Ditemukan 1174 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pahala pagala pabala pasila pasal pasaka pasara pasalã
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 P/HUM/2021
Tanggal 3 Mei 2021 — Dr. Drs. M. SAYUTI, M.Pd. Gelar DT. RAJO PANGHULU VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., MENTERI DALAM NEGERI RI., MENTERI AGAMA RI;
1263 — 1660 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengertian ini telah dipegangteguh baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun MARI, sebagaimanadikutip dalam putusanputusan berikut:Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUV/2007, halaman 101102 (Bukti TI55):Pasal 40 UU SKN tidak mengandung perlakuandiskriminatif, sebab pembatasan yang terdapat dalam pasala quo berlaku untuk setiap orang. Pembedaan perlakuanHalaman 66 dari 200 halaman.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-07-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 14-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 250/PID/2015/PT MKS
Tanggal 13 Agustus 2015 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : AMIR Alias HAJI DAWANG Diwakili Oleh : AMIR Alias HAJI DAWANG
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MAIMUNA Alias HAJAH MUNA Diwakili Oleh : AMIR Alias HAJI DAWANG
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Syarkiyah M, SH.,MH
124 — 50
  • Sabusabu tersebut yang diantar oleh Ilham alias Illangsebanyak 137 bungkus plasti atau seberat kl. 6.85 kg.Akan tetapi milik Muchlis (DPO), adapun Terdakwa hanya diminta oleh Muchlisuntuk menrima barang tersebut dari Ilham alias Illang, sedangkan Terdakwa II tidaktahumenahu tentang Narkotika tersebut, sehingga tidak terbukti melakukanpercobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika danPrekusor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) oleh karenanya114unsurunsur Pasala
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 21 Januari 2013 — Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO
86 — 186
  • Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwadalam memaknai ketentuan Pasala 2 ayat (1) tersebut haruslah ditafsirkan sebagai sifatmelawan hukum formil maupun sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yangpositif, sehingga dengan demikian putusan hakim diharapkan dapat menghasilkanputusan bagi tegaknya hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagaimana diamanatkanoleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai unsur secara melawan hukumdi atas kaitannya dengan perkara
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2014 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 21 Januari 2014 — Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO
69 — 21
  • Dengan demikianmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memaknai ketentuan Pasala 2ayat (1) tersebut haruslah ditafsirkan sebagai sifat melawan hukumformilmaupun sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, sehinggadengan demikian putusan hakim diharapkan dapat menghasilkan putusan bagitegaknya hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagaimana diamanatkan olehPasal 24 ayat (1) UUD 1945;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai unsur secaramelawan hukum di atas kaitannya dengan perkara
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-10-2011 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 11-11-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 11 Juni 2012 — Ir.MUHAMMAD FADLI ARDIN,MM Bin ARDIN
128 — 19
  • tanah wajib menyerahkan sertifikat dan/aslisuratsurat tanah yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutankepada Panitia (Pasal 31).Bahwa ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Jis Pasal 16 ayat (3) danPasal 18 ayat (1) Permenag/KBPN Nomor 01 Tahun 1994 tanggal 14 Juni 1994tentang ketentuan pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahn 1993, penetapan hargaditetapkan berdasarkan musyawarah antara pemilik tanah dan Instanssi Pemrintahyang memerlukan tanah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (1),Pasala
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 21-04-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 07-02-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 401/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 7 September 2017 —
219 — 111
  • Maka ini kan rananya tipis ya perdata ataupidana maka konteks tadi harus dilihat unsurnya secara keseluruhan baru inibisa dikatakan pasal 378 atau tidak karena pada praktiknya ketikamembicarkan pasala 378 untuk menakuti orang agar eksekusi bisa dilakukanatau lainnya.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-02-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 123/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 3 Februari 2014 — PUGUH SUSILO, ST Bin SUWANDI
50 — 17
  • (empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan jutaenam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 joPasal 18 jo Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasala ayat (1) ke1KUHDP.2 222222 n nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncnMenimbang
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2016 — Putus : 28-10-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 28 Oktober 2016 — Dr,Ir. H. Herawansyah, SMc, MT Bin Ikram (alm)
133 — 63
  • Pasal 10 ayat (4) : KPA memiliki kewenangan sesiai pelimpahan oleh PA;Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 86 ayat (3) Perpres No. 54 tahun2010 beserta perubahannya diatur bahwa : para pihak menandatangankontrak setelah penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan pelaksanaanpaling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannyaSPPBJ, para pihak dalam pasala tersebut adalah pihak dalam hal ini PPKdan Pihak ke Il Penyedia Barang/jasa, dengan demikian penandatangankontrak adalah antara
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2007 — Putus : 24-10-2007 — Upload : 16-08-2011
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 16/Pid.B/2007/PN.Pkl
Tanggal 24 Oktober 2007 — DULMANAN bin RAMELAN
132 — 34
  • V;11.SPMU per pasala 24 (dua puluh empat) buku ;12. Juklak APBD tahun 2001 ;13. Perda No. 1 Tahun 2001 tentang APBD ;14. Nota keuangan APBD Tahun 2001 ;15.Pemeliharaan rumah dinas Tahun 2001 ;16. PKD (penunjang kegiatan dewan) Tahun 2001 ;17. Sena.............818. Langganan listrik, telephon, air dan gas Tahun 2002 ;19. Pemeliharaan rumah dinas, asrama mess Tahun 2002 ;20.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 5 Nopember 2015 — Rd. TORRY SUBIANTORO,S.IP Bin ZAINAL EFFENDI
63 — 55
  • secara tunai, dikurangi pembayarankepada pemilik tanah pengganti Tanah Carik Desa, untuk selanjutnyadibandingkan dengan saldo uang kas dan rekening tabungan;o Bahwa Ahli menjelaskan dari hasil Audit dan Evalasi terhadap dokumenataupun datadata yang diterima dari penyidik, ditemukan adanyapenyimpangan dari ketentuan yang ada, yaitu;1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang PengelolaanKeuangan Daerah Pasal BAB VII tentang pelaksanaan APBD bagianpertama Azas umum pelaksanaan APBD PAsala
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
280 — 638
  • Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri JakartaPusat terhadap PARA TERGUGAT~ melalui pertanggungjawabanperdata PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana diatur dalampasal 1365 Jo Pasala 1366 Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPerdata);9. Bahwa perbuatan perbuatan PARA TERGUGAT diatur dalam Pasal1365 Jo.
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 03-04-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 25-04-2018
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Sbw
Tanggal 10 April 2018 — Pemohon:
AHDAR
60 — 104
  • Dalam, Desa Dalam, KecamatanTaliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.Pekerjaan : SopirAgama : IslamPengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca dan meneliti berkas perkara beserta suratsurat bukti keterangan lainya ;Menimbang bahwa, setelah meneliti dakwaan Penyidik Kepolisian atas kuasa JaksaPenuntut Umum dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 360 KUHP jo pasala 59 (2) UULAJ,dimana pasal 360 KUHP bukan merupakan ruang lingkup tindak pidana Ringan sebagaimanadiatur dalam pasal 205 KUHAP ;Menimbang bahwa,
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi - DR. SANJOYO, MEc
196 — 66
  • Telah melunasi pajak tahun terakhir (SPT/PPh), serta memilikilaporan bulanan PPh pasala 25 atau pasal 21/pasal 23 atau PPNsekurang kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu;Tidak pailit/oangkrut, tidak dalam pengawasan pengadilan;Direksi tidak sedang menjalani hukuman pidana dan perdata;Termasuk penyedia golongan Non Kecil; 9 2 9Mempunyai alamat tetap;Mempunyai pengalaman pekerjaan pengadaan pada bidangnya;se.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-04-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 14 April 2016 — JHONY HUSBAN, S.T, M.M
186 — 42
  • Tugas, tanggung jawab dan kewenangan panitiapengadaan sesuai dengan Pasala. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan sertalokasi pengadaan;b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);menyiapkan dokumen pengadaan;d. mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetakdan papanpengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jikamemungkinkan melalui media elektronik;e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atauprakualifikasi;f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang