Pasal 17 Ayat 1 dan 2 mengatur Subsidi dibidang Migas termasuk di dalammya subsidi BBM dan LPG, yang diaturlebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dana Bantuan Langsung Tunai(BLT) adalah bantuan langsung berupa uang tunai dengan jumlah tertentu untukRumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM yangdikelola oleh Departemen Sosial RI dari DIPA Departeman Sosial dalampelaksanaannya dana BLT disetor ke Rekening Giro Utama PT. Pos Indonesia diKanca Bank Rakyat Indonesia Jakarta Veteran untuk disalurkan ke Kanca BRIseluruh Indonesia dan dibayarkan oleh PT.

Dana Bantuan Langsung Tunai(BLT) adalah bantuan langsung berupa uang tunai dengan jumlah tertentu untukRumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM yangdikelola olehDepartemen.........Departemen Sosial RI dari DIPA Departeman Sosial dalam pelaksanaannya dana BLTdisetor ke Rekening Giro Utama PT. Pos Indonesia di Kanca Bank Rakyat IndonesiaJakarta Veteran untuk disalurkan ke Kanca BRI seluruh Indonesia dan dibayarkan olehPT.

kepada masyarakat di Kabupaten Paniai ;= Bahwa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai(BLT) berdasarkan Surat Edaran Nomor :SE38/Dirbiskug/0508 tentang PetunjukPelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah TanggaSasaran (BLTRTS) juga memuat Petunjuk Pelaksanaan Sistem DistribusiPembayaran dari Persiapan, Pembayaran sampai Pelaporan ;42= Bahwa dana BLT adalah bantuan yang diberikanpemerintah Pusat kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS)sebagai kompensasi pengurangan subsidi

BBM, PT.

point ketiga supaya kepada Jaksa Agung5).6).73melakukan tindakan hukum yang tegas (penuntutan) sesuaidengan ketentuan perundang undangan yang berlaku terhadapSetiap Orang, Perusahaan atau Badan Hukum yang melakukanatau. patut diduga melakukan penyimpangan dalam persiapandan pelaksanaan program pembinaan Bantuan Langsung Tunaikepada rumah tanggamiskin ; Bahwa dari hasil pendataan tersebut, didata rumahtangga miskin sebagai calon penerima dana Bantuan LangsungTunai sebagai kompensasi pengurangan subsidi

BBM sebesarRp. 100.000, per bulan diterimakan per 3 bulan jadi untuksatu. rumah tangga miskin keseluruhannya menerima Rp.1.200.000, dalam tempo satu tahun, dan dana yangdiberikan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara ; Bahwa tugas dari Petugas Pencacah Lapangana) Menerima blangko PSE 05 LS ( Pendataan SosialEkonomi = Sosial Lingkungan Setempat ) dari BPSKabupatenSukoharjo; b) Blanko PSE 05 LS oleh Petugas Pencacahan Lapangandiserahkan kepada Ketua RT untuk mendata keluargayang

adalah Pegawai Negeri Sipil/Staf KelurahanNgadirejo yang berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan PusatStatistik Kabupaten Sukoharjo No. 33111.152 tanggal 18Agustus 2005 telah ditugaskan sebagai Petugas PencacahLapangan (PCL) untuk melakukan pencacahan rumah tangga104survey Pendataan Sosial di Kelurahan Ngadirejo KecamatanKartasura Kabupaten Sukoharjo yang hasil dari pendataantersebut diperoleh data rumah tangga miskin sebagai calonpenerima Dana Bantuan Langsung Tunai sebagai kompensasipengurangan subsidi

BBM sebesar Rp. 100.000, per bulansehingga setiap rumah tangga miskin keseluruhannya akanmenerima Rp. 1.200.000, dalam tempo 1 tahun dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara(APBN); ec rrr re cree eee eee rere ree eeeBahwatugas terdakwa sebagai Petugas PencacahLapangan (PCL) sesuai pedoman yang diterbitkan oleh BadanPusat Statistik adalaha.

dalam konvensi Majels BANI pada halaman 82angka 5 baris ke23 s/d baris ke25, yang menyatakan :saa Menimbang, bahwa ketentuan terakhir ini telahmempengaruhi sikap Termohon terhadap prospekbisnis eceran BBM di Indonesia ;Bahwa, pertimbangan hukum yang dibuat oleh MajelisHakim BANI, terhadap alasan atau dalil adanya regulasipemerintah yang merugikan TERGUGAT, sebagaimanadigambarkan oleh Majelis Hakim BANI diatas, adalahsumir, absurd dan sangat tidak mendasar, karena fakta,regulasi pemerintah tentang subsidi

BBM terhadapgolongan masyarakat tertentu, tetap memberlakukan ataumelindungi golongan masyarakat tertentu, jaun sebelumTERGUGAT melakukan investasi di Indonesia, sehinggaregulasi pemerintah tidak bisa dijadikan dasar alasanpenutupan atau memutuskan secara sepihak perjanjianlisensi dealer terhadap PENGGUGAT ;Karena, fakta TERGUGAT tidak pernah membuktikanadanya kerugian nyata dalam pemeriksaan BANI, bahkanSaksi AHLI TERGUGAT, menyatakan harus dibuktikanadanya kerugian nyata dari TERGUGAT, hal ini

dalamkonvensi Majelis BANI pada halaman 82 Angka 5 baris ke23 s/d bariske25, yang menyatakan : Menimbang, bahwa ketentuan terakhir ini telah mempengaruhisikap Termohon terhadap prospek bisnis secara BBM di IndonesiaBahwa, pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim BANI,terhadap alasan atau dalil adanya regulasi pemerintah yang merugikanTERGUGAT, sebagaimana digambarkan oleh Majelis Hakim BANIdiatas, adalah sumir, absurd dan sangat tidak mendasar, karena fakta,regulasi pemerintah tentang subsidi

BBM terhadap golonganmasyarakat tertentu, tetap memberlakukan atau melindungi golonganmasyarakat tertentu, jauh sebelum TERGUGAT melakukan investasi diIndonesia, sehingga regulasi pemerintah tidak bisa dijadikan dasaralasan penutupan atau memutuskan secara sepihak perjanjian lisensidealer terhadap PENGGUGAT ;Karena fakta TERGUGAT tidak pernah membuktikan adanya kerugiannyata dalam pemeriksaan BANI, bahkan Saksi AHLI TERGUGAT,menyatakan harus dibuktikan adanya kerugian nyata dari TERGUGAT,hal ini

Bahwa sesuai dengan Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan,Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM bahwa yang dimaksud denganBBM bersubsidi adalah jenis BBM tertentu yaitu bahan bakar yang berasaldan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal danatau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakarnabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis standard mutu(spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu yang diberikan subsidi,BBM yang dimasukan

oleh pemerintah yakni: Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yangselanjutnya disebut jenis BBM khusus penugasan adalah Bahan Bakaryang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan /atau Bahan BakarHalaman 15 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkmyang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkandengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain denganjenis, standard dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan diwilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi

(BBM Jenis ini adalahBensin (gasoline) RON minimum 88).

2004 tentangKegiatan Usaha Hilir Migas antara lain adanya akte pendirian perusahaanatau perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yangberwenang, profil perusahaan, NPWP, Surat tanda daftar perusahaan, dll.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2013 tentangharga jual eceran jenis BBM untuk jenis solar yang disubsidi olen Pemerintahtertentu untuk kKonsumen pengguna tertentu sebesar Rp. 5.500, (Lima ribulima ratus rupiah) setiap liter sedangkan BBM jenis solar yang non subsidi

/BBM untuk industri yang tidak disubsidi Pemerintah berkisar antara Rp.2113.200, s/d Rp. 13.500, dan sewaktuwaktu harganya bisa berubahmengikuti harga pasar.Bahwa tidak dibenarkan alat berat berupa Excavator serta mobil truck milikperseorangan atau badan usaha menggunakan BBM jenis solar yangbersubsidi oleh Pemerintah tanpa ijin.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamembenarkan keterangan saksi.Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telahmemberikan keterangan

terdakwa memindahkan BBM jenis solar dari tangki buatan dan dari tangkimobil Isuzu Panther kedalam 7 (tujuh) buah jerigen plastik berbagai ukurandan nantinya akan dijual secara eceran oleh Terdakwa di kios BBM depanrumahnya, dan seharusnya pengangkutan dilakukan oleh badan usaha yangmemiliki ijin dari pemerintah, tetapi terdakwa tidak terdaftar sebagaidistributor Pertamina dan terdakwa bukan mitra kerja Pertamina, dan APMSHabi Jaya melakukan penjualan Premium RON 88 dan minyak solar denganharga subsidi

, BBM jenis solar yang diangkut oleh terdakwa adalah BBMyang disubsidi oleh pemerintah dan dalam hal mengangkut BBM jenis solartersebut terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan BBM ;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan pengangkutansebagaimana fakta hukum tersebut diatas yaitu berdasarkan Pasal 9 UU No.22 Tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan,Ai.penyimpanan dan niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN),Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK),

dalamkonvensi Majelis BANI pada halaman 82 Angka 5 baris ke23 sampaidengan baris ke25, yang menyatakan:...Menimbang, bahwa ketentuan terakhir ini telah mempengaruhi sikapTermohon terhadap prospek bisnis secara BBM di Indonesia;Bahwa, pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim BANI,terhadap alasan atau dalil adanya regulasi pemerintah yang merugikanTergugat, sebagaimana digambarkan oleh Majelis Hakim BANI di atas,adalah sumir, absurd dan sangat tidak mendasar, karena fakta, regulasipemerintah tentang subsidi

BBM terhadap golongan masyarakat tertentu,tetap memberlakukan atau melindungi golongan masyarakat tertentu, jauhsebelum Tergugat melakukan investasi di Indonesia, sehingga regulasiHal. 9 dari 32 hal.

Putusan Pidana No.6/Pid.Sus/2016/PN.Mrtmenghindari penyalahgunaan subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah,tidak semua orang / pihak diperbolehkan untuk mengangkut / berniaga BBM;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasalpasal tersebut diatasdihubungkan dengan seluruh rangkaian faktafakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli, keteranganTerdakwa serta barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal02 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 wib saksi AGUS

Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran uang muka nomor :005/SPUM/Masjid IKK Tg.Batu/2011, tanggal 7 Januari 2011 kepadaPanitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu) sebesar Rp.599.976.300, (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratustujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan Terdakwa juga memintatambahan dana pinjaman senilai Rp. 107.751.700, (Seratus tujuh jutatujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) karena bermaksud untukmenyetok material sebab subsidi BBM akan dicabut, kemudian

Batu/2011, tanggal 7 Januari 2011 kepadaPanitia Pembangunan masjid IKK Tanjung Batu) sebesar Rp.599.976.300, (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratustujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan Terdakwa juga memintatambahan dana pinjaman senilai Rp. 107.751.700, (Seratus tujuh jutatujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) karena bermaksud untukmenyetok material sebab subsidi BBM akan dicabut, kemudian padatanggal 10 Januari 2011 telah dilakukan pembayaran uang muka dantambahan

Permintaan pembayaran uang muka tanggal 7 Januari 2011 kepadaPanitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batu sebesar Rp.599.976.300, (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratustujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan Terdakwa juga memintatambahan dana pinjaman senilai Rp. 107.751.700, (Seratus tujuh jutatujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) karena bermaksud untukmenyetok material sebab subsidi BBM akan dicabut, tanggal 10Januari 2011 telah dilakukan pembayaran uang muka dan

olehkarena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;28Menimbang, bahwa namun demikian sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepadadiri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan bagi diri Terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f)KUHAP, sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : e Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yangsedang berupaya membuat program untuk memberikan subsidi

BBM kepadamasyarakat khususnya yang berada di Kecamatan Kundur ;Halhal yang meringankan : e Terdakwa telah berusia lanjut dan sering sakitsakitan ;e Terdakwa sopan dalam persidangan ;Terdakwa jujur, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagiperbuatannya tersebut ;e Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa melakukan perbuatannya, tidaklah sematamata didasari suatu ahlakyang sangat buruk melainkan juga didorong rasa tanggung jawab Terdakwa sebagaitulang punggung dari keluarganya

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caradan uraian sebagai berikut :e Bahwa sejak tahun 2001, Pemerintah Republik Indonesia mengalihkan sebagiandari dana subsidi BBM untuk program pendidikan melalui Program KompensasiPengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPSBBM) Bidang Pendidikandalam bentuk Bantuan Khusus Murid (BKM) atau beasiswa bagi siswa SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB yang tidak mampu.

Saksi Dasiman, memberikan keterangan tanpa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi mengetahui telah dilakukan Penyegelan oleh Polres KepulauanSeribu pada tanggal 25 Juli 2020 karena Saksi sedang berada di KapalTongkang tersebut; Saksi mengetahui yang disegel pada tanggal 25 Juli 2020 adalah mesinpompa minyak yang berada di Kapal Tongkang Harapan Guna I; Kapal Tongkang tersebut digunakan untuk memberikan subsidi BBM kepadakapalkapal nelayan yang dibawah 30 GT dengan menyerahkan suratketerangan

Kapuas Hulu) dannegara ( subsidi BBM tidak tepat sasaran) sebagaimana diatur didalam UU RI No. 22Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut diatas, terdakwamenyatakan tidak tahu ;Menimbang, bahwa selain keterangan saksisaksi di atas, juga telahdidengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena memiliki bahanbakar minyak jenis solar yang diangkut terdakwa

produksiyang berplat hitam mengisi BBM di SPBU yang menyediakan minyak bersubsidi dan kendaraan produksi tersebut harus menggunakan plat kuning jika melakukan pengisian di SPBU yang menyediakan BBM bersubsidi.Bah Pasal 53 huruf nhuruf rlaku untuk B n h nmengangkut atau meniagakan bahan bakar minyak jenis industri.Bahwa Negara yang dirugikan akibat perbuatan terdakwa karena pemerintah menangeung harga eceran denagn harga patokan sedangkan dalam hal ini terdakwa mengambil keuntungan pribadi dari subsidi

BBM yang peruntukannya kepada masyarakat umum.

lain dengan jenis, standar, danmutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasandan tidak diberikan subsidi (premium, ron 88 ).Jenis bahan bakar minyak umum yang selanjutya disebut jenis BBMumum adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumidan atau bahanbakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yangtelah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahanbakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidakdiberikan subsidi

(BBM selain JBT dan JBKP).Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 9 UU RI No. 22 tahun2001 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Penyimpanan dan NiagaBBM adalah :a Badan Usaha Milik Negara (BUMN).b Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).c Koperasi Usaha Kecil (KUK).d Badan Usaha Swasta (BUS).Dengan persyaratan sebagaimana pada penjelasan pasal 15 (2) PP No. 36 Tahun2004 tentang Usaha Hilir Migas syarat syarat yang harus dipenuhi adalah :e Akte pendirian Perusahaan / perubahannya yang adamendapat

Jenis bahan bakar minyak umum yang selanjutnya disebut jenisBBM umum adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dariHalaman 22 dari 40 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbwminyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolahdari minyak bumi yang telah dicampurkan dengn bahan bakarnabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar,mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (BBM selainJBT dan JBKP).Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat 4 UU No. 22 Tahun 2001 tentangMinyak

Bahwa dalam rangka untuk menjamin penyediaan BBM didalam Negeridan mengurangi subsidi BBM guna meringankan beban keuangan Negara,Pemerintah memberlakukan kebijakan substitusi penggunaan ataukonversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum gas (LPG) 3 kg sesuaidengan Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007.4. Untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemerintah menugaskan TergugatIV selaku Badan Usaha Milik Negara untuk menyediakan dan 42 mendistribusikan LPG 3 Kg kepada masyarakat.

BBM yang Tepat Sasaran Untuk Rakyat Miskin BEMUniversitas Negeri Padang, BEM Universitas Bung Hatta, dan BEM IAIN ImamBonjol Padang. 1 (satu) bundel asli Proposal Kegiatan Sosialisasi dan Dialog Publik MengawalSubsidi BBM untuk Kepentingan Rakyat; Mendorong Peran Aktif Mahasiswa danKaum Muda di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, tanggal 11 April 2012. 1 (satu) bundel asli Project Proposal Seminar dan Sosialisasi Subsidi BBM Buat(si) Apa?

BBM yang Tepat Sasaran, AsosiasiMahasiswa Jawa Tengah. 1 (satu) bundel asli Proposal Kegiatan Peran Aktif Mahasiswa Jawa TengahDalam Mengawal Pengaturan Subsidi BBM yang Tepat Sasaran, AsosiasiMahasiswa Jawa Tengah dan STAIN Salatiga. 1 (satu) bundel asli Proposal Kegiatan Peran Aktif Mahasiswa Jawa TengahDalam Mengawal Pengaturan Subsidi BBM yang Tepat Sasaran, AsosiasiMahasiswa Jawa Tengah dan IAIN Walisongo Semarang. 1 (satu) bundel asli Proposal Diskusi Publik Mencari Formulasi Alternatif EnergiDalam

Kebijakan Pembatasan Subsidi BBM, Badan Eksekutif MahasiswaRepublik Indonesia. 1 (satu) bundel asli Proposal Seminar &Temu Anggota Nasional MendorongPeran Aktif Pemuda Dalam Rangka Suksesi Kebijakan Subsidi BBM di TengahGejolak Harga Minyak Dunia di Aula Pertemuan Wisma Kementerian Pemudadan Olahraga Republik Indonesia, tanggal 7 Maret 2012. 1 (satu) lembar tindasan slip setor Bank BRI tertanggal 5 September 2014setor ke rekening KPK qq.

BBM YangTepat Sasaran di beberapa kampus di Jawa Tengah oleh Asosiasi MahasiswaJawa Tengah. 1 (satu) bundel fotokopi proposal kegiatan Dialog Publik dengan tema PeranAktif Mahasiswa Jawa Tengah Dalam Mengawal Pengaturan Subsidi BBM YangTepat Sasaran di Aula STAIN, Kota Salatiga oleh Asosiasi Mahasiswa JawaTengah. 1 (satu) bundel fotokopi proposal kegiatan Dialog Publik dengan tema PeranAktif Mahasiswa Jawa Tengah Dalam Mengawal Pengaturan Subsidi BBM YangTepat Sasaran di Aula IAIN, Kota Semarang

((satu) buah kertas ikatan uang berlogo Bank Niaga 100 lembar @ Rp. 100.000, Rp. 10.000.0( 14211(satu) buku Jawaban atas pertanyaan Lisan pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Mentemengenai Asumsi Makro RAPBN 2014 Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi tanggal 4 September 1 (satu) bundel Dokumen Jawaban Tertulis atas Pertanyaan dalam Rapat Dengar Pendapat :Pembahasan Awal Asumsi Dasar ICP, Lifting Minyak Bumi, LPG Bersubsidi, Subsidi BBM, Alpha serta Besaran Subsidi BBM dalam RUU RAPBN T.A. 2014 tanggal