• Memerintahkan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan untuk mengangkat Ketua Umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan melalui mekanisme pergantian antar waktu atau melalui mekanisme lain sesuai dengan AD/ART maupun peraturan ketatalaksanaan organisasi ;5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

  Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bhakti Tahun 20122017;Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 114/SK/BPP/2012Tanggal 13 Maret 2012 Tentang Pengesahan Bentuk Dan SusunanPersonalia Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Badan PimpinanDaerah GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bhakti Tahun20122017 adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku;Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan surat keputusan untukmengangkat Ketua Umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan melaluimekanisme Pergantian Antar

  Waktu atau melalui mekanisme lain yangsesuai dan diatur dalam AD ART maupun Peraturan KetatalaksanaanOrganisasi ;Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipunterdapat upaya verzet, banding, kasasi maupun keberatan lainnya (uitvoorbaar bij vooraaq);Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.AtauMohon Keadilan Yang SeadilAdilnya (ex aequo et bono)Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untukPenggugat datang menghadap Kuasanya seperti tersebut diatas dan untuk

  Menimbang, bahwa karena Surat Keputusan Tergugat Nomor : 114/SK/BPP/2012 tertanggal 13 Maret 2012 telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat 2AD/ART organisasi Gapensi, maka Surat Keputusan Tergugat tersebutdinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;Menimbang, bahwa karena Surat Keputusan Nomor: 114/SK/BPP/2012tertanggal 13 Maret 2102 tidak sah dan batal demi hukum, maka Tergugat harusmengeluarkan Surat Keputusan untuk mengangkat Ketua Umum GapensiPropinsi Kalimantan Selatan melalui mekanisme pergantian antar

  waktu ataumelalui mekanisme lain yang diatur dan sesuai dengan AD/ART maupunperaturan ketatalaksanaan organisasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan pertimbangan tersebutdiatas, maka petitum gugatan Penggugat pada point 2, 3, dan 4 adalahberalasan hukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat point 5 yangmemohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adaupaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi, maka Majelis Hakim tidakmenemukan bukti pendukung

  Memerintahkan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan untukmengangkat Ketua Umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan melaluimekanisme pergantian antar waktu atau melalui mekanisme lain sesuaidengan AD/ART maupun peraturan ketatalaksanaan organisasi ;5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;6.

• Kepala Desa Subo, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, untuk melengkapi persyaratan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menjadi calon Kepala Desa Subo;

• Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
• Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

• BUNGA dengan Nomor Polisi DG 4166 MA;

• 1 (satu) Berkas Kontrak Kerja atau Perjanjian Antar Waktu antara Korban HERMINTO J. BUNGA dengan PT. IWIP;

Dikembalikan kepada ahli waris Korban Alm Herminto J. Bunga;

• 1 (satu) Berkas Kontrak Kerja atau Perjanjian Antar Waktu antara Terdakwa SAHRIL SIRAJU dengan PT.

  Bunga dengan NomorPolisi DG 4166 MA;1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama HERMINTO J.BUNGA dengan Nomor Polisi DG 4166 MA;e1 (satu) Berkas Kontrak Kerja atau Perjanjian Antar Waktu antaraKorban HERMINTO J. BUNGA dengan PT. IWIP;Dikembalikan kepada Korban Herminto J. Bungae1 (satu) Berkas Kontrak Kerja atau Perjanjian Antar Waktu antaraTerdakwa SAHRIL SIRAJU dengan PT.

  Bunga dengan NomorPolisi DG 4166 MA;1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama HERMINTO J.BUNGA dengan Nomor Polisi DG 4166 MA;e1 (satu) Berkas Kontrak Kerja atau Perjanjian Antar Waktu antaraKorban HERMINTO J. BUNGA dengan PT. IWIP;e1 (satu) Berkas Kontrak Kerja atau Perjanjian Antar Waktu antaraTerdakwa SAHRIL SIRAJU dengan PT.

  Bunga dengan NomorPolisi DG 4166 MA;1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama HERMINTO J.BUNGA dengan Nomor Polisi DG 4166 MA;e1 (satu) Berkas Kontrak Kerja atau Perjanjian Antar Waktu antaraKorban HERMINTO J. BUNGA dengan PT. IWIP;yang merupakan barang bukti milik dari Korban Alm Herminto J. Bungamaka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yangpaling berhak yaitu ahli waris Korban Alm Herminto J.

  Bunga;e1 (satu) Berkas Kontrak Kerja atau Perjanjian Antar Waktu antaraTerdakwa SAHRIL SIRAJU dengan PT.

  Bunga dengan NomorPolisi DG 4166 MA;1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama HERMINTO J.BUNGA dengan Nomor Polisi DG 4166 MA;e1 (satu) Berkas Kontrak Kerja atau Perjanjian Antar Waktu antaraKorban HERMINTO J. BUNGA dengan PT. IWIP;Dikembalikan kepada ahli waris Korban Alm Herminto J. Bunga;e1 (satu) Berkas Kontrak Kerja atau Perjanjian Antar Waktu antaraTerdakwa SAHRIL SIRAJU dengan PT.

• Pembanding/Tergugat III : KEPALA DINAS PEMDES KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
  Terbanding/Penggugat : MARGARITHA LATEKAY
  Terbanding/Turut Tergugat III : Panitia pilkades desa tala tahun 2021
  Terbanding/Turut Tergugat IV : DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
  Terbanding/Turut Tergugat V : Direktorat jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam negeri
  Terbanding/Turut Tergugat VI : Panitia pilkades antar waktu desa tala
  Turut Terbanding/Tergugat I : PANITIA PILKADES KABUPATEN SERAM BAGIAN

• Kepala Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember untuk melengkapi persyaratan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menjadi calon Kepala Desa Sumberlesung;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp. 185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

• Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014, tertanggal 7 Juli 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mulkan Siregar.,S.H;b.

  Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014, tertanggal 7 Juli 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mulkan Siregar.,S.H ;b.

  Komisi PemilihanUmum Pengganti Antar waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atasnama Sdr.

  RONI, S.Kom tanggal 12JuliSurat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepualauan RiauNomor : 111/Kpts/KPUProv031/Tahun 2014 tentang Pengangkatan AnggotaKomisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Kota Batam ProvinsiKepulauan Riau atas nama Sdr.

  RONI, S.Kom tanggal 12 Juli 20143 Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ProvinsiKepualauan Riau Nomor : 111/Kpts/KPUProv031/tahun2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan UmumPengganti Antar Waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riauatas nama Sdr.

  Waktu AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kota batam Provinsi KepulauanRiau (sesuai dengan asli);Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi KepulauanRiau Nomor : 101/Kpts/KPUProv031/2014 tanggal 12Juli 2014 Tentang Pengangkatan Anggota KomisiPemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Kota BatamProvinsi Kepulauan Riau an.

• Djoni sebagai Pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Lubuk Linggau masa Jabatan Tahun 2009-2014; ---------------------------------------- Membebankan biaya perkara Penggugat/Terbanding untuk dua tingkat peradilan, dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah); ---------------------------------------------------------------------------------------

  Djoni Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD KotaLubuk Linggau masa Jabatan 20092014, tanggal 6 September 2013;Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat Berupa Surat Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor :660/KPTS/II/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. AndryTanzil dan Peresmian Pengangkatan Sdr.

  Djoni sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRDKota ...Kota Lubuk Linggau masa jabatan 200920014, tanggal 6 September 2013 denganpertimbangan bahwa tindakan Tergugat/Pembanding yang telah menerbitkanobyek sengketa pada tanggal 2 September 2013 merupakan tindakan yangdidasarkan pada surat Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau dan surat Walikota yangcacat hukum, serta tidak mendasarkan pada ketentuan yang berlaku yaitubertentangan dengan putusan MK Nomor: 39/PUUXI/2013, tanggal 31 Juli 2013dan SE KPU Nomor

  Djoni; Bahwa pengantian antar waktu terhadap Penggugat/Terbanding telah dilakukan sesuai tahapan dan proseduryang berlaku, baik secara internal partai, pada SekretariatDPRD Kota Lubuk Linggau, Walikota Lubuk Linggau sampaiakhirnya peresmian penggantian Anggota DPRD antarwaktu diterbitkan keputusannya oleh Tergugat/Pembanding; n nnn nner Bahwa dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang No. 36/G/2013/PTUNPLG, tanggal 12 Februari2013 telah salah dan keliru dalam memberikanpertimbangan dan salah

• ------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI :DALAM PENUNDAAN:- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Hakim Tunggal tertanggal 27 September 2013 tentang Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 178 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Hendry Gerungan, SP Sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar

  Waktu Saudara Veita Agustina Tampi SebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa ; ---------------DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya ; ----------------------------------DALAM POKOK PERKARA :- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ; -------------------------------- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh

  ., tanggal 21 Oktober 2013 dalam sengketakedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI: Menguatkan Penetapan Hakim Tunggal tertanggal 27 September 2013 tentangPenangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 178 Tahun2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Hendry Gerungan, SPSebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa DanPeresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Veita AgustinaTampi Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMIRAE

  Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 178Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Hendry Gerungan,SP Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MinahasaDan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Veita AgustinaTampi Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMINEINASE, 3 ean seeerese seen ence eer tienen ties neem3.

• Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dengan Nama ABIDIN yang tercantum dalam Ijazah Pemohon Nomor : Wm-LXXXVII/25/387/MTS/B7 adalah Satu Orang Yang Sama sesuai dengan Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Pj.Kepala Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember dan Surat Keterangan Nomor: 113/Mts.13.30.05/PP.00.5/03/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Banyuwangi untuk melengkapi persyaratan administrasi Pergantian Antar

  Waktu (PAW) untuk menjadi calon Kepala Desa Sumberlesung;

• Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00;

• YAHYA NAJICH dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan atas nama MUHAMMAD SUAIBI ;----------------------------------------------------DALAM EKSEPSI :------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Pembanding tidak diterima ;-------------------DALAM POKOK SENGKETA :----------------------------------------------------------------1.

  YAHYA NAJICH dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, atas namaMUHAMMAD SUAIBI.

  YAHYANAJICH dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan atas namaMUHAMMAD SUA IBl2n enn enn ceenecnnnnnn ncn cen cence necesBD. BALIN EKSEDSI penne cee cece eee erenceMenyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;3. DALAM POKOK PERKARA :1.2.3.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, tertanggal16 Oktober 2013, Nomor : 171.424/455/011/2013, tentang PeresmianPemberhentian H.M.

  YAHYA NAJICH dan Peresmian PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pasuruan atas nama MUHAMMAD SUAIBI ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur JawaTimur, tertanggal 16 Oktober 2013, Nomor : 171.424/455/011/2013,tentang Peresmian Pemberhentian H.M.

  YAHYA NAJICH dan PeresmianPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Pasuruan atas nama MUHAMMAD SUALBIHaL. 8 dari 21 Hal Perkara 117/B/2014/PT.TUN.SBY4.

  YAHYANAJICH dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan atas namaMUHAMMAD SUAIBI (vide Bukti P 8 = Bukti T 1 = Bukti T.I.Int 5); Bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan pada pokoknya bahwapenerbitan obyek sengketa oleh Tergugat adalah bertentangan denganperaturan Perundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yangbaik, dimana ketentuan dalam pasal 16 ayat (3) UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan : Dalam

• pidana turut serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan berupa tidak masuk dalam daftar Pergantian Antar

  Waktu (PAW) tanggal 07 Oktober 2019; dan

• 1 (satu) buah cap Dewan Pimpinan Partai Golkar Kabupaten Buru dengan paduan warna putih, merah dan hitam dengan tulisan TOP pada bagian atas;

dirampas untuk dimusnahkan;

6.

Menyatakan Barang Bukti berupa: 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan berupa tidak masuk dalam daftarPergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 07 Oktober 2019; dan 1 (Satu) buah cap Dewan Pimpinan Partai Golkar Kabupaten Burudengan paduan warna putih, merah dan hitam dengan tulisan TOP padabagian atas;dirampas untuk dimusnahkan.4.

Waktu (PAW), sebagai salah satu persyaratan pencairankreditnya yang dimohonkan oleh Saksi Iksan Tinggapy di PT.

Buru pada surat pernyataan bahwa IksanTinggapy tidak termasuk dalam daftar Pergantian Antar Waktu sebagai salahsatu persyaratan kredit; Bahwa Iksan Tinggapy meminta saksi untuk untuk membawa suratpernyataan bahwa Iksan Tinggapy tidak termasuk dalam daftar PergantianAntar Waktu untuk ditandatangani oleh Ketua DPD Partai Golkar Kab.

Waktu (PAW), sebagai salah satupersyaratan pencairan kredit yang dimohonkan oleh Iksan Tinggapy di PT.

Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) lembar Surat Pernyataan berupa tidak masuk dalam daftarPergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 07 Oktober 2019; dan1 (satu) buah cap Dewan Pimpinan Partai Golkar Kabupaten Burudengan paduan warna putih, merah dan hitam dengan tulisan TOP padabagian atas;dirampas untuk dimusnahkan;6.

• Menolak gugatan Penggugat terhadap objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Nomor : 59 Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Paniai ;----------------------2.Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Nomor 62 Tahun 2010 tanggal 03 September 2010 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tidak dapat diterima; 3.

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
• Menyatakan barang bukti berupa:
  • 1 (satu) bendel Hasil Audit Khusus Internal Head Office tertanggal 26 September 2023;
  • 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Antar

    Waktu Tertentu antara JOKO SUSILO selaku wakil PT.

    MEKAR JAYA SENTOSA MULTIKARYA dengan IRMA LUBIS tertanggal 03 November 2022;

  • 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Antar Waktu Tertentu antara JOKO SUSILO selaku wakil PT.

• ., Tanggal 24 Oktober 2013 Tentang penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 151 Tahun 2013 Tanggal 26 Juli 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Cicilia Longdong Sebagai Anggota DPRD Kota Manado dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Joice Tamboto, SH Sebagai Anggota DPRD Kota Manado ; -----DALAM EKSEPSI :- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding mengenai kompetensi absolut pengadilan; ------------------

  ., tanggal 13November 2013 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnyaberbunyi sebagai berikutMENGADILI:DALAM PENUNDAAN e Menyatakan Penetapan Pengadilan Nomor : 56/G/2013/PTUN.MdoTanggal 24 Oktober 2013 tentang penundaan pelaksanaan SuratKeputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 151 Tahun 2013Tanggal 26 Juli 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian SaudaraCicilia Longdong Sebagai Anggota DPRD Kota Manado danPeresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara JoiceTamboto, SH Sebagai Anggota DPRD

  Dengan demikian wajar danberalasan hukum DPRD Kota Manado ditarik sebagai pihakberdasar pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 TahunBahwa KPU Kota Manado yang telah melaksanakan amanatkonstitusi dalam proses Penggantian Antar Waktu sebagaimanadalam bukti T4 dan T5, adalah wajar dan beralasan hukumditarik sebagai pihak berdasar pasal 1 angka 12 UndangUndangNomor 51 Tahun2 KEBERATAN KEDUAEksepsi Pembanding/Tergugat tentang Kewenangan AbsolutPengadilan Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah mengenaimasalah

  Tergugatdan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha NegaraManado menyatakan tidak menerima seluruh eksepsi tersebut dengandasar pertimbangan yang pada pokoknya yaitu:1 Tentang eksepsi kewenangan absolut pengadilanBahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 47 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986, pasal 1 ayat 10, pasal 1 ayat 8 dan pasal 1 ayat 9UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 dan dihubungkan dengansubstansi gugatan Penggugat yang mempermasalahkan peresmianpemberhentian dan pengangkatan antar

  waktu anggota DPRD KotaManado atas nama Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimanadalam obyek sengketa, pengadilan berpendapat bahwa PTUN Manadoberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketatata usaha negara a quo karena obyek sengketa diterbitkan oleh PejabatTata Usaha Negara ( Gubernur Sulawesi Utara ) dan surat keputusanobyek sengketa tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan olehUndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara ; 2 Tentang eksepsi gugatan kurang pihakBahwa Pengadilan

• pidana turut serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan berupa tidak masuk dalam daftar Pergantian Antar

  Waktu (PAW) tanggal 07 Oktober 2019; dan

• 1 (satu) buah cap Dewan Pimpinan Partai Golkar Kabupaten Buru dengan paduan warna putih, merah dan hitam dengan tulisan TOP pada bagian atas;

dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Alsyar Papalia Alias AL;

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menyatakan Barang Bukti berupa:1 (satu) lembar Surat Pernyataan berupa tidak masuk dalam daftarPergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 07 Oktober 2019; dan1 (Satu) buah cap Dewan Pimpinan Partai Golkar Kabupaten Burudengan paduan warna putih, merah dan hitam dengan tulisan TOP padabagian atas;dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana atas nama TerdakwaAlsyar Papalia Alias AL;4.

Waktu (PAW), sebagaisalah satu persyaratan pencairan kreditnya yang dimohonkan oleh Saksi IksanTinggapy di PT.

Waktu(PAW), sebagai salah satu persyaratan pencairan kreditnya yang dimohonkanoleh Iksan Tinggapy di PT.

Waktu (PAW), sebagai salah satuHalaman 20 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Nlapersyaratan pencairan kredit yang dimohonkan oleh Iksan Tinggapy di PT.

Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) lembar Surat Pernyataan berupa tidak masuk dalam daftarPergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 07 Oktober 2019; danHalaman 24 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Nla1 (Satu) buah cap Dewan Pimpinan Partai Golkar Kabupaten Burudengan paduan warna putih, merah dan hitam dengan tulisan TOP padabagian atas;dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana atas nama TerdakwaAlsyar Papalia Alias AL;6.

• SUKRI alias SUKRI BIN HUSAIN ke kasir (asli) ; - Laporan penagihan kolektor (LPK) foto copy ; - 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja antar waktu beserta dengna daftar gaji dengan nomor surat nomor : 12/014/MM-MMJ/KKWWT/IX/R atas nama MUH.SUKRI (foto copy) ; - 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran konsumen (asli) ; Dikembalikan kepada PT Mandala Multi Finance Tbk Cabang Topoyo ; 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) ;

  SUKRI alias SUKRIBIN HUSAIN ke kasir (asli) ; Laporanpenagihan kolektor (LPK) foto copy ; 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja antar waktu beserta dengna daftargaji dengan nomor surat nomor : 12/014/MMMMJ/KKWWT/IX/R atas nama MUH.SUKRI (foto copy) ; 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran konsumen (asli) ; Dikembalikan kepada PT. Mandala Multi Finance TBK Cab. Topoyo ;4.

  SUKRI alias SUKRI BINHUSAIN ke kasir (asli) ; Laporan penagihan kolektor (LPK) foto copy ; 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja antar waktu beserta dengna daftar gajidengan nomor surat nomor : 12/014/MMMMJ/KKWWT/IX/R atas namaMUH.SUKRI (foto copy) ; 6(enam) lembar kwitansi pembayaran konsumen (aslli) ; Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang buktiyang sah menurut hukum; Menimbang, bahwa untuk menyatakan

  SUKRI alias SUKRI BIN HUSAIN ke kasir (asli) ; Laporan penagihan kolektor (LPK) foto copy ; 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja antar waktu beserta dengna daftar gajidengan nomor surat nomor : 12/014/MMMMJ/KKWWT/IX/R atas namaMUH.SUKRI (foto copy) ; 6(enam) lembar kwitansi pembayaran konsumen (asli) ; Kedudukan dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, karenaterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana

  SUKRI alias SUKRI BIN HUSAIN ke kasir (asli) ; Laporan penagihan kolektor (LPK) foto copy ; 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja antar waktu beserta dengna daftar gajidengan nomor surat nomor : 12/014/MMMMJ/KKWWT/IX/R atas namaMUH.SUKRI (foto copy) ; 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran konsumen (asli) ;Dikembalikan kepada PT Mandala Multi Finance Tok Cabang Topoyo ; 6.

• III;

  Dalam Pokok Perkara :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang merekomendasikan Penggantian Antarwaktu terhadap Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
  3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang No : SK.PP/475/2020 tentang Pergantian Antar

  Waktu Saudara Saiful Wahid, S.E., Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Saudara Robi A.Kuka, S.H., tertanggal 22 Juli 2020, adalah perbuatan melawan hukum;

• Memerintahkan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang No : SK.PP/475/2020 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Saiful Wahid, S.E., Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Saudara Robi A.Kuka, S.H., tertanggal

• DALAM POKOK PERKARA

  1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan batal Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 No. 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih dan Calon Penggantian Pergantian Antar Waktu Per Dapeng Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Tanggal 5 Juli 2020, sepanjang Lampiran atas nama Dominggus Adrian Urbon

  Bahwa Tergugat kemudian memutuskan dan menetapkan 11(sebelas) orang terpilin calon anggota DPR Papua Barat padatanggal 5 Juli 2020 dan Para Penggugat sebagai calon PenggantianPergantian Antar Waktu sebagaimana tersebut dalam lampiran danIl objek gugatan;Pada Lampiran dan Il objek gugatan, Tergugat memaparkantotal (nilai) dan rangking dari masingmasing calon anggotaDPRPB terpilin dan calon anggota DPRPB PenggantianPergantian Antar Waktu, yang merujuk pada Pasal 16 ayat (5);Namun, ketentuan spesifik

  Bukti T25), atau urutan pertama dalamCalon Penggantian Pergantian Antar Waktu dari Dapeng Sorong Raya.Sehingga ketika gugatan dikabulkan, ia dapat diusulkan menjadi CalonAnggota DPRPB Penggantian Pergantian Antar Waktu pada DaerahPengangkatan (Dapeng) Sorong Raya; Bahwa Penggugat atas nama Yonadap Trogea tidak memilikikepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi olehhukum serta kepentingan proses karena ia merupakan Calon AnggotaDPRPB pada Daerah Pengangkatan (Dapeng) Sorong Raya,

  Bukti T25), atau urutan keempatdalam Calon Anggota DPRPB Penggantian Pergantian Antar Waktu dariDapeng Sorong Raya. Sehingga ketika gugatan dikabulkan, ia tidak dapatdiusulkan menjadi Calon Anggota DPRPB Penggantian Pergantian AntarHal. 83 dari 98 Hal.

  Bukti T25), atau urutan pertama dalam CalonPenggantian Pergantian Antar Waktu dari Dapeng Kuri Wamesa.Sehingga ketika gugatan dikabulkan, ia dapat diusulkan menjadi CalonAnggota DPRPB Penggantian Pergantian Antar Waktu pada DaerahPengangkatan (Dapeng) Kuri Wamesa;Bahwa Penggugat atas nama Dorthea Monika Mandacan tidak memilikikepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi olehhukum serta kepentingan proses karena ia merupakan Calon AnggotaDPRPB pada Daerah Pengangkatan (Dapeng) Manokwari

  Bukti T25), atau urutan kedua dalamCalon Anggota DPRPB Penggantian Pergantian Antar Waktu dariDapeng Sorong Raya. Sehingga ketika gugatan dikabulkan, ia tidak dapatdiusulkan menjadi Calon Anggota DPRPB Penggantian Pergantian AntarWaktu karena terhalang oleh Calon Anggota DPRPB PenggantianPergantian Antar Waktu dengan urutan pertama atas nama Arnold Ainusidi Dapeng Manokwari Raya.

• Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Tergugat III Nomor: KB/01-008/B/DPD-GERINDRA/2021, tanggal 28 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya;7.

  Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Surat Pengajuan Proses PAW Nomor: KB/01-008/B/DPD-GERINDRA/2021tertanggal 28 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Prov. Kalimantan Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau setidak-tidaknya ditangguhkan prosesnya;9.

• Keputusan Gubernur Maluku Nomor 219 Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat; -------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI :- Menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat ; -------------DALAM POKOK PERKARA :- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima