menguntungkan dirinya atau orang laindengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataanbohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utangatau menghapuskan piutang, dan merupakan perbuatan berlanjut Terdakwamelakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut :Berawal pada tahun 2013 dengan seringnya terjadi demodemo secaraNasional berkaitan dengan peserta K2 (pegawai PTT yang sudah terdaftar) dansering audensi

agar Bapak Bupatimemerintahkan Disnaker Batu) Bara untuk melakukanpenyidikan atas Dugaan Tindak Pidana membayar upah 2015dibawah ketentuan upah kabupaten Batu Bara tahun 2015,serta dugaan Tindak Pidana Pasal 28 jo Pasal 43 UU No. 21tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh tertanggal 16Juni 2015 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Batu Bara ;Foto copy Surat Aliansi Rakyat Tertindas Batu Bara KepadaBupati Kabupaten Batu Bara nomor : 05/ARTSU/VIV/2015, bulanJuli 2015, perihal permohonan Audensi

untuk menyampaikanpermasalahan perburuhan di Kabupaten Batu Bara padatanggal 9 Juli 2015 ;Foto copy Surat Aliansi Rakyat Tertindas Batu Bara nomor :O6/ARTSU/VIV2015, bulan Juli 2015, kepada Ketua DPRDKabupaten Batu Bara perihal permohonan Audensi untukPutusan No.60/Pdt.SusPHI/2016/PN.MdnHalaman 23 dari 37 halaman16.

Bahwa Hasil audensi kami ke KPUD Ketapang tepatnya hari Jumattanggal, 15 Juni 2007 Ketua KPUD Juardhani, SE telah mengatakankemungkinan besar Daerah Pemilihan 2 (Dapil 2) hasil Pemilu 2004 akandibagi 2 (dua) Dapil yaitu Dapil 1 (Sukadana dan Simpang Hilir) dan Dapil2 (Teluk Batang, Pulau Maya Karimata dan Seponti); BPP dihitung ulangHal. 2 dari 14 hal. Put.

acara pada tanggal 23 Mei 2012 atau dengan kata lain malahmengangkat kembali kepanitiaan kedua yang diketuai Opan Sopian ;Akibat banyaknya kejadian yang bisa dibilang kurang kondusif seperti ini mengakibatkansuhu politik semakin panas dan cenderung anarkis, hal ini dikarenakan salah satucontohnya delapan balon yang dinyatakan telah memenuhi semuapersyaratanadministrastif, dan berhak mengikuti proses dan prosedur selanjutnya membawa para14151617pendukungnya dan meminta kepada BPD untuk melakukan audensi

dan juga adanyapenekanan lain yang mengakibatkan semakinKacau 5 22222 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn n=Bahwa tanggal 4 Juni 2012, adanya surat yang dilayangkan oleh delapan balon kepaladesa untuk melakukan audensi khusus dengan BPD, menurut hemat kami, tidak adahubungan langsung antara bakal calon kepala desa dengan BPD ;Pada tanggal 5 Juni 2012 Kepala Desa mengundang BPD untuk melakukan rapatkoordinasi pemerintah desa dengan BPD, akan tetapi yang menjadi heran

Bahwa setelah dikeluarkan bukti pencatatanselanjutnya DPC Sarbumusi Kabupaten Sidoarjomemberitahukan keberadaan organisasi buruhtersebut kepada Tergugat rekonpensi danmengajukan permohonan audensi kepadaTergugat rekonpensi untuk menyampaikan tujuan,visi dan misi organisasi kepada Tergugatrekonpensi akan tetapi permohonan audensitersebut hingga gugatan ini diajukan belumpernah dijawab oleh Tergugat rekonpensi ;.

Diamond Cold Storage;Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka PUK GSPMIImengirimkan surat permohonan audensi, sebagai bentuk pemberitahuankepada pihak Tergugat mengenai telah terbentuknya serikat pekerja di PT.Diamond Cold Storage Cabang Cibitung, namun justru Tergugat PT.Diamond Cold Storage melakukan mutasi kepada Sdr. Tatang Supriyadi,Sdr. M Sobirin, Sdr. Fahru Firmansyah, Sadr.

HI telah melakukanpemberitahuan keberadaannya kepada perusahaan dengan cara mengajukanPutusan No. 133/Pdt.SusPHI/2019/PN.BdgHal 8 permohonan audensi sesuai amanat Pasal 23 UU No. 21 tahun 2000 SerikatPekerja /Serikat Buruh, menyatakan Pengurus serikat pekerja/Serikat buruh,federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyainomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannyakepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya.5.

Bahwa ketika acara audensi antara Para Pengugat dengan Tergugat telahmemahami dan bersepakat dalam hubungan kerja semangat membangunhubungan industrial yang serasi dan harmonis saat menjalankan hak dankewajiban.6. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 Para Penggugat mengajukan suratpermohonan kepada Tergugat dengan No 03/PBFGSBM/PT. HI/X/2018 HalPermohonan pemenuhan hak hak normatifouruh PT. Hale International yangisinya sebagai berikut:1. Melaksanakan Upah minimum Sektoral 2018 ( UMSK ) ;2.

dari dan olehkarenanya berhak dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukanQUGatAN AQUO j~=2 nanan anne nance nnn c cence ncn nnn ccenneneHalaman 7 Putusan No. 26/G/2018/PTUNMDNIV.Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan ; Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 04 Desember2017, dan baru diketahui Penggugat bersamasama dengan calon KepalaDesa lainnya yang kepentingannya juga turut dirugikan atas diterbitkannyaobjek sengketa dimaksud tanggal O8 Januari 2018 yakni pada saatmelakukan audensi

Tanggal 22 September perusahaan menerima Surat dari DPC SBSI No049.Eks.DPC.IX.2014 dengan redaksi Permohonan Audensi untukmemperkenalkan organisasi PK Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992. DenganJadwal tanggal 24 September 2014.. Bahwa PK Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 dibentuk tanggal 17 September2014, dengan keanggotaan awal 10 karyawan PT Sukanda Djaya..

diterima dengan baik olehIbu Rivelli Sianturi, memperkenalkan pengurus PK SBSI 1992 PT Sukanda Djaya.11.Pihak DPC SBSI 1992, mengajukan agenda acara tambahan untuk melakukanAudensi secara umum terhadap karyawan PT Sukanda Djaya, permohonan berikutmasih belum bisa dikabulkan perusahaan, karena akan dijadwalkan dilain waktu.1312.Bahwa pada Tanggal 25 September 2014 Penggugat menerima surat No002.Eks.PK.IX.2014 dari PK SBSI 1992 PT Sukanda Djaya tentang PemberitahuanMogok Kerjaatas dasar gagalnya Audensi

Sukanda Djaya kepada Penggugat d.k, oleh karenadalil yang dikemukan oleh Penggugat d.k merupakan dalil yang tidak benar dantidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya sehingga harus ditolak demihukum;10.Bahwa Penggugat d.k yang telah mendalilkan dalam gugatannya yang padapokoknya menyatakan DPC SBSI 1992 Kota Cimahi mengajukan agenda acara1133tambahan untuk melakukan Audensi secara umum terhadap karyawanPT.Sukanda Djaya, permohonan berikut masih belum bisa dikabulkanperusahaan, karena akan dijadwalkan

.: Surat No.002/PTP.GESBURIPT.GPI/CKG/HI/2011, perihalPemberitahuan dan Permohonan Audensi Keberadaan SerikatBuruh di Lingkungan Kerja PT.Global Packaging Indonesiatanggal 05 Maret 2011 ;12.Bukti P5.: Surat No.003/PTP.GESBURIPT.GPI/CKG/III/2011, perihalPermohonnan Pertemuan Bipartit ;13.Bukti P6 .: Surat No.005/PTP.GESBURIPT.GPI/CKG/III/2011, perihal SuratPemberitahuan Kegiatan Aksi Mogok, tanggal 21 Maret 2011 ;14.Bukti.............0.. 10 14.Bukti P7.: Surat No.046/GPL/SK/VI/2011, Hal.Mohon Ijin

; bahwa benar mereka ingi bergabung dengan organisasi saksi ; bahwa tanggal 7 Maret 2011 minta audensi dengan perusahaan, tanggal 12 Maret2011,Ketua SP (Ismail Sukandi) dipanggil, Suratno dan Dedi Ali Ramdanidipanggil tanggal 14 Maret 2011, langsung secara lisan setelah mereka dipanggilsatu persatu dan mereka mau bekerja ditolak dan dilarang masuk ; bahwa benar setelah mereka di tolak masuk untuk bekerja kemudianmenghubungi saksi untuk di cari solusinya ; bahwa benar saksi pernah melihat surat bukti

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 pihak Penggugat melakukan audensi denganPegawai Pengawas DisnakerSosTrans Kabupaten Pasuruan terkait perlakuan daripihak Tergugat yang nyatanyata telah melakukan tindakan intimidasi kepada pihakPenggugat selama diperbantukan di Jember;16. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 pihak Penggugat melakukan upaya mediasi diKantor Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan untukHal. 5 dari 16 hal. Put.

dengan aslinya Keputusan Kepala Desa LapaLaok Nomor : 188/08/Kpts/435.319.111/2020 Perubahan AtasKeputusan Kepala Desa Nomor 188/05/Kpts/435.319.111/2020Tentang Tim Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat DesaLapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Tahun2020 tanggal 05 Mei 2020;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Sekretaris DesaLapa Laok kepada Ketua BPD NomorPutusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby him. 32005/244/435.319.111/2020, Perihal UNDANGAN, dengan agenda: Musyawarah Desa Terkait Audensi

Masyarakat Desa Lapa LaokTentang Kinerja Perangkat Desa Lapa Laok, dengan lampiran : Fotokopi Notulen Musyawarah Desa Terkait Tindak LanjutAudensi Masyarakat Tentang Kinerja Perangkat Desa LapaLaok Tahun 2020 tanggal 09 Juni 2020; Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Desa Terkait AudensiMasyarakat Desa Lapa Laok Tentang Kinerja Perangkat DesaLapa Laok; Fotokopi Foto Aksi Audensi Sebagian Besar Masyarakat DesaLapa Laok Kepada Kepala Desa, Ketua BPD, Kapolsek,Koramil Dan Sebagian Perangkat Desa Terkait

aslinya Undangan dari Ketua BPD DesaLapa Laok kepada Anggota BPD Nomor : 005/02/BPDLPLK/VI/2020 acara Rapat Musyawarah Pleno Interen BPD,dengan lampiran : Fotokopi Berita Acara Hasil Musyawarah Interen BPD DesaLapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Nomor :03/BPDBAR/V1/2020, tanggal 12 Juni 2020; Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Interen BPD Desa LapaLaok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep tanggal 12Juni 2020; Foto Dokumenentasi Sidang Rapat Pleno Interen BPD DesaLapa Laok Terkait Tentang Aksi Audensi

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 BPD Desa Lapa Laok melakukanMusyawarah BPD menindaklanjuti audensi sebagian besar masyarakat yangmenyampaikan aspirasinya melalui BPD, yang pada pokoknya menghasilkankesepakatan untuk mengganti 3 Perangkat Desa (Para Pengugat) (vide buktiT6), yang kemudian dilanjutkan dengan pengiriman surat oleh Ketua BPDDesa Lapa Laok kepada Tim Pengangkatan Dan Pemberhentian PerangkatDesa berdasarkan Surat Nomor : 141/02/PP/BPDLPLK/VI/2020 tertanggal12 Juni 2020 (vide bukti T7 jo

(Mohon periksa Bukti P5, P6)1Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah melayangkan surat yangditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Umum PengangkutanPenumpang Djakarta (Perum PPDJ/Tergugat tertanggal 20 Januari 2010perihal Permohonan Audensi (Pertemuan) namun surat tersebut tidakditanggapi oleh Tergugat (Mohon Periksa Bukti P7)Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah melayangkan surat somasiNo. 03/S/FERT & Rekan/II/10 tertanggal 8 Pebruari 2010 yang ditujukankepada Direktur Utama Perusahaan

berikut:Bukti PS:Surat Para Penggugat kepada Tergugat (Perum PPD) tertanggal 11Nopember 2009 perihal keberatan atas pemutusan hubungan kerja tersebutdan meminta hakhaknya (copy dan dilegalisir, asli disampaikan kepadaTergugat)2 Bukti P6:Surat Para Penggugat kepada Tergugat (Perum PPD) tertanggal 21 Oktober2009 perihal keberatan dan pembahasan Lay Off (copy dan dilegalisir, aslidisampaikan kepada Tergugat)3 Bukti P7:Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Tergugat (Perum PPD)tentang Permohonan Audensi

tenda yang didirikan di lokasi penggusuran hinggaakhirnya jatuh sakit dan meninggal dunia di rumah sakit Koja,Jakarta Utara;27.Bahwa meningkatnya jumlah angka penggusuran di Jakarta,PENGGUGAT mengirimkan surat pengaduan dan meminta audensikepada TERGUGAT perihal penggusuran pemukiman danpenggusuran tempat usaha (PKL) di Provinsi DKI Jakarta dalamkurun waktu) awal Desember tahun 2013 sampai denganpertengahan september tahun 2014 pada tanggal 29 September2014;28.Bahwa surat pengaduan dan permintaan audensi

PENGGUGATkepada TERGUGAT telah ditanggapi TERGUGAT denganmelakukan audensi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yangdalam hal ini TERGUGAT diwakili oleh Asisten KesejahteraanMasyarakat.

Pada pertemuan audensi tersebut, AsistenKesejahteraan Masyarakat menerima saran PENGGUGAT untukmembentuk peraturan mengenai Standar OperasionalPenggusuran;29.Bahwa berdasarkan datadata yang dimiliki PENGGUGAT telahmenyampaikan data data tersebut kepada Publik pada tanggal 21Desember 2014 ; catatan akhir tahun 2014 BAKOEL KOFFIE;30.Bahwa PENGGUGAT menyampaikan kepada Publik pada Tahun2013 TERGUGAT melakukan Penggusuran Paksa padapemukiman warga miskin di Jakarta secara tidak manusiawi.Menurut catatan

dengananggaran belanja sebagaimana tertuang dalam DPA SubUnit Organisasi WakilKepala Daerah APBD Kabupaten Donggala TA. 2010, 2011, 2012 dan 2013untuk:1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputibelanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasinaldan bahan bakar kendaraan bermotor (WKDH);2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur meliputi belanjapengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya;133 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Wakil Kepala Daerahmeliputi belanja dialog/audensi

SubUnit Organisasi Wakil Kepala Daerah APBD KabupatenDonggala TA. 2010, 2011, 2012 dan 2013 untuk:Halaman 21 dari 203 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2015/PN Pal22234Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi belanjapemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasinal dan bahan bakarkendaraan bermotor (WKDH);Program Peningkatan Disiplin Aparatur meliputi belanja pengadaanpakaian dinas dan kelengkapannya;Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Wakil Kepala Daerahmeliputi belanja dialog/audensi

didukung dengan anggaran belanja sebagaimana tertuangdalam DPA SubUnit Organisasi Wakil Kepala Daerah APBD KabupatenDonggala TA. 2010, 2011, 2012 dan 2013 untuk:1Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi belanjapemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasinal dan bahan bakarkendaraan bermotor (WKDH);Program Peningkatan Disiplin Aparatur meliputi belanja pengadaanpakaian dinas dan kelengkapannya;Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Wakil Kepala Daerahmeliputi belanja dialog/audensi

Rp. 217.500.000Sedangkan nilai anggaran untuk Wakil Bupati Donggala sebagaimanatertuang dalam DPA TA. 2011 adalah sebesarRp. 871.000.000, yangdiperuntukkan untuk kegiatan:1 Kegiatan pemeriharaan rutin/berkala kendaraanCiTAS/OPSIPSIONAl 5. asses ss sas anncenen ays ae awmmonaa 4s ve now Rp. 159.000.0002 Kegiatan pengadaan pakaian dinas besertaPeTIENSKAPANNYS aes sis cwanemas sis ewmmewes 1444 awamemes oes Rp. 43.000.0003 Kegiatan dialog/audensi dengan tokohtokohmasyarakat, pimpinan/anggota organisasi

Rp238.500.000;Sedangkan nilai anggaran untuk Wakil Bupati Donggala sebagaimana tertuangdalam DPA TA. 2013 adalah sebesar Rp. 821.000.000, yang diperuntukkanuntuk kegiatan:1 Kegiatan pemeriharaan rutin/berkala kendaraanCUTAS/OPSIPSIONAl .< sescnes sc sas ancien aes ae ammmonaa aaa va sancas Rp. 159.000.0002 Kegiatan dialog/audensi dengan tokohtokohmasyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosialdati Keniasyarakalanl ; +. ccs ess +s cena es 9 5 ewanonnaes Rp. 41.500.0003 Kunjungan kerja/inspekst Wakil

Pada Hari Kamis Tanggal 1 Maret 2018 penggugat danPeserta Calon Perangkat Desa lainnya Melakukan Audensi DenganTIM Pengisian Perangkat Desa, Dan Ada Sebagian Peserta YangLain Klarifikasi Ke Universitas Indonesia Langsung Dan KamiMenyatakan Keberatan Terhadap Hasil Seleksi Yang DilakukanOleh Universitas Indonesia (UI) Karena Adanya BanyakKejanggalan Yakni:a.

Pada hari jumat tanggal 2 maret 2018 sebagian pesertamewakili atas nama calon perangkat desa sekabupaten demakmelakukan audensi di gedung dprd dengan anggota dewan di hadiripara camat dan dari pihak pemda diwakili oleh asistenpemerintahan yang menghasilkan pansus hak angket DPRDtentang Pilperades 2018 yang banyak masalah antaralain:a. banyak kejanggalan dan indikasi pelanggaran yangtidak sesual Perda No: 1 Tahun2018; b. penandatangan MoU tidak bersamaan antara TimSeleksi, Pemdes dan pihak ketiga(

Nias Utara, Acara : Audensi Masyarakat DesaFadoro Fulolo, beserta BPD tentang Pengunduran Diri PanitiaPilkades Desa Fadoro Fulolo, Kec. Lotu, Kabupaten NiasUtara ;Fotokopi Risalah Rapat Komisi A DPRD Kabupaten NiasUtara, selasa 25 Oktober 2016, tempat Ruangan Rapat KomisiDPRD Kab. Nias Utara, Acara : Lanjutan Audensi MasyarakatDesa Fadoro Fulolo, BPD, Camat Lotu dan BPMPD Kab.

yang berlaku;Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakanpada pokoknya telah mengajukan upaya keberatan melalui surat tertanggal29 November 2018 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali KeputusanBupati Toba Samosir Nomor 928 Tahun 2018 Tanggal 23 November 2018Halaman 22 Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUNMDN.dan permohonan mengajukan audiensi kepada bBupati TobaSamosir/Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut ditindaklanjuti olehTergugat dengan mengundang Penggugat untuk menghadiri audensi

menguntungkan dirinya atauorang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong,membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskanpiutang, dan merupakan perbuatan berlanjut terdakwa melakukan perbuatan dengan carasebagai berikut :Berawal pada tahun 2013 dengan seringnya terjadi demodemo secara Nasionalberkaitan dengan peserta K2 ( pegawai PTT yang sudah terdaftar ) dan sering audensi

saat berkunjung ke rumah saksi terdakwasudah berganti mobil CRV (sebelum kejadian) ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar ;Menimbang , bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yangmeringankan (a de charge) ;17Menimbang , bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwadipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa berawal pada tahun 2012 berkaitan dengan seringnya demonstrasisecara nasional berkaitan dengan peserta K2 yang sering audensi

Kesepakatan audensi di Kantor Balai TNWK tanggal 17 Maret 2008;c. Kesepakatan kolaborasi oleh Tim Perumus Kolaborasi Balai TNWKdalam rapat khusus tanggal 9 Mei 2008;Dengan demikian jelaslah bahwa Hakim Pertama dan Hakim Banding/JudexFacti telah tidak mempertimbangkan seluruh aspek keterangan para saksidan alatalat bukti lain yang diajukan ke persidangan secara cermat danlengkap (onvoldoende gemotiveerd).