B 34/Kua.25.02.07/PW.01.03/2018 Tanggal 2 Maret 2018.Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.45/Pdt.G/2018/PA Msh2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Desa Wamusal rumah milik orangtua Penggugat sampai Tergugat keluar meninggalkan rumah tahun 2016 dan tinggal dirumahorang tuanya.3.

Adapun bukti surat yang diajukan, yakni :Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : B 34/Kua.25.02.07/PW.01.03/2018 atas namaPenggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat NikahKUA Kecamatan Seram Utara, pada tanggal 02 Maret 2018, telah dinazzegellen dan telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberitanda bukti P dan diparaf;Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2

berhasil,selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan.Bahwa pada dasarnya penggugat menuntut bercerai dengan tergugatdengan dalildalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatanpenggugat.Bahwa karena penggugat bermohon berperkara dengan layananpembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Sengkanmengeluarkan Penetapan nomor 13/LPBP/2014/PA Skg. tanggal 19 Maret2014,Bahwa Keputusan Panitera/ Sekretaris selaku Kuasa PenggunaAnggaran Pengadilan Agama Sengkang Kelas B, nomor W20A3/PR.01.03

Tanggal 19 Maret 2014, penggugatdiberi izin untuk berperkara dengan layanan pembebasan biaya perkara danmembebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Sengkang tahunanggaran 2014.Menimbang, bahwa sehubungan dengan Penetapan KetuaPengadilan Agama tersebut di atas Panitera/ Sekretaris Pengadilan AgamaSengkang, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam keputusannya nomorW20A3/PR.01.03/417/III/2014, tanggal 19 Maret 2014, tentang bantuanlayanan pembebasan biaya perkara dengan biaya Negara nomor 13/LPBP

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan atara Pemohon dengan Parulian Simanungkalit yang telah dilakukan secara agama pada tanggal 1 Agustus 2002, sebagaimana bukti Surat Akte Pemberkatan Nikah (Pasupasu Pabagashon) Nomor:Pengganti/01.03/R.02/H.01/X/2017yang dikeluarkan oleh HKBPSimanungkalit Ressort Sipoholon-I adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan PenetapanPerkawinan

Fotocopy Akte Pemberkatan Nikah (Pasupasu Parbagashon) Nomor:Pengganti/01.03/R.02/H.01/X/2017 antara Parulian Simanungkalit denganRosanti Siahaan di Gereja HKBP Simanungkalit Ressort SipoholonI padatanggall 1 Agustus 2002, CIDA TAC has wus an cxas cons exo os mus css carmy ans cae at eee es eM Pi2.

Menetapkan perkawinan atara Pemohon dengan Parulian Simanungkalityang telah dilakukan secara agama pada tanggal 1 Agustus 2002,sebagaimana bukti Surat Akte Pemberkatan Nikah (Pasupasu Pabagashon)Nomor: Pengganti/01.03/R.02/H.01/X/2017 yang dikeluarkan oleh HKBPSimanungkalit Ressort Sipoholon! adalah sah menurut hukum;3.

Pahlawan, xxxxxxxxXx XXXXXxX,XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Derdasarkan Duplikat KutipanAkta Nikah Nomor: B.0040/KUA.21.04.03/PW.01.03/2021 tanggal 04 Maret2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXK XXXXXXXKX2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindahpindah tempatselama 3 tahun 7 bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat diHal. 1 dari 9 Hal.

Bukti Surat.fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxXxXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXXX; , Nomor B.0040/KUA.21.04.03/PW.01.03/2021 Tanggal04 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap posdan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P1;2.

UM.01.03/015415/005722,sedangkan TergugatTergugat lainnya tidak pernah hadir di persidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan tertanggal 7 September 2021para pihak tidak hadir di persidangan, akan tetapi kuasa Penggugat telahmengirim surat tanoa tanggal mengajukan surat pencabutan gugatan perkaraNo. 133/Pdt.G/2021/PN Bit dengan alasan antara lain Tergugat telah meninggaldunia;Menimbang, bahwa oleh karena pihak lawannya belum mengajukanjawaban dalam persidangan, maka menurut hukum pencabutan

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2014, Pemohon menikahdengan seorang lakilaki bernama HELPER PURBA,sebagaimana Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja HuriaKristen Batak Protestan, Pakat Dolok Ressort SosorgontingNomor : 132/01.03/R18/DIlI/XII/2014, tanggal 27 Desember 2014.3.

Fotocopy Akta Nikah Nomor 132/01.03/R18/DIII/XII/2014 antaraHelver Purba dan Elfrika Raimunda Sitanggang tertanggal 27Desember 2014, diberi tanda bukti P4;5. Fotocopy ljazah Sekolah Dasar Negeri No.174600 Limbang,Sianjur Mulamula, Samosir atas nama Elfika Sitanggangtertanggal 25 Juni 2007, diberi tanda bukti P5;6.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padahari Senin tanggal 30 September 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPembanding/Tergugat, Kuasa Hukum Pembanding/ TergugatIl Intervensi ,dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding/ Penggugat; Menimbang, bahwa Terbanding/ Penggugat telah diberitahukandengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan dalam perkaraNomor 39/G/2019/PTUN.SBY , Tanggal 30 September 2019 , Nomor W3TUN1/3095/K.Per.01.03

NegaraSurabaya Nomor 39/G/2019/PTUN.SBY yang = dimohonkan bandingdiucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal30 September 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPembanding/Tergugat, Kuasa Hukum Pembanding/ Tergugat Il Intervensi ,dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding/ Pen ggugat ; Menimbang, bahwa Terbanding/ Penggugat telah diberitahukandengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan dalam perkaraNomor 39/G/2019/PTUN.SBY , Tanggal 30 September 2019 , Nomor W3TUN1/3095/K.Per.01.03

1 (satu) set Fotocopy Surat Edaran No.SE : 13/SE/DIR.01.03/KK/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Agunan Kredit ;

67. 1 (satu) set Fotocopy Surat Edaran No.SE : 02/SE/Dir.01.03/KK/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Kredit Investasi ;

68. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.

. : 07/DIR.01.03/KK/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (KUP BRI Agro) Revisi Pertama ;

69. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. No.Kpts.16C/Dir.04.05/OPR/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 Tentang Buku Pedoman Operasional

70.

No.Kpts : 28A/Dir.01.03/KK/04/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK RITEL) Revisi Pertama ;

72.

Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, TBk (BRIAGRO) Nomor : 07/DIR.01.03/KK/VII/2013 Tanggal 12 Juli 2013, tentangKebijakan Umum Perkreditan PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.

2012tanggal 27 Desember 2012 tentang Agunan Kredit ;1 (satu) set Fotocopy Surat Edaran No.SE : 02/SE/Dir.01.03/KK/II/2013tanggal 1 Februari 2013 tentang Kredit Investasi ;1 (Satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat IndonesiaAgroniaga Tbk.

No. : 07/DIR.01.03/KK/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT.Bank Rakyat IndonesiaAgroniaga Tok (KUP BRI Agro) Revisi Pertama ;1 (Satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat IndonesiaAgroniaga Tbk.

No. : 07/DIR.01.03/KK/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT.Bank Rakyat IndonesiaAgroniaga Tok (KUP BRI Agro) Revisi Pertama ;69.1 (Satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat IndonesiaAgroniaga Tbk.

Para Penggugat telah melakukan pengurusan izin tempat usahakepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berdasarkankeputusan Bupati Aceh Utara Nomor: 48/01.03/SITU/2014tertanggal 24 Januari 2014, yang memutuskan Penggugatsebagai pemegang izin tempat usaha yang berlaku sejak tanggalditetapkan dan terhitung mulai tanggal 24 Januari 2014 sampaidengan tanggal 23 Januari 201 7 ;Halaman 14dari111HalPutusan Perkara Nomor : 01/G/2016/PTUNBNAd.

Bupati Aceh Utara kepalaKantor Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Aceh UtaraNomor: 02115/01.03/PB/V/2014 P.2 tertanggal 24 Januari 2014,yang mana Para Penggugat memperoleh izin untuk melakukankegiatan usaha perdagangan diselurun wilayah RepublikIndonesia, selama perusahaan masih menjalankan usahanya,dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali;e. Para Penggugat telah mengurus dan memperoleh tanda daftarPerusahaan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berdasarkansurat an.

(fotocopy sesuai dengan aslinya);FotocopyKeputusan Bupati Aceh Utara Nomor48/01.03/SITU/2014 Pemberian lIzin Tempat Usaha atasnama M. Dausyah tertanggal 24 januari 2014. (fotocopysesuai dengan aslinya);=Halaman 47dari111HalPutusan Perkara Nomor : 01/G/2016/PTUNBNABukti P 22. FotocopySurat izin Usaha Perdagangan (SIUP) BesarNomor: 02115/01.03/PB//2014.P.2, dari Kantor PelayananPerizinan Terpadu (KP2T) an Bupati Aceh Utara tertanggal24 Januari 2014.(fotocopy sesuai dengan aslinya);Bukti P 23.

(fotocopysesuai dengan aslinya); Fotocopy Surat Ilzin Usaha Perdagangan (SIUP) MenengahNomor : 95441/01.03/PM/II/2016 P.3 atas nama KoperasiPertanian Tacimita tanggal 16 Maret 2016 (fotocopy sesuaidengan aslinya);Halaman 61dari111HalPutusan Perkara Nomor : 01/G/2016/PTUNBNABuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiT47.T48.T49.T50.T51.T52.T53.T54.Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomo:200/01.03/SITU/2016, pemberian Izin tempat Usaha KepadaKoperasi Pertanian Tacimita tanggal 16 Maret 2016.

Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengahatasnama Koperasi Pertanian Tacimita Tahun 2014Nomor :441704/01.03/PM/VIIV2014 P2 tanggal 06 Agustus20114. (fotocopy sesuai dengan aslinya);Bukti T57. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor :542/01.03/SITU/2016 pemberian Izin Tempat Usaha kepadaKoperasi Pertanian Tacimita tanggal 06 Agustus 2016.(fotocopy sesuai dengan aslinya);Bukti T58. Fotocopy Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan( Kelapa Sawit, Karet , Kakao ).

FotokopiSurat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor :450/824/VII.01.03/2019, Tanggal O1 November 2019, yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P1;1.2.

Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon dan Termohon dariDesa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan,Nomor 450/823/VII.01.03/2019 Tanggal O1November 2019, buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P2;1.3.

(vide Pasal 187 huruf aKUHAP).3) Foto Copy Kartu Keluarga dengan Nomor 6402051411072081.4) Surat Daftar Pencarian Orang :e No.Pol: DPO/01/IV/Ka/ Pb..01.03 / 2021 / BNNK anNISROL, Umur 25 Tahun, Kewarganegaraan/SukuIndonesia/Bugis, Alamat Kel. Muara Wahau, Kec. MuaraWahau, Kab. Kutai Timur berdomisili di Desa Saliki, Kec.Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara.

No.Pol: DPO/ 02/IV/Ka/ Pb..01.03 / 2021 / BNNK anCUANG Als CUA, Umur 40 Tahun, Kewarganegaraan/SukuIndonesia/Bugis, Alamat Samarinda.Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bon No.Pol : DPO/ 03/ IV / Ka/ Pb..01.03 / 2021 / BNNK anPAKCIK, Umur 40 Tahun, Kewarganegaraan/SukuIndonesia/Banjar, Alamat Samarinda5) Surat Chat WhatsApps atas nama: Suhak Bosse Niar.

(vide Pasal 187 huruf a KUHAP).3) Foto Copy Kartu Keluarga dengan Nomor 6402051411072081.4) Surat Daftar Pencarian Orang : No.Pol : DPO / 01/ IV / Ka/ Pb..01.03 / 2021 / BNNK anNISROL, Umur 25 Tahun, Kewarganegaraan/SukuIndonesia/Bugis, Alamat Kel. Muara Wahau, Kec. MuaraWahau, Kab. Kutai Timur berdomisili di Desa Saliki, Kec. MuaraBadak, Kab. Kutai Kartanegara.

No.Pol : DPO / 02 / IV / Ka/ Pb..01.03 / 2021 / BNNK anCUANG Als CUA, Umur 40 Tahun, Kewarganegaraan/SukuIndonesia/Bugis, Alamat Samarinda. No.Pol : DPO / 03 / IV / Ka/ Pb..01.03 / 2021 / BNNK anPAKCIK, Umur 40 Tahun, Kewarganegaraan/SukuIndonesia/Banjar, Alamat Samarinda5) Surat Chat WhatsApps atas nama: Suhak BossHalaman 11 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bon. Niar.

SURNI ABDURRAHMAN Alias SONI, Pekerjaan Wiraswasta, AlamatPerumnas Mustika Raya Blok F No. 1 SeloretnoKecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada NURHANDAYANI selaku anak kandung SURNIABDURRAHMAN berdasarkan Surat Izin Khusus Insidentildari Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: W9U4/04/OT.01.03/V/2016 tanggal 26 Mei 2016; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING IlsemulaTERGUGAT VIII; MELAWAN:1.

MP.01.03/33973.03/V/2020, kepada Kepala Kantor WilayahBPN Provinsi Sulawesi Selatan. Up. Kepala Bidang Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan, tentang pengiriman berkas usulan pembatalanSertifikat Hak Milik No. 00451/Bonto Sunggu An. Indrawati Binti Ridwan.5.

Bahwa pada tanggal 2 November 2020, Tergugat telah mengeluarkan suratPengumuman Pembatalan Sertifikat Nomor : MP.01.03/75773.03/XI/2020, yangpada pokoknya menyatakan bahwa, jika setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalpengumuman ini berakhir, maka pembatalan sertifikat dapat dilaksanakan dan sahmenurut hukum yang berlaku, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah pasal 52 jo.

Pasal 63 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwasebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai Hakim wajib mengadakanPemeriksaan Persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas, wajib memberinasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan melengkapi dengandata yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, kKemudian ataspertanyaan Majelis Hakim, Tergugat memberikan penjelasan bahwa sesaat setelahPengumuman Pembatalan sertipikat Nomor : MP.01.03

E N G A D I L IDALAM KONPENSI:Dalam Provisi: Menolak gugatan provisi dari para Penggugat;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum; Membatalkan hasil keputusan RUPSLB yang tercantum pada Akta nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 dengan nomor SP AHU-AH.01.03

-0117957 dan Akta nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 dengan nomor SP AHU-AH.01.03-0148502 pada Profil Perusahaan (Bukti-P1); Membatalkan Akta nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 dengan nomor SP AHU-AH.01.03-0117957 dan Akta nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 dengan nomor SP AHU-AH.01.03-0148502 yang dibuat oleh/dihadapan Tergugat IV; Menyatakan SK Nomor AHU-0008453.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat V tidak mempunyai kekuatan hukum; Menghukum Tergugat I, Tergugat

Surat Keputusan Direksi BRI Agro Nomor KPTS : = 28A/Dir.01.03/KK/04/2014 tanggal 25 April 2014 Perihal PedomanPelaksanaan Kredit Ritel (PPKRitel) Revisi Pertama. Bahwa nilai jaminan tidak bisa dipastikan karena lokasi tidak ditemukan.Semua jaminan dinilai oleh AO dan disetujui oleh terdakwa selakuPimpinan Cabang.

Surat Keputusan Direksi BRI Agro Nomor KPTS : 28A/Dir.01.03/KK/04/2014 tanggal 25 April 2014 Perihal PedomanPelaksanaan Kredit Ritel (PPKRitel) Revisi Pertama.Bahwa nilai jaminan tidak bisa dipastikan karena lokasi tidak ditemukan.Semua jaminan dinilai oleh AO dan disetujui oleh terdakwa selakuPimpinan Cabang.

tanggal 27 Desember 2012 tentangAgunan Kredit;1 (satu) set Fotocopy Surat Edaran No.SE : 02/SE/Dir.01.03/KK/II/2013tanggal 1 Februari 2013 tentang Kredit Investasi;1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank RakyatIndonesia Agroniaga Tbk.

No. : 07/DIR.01.03/KK/VII/2013 tanggal 12 Juli2013 tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT.Bank Rakyat IndonesiaAgroniaga Tbk (KUP BRI Agro) Revisi Pertama ;1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank RakyatIndonesia Agroniaga Tbk.

No. : 07/DIR.01.03/KK/VII/2013 tanggal 12Juli 2013 tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT.Bank RakyatIndonesia Agroniaga Tbk (KUP BRI Agro) Revisi Pertama ;69) 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank RakyatIndonesia Agroniaga Tbk.

Bahwa sebagai pegawai di Perusahaan Daerah Air Minum, Pemohon telah telahmendapatkan ijin untuk mengajukan perceraian dari Direksi Perusahaan Air MinumNomor: 800.2/094/01.03/2011, tertanggal 12 Desember 201 1;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka kami selaku Kuasa Hukum Pemohon dengan inimemohon kepada Yth.

TOHANDI, tertanggal 7 Oktober 2008, Bukti P.1; Fotocopy Kutipan Akta Nikah sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Nomor: 537/31/I/1993, tertanggal 4 Juli2011, Bukti P.2; 222222 n nnn nn nnn nnn ne nnn nn nen nnn cnne Fotocopy Surat Ijin Perceraian, Nomor: 800.2/094/01.03/2011, an.

dahulu terletak diKampung Tanru Tedong Desa Tanru Tedong Kecamatan Dua PitueKabupaten Sidenreng Rappang; Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor: 118/G/2019/PTUN.Mks.Namun permohonan penerbitan Sertipikat yang dimohonkanpenggugat tidak dapat diproses oleh Tergugat oleh karena itu padatanggal 5 Agustus 2019 Penggugat mengajukan pertanyaan/permohonan penjelasan secara tertulis melalui surat kepadaTergugat, yang kemudian Tergugat menjawab dengan surat Klarifikasitertanggal 14 Agustus 2019 Nomor: HP.01.03

;Bahwa karena pada surat Klarifikasi / jawaban dari tergugat yangtertanggal 14 Agustus 2019 Nomor: HP.01.03/37473.14/VIII/2019tidak dijelaskan nomor dari Sertipikat yang dimaksud, sehinggaPenggugat mencari tahu sendiri kepada beberapa pihak.

Pemda Tingkat Sulsel Melalui surat yang tertanggal 14 agustus 2019 Nomor:HP.01.03/37473.14/VIII/2019;9. Oleh karena itu penggugat merasa dirugikan karena telah mengajukanSurat Permohonan Penerbitan Sertipikat atas tanah berupa sawahseluas + 4.000 m?

Yang dahulu terletak di KampungTanru Tedong Desa Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue KabupatenSidenreng Rappang di Kantor Pertanahan Kabupaten SidenrengRappang;Bahwa permohonan penerbitan sertipikat yang dimohonkanPenggugat tidak dapat diproses oleh Tergugat sebagaimana suratKlarifikasi Tergugat tertanggal 14 Agustus 2019 Nomor:HP.01.03/37473.14/VIII/2019 yang menyatakan bahwa obyek yangdimohonkan Penggugat terdapat hak di atasnya atas nama PemdaTingkat Sulsel di Ujung Pandang;Oleh karena itu Penggugat

Perihal klarifikasi tentang jenis dan nomor hakyang dimaksud dalam surat nomor: HP.01.03/374.73.13/VIII/2019;Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima dari KantorPertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 9September 2019, jenis surat yang diterima Keberatanatas terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor: 001/TanruTedong, tanggal 11 September 1991, Gambar SituasiNomor: 1198/1979, tanggal 25 Oktober 1979 Seluas85.890 M?

Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan TataUsaha Negara yang diterbitkan TERGUGAT berupa :Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Kepulauan Riau Nomor : 146/SK21.MP.01.03/Xi/2020 Tanggal 30Nopember 2020 Tentang Pencabutan Dan Pembatalan Surat KeputusanKetua Panitia Ajudikasi Percepatan Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor2276/HGB/BPN.21.71/TIM 3/2017 Tanggal 10 Desember 2017, LampiranKhusus No.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan TERGUGAT berupa :Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Kepulauan Riau Nomor : 146/SK21.MP.01.03/Xi/2020 Tanggal 30Nopember 2020 Tentang Pencabutan Dan Pembatalan Surat KeputusanKetua Panitia Ajudikasi Percepatan Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor2276/HGB/BPN.21.71/TIM 3/2017 Tanggal 10 Desember 2017, LampiranKhusus No.

Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan TERGUGAT berupa :Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Kepulauan Riau Nomor : 146/SK21.MP.01.03/Xi/2020 Tanggal 30Nopember 2020 Tentang Pencabutan Dan Pembatalan Surat KeputusanKetua Panitia Ajudikasi Percepatan Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor2276/HGB/BPN.21.71/TIM 3/2017 Tanggal 10 Desember 2017, LampiranKhusus No.

Petitum tidak didukung oleh Posita, sebagaimana disebutkan didalamhalaman 22 bagian E dimana didalam Posita Penggugat hanyamendalilkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan akantetapi didalam Petitum Penggugat mengajukan Pembatalan danPencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 146/SK21.MP.01.03/X1/2020,tanggal 30 Nopember 2020;Halaman 41 dari 118 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2021/PTUN.TPIb.

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Kepulauan Riau Nomor : 146/SK21.MP.01.03/X1I/2020 TentangPencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan Ketua Panitia AjudikasiPercepatan Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor2276/HGB/BPN.21.71/TIM 3/2017 tanggal 10 Desember 2017, LampiranKhusus No.

Fotokopi surat pengantar nomor 2039/SPHP.01.03/VII/2021 tanggal 28 Juli20221 dari Kementrian Agraria dan Tata Laksana Ruang/Badan PertanahanKabupaten Bogor, diberitanda bukti TK2;3. Fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 4/Desa Iwul, atas nama PTKuripan Jaya, diberitanda bukti TK3;4. Fotokopi surat pengantar nomor 2036/SPHP.01.03/VII/2021 tanggal 28 Juli20221 dari Kementrian Agraria dan Tata Laksana Ruang/Badan PertanahanKabupaten Bogor, diberitanda bukti TK4;5.

Fotokopi surat pengantar nomor 2035/SPHP.01.03/VII/2021 tanggal 28 Juli20221 dari Kementrian Agraria dan Tata Laksana Ruang/Badan PertanahanKabupaten Bogor, diberitanda bukti TK6;7.

Kuripan Raya, diberitanda bukti T11;Fotokopi surat Pengantar Nomor : 2039/SPHP.01.03/VII/2021, tertanggal28 Juli 2021 dari Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kabupupaten Bogor Provinsi Jawa Baratditujukan untuk Bapak Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional melalui Bapak Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat di Bandung, diberitanda bukti T12:Fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4/Desa Iwul,

Kuripan Raya, diberitanda bukti T15;Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 2035/SPHP.01.03/VII/2021, tertanggal28 Juli 2021 dari Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kabupupaten Bogor Provinsi Jawa Baratditujukan untuk Bapak Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional melalui Bapak Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat di Bandung., diberitanda buktiT16;Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 6/Desa Iwul,

Kuripan Raya, diberitanda bukti T17;Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 2038/SPHP.01.03/VII/2021, tertanggal28 Juli 2021 dari Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kabupupaten Bogor Provinsi Jawa Baratditujukan untuk Bapak Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional melalui Bapak Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat di Bandung, diberitanda bukti T18;Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7/Desa Iwul,

MENGADILI:

Menyatakan Tergugat telah dipanggil melalui panggilan umum dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen pada gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibuntuon, Resort Sibuntuon sesuai dengan Akta Pasu-Pasu Parbagason / Pemberkatan Nikah Nomor 08/01.03/VIII/2017 yang dilaksanakan

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yangsah,yang telah diikat dalam suatu upacara perkawinan yang sah yangdilangsungkan dihadapan pemuka agama Hurian Kristen Batak Protestan (HKBP ) Sibuntuon ,Resort Sibuntuon sesuia dengan Akta PasuPasuParbagason /Pemberkatan Nikah No.08/01.03/VIII/2017,HariKamis,tanggal.31 Agustus 2017,dan perkawinan mana tidak dicatat padaAkta perkawinan pada DinaS Kependudukan dan Catatan Sipil KotaTebingTinggi.Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan

MEMPANWAN.S.PURBA) yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen HurianKristen Batak Protestan ( HKBP ) Sibuntuon ,Resort Sibuntuon sesuiadengan Akta PasuPasu Parbagason /Pemberkatan NikahNo.08/01.03/VIII/2017,Hari Kamis,tanggal.31 Agustus 2017,secara hukumPUTUS dengan segala akibat hukumnya.3.

Tergugat, dimana saat ini Penggugat hidup bersama denganorangtuanya dan satu orang anaknya;Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwaperkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankanlagi, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkanmenurut agama Kristen pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 di GerejaHurian Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibuntuon, Resort Sibuntuon sesuaidengan Akta PasuPasu~ Parbagason/Pemberkatan Nikah Nomor08/01.03

Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen padagereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibuntuon, Resort Sibuntuonsesuai dengan Akta PasuPasu Parbagason / Pemberkatan Nikah Nomor08/01.03/VIII/2017 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus2017 dan menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian dengansegala akibat hukumnya;4.