Menetapkan kepada PT Aneka Tambang Pongkor untuk membayar nafkah anak,nafkah lampau, dan bonus tahunan Beserta THR (Tunjangan Hari Raya) denganpresentase 25 % dari tahun 2011 kepada Penggugat (Penggugat) denganmemotong dari penghasilan Tergugat (Tergugat);6.

Menetapkan kepada PT Aneka Tambang Pongkor untuk membayar nafkah anak,nafkah lampau, dan bonus tahunan Beserta THR (Tunjangan Hari Raya) denganHalaman 5 dari 20, Putusan Nomor 672/Pat.G/2018/PA.Cbnpresentase 25 % dari tahun 2011 kepada Penggugat (Penggugat) denganmemotong dari penghasilan Tergugat (Tergugat);9.

Menetapkan PT.

Aneka Tambang Pongkor untuk membayar nafkah anak,nafkah lampau, dan bonus tahunan beserta THR dengan presentase 25 %dari tahun 2011 dengan memotong dari penghasilan Tergugat;Dengan alasan gugatan cerai dahulu tidak menggabungkan dengan gugatanhak asuh anak dan nafkah lampau, dikarenakan pada awalnya tidak menjadipermasalahanan Tergugat berjanji memberi nafkah anakanak, akan tetapisetelah perceraian Tergugat tidak pernah menepati janjinya; Tergugat merasa telah memberikan nafkah kepada anakanak selamaperceraian

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaisuamiistri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di JalanCallakara No. 11, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, KabupatenParePare, Provinsi Sulawesi Selatan selama satu minggu, lalu pindahtinggal bersama di perumahan PT. Aneka Tambang di Jalan Mangga No. 6,Kelurahan Pomalaa, Kecamtan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;4.

International Mineral Capital
3.SUPARMAN HASYIM, S.H
4.PT. Aneka Tambang

,MH
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : PT. Aneka Tambang,Tbk
Terbanding/Penggugat : Zainudin Hasiru
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Provinsi Gorontalo

PERTOlawan1.PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN2.Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi3.Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan4.Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara

Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang padatanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan AdministrasiPemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidangHukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang HukumPerdata (P.5.C. keputusan seksi C Panitia penilai ganti rugi PT.

PT Perto sudah mendapatkan ganti rugi atas pengalihanasetnya kepada PT Aneka Tambang sesuai dengan KeputusanMahkamah Agung RI Reg. No. 335 K/SIP/1971 tanggal 21 Juli1971 dan PT Perto tidak mengajukan Peninjauan Kembali atasKeputusan Mahkamah Agung RI tersebut.

Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang padatanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan AdministrasiPemerintah cq Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidangHukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang HukumPerdata (P.5.C. keputusan seksi C Panitya penilai ganti rugi PT.

Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang padatanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan AdministrasiPemerintah cq Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidangHukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang HukumPerdata (P.5.C. keputusan seksi C Panitya penilai ganti rugi PT. PertoMining dan P.5 tentang hasil pekerjaan Panitia Penilaian ganti rugi PT.Perto, P.12.a, keputusan Peperpu/01158/1959 dan P.21 tentangperalihan NV.

BORNEO ALUMINA INDONESIA
2.PT ANEKA TAMBANG, Tbk
Tergugat:
1.AGUS JUNAIDI
2.RENI
3.LINDA Binti SAAD BIN YASEN
4.RIHAYU DUGUS LIA Binti SAAD BIN YASEN
5.HENDI Bin SAAD BIN YASEN
6.JUMADI Bin SAAD BIN YASEN

Pasal 35 ayat (1) huruf b Peraturan PemerintahNo.23 Tahun 2010. 22229 222 non nnn non nn non non en one nee nee eneBahwa oleh karena adanya permasalahan sebagian WIUP Penggugatdengan beberapa pemilik WIUP badan usaha lainnya yakni PT.Injatama, PT.Laras Sakti Mandiri, PT. Aneka Tambang dan PT.

Injatama, PT.Laras Sakti Mandiri, PT. Aneka tambang dan PT. Bengkulu Utara Gold sesuaidengan ketentuan perundangundangan yakni ketentuan Pasal 136 ayat (1) UU.No. 4 Tahun 2009 jo. Pasal 100 ayat (1) PP. No. 23 Tahun 2010 ???

Injatama,PT Laras Sakti Mandiri, PT. Aneka Tambang dan PT. Bengkulu Utara Goldsesuai ketentuan pasal 136 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2009 jo. Pasal 100 ayat (1)PP. No. 23 Tahun 2010, berpotensi besar akan menimbulkan ketidak adilan danmenimbulkan persoalan yang dapat mengganggu keseimbangan usahapertambangan di kawasan itu. Disamping itu, PT.

Laras Sakti Mandiri, PT. Aneka Tambang, PT Bengkulu Gold danPT. Injatali aan er er eerBahwa WIUP IUP operasi produksi batubara PT.Inmas Abadi berdasarkanKeputusan Gubernur Bengkulu Nomor: W.421.XXV Tahun 2011, tumpang tindihPutusan Nomor:07/G/2012/PTUNBKL hal 57dengan kawasan PLG kawasan HPT, IUP Eksploitasi PT. Laras Sakti Mandiri,IUP Eksploitasi PT. Aneka Tambang, IUP Eksploitasi PT Bengkulu Gold danIUP Eksploitasi PT.

perizinan yang dimilikiperusahaan PT Bengkulu Gold dan PT.

Penggugat:
Asmadin
Tergugat:
1.Suhar
2.MOLOS
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Bukit Batu
2.PT ANEKA TAMBANG, Tbk
3.PT. BORNEO ALUMINA INDONESIA
4.Pejabat Pembuat Akta Tanah Fam Joehanes S.H.,
5.Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mempawah

Hal itu dapat dilinat dari faktafaktasebagai berikut :Bahwa pada tahun 1971 sebelum melangsungkan perkawinan, Pelawan/Tergugat telah bekerja sebagai karyawan BUMN PT.

Aneka Tambang diPomalaa, Kolaka;Bahwa pada tahun 1976 Pelawan/Tergugat menemukan jodoh, yangtidak lain adalah Terlawan/Penggugat dan kami pun berduamelangsungkan perkawinan yang sah menurut Agama Kristen sebagaimana telah disebutkan di atas;Bahwa sampai dengan awal tahun 1990 dari hasil perkawinan tersebuttelah menghasilkan buah hati 3 orang anak, yang disusul kelahiran anakke4/bungsu bernama Erych pada bulan September 1990;Bahwa dari fakta tersebut membuktikan bahwa dalil Terlawan/Penggugattentang

anakanak kami yang lahir dalam perkawinan telah merasakandan melihat Pelawan/Tergugat sebagai kepala keluarga yang baik danbertanggung jawab kepada Terlawan/Penggugat bersama anakanak;Bahwa anakanak kami yang lahir dalam perkawinan, sejak kecil hinggatamat sekolah dan hingga dewasa sekarang adalah bukti pelaksanaankewajiban Pelawan/Tergugat sebagai kepala keluarga dalammemberikan nafkah lahiriah dan batin pada Terlawan/Penggugat;Bahwa selama Pelawan/Tergugat menjalani karier sebagai karyawanBUMN PT

Aneka Tambang dan menjalani kehidupan perkawinan,Terlawan/Penggugat selalu bersamasama di rumah dinas yang kamitempati di Kompleks Perumahan PT. Aneka Tambang, JI.

BORNEO ALUMINA INDONESIA
2.PT ANEKA TAMBANG Tbk
Tergugat:
1.AGUS JUNAIDI
2.RENI
3.LINDA Binti SAAD BIN YASEN
4.RIHAYU DUGUS LIA Binti SAAD BIN YASEN
5.HENDI Bin SAAD BIN YASEN
6.JUMADI Bin SAAD BIN YASEN

Adalah fakta dari surat keterangan pengujian kadar emas dariPerum Pegadaian Pontianak sesuai Surat Nomor 8/2673/IX/2005 tanggal30 September 2005 , kadar emas yang dibeli dari Tergugat mempunyaikadar 40,11 % (empat puluh koma sebelas persen) sedangkan pengujiandari PT Aneka Tambang kadar emas yang dibeli dari Tergugatmempunyail kadar emas 42,36 % (empat puluh dua koma tiga puluhenam persen); Sehingga tepat Judex Facti Tergugat telah wanprestasi atas perjanjianyang disepakati Tergugat menjual emas

Bulan;

., para Advokat dari KantorWWAYA & WNUAYA LAW OFFICES, berkantor diAldevco Il Building 3rd floor, Jalan Warung JatiBarat Raya Nomor 75 Jakarta 12740, sesuai SuratKuasa Khusus tanggal 27 Mei 2015, semulaPENGGUGAT sekarang PEMBANDING ;MELAWAN :PT. ANEKA TAMBANG TBK, berkedudukan di Jakarta, berkantor diGedung Aneka Tambang, Jalan TB. SimatupangNomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta12530. Dalam hal ini memberikan kuasa kepadaDr. DODI S. ABDULKADIR, BS.c., S.E., S.H.,M.H., M.

PT. ANEKA TAMBANG, Tbk. suatu perseroan terbatas yang beralamat di JalanLetjen TB.

Langsung PT Aneka Tambang Tbkebagai Pemenang Lelang.

PT Aneka Tambang (Persera), Tok Lulus Lulus 91,9 Lulus2.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam menerbitkanObjek Sengketa dan dalam menangani adanya tumpang tindih IUPPenggugat dengan WIUPK Bahodopi Utara, Tergugat II telahmelaksanakan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);PT ANEKA TAMBANG (TBK) TELAH BERITIKAD BAIK MEMENUHIPERSYARATANPERSYARATAN UNTUK MENINDAKLANJUTI SURATDIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA NOMOR1282/30/DJB/2018 PERIHAL SURAT PENUNJUKAN LANGSUNG DANMENUNJUK PT ANEKA TAMBANG TBK UNTUK MENGELOLA WIUPK BLOKBAHODOPI

Bahwa PT Aneka Tambang Tbk telah membentuk Perusahaan khususuntuk mengurus WIUPK Blok Bahodopi Utara atas nama PT TambangBahodopi Utara dan telah menyampaikan berkas persyaratan administratif,teknis, lingkungan, dan finansial sesuai dengan Surat Direktur Utama PTTambang Bahodopi Utara Nomor 01/PERMOHONAN/TBU/X/2018 tanggal16 Oktober 2018;110.

PT. ANEKA TAMBANG, Tbk. suatu perseroan terbatas yang beralamat di JalanLetjen TB.

Langsung PT Aneka Tambang Tbkebagai Pemenang Lelang.

PT Aneka Tambang (Persera), Tok Lulus Lulus 91,9 Lulus2.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam menerbitkanObjek Sengketa dan dalam menangani adanya tumpang tindih IUPPenggugat dengan WIUPK Bahodopi Utara, Tergugat II telahmelaksanakan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);PT ANEKA TAMBANG (TBK) TELAH BERITIKAD BAIK MEMENUHIPERSYARATANPERSYARATAN UNTUK MENINDAKLANJUTI SURATDIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA NOMOR1282/30/DJB/2018 PERIHAL SURAT PENUNJUKAN LANGSUNG DANMENUNJUK PT ANEKA TAMBANG TBK UNTUK MENGELOLA WIUPK BLOKBAHODOPI

Bahwa PT Aneka Tambang Tbk telah membentuk Perusahaan khususuntuk mengurus WIUPK Blok Bahodopi Utara atas nama PT TambangBahodopi Utara dan telah menyampaikan berkas persyaratan administratif,teknis, lingkungan, dan finansial sesuai dengan Surat Direktur Utama PTTambang Bahodopi Utara Nomor 01/PERMOHONAN/TBU/X/2018 tanggal16 Oktober 2018;110.

Merangin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa sampai pada saat ini, izin penambangan emas hanya diberikankepada PT. Aneka Tambang (ANTAM) yang berlokasi di DaerahJangkat Kab.

Merangin baru PT.

Aneka Tambang(ANTAM) yang diberikan izin untuk melakukan penambangan emasdi daerah Jangkat ;e Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulanginya lagi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah darifaktafakta tersebut apa yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terbukti secara

Merangin baru PT. Aneka Tambang(ANTAM) yang mempunyai izin penambangan yaitu di Desa Jangkat Kab.Merangin.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.Ad.4.

menambang, sedangkan PT UtamaKarya mengekspor dan menjual ;bahwa CV Utama Karya sudah pernah menambang dan PT Utama Karyasudah pernah satu kali menjual/mengirim tapi saksi sudah lupa kapanperjualan itu dilakukan ;bahwa CV Utama Karya sudah tidak menambang lagi dan terakhirmenambang pada akhir tahun 2011, lalu keluar Peraturan Menteri yaitubisa menambang, tetapi tidak bisa mengekspor ;bahwa tambang nikel CV Utama Karya tidak berproduksi lagi karenabanyak kendala termasuk jalanan yang ditutup oleh PT

Aneka Tambang ;bahwa biji nikel yang sudah diproduksi masih ada sampai sekarang yangjumlahnya sekitar 35 ribu ton ;12bahwa CV Utama Karya dan PT Utama Karya menyewa alatalat beratuntuk menambang dan mengangkut biji nikel ;bahwa PT Utama Karya tidak bisa lagi mengekspor karena masalaj izindan masalah jalanan karena tidak bisa lagi lewat di jalan tersebut karenaditutup oleh PT.

Aneka Tambang ;bahwa yang CV Utama Karya punya kerjasama dengan Perusda untukmelakukan penambangan, sedangkan PT Utama Karya tidak punya IizinKuasa Pertambangan dan tidak punya perjanjian dengan Perusda danbelum pernah menambang ;bahwa PT Utama Karya didirikan untuk menambang dan mengekspor,tetapi belum pernah menambang ;bahwa pemilik VC Utama Karya adalah saksi, sedangkan pemilik PTUtama Karya adalah terdakwabahwa tidak ada kerja sama antara CV Utama Karya dengan terdakwaserta PT Utama Karya dalam

Aneka tambang, namun dalam penilaianMajelis bahwa usaha tambang nikel yang dilakukan terdakwa tersebut sulituntuk memastikan suatu keuntungan, karena terdakwa sesungguhnya tidakmempunyai isin kuasa pertambangan sebagai dasar untuk melakukankegiatan penambangan.

Aneka tambang, namun dalam penilaianMajelis bahwa usaha tambang nikel yang dilakukan terdakwa tersebut sulituntuk memastikan suatu keuntungan, karena terdakwa sesungguhnya tidakmempunyai isin kuasa pertambangan sebagai dasar untuk melakukan kegiatanpenambangan.

PT. ANEKA TAMBANG, Tbk. suatu perseroan terbatas yang beralamat di JalanLetjen TB.

Langsung PT Aneka Tambang Tbkebagai Pemenang Lelang.

PT Aneka Tambang (Persera), Tok Lulus Lulus 91,9 Lulus2.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam menerbitkanObjek Sengketa dan dalam menangani adanya tumpang tindih IUPPenggugat dengan WIUPK Bahodopi Utara, Tergugat II telahmelaksanakan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);PT ANEKA TAMBANG (TBK) TELAH BERITIKAD BAIK MEMENUHIPERSYARATANPERSYARATAN UNTUK MENINDAKLANJUTI SURATDIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA NOMOR1282/30/DJB/2018 PERIHAL SURAT PENUNJUKAN LANGSUNG DANMENUNJUK PT ANEKA TAMBANG TBK UNTUK MENGELOLA WIUPK BLOKBAHODOPI

Bahwa PT Aneka Tambang Tbk telah membentuk Perusahaan khususuntuk mengurus WIUPK Blok Bahodopi Utara atas nama PT TambangBahodopi Utara dan telah menyampaikan berkas persyaratan administratif,teknis, lingkungan, dan finansial sesuai dengan Surat Direktur Utama PTTambang Bahodopi Utara Nomor 01/PERMOHONAN/TBU/X/2018 tanggal16 Oktober 2018;110.

HAKIM selakuTergugat Il, DUPA RAHIM selaku Tergugat III, PALLO selaku Tergugat IV,MUSTAFA selaku Tergugat V, HAMID selaku Tergugat VI, TINGGO selakuTergugat VII, HANNA selaku Tergugat VIII, SOMMENG selaku Tergugat IX,LUKKU selaku Tergugat X, YAHYA selaku Tergugat XI, EMBA selakuTergugat XII, KINDANG selaku Tergugat XIII, HUSEIN PADARE selakuTergugat XIV, dan PT. ANEKA TAMBANG UNIT PERTAMBANGAN NIKELselaku Tergugat XV dengan objek sengketa sebidang tanah seluas + 3Ha.

Aneka Tambang Unit Pertambangan Nikel);2.3. Perkara tahun 1976 tersebut telah diperiksa dan diputus pada tingkatpertama, banding dan kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT).Berikut ini kami kutip secara berturutturut amar dari Putusan PerkaraTahun 1976 pada pokoknya adalah sebagai berikut :Putusan PN 22/1976 (Putusan Pengadilan Negeri Kolaka) :Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;1.

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 198 tahun 2010tanggal 25 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produksi Kepada PT. Aneka Tambang Tbk (WSPM 016), diberi tandabukti T.11;12. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi PenanamanModal Nomor 172/1/IUP/PMDN/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang PersetujuanPenyesuaian dan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiMineral Logam Komoditas Nikel Kepada PT Aneka Tambang Tbk, diberi tandabukti T.12;13.

Fotocopy Surat PT.

Nomor487K/Sip/1979 tanggal 30 Januari 1984, tersebut Kuasa Hukum Mbiri atas namaEffendy Lasade mengirimkan surat tembusan kepada Kantor Agraria dan atas surattersebut Kepala Kantor Agraria mengirimkan surat kepada Kepala UnitPertambangan Nikel PT. Aneka Tambang Pomalaa perihal masalah tanah hak milikdari saudara Mbiri seluas 7 Ha yang masuk dalam lokasi Konsesi PT.

Luas tanah milikABDUL LATIF ketika disewakan kepada PT. ANEKA TAMBANG adalah2,7 Ha. Sebagian tanah ABDUL LATIF tersebut, seluas 19.962 M?

CamatNomor : 163/TPT/VII/2002 tanggal 30 Juli 2002 anAbdul Latif ;3 Bukti T3 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 297/590/V/2003 tanggal12 Mei 2003, Reg Camat Nomor : 418/590/V/2003 tanggal 19 Mei2003 a.n Diana Sulastri;4 BuktiT4: Surat PT. Aneka Tambang (Persero) Unit Pertambangan BauksitKiang Nomor : 121/0401/KUBK/1996 tanggal 17 Februari 1996tentang Pengembalian tanah milik Sdr .

Aneka Tambang, dimana setelahdikembalikan oleh PT Aneka Tambang maka sebagian tanah tersebut seluas 19.96245M2 dibeli oleh Diana Sulastri sebagaimana dalam SKGK No. 418/590/V/2003tanggal 1952003 (bukti T2, T3, T4 dan T5);e Setelah melengkapi segala persyaratan, selanjutnya Diana Sulastri mendaftarkantanah tersebut kepada Tergugat (bukti T 1); e Atas permohonan Diana Sulastri tersebut, Tergugat telah melaksanakanpemeriksaan data fisik maupun data yurisis atas tanah yang dimohonkan, danselanjutnya

;Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa pertama atas namaDiana Sulastri adalah atas permohonan yang diajukan Diana Sulastri, dimana dalampermohonan tersebut telah dilampirkan berupa :1 Surat Pernyataan Riwayat Tanah yang telah diketahui Lurah air Raja (bukti T2, T5);2 Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 12 Mei 2003 atas nama Diana Sulastri (bukti3 Surat PT.

Aneka Tambang tentang Pengembalian Tanah milik Abdul Latif tanggal 17Pebruari 1996 (bukti T4);4 Surat Pernyataan Diana Sulastri yang menyatakan tanah tersebut tidak dalam jaminanhutang dan tidak dalam sengketa diketahui Lurah Air Raja tanggal 03 April 2004 (buktiMenimbang, bahwa pasal 85 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 : Hasil penelitian data yuridis oleh KepalaSeksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A sebagaimana dimaksud dalamPasal