Ditemukan 119 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : agraria agaria asrama afrada agaama agraha aglaia agragia agrata agracia agraida
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-07-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 107/G/2021/PTUN.SBY.
Tanggal 15 Desember 2021 — Penggugat:
1.PAIMIN
2.JUMADI
3.PAERAN
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
Intervensi:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII SUARABAYA
378 — 217
  • Sekarbanyu danTegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, KabupatenMalang, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Peta SituasiTerlampir, sebagai Tanah Negara Obyek Konsolidasi TanahPertanian untuk dibagikan kembali kepada peserta konsolidasitanah dengan sesuatu hak sesuai dengan ketentuan yangberlaku, setelah ditata menurut Desain Konsolidasi Tanah yangtelah disepakati para peserta dan ditetapkan oleh instansi terkaitPUTUSAN No. 107/G/2021/PTUN.SBY.Halaman 63 dari halaman 97Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agraia
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-10-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 82/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD AHYAK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
Intervensi:
Suwardi
450 — 369
  • Pertanahan Nasional.selanjutnya Pasal 6 menyebutkan Dalam rangka penyelenggaraan pendaftarantanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftarantanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kKemudian pada Pasal 1angka 23 menetapkan bahwa "Kantor Pertanahan adalah unit kerja BadanPertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukanpendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 Peraturan Menteri Agraia
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 29-09-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 12-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 112/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 12 April 2021 — Penggugat:
H. ACENG HUSNA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat
Intervensi:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
306 — 160
  • Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat halaman 7 angka 8,dengan alasan hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikatobyeksengketa aquo telan melaksanakan sesuai prosedur yaitu Susuai denganUUPA No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraia,Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hakguna Bangunan dan Hak Pakai, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, Perkaban No. 2 Tahun 2013 TentangPelimpahan kewenangan Pemberian dan Pembatalan
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 22-05-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 38/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 30 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat I : Haji Teuku Soelaiman Bin Teuku Nyak Gani
Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
Terbanding/Tergugat II : Salbiati Binti Razali
Terbanding/Tergugat III : Luqman Bin Razali
Terbanding/Tergugat IV : Dahriani Binti Razali
Turut Terbanding/Penggugat II : Cut Nur Asiah Binti Teuku Nyak Gani
Turut Terbanding/Penggugat III : Teuku Hanafiah Bin Teuku Nyak Gani
Turut Terbanding/Penggugat IV : Cut Hartini Binti Teuku Nyak Gani
Turut Terbanding/Penggugat V : Chandra Arif Bin Teuku Aminullah Gani
98 — 113
  • Salbiaty dkk)mempunyai hak prioritas atas tanah bekas eigendom karena telahmenguasai hak tersebut cukup lama, maka terlepas ketentuan pasal49 Permen Agraia tersebut di atas, keputusan Tergugat (KantahBanda Aceh) yang menerima permohonan Salbiaty dkk untukmemperoleh sertifikat HGB atas tanah terperkara, adalah sudahbenar atas pertimbangan hak priortitas yang telah dibuktikan olehSalbiaty dkk dalam persidangan di PTUN Banda Aceh dalam perkaraNo. 20/G/2013/PTUNBNA; apa yang telah dilakukan oleh Tergugat
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 23-01-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 60/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : RONNIE NOMA
Terbanding/Tergugat I : Doktorandus RUDI ALAMSYAH alias Drs. H. RUDI ALAMSJAH
Terbanding/Tergugat II : DEDI SUGANDA
Terbanding/Tergugat III : HANI ROSTIKA
Terbanding/Tergugat IV : AGUS SETIAWAN
Terbanding/Tergugat V : ANI MARYANI
Terbanding/Tergugat VI : DUDI SUMANTRI
Terbanding/Tergugat VII : HS ROCHENDI NURYA
Terbanding/Tergugat VIII : Hj. IMAS NINGRUM YANI
Terbanding/Tergugat IX : DRA NENI RIAWATI
Terbanding/Tergugat X : H.AA GUMILAR SE
Terbanding/Tergugat XI : DENI MULYANA SYUKUR
Terbanding/Tergugat XII : MENTERI Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat XIII : GUBERNUR JAWA BARAT
Terbanding/Tergugat XIV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat XV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVI : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVII : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPTEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Turut Tergugat I : KETUA DPRD KABUP
245 — 182
  • Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehatihatianYurisprudensi Perdata Nomor 034 PK / PDT / 1984 tahun 1984Tentang Putusan Putusan yang dikeluarkan oleh Gubernur DanDirjen Agraia, karena mengandung unsurunsur yang melawanhukum, dinyatakan tidak berkekuatan hukum;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.378 K/Pdt/1987 menyatakanbahwa tanah tanah negara yang diatasnya masih melekat hakhaktanah eropah misalnya Opstal, Erpacht, Eigendom dan lainlain, tidakmungkin lagi akan melekat hakhak lainya misalnya
    Yurisprudensi Perdata Nomor 034 PK / PDT / 1984 tahun 1984Tentang Putusan Putusan yang dikeluarkan oleh Gubernur DanDirjen Agraia, karena mengandung unsurunsur yang melawanhukum, dinyatakan tidak berkekuatan hukum;f.
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata
Register : 08-03-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Llg
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
IMRON TM
Tergugat:
1.PT.London Sumatera Indonesia,Tbk
2.Bupati Musi Rawas Utara
3.Bupati Musi Rawas
54 — 6
  • Termasuk dalam hal adanya keberatan Penggugat makaseharusnya hal tersebut disampaikan kepada Tergugat IVsebagaimana diatur dalam Permen Agraia/ATR No. 11 tahun 2016tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan bukan mintatanggungjawab kepada intansiinstansi yang secara hukum tidakberwenang.c.
Pengadilan PN LARANTUKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-08-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PN LARANTUKA Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Lrt
Tanggal 14 Desember 2017 — PERDATA Penggugat Yonahes Juang Dasilva 2.ANTONIUS THOMAS FERNANDEZ 3.DOMINIKUS NALELE (PENGGUGAT) MARIA SAPORA OLA BOLENG 2.ANDERIAS FERNANDEZ 3.FRANSISKA FERNANDEZ 4.MIKAEL M.O.F. FEWAY 5.AGUSTINUS OEMBOE RATU DJAWA 6.KONGREGASI FRANTERAN BUNDA HATI KUDUS 7.PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG RI, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KELAPA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI NTT, KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR (TERGUGAT)
170 — 68
  • Bermula pada tahun1969 atas dasar permohonan bapak Agustinus Oemboe RatuDjawa mengajukan permohonan kepada Kepala Agraia PropinsiNusa Tenggara Timur dengan alamat Kepala Agria KabupatenFlores Timur. Bapak Agustinus Oemboe Ratu Djawa mendapatkanbidang Tanah Negara bekas Tanah Swapraja (bidang tanah dalamperkara a quo) tersebut dari Pemerintah dengan status Hak Pakaisesuai dengan SKP Gubernur KDH Propinsi Nusa Tenggara TimurNomor : 81/FT/HP/KINAG/70, tanggal 22 Juli 1970.
Pengadilan PN SENGETI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-03-2022 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 19-04-2022
Putusan PN SENGETI Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Snt
Tanggal 7 April 2022 — ., masing-masing Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraia (LBH-KPA) yang beralamat di Komplek Liga Mas Indah, Jl. Pancoran indah 1, Blok E3 No.1., RT 011/07, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 22 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
194 — 60
  • ., masing-masing Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraia (LBH-KPA) yang beralamat di Komplek Liga Mas Indah, Jl. Pancoran indah 1, Blok E3 No.1., RT 011/07, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 22 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-02-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 22-05-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 29/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 8 Mei 2018 — -. Maria Sapora Ola Boleng, dkk vs -. Yohanes Juang Dasilva, dkk
65 — 30
  • Bermula pada tahun 1969 atasdasar permohonan bapak Agustinus Oemboe Ratu Djawa mengajukanpermohonan kepada Kepala Agraia Propinsi Nusa Tenggara Timurdengan alamat Kepala Agria Kabupaten Flores Timur. Bapak AgustinusOemboe Ratu Djawa mendapatkan bidang Tanah Negara bekas TanahSwapraja (bidang tanah dalam perkara a quo) tersebut dari Pemerintahdengan status Hak Pakai sesuai dengan SKP Gubernur KDH PropinsiNusa Tenggara Timur Nomor : 81/FT/HP/KINAG/70, tanggal 22 Juli1970.
Pengadilan PN LARANTUKA Perdata Tanah
Register : 12-03-2010 — Putus : 22-11-2010 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN LARANTUKA Nomor 3/PDT.G/2010/PN LTK
Tanggal 22 Nopember 2010 — - PERDATA 1. ABDULLAH WATUNG, Penggugat I 2. EMA HJ. SITI, Penggugat II 3. EMA HJ. HASNA,Penggugat III ; 4. EMA SITI HALIMAPenggugat IV 5. YUSUF BOLI TUAN, Penggugat V ; 6. TAJUDIN NGOAPenggugat VI 1. HABSAH BEWA, Tergugat I 2. SYAHRIR BAGE, sebagai Tergugat II ; 3. MERRO BAGE, Tergugat III 4. SABON BAGE,Tergugat IV ; 5. SIMAD HUSEN / SIMAD BAGE, Tergugat V ; 6. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA Cq. KAKANWIL PERTANAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR, beralamat di Jalan Yos Sudarso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ; 1. SARIF BETAN, Turut Tergugat I ; 2. TAHER SUKSIN, Turut Tergugat II 3. IWAN ABUBAKAR, Turut Tergugat III ; 4. SAHRUJI HASBULLAH, Turut Tergugat IV ; 5. SIMON SAMON LAMEN, Turut Tergugat V ; 6. NURHAYATI AHMAD alias NUR SABON, Turut Tergugat VI ; 7. SALEH RAHMAN, Turut Tergugat VII ; 8. SYARIFUDIN SOMA, Tergugat VIII ; 9. RAHMAN NAMATurut Tergugat IX ;
93 — 91
  • dilakukannya pengukuran tersebut adalah selama 2(dua) bulan dan Pengumuman tersebut juga dilakukan di Kantor Desasetempat ;Bahwa demikian pula setelah dilakukannya Pengumuman baik melaluiKantor Pertanahan maupun yang dilakukan di Kantor Desa setempat,80tidak ada orang yang melakukan keberatan ke Kantor Agraria / PetanahanKabupaten Flores Timur terhadap Pengumuman Pengkuran Tanahtersebut ;Bahwa sepengetahuan saksi pengukuran tanah tersebut dilakukan untukditerbitkannya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraia
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 488/Pid B/2010/PN Im
Tanggal 21 April 2011 — DADDY HARYADI, SH.
211 — 50
  • dasar hukum pembentukan kepanitiaan dan proses gantirugi terhadap tanah masyarakat adalah Kepres 55 tahun 1993dengan Permen agraria /kepala BPN no.1i tahun 1994 danperpres 36 tahun 2005 jo Perpres 65 tahun 2006, sama denganyang diterapkan terhadap tanah HGU148Bahwa keprres 55 tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku sejakdiberlakukannya perpres 36 tahun 2005 jo 65 ahun 2006Bahwa pengadaan tanah untuk proyek PLTU sumur adenharus nya mendasarkan pada perpres 36 tahun 2005 jo perpres65 tahun 2006 jo Permen agraia
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Putus : 26-09-2013 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 76/Pdt.G.Int/2012/PNLP
Tanggal 26 September 2013 — 1. HAJI TENGKU HAFMARSYAH SINAR, S.H., Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan T. Raja Muda, Nomor 11, Kecamatan Lubuk Pakam – Kabupaten Deli Serdang ; 2. TENGKU HERMANSYAH SINAR, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Jalan Eka Rasmi Gg. Pipa, Nomor 5, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan; Dalam hal ini bertindakuntuk mewakili seluruh kepentingan hukum ahli waris Alm. TENGKU AFFAN SINAR dan dengan ini memberikan kuasa kepada : AULIA ZUFRI, S.H., A. RAMADANI DAMANIK, S.H., INDRA GUNAWAN PURBA, S.H., M.H. dan ISKANDAR SYAHPUTRA S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum I,A & ASSOSIATES, beralamat di Jalan Setia Budi, Gg. Amal, Nomor 37 – Helvetia Timur - Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2012; selanjutnya disebut sebagai ParaPenggugat Dalam Perkara Pokok/ Tergugat Intervensi I ; ------L A W A N------ 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI KESEHATAN REPUBIK INDONESIA, Cq. DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN, CQ. KETUA JURUSAN AKADEMI GIZI LUBUK PAKAM, yang berkerkedudukan di Jalan Negara Tanjung Garbus - Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ; Selanjutnya disebut dengan-------------------------Tergugat I/ Tergugat Intervensi II; 2. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL Cq. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG DELI SERDANG, yang berkedudukan di Jalan Negara Komplek Cadika Pramuka Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut dengan----------------- TERGUGAT II/ Tergugat Intervensi III; 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA, Cq. BUPATI DELI SERDANG, yang berkedudukan di Jalan Negara No. 1, Lubuk Pakam - Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut sebagai ----------------TERGUGAT III/ Tergugat Intervensi IV; L A W A N 1. JATIHAD alias DJATIHAD alias JATIHAT, lahir di Percut Sei Tuan, tanggal 10 Maret 1940, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Tengku Fakhruddin, Kelurahan Lubuk Pakam, I-II Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai --------------- Penggugat Intervensi I; 2. NUR AINUN, lahir di Batang Kuis, tanggal 17 Oktober 1958, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Pancasila Dusun IV, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut sebagai - - - - - ------------ - - - - - - - - - Penggugat Intervensi II; 3. ALI AKBAR, lahir di Batang Kuis, tahun 1963, Pekerjaan Tidak Ada (sakit jiwa), Kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Pancasila Dusun IV, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut sebagai - - - - - - - - - - -- - - ------------ Penggugat Intervensi III;
152 — 65
  • Pencabutan hakdimungkinkan tetapi diikat dengan syaratsyarat, misalnya harusdisertai dengan ganti kerugian yang layak (vide : Kitab Undangundang Agraia dan Pertanahan, Penerbit Wacana Intlektual, halaman23, 24), maka jelas dan nyatalah maksud ketentuan Pasal 18 UUPAtersebut sama sekali tidak dipenuhi oleh para Tergugat, khususnyaterhadap Tergugat I dan Tergugat III ;23.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
493 — 559
  • Perintah Setor dari Kantor Pertanahan Kota SurabayaIl, Nomor Berkas Permohonan 35512/2020 tanggal 12Agustus 2020 kepada Saleh Alhasni, (fotokopi darifotokopi);Halaman 83 dari 136 halaman Putusan Nomor: 200/G/2020/PTUNJkt.26.21s28.29.30.31.32.33.Bukti P 26Bukti P 27Bukti P 28Bukti P 29Bukti P 30Bukti P 31Bukti P 32Bukti P 33Tanda bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar100.000,00, atas nama wajib pajak Saleh Alhasni tanggal12 Agustus 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Menteri Negara Agraia
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-10-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 168/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
HENDRAWAN WISNU PURNAMA, dkk (34 orang)
Tergugat:
2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBER
Intervensi:
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
354 — 245
  • Dimana Pasal 9 angka II Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgrana atau yang disebut juga dengan Undangundang Pokok Agraia(UUPA) dinyatakan bahwa, Tiaptiap warga negara Indonesia, baiklakilaki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untukmemperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaatdan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan hukum tersebut di atas,maka tentu Tergugat dan Tergugat seharusnya memperhatikan
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 11-11-2019 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 22-04-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 27/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 21 April 2020 — Penggugat:
JAILIM SINAGA
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANGHARI
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAMBI CQ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANGHARI
Intervensi:
1.HASAN BIN AMIN
2.SAMSUDIN BIN TARMIJI
3.M. SOEBLI/SABLI BIN RAMLI
4.M.TAKI/M. TAKYUDIN BIN TAMRIN
5.A. ZAKI BIN AGEL
6.BURHANUDIN BIN TAMRIN
7.SAPARUDIN BIN NASIR
8.SAPARUDIN BIN SUPI
9.SOFWAN BIN SAPARUDIN
10.HIPNI BIN M YUSUP
11.HIPNI BIN PAIJO
12.USMAN BIN SALEH
13.MUHTAR BIN TAYIB
14.SITI AMINAH BIN TAMRIN
230 — 83
  • Sebagai AnggotaKepala Subseksi Penetapan Hak Sebagai Sekretaris .Kepala Desa/Lurah Yang bersangkutan.Apabila Kepala Kantor menunjuk Lainnya, dianggap perlu denganSurat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BatangHari.JPeraturan Menteri Agraia No. 12 Tahun 2017.Untuk Memberi Kesempatan, kepada PihakPihak yang merasakeberatan atau sanggahan ;Diumumkan Selama 14 Hari Kelender yaitu data fisik dan datayuridis yang diatur mengaju KepadaPendaftaran Pertama Kali ;Penerbitan Sertifikat Hak Milik dan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 4 Februari 2015 — ENDANG SRI HANDAYANI, SH.,Sp.N.,MH
112 — 35
  • keluarga denganTerdakwa ;Bahwa ahli adalah dosen Fakultas Hukum UNDIP ( Mata Kuliah HukumAgraria/ Pendaftaran Tanah) sehingga kehalian yang di berikan adalahberkaitan dengan hukum agraria dan pendaftaran tanah ;Bahwa pendaftaran tanah adalah program/ atau prosedur yang diperintaholeh undangundang dan merupakan kewajiban pemerintah dalam rangkamemberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah di wilayah Rl,kewajiban itu dituangkan dalam Undangundang Nomor 5 tahun 1960Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraia
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 21-10-2014 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN GRESIK Nomor 39/PDT.G/2013/PN.GSK
Tanggal 24 April 2014 — SUDJONO MELAWAN 1. PT BARATA INDONESIA (Persero), 2. PEMERINTAH KOTA SURABAYA, DAHULU SEBAGAI PANITIA PEMBELIAN TANAH UNTUK KEPERLUAN NEGARA (P2TUN) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SURABAYA, SEKARANG DISEBUT PEMERINTAH KOTA SURABAYA 3. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI CQ DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN CQ DIREKTUR DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI MARITIM (PT PROYEK GALANGAN KAPAL GRESIK) dahulu, sekarang bernama DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN, 4. YON ZIPUR 5 KODAM V BRAWIJAYA 5. MENTERI DALAM NEGERI CQ DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA (MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN PUSAT) dahulu, sekarang bernama BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (PUSAT), 6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN GRESIK 7. LURAH DESA SEGOROMADU 8. KUSAENI,
115 — 26
  • ,selaku Kepala Sub Direktorat Agraia Kabupaten Dati Il Gresik, Drs.Abdul Moetholib Kentjie selaku Kepala Sub Direktorat PemerintahanKabupaten Dati II Gresik, Woelang Ismoebadi, S.H., selaku CamatKepala Wilayah Kecamatan Kebomas, Kasmin selaku Kepala DesaSegoromasu dengan disaksikan oleh orangorang yang tertua di DesaSegoromadu yaitu Chosim Pandojo dan Abdul Djalil, dimana Panitiatersebut telah melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemeriksaanterhadap bidang tanah yang dimohon Ir. A.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 —
111 — 198
  • SE14/PJ.7/1988 tanggal 5 Pebruari 1988 ;: Fotocopy Peraturan Menteri Negara Agraia/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah ;: Fotocopy Surat Departemen Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Pajak No. S830/PJ.6/2006 tanggal 14 Juli2006 ;Hal 175 dari 261 hal.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor Nomor : 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 — 1. MUNIAH binti MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Kampung Cicadas RT. 002/01, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut -- Penggugat I ; 2. MARALI bin MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Desa Kedaung RT 007/04, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut Penggugat II ; 3. MARDJUKI bin MUSA bin TOYIB, beralamat di Jalan Ulujami Raya RT 004/05, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Penggugat III ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SRIE MELYANI, SH, BUDI WIDARTO, SH, dan GUNARA, SH. , Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Srie Melyani, SH & Rekan” berkedudukan di Jalan Warung Jati Timur No. 9A Warung Buncit, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; M e l a w a n 1. PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA, berkantor di Wisma Sudirman Lantai 10-11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34-35 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. H. ABDUL AZIZ, bertempat tinggal di Jalan Adityawarman No. 2 RT 002/RW 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT II ; 3. PT. INDONESIAN SALES ORGANIZATION (PT. ISO), berkantor di Jalan Adityawarman No. 2 RT. 002/RW. 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT III ; 4. Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional RI, berkantor di jalan Sisingamangaraja No. 2 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV 5. Pemerintah RI, Cq. Badan Pertanahan Nasional cq Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta, beralamat di jalan Taman Jati Baru No.1 Jakarta Pusat Selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. Pemerintah RI. Cq. Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, beralamat di Jalan H. Alwi No. 99 RT 04 RW 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (samping Komplek Tanjung Mas Raya) selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; 7. Lurah Senayan, di Kantor Kelurahan Senayan, beralamat di Jalan Tulodong Bawah X No. 3 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. M. Rifat Tadjoedin, SH. selaku Pemegang Protokol Notaris/ PPAT MS Tadjoedin, SH., beralamat di Jalan Kerajinan No. 19, Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ; 9. Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH, berkantor di Jalan Wahid Hasyim No. 47 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II ;
272 — 920
  • SE14/PJ.7/1988 tanggal 5 Pebruari 1988 ;: Fotocopy Peraturan Menteri Negara Agraia/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah ;: Fotocopy Surat Departemen Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Pajak No. S830/PJ.6/2006 tanggal 14 Juli2006 ;Hal 175 dari 261 hal.