Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 450/KPTS/VIII/2017, tertanggal 23 Agustus 2017, Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis;----------------2.

Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 452/KPTS/VIII/2017, tertanggal 31 Agustus 2017, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis masa bakti 2017-2023, atas nama Ruslan J.;----------------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa :----1.

Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 450/KPTS/VIII/2017, tertanggal 23 Agustus 2017, Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis;------------------2.

Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 452/KPTS/VIII/2017, tertanggal 31 Agustus 2017, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis masa bakti 2017-2023, atas nama Ruslan J.;----------------------------------------------------------4.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 141/465/426.32/2021, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Betek Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, atas nama SUDI, Tanggal 06 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Probolinggo;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 141/465/426.32/2021, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Tirta, S.T.;---------------------------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Tirta, S.T.;--------4.

TENGGANG WAKTU GUGATAN:e Bahwa Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 yang diterbitkan olehTERGUGAT, diterima PENGGUGAT Pada hari Jumat tanggal O01Maret 2013 oleh sebab itu, gugatan sengketa TUN yang diajukan masihdalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai denganketentuan dalam Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 jo,Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 jo, Undangundang Nomor 51

DALAM POKOK PERKARA:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati TanjungJabung Barat Nomor 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil atas nama TIRTA, S.T.

P1 : Petikan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung BaratNomor 813/020/BKD tentang Pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil atas nama TIRTA, S.T., ditetapkan diKuala Tungkal tanggal 02 Maret 2010 oleh Bupati TanjungJabung Barat (sesuai dengan aslinya);2. P2 : Formulir Penetapan NIP CPNS/PNS PUSAT/DAERAH,ditetapkan di Kuala Tungkal oleh Pejabat PembinaKepegawaian Daerah atau Kepala Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 28Desember 2009 (sesuai dengan aslinya);3.

Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung BaratNomor: 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberhentiantidak dengan hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Tirta,S.T., (vide bukti P8 dan T7);Menimbang, bahwa selebihnya dalildalil gugatan Penggugat telahdibantah oleh Tergugat sehingga harus dibuktikan lebih lanjut kebenarannyadalam persidangan ini, sebagaimana beban pembuktian yang ditetapkan adalahseperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 107 Undangundang

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor:880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberhentian tidakdengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Tirta, S.T.;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati TanjungJabung Barat Nomor: 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentangPemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atasnama Tirta, S.T.;4.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 37/G.TUN/2009/PTUN Mks, tanggal 25 Agustus 2009 dengan perbaikan amar ; --------MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi :-Menolak Eksepsi Tergugat / pembanding untuk sebahagian ---------------------------------Dalam Pokok Perkara :-Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk sebahagian ; ---------------------Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Jeneponto No. 821.2/126/BKD tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon

II-b, Eselon III-a dan III-b dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto tanggal 2 Maret 2009 juncto Surat Keputusan Bupati Jeneponto No. 821.2/260/BKD tentang Perubahan Keputusan Bupati Jeneponto No. 821.2/126/BKD tanggal 2 Maret 2009 tentang Pemberhentian Pejabat StrukturalEselon II-b, Eselon III-a dan III-b dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto tentang Pemberhentian Sementara Pejabat Struktural Eselon II dan III dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto tanggal 14 Mei 2009

atas nama Para Penggugat 2, 4, 5, 6, 7 dan 9 ; -----------------------------------------------------------------------------------------Mewajibkan kepada Tergugat / Pembanding untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Jeneponto No. 821.2/126/BKD tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II-b, Eselon III-a dan III-b dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto tanggal 2 Maret 2009 juncto Surat Keputusan Bupati Jeneponto No. 821.2/260/BKD tentang Perubahan Keputusan Bupati Jeneponto No. 821.2/

suratsurat yang berkaitan dengan sengketa seperti tersebut padaBundel A dan B, serta surat surat lain yang berhubungandengan sengketa ini 5TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenaiduduknya sengketa ini sebagaimana tercantum pada PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.37/G.TUN/2009/PTUN.Mks,tanggal 25 Agustus 2009 yang amarnyaberbunyi sebagai berikutDalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat :Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Para Penggugat ; Menyatakan batal Surat

Keputusan Bupati Jeneponto No.821.2/126/BKD tentang Pemberhentian Pejabat StrukturalEselon II b, Eselon III a dan III b dalam LingkupPemerintah Kabupaten Jeneponto tanggal 2 Maret 2009 junctoSurat Keputusan Bupati Jeneponto No. 821.2/260/BKD tentangPerubahan Keputusan Bupati Jeneponto No. 821.2/126/BKDtanggal 2 Maret 2009 tentang Pemberhentian PejabatStruktural Eselon IIb, Eselon III a dan MIII b dalamLingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto tentangPemberhentian Sementara Pejabat Struktural selon

II danIII dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto tanggal14 Mei 2009 ; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati Jeneponto No. 821.2/126/BKD tentang PemberhentianPejabat Struktural Eselon IIb, Eselon III a dan III bdalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto tanggal 2Maret 2009 juncto Surat Keputusan Bupati Jeneponto No.821.2/260/BKD tentang Perubahan Keputusan Bupati JenepontoNo. 821.2/126/BKD tanggal 2 Maret 2009 tentangPemberhentian Pejabat Struktural Eselon II b, Eselon

Menguatkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar No. 37/G.TUN/2009/PTUN Mks,tanggal 25 Agustus 2009 dengan perbaikan amar ;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat / pembanding untuk sebahagianDalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding untuksebahagian ; Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Jeneponto No.821.2/126/BKD tentang Pemberhentian Pejabat StrukturalEselon II b, Eselon III a dan MIII b dalam LingkupPemerintah Kabupaten Jeneponto tanggal 2 Maret

Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW-010/Distamben/VI/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. OTI EYA ABADI tanggal 26 Juni 2008, dengan luas 1.283 Ha;

b. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.016/DESDM/I/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. OTI EYA ABADI tanggal 29 Januari 2010, dengan luas 1.283 Ha;

c.

Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. OTI EYA ABADI tanggal 27 Desember 2013, dengan luas 1.175 Ha., lokasi pengolahan Desa Geresa, Desa Ululere, dan Desa Kolono, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

4.

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 141/294/DPMK/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Reje Simpang Kemili Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah;
3. Mewajibakan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati

penggugat selaku calon RejeSimpang Kemili Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah YangMemperoleh Suara Terbanyak Berikutnya Setelah Calon Nomor Urut 3Salamsyah.20.Bahwa Objek sengketa Aquo merupakan keputusan yang berisipenetapan tertulis (Beschiking) yang langsung' berlaku' sejakdikeluarkanya oleh pejabat yang membuatnya (Einmalig) selai itu, objeksengketa Aquo sudah bersifat Kongkrit, individusl, dan Final dengan dasarsebagai berikut: Objek sengketa bersifat Kongkrit Karna di sebutkandalam surat

Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 141/294/DPMK/2018tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Reje Simpang KemiliKecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Tanggal 11 Mei 2018,Pada DIKTUM Memutuskan ke dua Mengangkat saudara Salamsyahsebagai Reje simpang Kemili Kecamatan Silin Nara Kabupaten AcehTengah Dengan masa Jabatan Selama 6 Tahun Terhitung Sejak TanggalPelantikan Tidak abtrak Tetapi Berwujud dan Nyatanyata secara TegasMenyebutkan Tentang Peresmian dan Pemberhentian Pengangkatan RejeSimpang

Bukti T11 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:141/294/DPMK/2018 tertanggal 11 Maret 2018 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Reje Simpang KemiliKecamatan Silih Naran Kabupaten Aceh Tengah ( Fotokopi Scan);Bahwa untuk menguatkan dalildalilnya, selain mengajukan BuktiBuktiTertulisnya Para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi padapersidangan tanggal 8 April 2019 dan tanggal 15 April 2019 telah didengar saksidari Para Penggugat yang bernama Yusraddin Lingga, Admilimizan

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor141/294/DPMK/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Pemberhentian danPengangkatan Reje Simpang Kemili Kecamatan Silin Nara Kabupaten AcehTengah;3. Mewajibakan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh TengahNomor : 141/294/DPMK/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Reje Simpang Kemili Kecamatan Silih Nara KabupatenAceh Tengah;4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 368 Tahun 2014, tanggal 15 Agustus 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Walinagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Periode 2014 sampai dengan 2020 atas nama Tamsil Sy. BA ;------------------------------------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 368 Tahun 2014, tanggal 15 Agustus 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Walinagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Periode 2014 sampai dengan 2020 atas nama Tamsil Sy. BA ;--------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 393/DPMD Tahun 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022 tertanggal 15 September 2022, Lampiran atas nama IDARWIN R, Desa Humbang Raya;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 393/DPMD Tahun 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022 tertanggal 15 September 2022, Lampiran atas nama IDARWIN R, Desa Humbang Raya;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 383.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

DALAM PENUNDAAN :- Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 645 / ADMINSDA TAHUN 2013 tentang Pencabutan atas keputusan Bupati Kapuas Nomor : 588 / ADMINSDA TAHUN 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Bina Sarana Sawit Utama Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Timpah dan Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas tanggal 20 Desember 2013 ; II. DALAM POKOK PERKARA :1.

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 645 / ADMINSDA TAHUN 2013 tentang Pencabutan atas keputusan Bupati Kapuas Nomor 588/ADMINSDA TAHUN 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Bina Sarana Sawit Utama Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Timpah dan Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas tanggal 20 Desember 2013 ; 3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 645 / ADMINSDA TAHUN 2013 tentang Pencabutan atas keputusan Bupati Kapuas Nomor 588/ADMINSDA TAHUN 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Bina Sarana Sawit Utama Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Timpah dan Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas tanggal 20 Desember 2013 ; 4.

Bukti P 32: Bukti Transfer Pembeyaran Biaya Pengukuran Bidang Tanah PT.Bina Sarana Sawit Utama, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;: Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 67/ADMINISDA TAHUN2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT.

Bukti T2DOLIKUt 2 ooeeee cece eeeeeecececececececececececececececenacecacacacacacacaessssaesesesssesssesesesessseseseceeseeeeees: Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 588/ADMINISDATAHUN 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT.

Bina Sarana Sawit Utama tentangMendukung pencapaian Misi dan Visi Bupati dan Wakil BupatiKapuas Periode 2013 2018 dan seterusnya, tanggal21 Agustus 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 417/BPN/TAHUN 2010tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi kepada PT.

BinaSarana Sawit Utama Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa SawitDi KecamatanTimpah Dan Kecamatan Kapuas Tengah, tanggal2 Nopember 2010, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 374/DISBUNHUT.TAHUN 2010 tentang Perpanjangan lIzin Usaha BudidayaPerkebunan (IUBP) Kepada PT.

Bina SaranaSawit Utama dan ditujukan kepada Bapak Bupati Kapuas, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;: Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 255/DISBUNHUT.TAHUN 2009 tentang Pemberian Izin Usaha BudidayaPerkebunan (IUBP) kepada PT.

MENGADILI- Mengabulkan Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ; ----------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 34/G.TUN/2010/P.TUN.Kdi tanggal 26 April 2011 yang dimohonkan banding;---------------- MENGADILI SENDIRIDalam Penundaan :- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Muna Nomor : 322 tentang Penetapan Pembagian Gaji An.

Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 322 tahun 2010 tentang Penetapan Pembagian Gaji a.n. TOA ALIMIN, S.Pd terhadap mantan isterinya beserta anaknya, tertanggal 28 September 2010 adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 322 tahun 2010 tentang Penetapan Pembagian Gaji a.n. TOA ALIMIN, S.Pd terhadap mantan isterinya beserta anaknya, tertanggal 28 September 2010 ;-----4. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 322 tahun 2010 tentang Penetapan Pembagian Gaji a.n. TOA ALIMIN, S.Pd terhadap mantan isterinya beserta anaknya, tertanggal 28 September 2010 ; ---------------------5.

DALAM PENUNDAAN :------------------------------ - Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 104 / ADMINSDA TAHUN 2014 tentang Pencabutan atas keputusan Bupati Kapuas Nomor 589/ADMINSDA TAHUN 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Mitra Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Pasak Talawang Dan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas tanggal 21 Pebruari 2014 ;-------------II. DALAM POKOK PERKARA :---------------------1.

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 104 / ADMINSDA TAHUN 2014 tentang Pencabutan atas keputusan Bupati Kapuas Nomor 589/ADMINSDA TAHUN 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Mitra Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Pasak Talawang Dan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas tanggal 21 Pebruari 2014 ;-------------------------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor :104 / ADMINSDA TAHUN 2014 tentang Pencabutan atas keputusan Bupati Kapuas Nomor 589/ADMINSDA TAHUN 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Mitra Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Pasak Talawang Dan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas tanggal 21 Pebruari 2014 ;------------4.

Bersifat Final :Bahwa Surat Keputusan Bupati Kapuas No.104/ADMINSDATahun 2014, tertanggal 21 Februari 2014, tentang PencabutanAtas Keputusan Bupati Kapuas No.589/ADMINSDA Tahun 2013tertanggal 08 Nopember 2013 Tentang Pemberian Izin LokasiKepada PT.

Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor.278/BPN/Tahun 2009tanggal 27 Juli 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT.Mitra Sawit Sejahtera (PT.MSS) untuk keperluan perkebunanKelapa Sawit seluas 6.500.Ha yang terletak di wilyah KecamatanKapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;c.

Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor.276/BPN/Tahun 2009tanggal 27 Juli 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT.Mitra Sawit Sejahtera (PT.MSS) untuk keperluan perkebunanKelapa Sawit di Kecamatan Kapuas dan Mantangai KabupatenKapuas seluas 13.000.Ha yang terletak di wilyah KecamatanKapuas Tengah dan Mantangai Kabupaten Kapuas ProvinsiKalimantan Tengah ;d.

Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor.279/DISBUNHUT Tahun2009, tanggal 05 Agustus 2009, tentang Pemberian Izin UsahaBUGIDAY Aeiens cvereseeenrennncesHal. 8 dari 53 hal.Pkr.No.08/G/2014/PTUN.PLKBudidaya Perkebunan (IUPB) kepada PT. Mitra Sawit Sejahtera(PT.MSS) seluas 6.500.Ha di Kecamatan Kapuas tengah;Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor.277/DISBUNHUT, Tahun2009 tentang Pemberian Izin Usaha Budidaya Perkebunan(IUPB) kepada PT.

Mitra Sawit Sejahtera(PT.MSS) Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di KecamatanPasak Talawang dan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas , hingga adanyaputusan hukum yang tetap atas perkara aquo ;DALAM POKOK PERKARA :2vnn nnn nennnnncn cece nee necneeeMengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Bupati KapuasNo.104/ADMINSDA Tahun 2014, tertanggal 21 Februari 2014, tentangPencabutan Atas Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 589/ADMINSDAHal. 20 dari 53 hal.Pkr.No

P504136 tanggal 8 Juli 2011, Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 813.2/081/BKD-C Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008 tanggal 30 Maret 2009, Surat Petikan Keputusan Bupati Melawi Nomor 821.12/06/BKD-C Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 November 2010 dan Surat Petikan Keputusan Bupati Melawi Nomor 823.2/17/BKD-C Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 September 2015, dan seseorang

yang identitasnya bernama RONI VILABASTEN WAHONO, lahir di Banyuwangi tanggal 24 Oktober 1976 sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 823.3/21/BKPSDM-B Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 September 2017, Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 823.3/26/BKPSDM-B Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 September 2019 dan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 823.3/056/BKPSD-B Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 20 September 2021

kebakaran dan orang tenggelam,sesuai surat keputusan Bupati Tabalong nomor : 188.45/194/2011, tanggal 15 April 2011.3. 1 (satu) bundel surat pertanggung jawaban keuangan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga untuk bantuan akibat kejadian / keadaan tidak terduga yang disebabkan bencana kebakaran,sesuai surat keputusan Bupati Tabalong nomor : 188.45/195/2011, tanggal 15 April 2011.4. 1 (satu) bundel surat pertanggung jawaban keuangan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga untuk bantuan

akibat kejadian / keadaan tidak terduga yang disebabkan bencana kebakaran,sesuai surat keputusan Bupati Tabalong nomor : 188.45/196/2011, tanggal 15 April 2011.5. 1 (satu) bundel surat pertanggung jawaban keuangan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga untuk bantuan akibat kejadian / keadaan tidak terduga yang disebabkan bencana kebakaran,sesuai surat keputusan Bupati Tabalong nomor : 188.45/324/2011, tanggal 12 Juli 2011.6. 1 (satu) bundel surat pertanggung jawaban keuangan persetujuan

penggunaan belanja tidak terduga untuk bantuan akibat kejadian / keadaan tidak terduga yang disebabkan bencana kebakaran,sesuai surat keputusan Bupati Tabalong nomor : 188.45/335/2011, tanggal 28 Juli 2011.7. 1 (satu) bundel surat pertanggung jawaban keuangan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga untuk bantuan akibat kejadian / keadaan tidak terduga yang disebabkan bencana kebakaran,sesuai surat keputusan Bupati Tabalong nomor : 188.45/351/2011, tanggal 8 Agustus 2011.8. 1 (satu) bundel

surat pertanggung jawaban keuangan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga untuk bantuan akibat kejadian / keadaan tidak terduga yang disebabkan bencana kebakaran,sesuai surat keputusan Bupati Tabalong nomor : 188.45/352/2011, tanggal 8 Agustus 2011.9. 1 (satu) bundel surat pertanggung jawaban keuangan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga untuk bantuan akibat kejadian / keadaan tidak terduga yang disebabkan bencana kebakaran,sesuai surat keputusan Bupati Tabalong nomor : 188.45/350

bencana kebakaran,sesuai surat keputusan Bupati Tabalong nomor : 188.45/361/2011, tanggal 16 Agustus 2011.12. 1 (satu) bundel surat pertanggung jawaban keuangan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga untuk bantuan akibat kejadian / keadaan tidak terduga yang disebabkan bencana kebakaran,sesuai surat keputusan Bupati Tabalong nomor : 188.45/362/2011, tanggal 16 Agustus 2011.13. 1 (satu) bundel surat pertanggung jawaban keuangan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga untuk bantuan

keputusan Bupati Tabalong nomor188.45/194/2011, tanggal 15 April 2011.3.1.

(satu) bundel surat pertanggung jawaban keuangan persetujuan penggunaanbelanja tidak terduga untuk bantuan akibat kejadian / keadaan tidak terdugayang disebabkan bencana kebakaran,sesuai surat keputusan Bupati Tabalongnomor : 188.45/195/2011, tanggal 15 April 2011.

(satu) bundel surat pertanggung jawaban keuangan persetujuan penggunaanbelanja tidak terduga untuk bantuan akibat kejadian / keadaan tidak terdugayang disebabkan bencana kebakaran,sesuai surat keputusan Bupati Tabalongnomor : 188.45/324/2011, tanggal 12 Juli 2011.

(satu) bundel surat pertanggung jawaban keuangan persetujuan penggunaanbelanja tidak terduga untuk bantuan akibat kejadian / keadaan tidak terdugayang disebabkan bencana kebakaran,sesuai surat keputusan Bupati Tabalongnomor : 188.45/335/2011, tanggal 28 Juli 2011.

untuk bantuan akibat kejadian / keadaan tidak terdugayang disebabkan bencana kebakaran,sesuai surat keputusan Bupati Tabalongnomor : 188.45/447/2011, tanggal 22 November 2011.17.1 (satu) bundel surat pertanggung jawaban keuangan persetujuan penggunaanbelanja tidak terduga untuk bantuan akibat kejadian / keadaan tidak terdugayang disebabkan bencana kebakaran,sesuai surat keputusan Bupati Tabalongnomor : 188.45/448/2011, tanggal 22 November 2011.18.1 (satu) bundel surat pertanggung jawaban keuangan

Menyatakan batal Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi P.T Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014; -----------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi P.T Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014 ; ------------------------------------------------------------------4.

Objek Gugatan.Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam Gugatan ini adalah :Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/196 Tahun 2014Tentang Pencabutan Izin Usaha Petambangan Operasi Produksi PT.Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014 ; Untuk selanjutnya disebut sebagai OBJEK GUGATAN?

Bahwa Penggugat sebelumnya telah melakukan Upaya Keberatan atasKeputusan Buapati Kolaka Utara melalui surat tanggal 6 Mei 2019 yangdiantar langsung oleh Penggugat Melalui Kuasa Hukum Penggugat,Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor:540/196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi PT. Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni2014. namun tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat ; e.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ; ----------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ; ------4.

Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 72/G.TUN/PEN/2012/PTUN.MDN tanggal 7 Nopember 2012, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ; -----5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----------------------------6.

Keputusan Bupati Mandailing NatalNo.525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentangPencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing NatalNo.525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ;.

Bahwa Gugatan dari PENGGUGAT yang pada intinya adalahmenggugat Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525 .25/ 417/ K/ 2012 Tertanggal 22 Juni 2012, yang manaSurat Keputusan tersebut adalah merupakan PencabutanAtas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25 / 484/ DISBUN / Tahun 2004 tentang Izin Usaha PerkebunanTanggal 27 Agustus 2004 ; .

Bahwa Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525 .25/ 417/ K/ 2012 Tertanggal 22 Juni 2012 adalahmerupakan Surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT yangmana di dalam Surat tersebut menerangkanmengenai .........mengenai Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing NatalNomor 525.25/484 / DISBUN / Tahun 2004 Tentang Izin UsahaPerkebunan kepada PENGGUGAT, dengan ketentuan sebagaiberikut :MENETAPKAN :PERTAMA :a. Jenis Tanaman : Kelapa Sawitb. Luas Area : 10.000 Ha ( sepuluh Ribu Hektar )c.

Keputusan Bupati Mandailing NatalNo. 525/ 1025/ Hutbun/ 2012 tertanggal 8 Mei 2012, supayaPENGGUGAT menjadi lebih jelas, alasan yang menjadi dasarTERGUGAT mengeluarkan tidak memperpanjang Izin Lokasikarena sebagai berikut :1.

Fotocopy: Surat Keputusan Bupati MandailingNatal No.525.25/417/K/2012, tertanggal 22 Juni2012 tentang Pencabutan Atas KeputusanBupati Mandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan(Bukti P1)2. Fotocopy ...........2. Fotocopy: Keputusan Bupati Mandailing No.525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tertanggal 27Agustus 2004 tentang Izin Usaha55PErkKEDUNAN oo... ceeeeeceeccecececeeceeeeeeeeeeeneeeaeeenetetnnees(Bukti P2) ;.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Deli Serdang nomor : 970 tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit tanggal 18 Mei 2016 atas nama Toni Ginting ; ------------------------------------------------------------------------------------3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Deli Serdang nomor : 970 tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit tanggal 18 Mei 2016 atas nama Toni Ginting ; ----------------------------------------------4.

Didi Angga, Ang dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 542 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Dwi Rachmatika Maharani,S.Pd. NIP. 197304172010012004 ;3.

Memerintahkan Tergugat Untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 542 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Dwi Rachmatika Maharani,S.Pd. NIP. 197304172010012004 ;4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil seperti semula ;5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;6.

2011/PTUN.PLK beserta seluruh lampiranyang terdapat di dalamnya ; TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2011yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Rayatanggal 14 September 2011 dalam register perkara Nomor : 12/G/2011/PTUN.PLK.yang telah diperbaiki pada tanggal 3 Oktober 2011, Penggugat mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat KeputusanTata Usaha Negara berupa Surat

Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor542 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat.Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai NegeriSipil atas nama : DWI RACHMATIKA MAHARANI/ NIP : 19730417 201001 2004. ll.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 542 Tahun2011 tanggal 30 Juni 2011 tersebut baru diketahui oleh Penggugat padatanggal 01 Agustus 2011 maka secara hukum sebagaimana diaturdidalam Pasal 55 berikut penjelasannya sesuai Ketentuan UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan/atau jo. UU No.: 9 Tahun 2004 dan/atau jo.

.:51 Tahun 2009, bataswaktu yang telah ditentukan secara hukumnya hak gugatan adalah 90(sembilan puluh) hari dan gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat.2.Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 542Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011 oleh Tergugat, kepentingan Penggugat terasadirugikan sebab : Sedangaiiiiniiil Hal 3 dari hal 81 Put. No. 12/G/2011/PTUN.PLK.

MENGADILI :

DALAM pENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan daya berlakunya Surat Keputusan Bupati Kepuluan Talaud Nomor : 114 tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Angkutan Penyeberangan Kabupaten Kepulauan Talaud dan Surat Keputusan Bupati Kepuluan Talaud Nomor : 195 tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Angkutan Penyeberangan Kabupaten Kepulauan Talaud ;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2-05 tanggal 29 Juli 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Sarmi; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2-05 tanggal 29 Juli 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural;---------------------------------------------------------------------------4.

M.Si) AdalahKepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenSarmi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten SarmiNomor : SK.821.220 tanggal 15 April 2013 TentangPengangkatan Dalam Jabatan Struktural Kabupaten Sarmi ;Bahwa Penggugat III ( Bartolomeus Sato, SE ) adalah KepalaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarmiberdasarkan surat keputusan Bupati Kabupaten Sarmi nomor :SK.821.220 tanggal 15 April 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Kabupaten Sarmi ; Halaman

Didimus Warwe, MM ) adalahKepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Sarmi,berdasarkan surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor:SK.821.201 tanggal 19 Mei 2014 tentang Pengangkatan DalamJabatan Struktural Kabupaten Sarmi ;.

Menyatakan tetap berlaku Surat Keputusan Bupati KabupatenSarmi Nomor : SK.821.201 tanggal 27 Januari 2012, tentangPengangkatan Dalam Jabatan Struktural Kabupaten Sarmi atasnama penggugat I (Drs.Piter Werinussa), menjabat sebagaiAsisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra (ASS I) Setda Kabupaten Sarmi ; Halaman 21 dari 76 Putusan No. 24/G/2015/PTUN.JPR5:Menyatakan tetap berlaku Surat Keputusan Bupati KabupatenSarmi Nomor: SK.821.220 tanggal 15 april 2013, tentangPengangkatan Dalam Jabatan Struktural Kabupaten

Bukti P3Bukti P4Bukti P5Bukti P6: Foto kopi Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK.821.2 05tanggal 29 Juli 2015 Tentang Pengangkatan Dalam JabatanStruktural beserta daftar lampirannya, (foto kopi sesuai denganTOLO KOPIN); ~~nnn nnn nnn nnn nnmnnnnin: Foto kopi Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2 01tanggal 27 Januari 2012 Tentang Pengangkatan DalamJabatan Struktural atas nama Sdr. Drs.

Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK.821.2 01tanggal 26 Januari 2015 Tentang Pengangkatan DalamJabatan Struktural beserta daftar lampirannya, (foto kopi sesuaidengan foto kopinya); 02e nono none: Foto kopi Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2 04tanggal 01 April 2015 Tentang Pengangkatan Dalam JabatanStruktural atas nama Wemprit Yohanis beserta daftarlampirannya, (foto kopi sesuai dengan aslinya); Halaman 40 dari 76 Putusan No. 24/G/2015/PTUN.JPR7.