANTO
275 — 110
275 — 110
Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana Il, Pustaka Tinta MasSurabaya tahun 1987) ; 7+ 3o nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nen nen nee cenceBerkaitan dengan hal tersebut Arrest HR tertanggal 21 Juni 1926, W Nr 11541,NJ 1926 berpendapat tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semuakwalitetkwalitet pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yangbersangkutan ukuran (kriteria) untuk menentukan apakah bentuk turut serta yangbesangkutan adalah turut melakukan atau salah satu bentuk
Putus : 16-07-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks Tanggal 16 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD YANI, SH
Terdakwa:
M. NASIR. L, S.Sos
140 — 45
140 — 45
Utrecht Moh. Saleh Djidang yang dimaksuddengan "jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dandilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkandengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yangdimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkunganpekerjaan yang sebanyakbanyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yangbersifat "durzaam atau tidak dapat diubah begitu saja. (E.
Utrecht dan Moh.Saleh Djidang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, penerbit ikhtiarBaru, Jakarta, cet. IX, 1990, hal.144).BahwaPasal 17 ayat(1) UndangUndang Nomor43 tahun 1999 antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud denganjabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenangdan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatandalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier.
Register : 15-02-2010 — Putus : 26-04-2011 — Upload : 08-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 192/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel. Tanggal 26 April 2011 —
75 — 306
75 — 306
Utrecht Moh.
Putus : 25-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2429 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 25 Februari 2015 — TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B. BUS alias WAWAN
428 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
428 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2429 K/Pid.Sus/2014dalamnya memuat pesan tentang Pemidanaan yang proporsional, karenapemidanaan yang tidak proporsional akan bertentangan dengan prinsip dan tujuanpemidanaan yaitu koreksi, edukasi, prepefensi dan represi mengingat dampak yangamat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagaiakibat dilakukannya perbuatan tersebut;Menurut Utrecht, pemidanaan bertujuan sebagai prevensi atau perlindungan kepadamasyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat
Register : 14-07-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk. Tanggal 9 Oktober 2014 — SUYATMAN, BA Bin WITO WIYONO
110 — 36
110 — 36
Utrecht Moh.
Putus : 21-04-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380 K/PID.SUS/2016 Tanggal 21 April 2017 — H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O. SUDARJO
103 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Utrecht. Rangkaian SariKuliah Hukum Pidana Il, (Bandung : Universitas Bandung, 1965), hal. 9);Mengenai pertanggungjawaban pidana dalam ajaran / teori penyertaan yangobyektif dan subyektif, ditimbulkan adanya konsepsi yang salingbertentangan menganai batasbatas pertanggungjawaban para pesertayaitu :a. Sistem yang berasal dari hukum Romawi.
Putus : 19-11-2020 — Upload : 18-02-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps Tanggal 19 Nopember 2020 — I Gede Aryastina Alias Jerinx
1478 — 1326
1478 — 1326
UTRECHT dalambukunya, RANGKAIAN SARI KULIAH HUKUM PIDANA, pada halaman194 dikemukakan beberapa keberatan terhadap asas nullum delictum ini,yaitu: Pertamatama bahwa asas nullum delictum ini kurang melindungikepentingankepentingan kolektip. Sehingga supaya asas nullum delictum ituditinggalkan mengenai delikdelik yang dilakukan terhadap kolektivitas(masyarakat) tetapi boleh dipertahankan mengenai delikdelik yang dilakukanterhadap seorang individu. Kemudian menurut PROF. Dr.
Register : 04-02-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 52/Pdt. G/2014/PN Bdg Tanggal 5 Januari 2015 — PT. SADANG SARI LAWAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROPINS1 JAWA BARAT,DKK
224 — 84
224 — 84
Keputusan itu memberikan suatu kewajiban pada seseorang atau organisasi,memberikan kewenangan atau hak pada mereka.24Menurut Utrecht, beschikking diartikan sebagai perbuatan hukum publik bersegisatu (yang dilakukan oleh alatatat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaanistimewa). Sedangkan menurut WF.
Putus : 18-10-2010 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 335/Pid.B/2010/PN. Dpk Tanggal 18 Oktober 2010 — YUSUF EFENDI;
164 — 106
164 — 106
Utrecht danMoh.
Putus : 03-03-2011 — Upload : 20-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/PID.SUS/2011 Tanggal 3 Maret 2011 — Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Anggodo Widjojo
266 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
266 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
Utrecht, dalam bukunya,Hukum Pidana I, Penerbit Pustaka Tinta Mas, halaman 292) ;Bahwa unsur dengan sengaja dalam doktrin hukum pidana dikenal denganteori kesengajaan yang dibagi menjadi 3 (tiga) corak/jenis, yaitu :1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als ogmerk) ;2) Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij noodzakelijkneidsbewuizijn) ;3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkneidsbewuizijn)atau dikenal dollus eventualis ;(linat Prof.
Register : 13-01-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk Tanggal 8 Juni 2021 — Penuntut Umum:
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
WILLEM PIETER MAYOR
248 — 87
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
WILLEM PIETER MAYOR
248 — 87
akan mempertimbangkanKetentuan Pasal 55 ayat 1 Ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana yangmenyatakan: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orangyang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatanitu;Menimbang, bahwa Penyertaan atau de/neming atau complicity dalambeberapa literatur, disamakan dengan istilan "Turut Campur Dalam PeristiwaPidana" yang digunakan oleh Tresna, istilah Turut Berbuat Delik yangdigunakan oleh Karni, isilah Turut Serta yang digunakan oleh Utrecht
Putus : 14-05-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1684 K/PID.SUS/2013 Tanggal 14 Mei 2016 — LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si
85 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
seperti telah dipertimbangkan di atas adalahseorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bandung yangditempatkan sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung berdasarkanSurat Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.27/Kep.247BKD/2009tanggal 27 Februari 2009, yang dalam rutinitas tugas seharihari bertugas :mendampingi Sekretaris Daerah, mengkoordinasikan jadwal kegiatan /acara Sekretaris Daerah, dan melaksanakan tugastugas lain atas perintahSekretaris Daerah ;Bahwa sesuai dengan pendapat hukum dari UTRECHT
Register : 17-10-2012 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 10-07-2015
Putusan PN CILACAP Nomor 117 /Pid.Sus/2012/PN.Clp Tanggal 16 Januari 2013 — SANYOTO HADI PRAYITNO Bin H.KARDI PRAWOTO.
121 — 33
121 — 33
Upaya tanpakeberhasilan, demikian dirumuskan oleh Pompe, guru besar dari Utrecht. Jikakita mengikuti jalan pikiran di atas, percobaan melakukan kejahatan dapatdigambarkan sebagai suatu tindakan yang diikhtiarkan untuk mewujudkan apayang oleh undangundang dikategorikan sebagai kejahatan, namun tindakantersebut tidak berhasil mewujudkan tujuan yang semula hendak dicapai.
Register : 18-06-2019 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 156/Pdt.G/2019/PN Cbi Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
ABDUL FATAH MADHURI mewakili Ahli Waris ASNAWI Bin ABDURAHMAN
Tergugat:
1.MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM
2.IMAN SETIADI
3.LIE SIE MIN SUNARYO
4.WOE KOEN SEN
Turut Tergugat:
1.KEPALA DESA SUKAMANAH
2.KEPALA DESA SUKAMAJU
3.CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN JONGGOL
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
152 — 99
ABDUL FATAH MADHURI mewakili Ahli Waris ASNAWI Bin ABDURAHMAN
Tergugat:
1.MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM
2.IMAN SETIADI
3.LIE SIE MIN SUNARYO
4.WOE KOEN SEN
Turut Tergugat:
1.KEPALA DESA SUKAMANAH
2.KEPALA DESA SUKAMAJU
3.CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN JONGGOL
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
152 — 99
Tergugat mencermati seluruh isi Gugatan Para Penggugatdi dalam gugatan a quo terdapat fakta Para Penggugat tidak memintaadanya sejumlah kerugian materiel atas Objek Gugatan baik di dalamuraian Posita mau pun Petitum Gugatan.Hal. 51 dari 151 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PN.CbiBilamana yang bersangkutan dirugikan dalam hak privatnya dan oleh karenaitu dapat meminta ganti kerugian, jadi objectum litisnya adalah suatu hakprivat, maka perkara yang bersangkutan harus diselesaikan oleh Hakim biasa(Utrecht
Putus : 28-05-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 22/ Pid.TPK / 2014 / PN.TK. Tanggal 28 Mei 2014 — - Dra SUGIYANTI Binti HADISUMARTO
81 — 99
81 — 99
disebut pro parte doluspro parte culpa, sedangkan apa yang dimaksud dengan jabatan dalam pasal 11 adalahsuatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dandilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum) atau yang dihubungkandengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaantetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyakbanyaknya dapat dinyatakandengan tetap dan yang bersifat duurzaam (Utrecht
Register : 03-02-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 21 Juni 2016 —
49 — 15
49 — 15
Utrecht Moh.
Putus : 04-09-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 52/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda Tanggal 4 September 2014 — Drs. FIKRI HAKIMI,M.AP Bin H.MAHESTA
91 — 26
91 — 26
Utrecht Moh. Saleh Djidang yangdimaksud dengan *jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yangdiadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/ kepentingan umum atau yangdihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama Negara,sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalahsuatu lingkungan pekerjaan yang sebanyakbanyaknya dapat dinyatakan tepatteliti dan yang bersifat "durzaam atau tidak dapat diubah begitu saja . ( Vide : E.Utrecht dan Moh.
Utrecht Moh. Saleh Djidang yangpelaku tindak pdana korupsi. ( Vide : R.
Putus : 04-05-2016 — Upload : 21-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1771 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 4 Mei 2016 — SAUDAH
84 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Utrecht, 1999: 377),berpendapat perintah disini bukan saja perintah dalam arti konkrit, tetapijuga suatu instruksi yang bersifat umum. Perintah jabatan atau ambtelijkbevel dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan olehseorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itubersumber pada suatu ambtelijke positie atau suatu kedudukan menurutjabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yangmenerima perintah (P. A. F.