(iii)(iv)Bahwa dasar Tergugat untuk menempati tanah tersebut adalahadanya Surat Ijin Penghunian (untuk selanjutnya disebut "SIP") No.TN.5.01/00002/03.03 tanggal 2 Oktober 2000 atas namaAdhityawarman Salim, SH yang berlaku sampai dengan tanggal 10Maret 2003, dan dasar dari Tergugat II menghuni/ menempati objekperkara adalah SIP No. TN.5.01/00003/10.00 tanggal 27 Juni 1997atas nama Drs. Frans .

ijin penghunian dalam bentuk surat keputusanpencabutan keputusan penunjukkan penghunian rumah negaradan format surat keputusan pencabutan keputusan penunjukkanpenghunian rumah negara mengacu pada Lampiran Ill yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat edaranBahwa Tergugat sebelum menerbitkan surat yang menjadi obyeksengketa tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan yangmembuktikan adanya pelanggaran ketentuan persyaratan penghunianyang dilakukan oleh Para Penggugat dan walaupun Para

Putusan Nomor : 91/G/2014/PTUNBDGpensiun akan tetapi dengan diterimanya uang sewa rumah negarawalaupun pegawai negeri tersebut telah pensiun dan bahkan memotonglangsung dari uang pensiunan janda, maka secara hukum melekat haksewa rumah negara di Jalan Kawung Picis, Jalan Batik Kumeli dan diJalan Margasari, Bandung, Jawa Barat pada Para Penggugat, akan tetapiternyata surat Ijin penghunian rumah negara yang ditempati oleh ParaPenggugat telah dicabut oleh Tergugat dan ditindaklanjuti denganditerbitkannya

Karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa surat ijin penghunian rumah negara di lingkungan KantorWilayah Ditjen Perbendaharaan Provisi Jawa Barat hanya dapatdiberikan kepada kualitas pribadi tertentu, yaitu Pegawai Negeri Sipildi lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PerbendaharaanProvinsi Jawa Barat.

Oleh karenanya, sebelum mempertimbangkanmengenai Pokok Perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu Eksepsi dari Tergugat tersebut ; Dalam Eksepsi : == 2 9+ 2222 ne nnn ene nenaMenimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah ParaPenggugat tidak memiliki /ega/ standing, yaitu tidak memiliki kualitas /kedudukan untuk mengajukan gugatan (Persona Standi In Justicio) ; Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut Tergugat mendalilkanyang pada pokoknya menyatakan bahwa surat Ijin

penghunian rumah negaradi lingkungan kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barathanya dapat diberikan kepada kualitas pribadi tertentu, yaitu Pegawai NegeriSipil di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PerbendaharaanProvinsi Jawa Barat.

Nomor 3466 K/PDT/201266 1.C.W (vide buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan/Buku Coklat II halaman 132);Bahwa atas Penerbitan SIP (Surat Ijin Penghunian) telah terjadi sengketaantara penghuni sebelumnya (bukan Pemilik), RH.

PanitiaPenyelesaian Peninggalan Milik Belanda (P3MB),dengan Hak Penghunian atas nama PemohonKasasi;Bahwa atas Penerbitan SIP (Surat Ijin Penghunian) telah terjadisengketa antara penghuni sebelumnya (bukan Pemilik), RH. PrawiroHadi Saroyo sebagai Penggugat, dengan Pemohon PK sebagaiHal. 49 dari 65 hal Put.

Bahwa atas permohonan perpanjangan SIP (surat ijin penghunian) dari orang tuaPenggugat (Wong Shong Kim), maka pada tanggal 2 Nopember 1978 Kepala DinasPerumahan DkKl!Jakarta, mengeluarkan SIP untuk mendiami perumahan yangdikuasai oleh Kepala Daerah Nomor: T0021/09763, Daftar Harian Rencana Nomor:1/78 peng.

Bahwa adanya Surat Ijin Penghunian (SIP) Instansi Sekretariat NegaraNomor 391/Setneg/10/2006 tanggal 18 Oktober 2006 kepada Marsma(Purn) Oerip kadirun, memberikan hak kepada yang bersangkutan(meskipun sudah pensiun) untuk tetap menempati/menghuniHal. 24 Putusan Sela No. 115/Pdt.G/2019/PN Jkt Timmess/wisma di Jl. Iskandarsyah Il Nomor 84. Namun berdasarkan SIPdimaksud, ijin penghunian hanya berlaku terhitung mulai tanggal 18Oktober 2006 sampai dengan 18 Oktober 2009.

Bahwa Oerip Kadiroen, berdasarkan Surat Ijin Penghunian RumahInstansi Sekretariat Negara: Yang bertanda tangan dibawah iniSekretariat Negara member Ijin kepada Nama/Nrp: Marsma (Purn)Oiriep Kadirun : Alamat : JI. Iskandarsyah II/84 Kebayoran JakartaJabatan Purnawirawan, Untuk menempati sebagian/seluruhnyarumah Instansi Sekretariat Negara Jl Iskandarsyah II/84Kebayoran Jakarta.7. Bahwa, sebelumnya berdasarkan surat No.DP/021/Set.25/88,Kepada Yth.

Negara yangDipisahkan/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/DepartemenKeuangan, sebagai Kekayaan Negara yang dipisahkan.Andaikan Pemerintah menghendaki Rumah Negara golongan Ill de factodibutuhkan untuk dijadikan Rumah Jabatan atau Rumah Operasionalharus melalui proses pengalihan status dan diselesaikan denganmengacu kepada Keputusan Menteri Sosial No. 11 Tahun 1977 Tahun1977 tentang Rumah Pengganti, dengan catatan penghuni setuju, dantidak bisa menghuni Rumah Negara.Menghuni Rumah Negara harus dengan surat

ijin penghunian yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan/ instansi yangbersangkutan.

Putusan Nomor 412 PK/Pdt/2015Bahwa tidak ada bukti hukum berupa SIP (Surat Ijin Penghunian) atau SK(Surat Keputusan) yang menyatakan Alboin Situmorang menempatirumah dinas milik Tergugat I;Bahwa rumah di atas tanah objek perkara seluruhnya didirikan olehAlboin Situmorang (almarhum) dengan biaya sendiri, bukan dilakukanoleh Tergugat atau negara (biaya negara);Bahwa hak pakai Tergugat tidak terdaftar, tidak tercatat di buku tanahinstansi Tergugat II (BPN Kabupaten Nias), bahkan hak pakai Tergugat tidak

Bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Menteri Pertahanan RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara PembinaanRumah Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan danTentara Nasional Indonesia yang berhak menempati RumahNegara hanyalah anggota yang memiliki Surat Ijin Penghunian(SIP).Hal. 91dari 169 hal.

Ijin Penghunian (SIP) tersebutatas obyek perkara, maka Para Tergugat Rekonpensi sudah tidakmempunyai hak lagi untuk tinggal di atas tanah obyek perkara.Oleh karena Para Tergugat Rekonpensi tetap bersikeras untuktidak mau meninggalkan obyek perkara, Penggugat Rekonpensimelayangkan surat yang intinya agar Para Tergugat Rekonpensimengosongkan obyek sengketa.Bahwa tujuan dari Penggugat Rekonpensi memerintahkan agarPara Tergugat Rekonpensi untuk meninggalkan tanah dan rumahobyek perkara adalah karena

Tentara Nasional Indonesia pada bagian kedelapan tentangPenghunian rumah menyebutkan sebagai berikut: Pasal 10Penghunian rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf a dan huruf b hanya dapat diberikan kepada pejabat dan/atau anggotayang telah mendapat persetujuan dari PPBMNE1 atau pejabat yangditunjuk dilingkungannya masingmasing; Pasal 11(1) Setiap anggota berhak menempati satu rumah dan untuk dapat mengunirumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, anggota harusmemiliki Surat

Ijin penghunian (SIP);Hal. 161dari 169 hal.

Putusan No. 818/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.(2) Surat Ijin penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikanoleh PPBMNE1 atau pejabat yang ditunjuk dilingkungannya masingmasing, dan pemegang Surat ljin Penghunian (SIP) harus bernamasama dengan nama penghuni rumah negara yang bersangkutan;(3) Anggota yang telah memiliki Surat Ijin Penghunian wajib menempatirumah negara selambatlambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahunsejak Surat Ijin Penghunian diterima;(4) Suami dan istri yang maisngmasing berstatus

penguasaannya.Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan membayar sewa dari rumah dinastersebut dan langsung masuk ke Rekening Negara berikut membayar PBB,merawat rumah dinas dengan Penggugat mengeluarkan sekitar Rp.450.000.000, dan Penggugat II mengeluarkan uang sekitar Rp.450.000.000, adalah tidak benarHalaman 18 dari 50 Putusan Sela Nomor 232/Pdt.G/2016/PN Dpk13.14.dan mengadaada, karena pembayaran biaya sewa rumah negara maupun PajakBumi dan Bangunan (PBB) merupakan kewajiban dari penghuni rumah negarasesuai Surat

Ijin Penghunian (SIP) dan ketentuan Pasal 10 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara, yang menyatakanbahwa penghuni rumah negara wajib: a. membayar sewa rumah; dan b.memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya.Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 5 angka 22 yang intinya memintadiletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap Sertifikat Hak Pakai No.2Desa Rangkapan Jaya tanggal

Bahkan sesudah para Penggugat pensiunpun masihmenempatinya.Bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebenarnya adalahmengenai permohonan pembelian atas rumah dinas yang terletak diKelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok yangtelah dikuasai /ditempati oleh para Penggugat sejak tahun 1990berdasarkan Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas yang dikeluarkan olehDirjen Tanaman Pangan dan Hortikultura (Tergugat) atau sesuatu halyang berkaitan dengan kewenangan/kebijakan Tergugat / KEMENTERIANPERTANIAN

diseluruhHim 8 Putusan akhir perkara perdata No.62/Pdt.G/2017/PN/Jkt/PSTIndonesia ditugaskan Kopkamtib untuk mengendalikan Keluarga ParaPrajurit Supaya mendukung Partai Golkar dalam Pemilu (dikenalwaktu itu JalurG).Sehingga Kodam Jaya selaku Kotama Pembina Wilayah berdasarkanSurat Keputusan Pangkopkamtib menanamkan pengaruhnya kepadapara penghuni rumah / Para Perwira, antara lain menciptakanbirokrasi untuk menghambat pengurusan haknya atas tanah yangditempati masingmasing, antara lain : Menerbitkan Surat

Ijin Penghunian dingkat SIP.

Kondisi Telah Berubah.Sekarang setelah Era Demokrasi, Partai Golkar tidak lagi memerlukandukungan dari TNIAD, khususnya mengenai Pengendalian PolitikKeluarga TNI.Seiring dengan tumbangnya orde baru dan TNI tidak lagi mendukungPartai Golkar, maka KODAM tidak lagi memperpanjang SIP (Surat jinPenghunian) Perumahan, Para Perwira / Penghuni pun tidak mau lagimemperpanjang SIP (Surat Ijin Penghunian).Maka seharusnya Panglima Kodam Jaya Cq.

ayat (3) sampai ayat (6) Peraturan Presiden No.11Tahun 2008 dapat dimiliki atau diubah menjadi rumah Negara golongan III; Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, penolakan permohonan pembelianrumah di Jalan Laswi No. 10 Bandung sudah tepat dan benar menurut hukum,sehingga dalil Penggugat dalam positanya angka 18 yang menunjuk Pasal 7Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 mengenai syaratsyarat pengalihan statusRumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan IU, syaratPenghuni harus mempunyai Surat

Ijin Penghunian (SIP) sebagai salah satu syarattidak mungkin dapat dipenuhi Penggugat, oleh karena itu posita Penggugat angka18 tidak berdasar; Bahwa keberadaan Penggugat di Jalan Laswi No.10 Bandung secara tidak sahkarena sebenarnya sudah diakui, terbukti dalam Berita Acara Rapat PenertibanRumah di Jalan Laswi No.10 tanggal 8 Nopember 2011 dengan Tergugatsehubungan dengan penertiban pemanfaatan Rumah Negara, Penggugatmenyatakan tidak keberatan untuk mengosongkan rumah setelah istri AlmarhumR.

untukproyekproyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentinganumum menurut Pasal 2 Keppres No.32 Tahun 1979 menjadi salahdan tidak tepat dalam perkara a quo;9 Dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri JakartaPusat) pada halaman 6061, menyebutkan:Menimbang, bahwa pada kenyataannya tanah seluas 378 m7, diajukan penghunibukan Penggugat, oleh orang tua Tergugat I, padahal orang tua Tergugat I yangmenempati sebagian sertifikat Hak Guna Bangunan No.188 milik Penggugatberdasarkan Surat

Ijin Penghunian, jadi yang dijinkan adalah penghunianbangunannya tidak terkait dengan kepemilikan tanahnya, karena di Indonesiamenganut azas Hukum Pemisahan Horizontal;Tanggapan Pemohon Kasasi I:Hal. 29 dari 53 hal.

Abdul Khaliq Fachrudin Rana (orang tua Pemohon Kasasi I/Tergugat I) hubungannya dengan Negara yang diwakilikepentingannya oleh Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I,yaitu Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat;Kemudian mengenai penempatan dan penguasaan tanah sengketaoleh orang tua Pemohon Kasasi I/Tergugat I antara lain didasarkanatas Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan Dinas Perumahan DKIJakarta;Sesuai ketentuan yang berlaku, hanya terhadap bangunan di atas tanahNegara yang dikuasai Pemerintah

Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yangpemegang surat ijin penghunian yang dikeluarkan oleh kepala daerah;25.

., tanggal 15 Mei2009 (vide : halaman 9 10) menegaskan :Halaman 24 dari 154 halaman, Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUNJKTMenimbang bahwa berdasarkan bukti berupa KTP atas nama ParaPenggugat (P11 s.d P129), Kartu Keluarga atas nama ParaPenggugat (bukti P21 s.d P229), Surat Tanda Setoran PBB atasnama Para Penggugat (bukti P31 s.d P329), rekening listrik(bukti P41 s.d P46) surat ijin penghunian atas nama ParaPenggugat (bukti P51 s.d P529), surat pernyataan bersamapenguasaan tanah dan bangunan atas nama

halaman 60), sebagai berikut :Halaman 46 dari 154 halaman, Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUNJKTPertimbangan Majelis Hakim Perdata dalam Putusan Pengadilan TinggiDKI Jakarta Nomor : 95/PDT/2009/PT.DKI., tanggal 15 Mei 2009 (vide :halaman 9 10) menegaskan :Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa KTP atas nama ParaPenggugat (P11 s.d P129), Kartu Keluarga atas nama ParaPenggugat (bukti P21 s.d P229), Surat Tanda Setoran PBB atasnama Para Penggugat (bukti P31 s.d P329), rekening listrik (buktiP41 s.d P46) surat

ijin penghunian atas nama Para Penggugat (buktiP51 s.d P529), surat pernyataan bersama penguasaan tanah danbangunan atas nama Para Penggugat (bukti P10), surat keterangan dariLurah Selong (bukti P11) terbukti fakta hukum dimana Para Penggugattelah menguasai tanah sengketa (tanah eigendom verponding No. 1684seluas + 4308 m2 terletak di Jalan Sriwijaya IV No. 1 RT 003 RW 03Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan) sejak1962 sampai sekarangBahwa Surat Ijin Penghunian merupakan dasar

Karena di sisi lain, ParaPenggugat juga mendalilkan bahwa penguasaan warga/penghuni secara fisikyang sejak Tahun 1962 tersebut didasarkan pada Surat Ijin Penghunian yangdiberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dahulu DepartemenPendidikan Nasional) sebagai fasilitas tempat tinggal dari negara, karenawarga / penghuni dahulunya merupakan sebagai Pegawai Negeri Sipil.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, hak prioritas yang didalilkandimiliki oleh Para Penggugat jelasjelas tidak dapat

ALMA; Bahwa sekitar bulan Januari 2013 saksi RAVI KUMAR BHAGWANDASbertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa Il beserta MAURENMEWENGKANG di lokasi tanah tersebut, dimana ketika itu Terdakwa danTerdakwa Il beserta MAUREN MEWENGKANG meyakinkan saksi RAVIKUMAR BHAGWANDAS dengan mengatakan bahwa tanah tersebut sudahditempati oleh Terdakwa sejak tahun 1964, lalu Surat Ijin Penghunian (SIP)juga atas nama Terdakwa , kemudian tanah tersebut banyak yang akanmembeli, sehingga saksi RAVI KUMAR BHAGWANDAS didesak

memberikanuang tunai sebesar Rp. 3.650.000.000, (Tiga milyar Enam ratus Lima puluh jutaRupiah) kepada Para Terdakwa dan MAUREN MEWENGKANG antara lain: Bahwa sekitar bulan Januari 2013 saksi RAVI KUMAR BHAGWANDASbertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa Il beserta MAURENMEWENGKANG di lokasi tanah tersebut, dimana ketika itu Terdakwa danTerdakwa Il beserta MAUREN MEWENGKANG meyakinkan saksi RAVIKUMAR BHAGWANDAS dengan mengatakan bahwa tanah tersebut sudahditempati oleh Terdakwa sejak tahun 1964, lalu Surat

Ijin Penghunian (SIP)juga atas nama Terdakwa , kemudian tanah tersebut banyak yang akanmembeli, sehingga saksi RAVI KUMAR BHAGWANDAS didesak untuk segeramengambil keputusan, karena apabila tidak cepat maka akan dijual kepadaorang lain, selain itu tanah tersebut tidak pernah ada masalah dengan instansimanapun dan untuk pengurusan suratsurat tanah tersebut sudah lengkapuntuk dimohonkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangkapenerbitan sertifikat;Bahwa setelah mendengar perkataan dari Terdakwa

Memiliki Surat Ijin Penghunian ( SIP ) yang sah; c. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan atautanah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Tahapan yang diatur oleh Permendagri Nomer 19 tahun 2016, Penghuni pensiun PNSyang bisa membeli Rumah Dinas adalah sebagai berikut :a.

dimaksuddalam pasal 497 ayat 5 , Gubernur/ Bupati/ Walikota dapat membentuk9tim ; Ayat 3: Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita Acara dandisampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota sebagai bahanpertimbangan persetujuan penjualan rumah negara golongan III , setelah evaluasiPutusan Nomor : 12/Pdt.G/2018/PN.Mlg Halaman 5 dari 62 halamanhasil taksir 10 September 1979; Maka keseluruhan dari dasardasar PARA PENGGUGAT untuk masih menempati danmenghuni Rumah Dinas selaku obyek sengketa yakni Surat

Ijin Penghunian Nomer 40U, tentang hasil taksir (tanggal 10 September 1979), tentang bukti kesediaan membeli(tanggal 27 Januari 1980) adalah membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT telahmemenuhi persyaratan dalam hal menguasai dan bisa disebut sebagai pihak yang berhakuntuk mengajukan gugatan agar Tergugat melaksananakan tahapan selanjutnya ataspemindahtanganan Rumah Dinas yang masuk kategori Golongan II disebabkanmeskipun sudah pensiun oleh undangundang tetap mendapatkan hak bisa membeliRumah Dinas dikarenakan

Rumah di Jalan Jatinegara Barat No. 149, Kelurahan Bali Mester, KecamatanJatinegara Jakarta Timur telah dihuni oleh almarhum Ayah Kandung PARAPEMOHON KASASI sejak Tahun 1955 dan seterusnya dilanjutkan oleh PARAPEMOHON KASASI, diawali berdasarkan Surat Keputusan Kepala BagianPemerintah dan Pembangunan Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra IJakarta Raya tanggal 2 Desember 1957 dan tanggal 19 April 1961 yang diberikankepada Orang Tua PARA PEMOHON KASASI.Orang Tua PARA PEMOHON KASASI mendapat Surat

Ijin Penghunian (SIP)untuk mendiami Rumah tersebut yang diterbitkan oleh Kepala Dinas PerumahanProvinsi DKI Jakarta dan terakhir adalah SIP No.

SoepardiSoerya diwajibkan menandatangani Surat Ijin Penghunian RumahNegara (SIPRN). Di dalam SIPRN setiap PNS yang akan menempatirumah dinas menyetujui hal sebagai berikut:a. Penghuni tidak memiliki rumah sendiri, baik yang dihuni sendirimaupun yang disewakan kepada pihak lain;b. Penghuni diwajibkan membayar segala biayabiaya yangberhubungan dengan rumah dinas yang dihuni tersebut antara lainsewa rumah, listrik, air, ongkos pemeliharaan, PBB, dan lainlainsebagainya;c.

Bukti T.ll.Intv13 :Direktorat Jenderal Pajak u.b Kepala BagianPerlengkapan Nomor : S.7481/WPb.12/KP.02/2016,tanggal 6 Desember 2016, Hal : Permintaan FotokopiArsip Surat Ijin Penghunian Rumah Negara. (Fotokopisesuai dengan asli, lampiran fotokopi dari fotokopi);Surat ljin Menempati Rumah Dinas Nomor : S1104/PJ.151/1988, tanggal 4 Nopember 1988, yangdikeluarkan oleh A.n. Sekretaris Direktorat JenderalPajak, Kepala Bagian Perlengkapan, Kantor DirektoratJenderal Pajak.

(Fotokopi sesuai dengan asili);Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (SIPRN) Nomor :SI61/PJ.142/1990, tanggal 20 Pebruari 1990 atasRumah Dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak diJl. Raya Tanjung Duren No.55, atas nama Drs. H.Syamsul Arifin. (Fotokopi sesuai tindasan asli);Surat Sekretaris Jenderal u.b.

Ika Mustika S.U. dan Nasrul Zainuddin, S.IP telah pensiun danpemegang Surat Ijin Penghunian rumah negara adalah atas nama PNS lain.Disamping itu berdasarkan Pasal 12 ayat 3a Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40Tahun 1994 tentang Rumah Negara, yang menyatakan: Rumah negarayang mempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalamlingkungan suatu kantor instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi,pelabuhan udara, pelabuhan laut dan

Ika Mustika, S.U., dkksecara hukum ditetapkan status golongannya menjadi Rumah Negaragolongan (rumah jabatan), artinya rumah negara yang dihuni tersebutdipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dalam rangka kedinasandan tidak dapat dialinkan kepemilikannya.Sehubungan adanya pegawai yang pensiun dan mutasi maka pada tahun2011 dilakukan penertiban rumah negara termasuk yang dihuniPenggugat dengan diterbitkan Surat Ijin Penghunian (SIP) RumahNegara Nomor 3710/Kpts/PL.120/8/2011 tanggal 24 Agustus

dalam pokok perkara ; Bahwa pada poin 2, Para Penggugat mengakui secara jelas bahwa ParaPenggugat menempati rumah dinas tersebut berdasarkan Surat IjinHalaman 17 dari 47 halaman Putusan No. 83/G/2012/PTUNJKTPenempatan (SIP) yang diterbitkan oleh pihak TNI Angkatan Laut in casuKomandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III ; Bahwa pada poin 3, adalah suatu kewajiban untuk penghuni rumah dinasuntuk menanggung segala sesuatu. yang berkaitan dengan segalakewajibannya sesuai dengan yang tertera dalam Surat

Ijin Penghunian (SIP)rumah dinas dan dalam surat keputusan KASAL Nomor : Skep/344/II/2003tanggal 24 Februari 2003 tentang Peraturan Pokok Perumahan Dinas TNIAngkatan Laut, yang tercantum pada poin 4 sub b angka 7 dan angka 8Ketentuan Rumah Dinas Golongan II berbunyi antara lain anggota yangmenempati rumah dinas golongan II diharuskan membayar sewa rumah,listrik, telepon, air minum dan pajak daerah (PBB) dan pengurusan,pemeliharaan dan perbaikan ringan rumah dinas golongan II dilaksanakanoleh dan