Ditemukan 113 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : besaran bersalah berwarna bersyarat bersamaã berlawan bersalin berbadan berwaran bersarang bersalan bersarna bersarkan
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata Tanah
Register : 10-07-2017 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 31-05-2018
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Ktg
Tanggal 17 Mei 2018 — Subari Mokoginta,dkk lawan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulut
198 — 297
  • pembayaran kompensasi atau ganti rugi atas lahan eks transmigrasidari Tergugat ke Penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 5 dikabulkan denganpenyesuaian nilai kompensasi atau ganti rugi;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 tentang pernyataan para Penggugattersebut di atas merupakan yang berhak menerima ganti rugi, Majelis mempertimbangkanbahwa petitum angka 6 bertalian dengan rincian nama penerima, maka Majelismengabulkannya dengan rincian nama penerima akan dan bersaran
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Smg
Tanggal 29 September 2015 — BADAR, S.H. Bin (Alm) HADI
63 — 19
  • kiosSedangkan untuk kios di pasar hewan, dikenakan tarif sebagaiberikut :Sewa Kios / Bangunan luas 10,5 M2 x Rp. 5000 / meter x 12 bulan x 10 tahun= Rp.6.300.000,.Sewa Tanah luas 10,5 M2 x Rp. 25, / Meter x 365 hari x 1 tahun = Rp. 95.812,Biaya Balik Nama Rp. 2.000.000..Pendaftaran Ulang Rp. 40.000..Hak Pakai Rp. 150.000..Bea/ Karcis 1 bulan Nop 2011 Rp. 24.000..Sehingga total pembayaran per kios, yang dikenakan kepada parapedagangadalah Rp. 8.609.812, dibulatkan menjadi Rp. 8. 610.000, per Kios.Sedangkan bersaran
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-12-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bna
Tanggal 17 Februari 2014 — Drs. Khairil Azhar Bin Ramli Idris
81 — 52
  • kemudian dimasukkan ataudiajukan ke tim penilai guna dilakukan verifikasi dan setelah diverifikasi dandinyatakan sesuai dengan juknis barulah saksi melaporkan kepada KepalaDinas selaku penanggung jawab dan setahu saksi dokumen yang harusdilampirkan dalam pengamprahan dana berupa kwitansi, MOU antara KepalaSekolah dengan Dinas dan rekening bank ;Bahwa dana BOS masingmasing sekolah tidak sama dan tergantung darijumlah siswa di sekolah yang bersangkutan dan semua sekolah mendapatkandana BOS namun bersaran
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 19-03-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
2.MOHAMMAD HAMIDUN NOOR, SH
3.JANANG MULA ANDRI RONU, S.H
4.DEDI FRANKY, SH
5.FIRMAN HADI SAPUTRA SH
6.CAKRA YUDA PAMUNGKAS, SH.,MH
Terdakwa:
WILIAM A.L als. WILIAM als. BAPAK RUSADI Bin AYAN LAMBUNG
115 — 64
  • Surat permohonan penyaluran ADD/DD dari kadeskepada bupati Up kepala BPMPD kabupaten gumas.3. daftar rencana penggunaan ADD/DD .4. surat pernyataan kades. . 5. perdes tentang penetapan APBDesa/ APBDesaperubahan dan daftar hadir rapat .Halaman 102 dari 198 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN PIk6. foto copi perbub gumas yang mengatur tentangpenetapan bersaran ADD/DD .7. foto copi rekening desa(RKD ).8. foto copi KTP kades dan bendahara desa9. foto copi NPWP bendahara desa.10.foto copi SK pengangkatan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Smg
Tanggal 29 September 2015 — Drs. SUSETYONO Bin ( Alm ) SOEKARSODI
53 — 19
  • .,.Pendaftaran Ulang Rp. 40.000,.Hak Pakai Rp. 150.000..Bea/ Karcis 1 bulan Nop 2011 Rp. 24.000,.Sehingga total pembayaran per kios, yang dikenakan kepada parapedagangadalah Rp. 8.609.812, dibulatkan menjadi Rp. 8. 610.000, per Kios.Sedangkan bersaran tarif yang dikenakan berdasarkan Perda Nomor 6Tahun 2011,sebagai contoh : untuk sewa tanah menurut Perda Nomor 6 Tahun2011 adalah Rp.20,00/m2/hari, namun pada kenyataannya ditariksebesar Rp.25,00/m?
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 24-01-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.RIYADI, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.RASYID WIRAPUTRA, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
Terdakwa:
AISA A.RUMONIN
115 — 76
  • Untuk Verifikasi ada pada Dinas Teknis (PemberdayaanMasyarakat);Bahwa untuk pencairan Alokasi dana desa, mekanisme sama halnya dengantanap 1 dan tahap 2 dana desa, yaitu ada surat permintaan penyaluran danpersetujuan penyaluran, yang membedakan adalan SP2D secara kolektif dibuatdan diserahkan ke bank dengan lampiran nama desa serta bersaran anggaranyang akan diterima masing masing desa, sehingga kepada desa dan bendaharahanya datang ke bank untuk proses proses pencairan melalui mekanisme bank;Halaman
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 8 Juni 2016 — SURATNO, SE Bin SUMARNO
67 — 18
  • tidak dibahas pada saat penentuanpersetujuan pemberian kredit, karena untuk analisa dan pembahasanpengajuan kredit sudah dianalisa dan dibahas di tingkat bawah yaitu diCabang Bulukerto dan yang mempunyai kewajiban melakukan on thespot adalah cabang berdasarkan SK Direksi PD.BKK.EROMOKONomor : 581/15/SK.DIR/III/2010 ;Bahwa memang di Pusat ada tugas mengkaji dari pengajuan kredit daricabang, kemudian mengkaji dan merekomendasi permohonan tersebut,selanjutnya menelaah plafond, serta memutuskan berapa bersaran
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 8 Juni 2016 — SUNARYO AJAD PRAYOGA, SE, MM, Bin SUPARNO
75 — 33
  • tidak dibahas pada saat penentuan persetujuanpemberian kredit, karena untuk analisa dan pembahasan pengajuan kredit sudahdianalisa dan dibahas di tingkat bawah yaitu di Cabang Bulukerto dan yangmempunyai kewajiban melakukan on the spot adalah cabang berdasarkan SK DireksiPD.BKK.Eromoko Nomor : 581/15/SK.DIR/II/2010 ;Bahwa memang di Pusat ada tugas mengkaji dari pengajuan kredit dari cabang,kemudian mengkaji dan merekomendasi permohonan tersebut, selanjutnya menelaahplafond, serta memutuskan berapa bersaran
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 28-10-2016 — Putus : 17-03-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 17 Maret 2017 — BUDI PURNOMO A.Ma.Pd Bin SUPARDI
214 — 328
  • Bahwa rapat diadakan 3 hari setelah diajukan permohonan oleh kepaladesa yaitu tanggal rapat saksi lupa bulan Ramadhan 2014 (sekitar bulan Juli)tahun 2014.Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh bahwakepala desa tetap melakukan piinjaman ke Bank dan telah dicairkan pada haridilaksankan rapat persetujuan tersebut.Saksi menjelaskan bahwa bersaran jumlah uang yang dipinjam oleh KepalaDesa Rp.175.000.000, dan di bank mana kepala desa meminjam uang tersebutsaya tidak mengetahui
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 09-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Tanggal 9 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
2.SUSTINE PRIDAWATI, SH
3.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
4.M. ZAINUR ROCHMAN, SH.,MH
5.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
6.STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH
7.TIGOR UNTUNG MARJUKI, S.H.
8.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
9.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
WIDODO, SE Bin CIPTO
153 — 104
  • meteran) sejak tahun2013 sampai dengan sekarang, berdasarkan SK Direktur tapi nomor dantanggalnya saksi lupa, namun sebelumnya saksi pernah menjabat selakuBendahara sejak tahun 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013.Adapun tugas saksi selaku bendahara antara lain; mengelola pemasukanrekening, membayar gaji karyawan dan membayar pengeluaranpengeluaran lainnya; Bahwa saksi tidak pernah mengelola uang penyertaan modal dariPemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, sehingga saksi tidak mengetahulberapa bersaran
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 2 Desember 2015 — Rivarizal, ST., MM ( Terdakwa)
149 — 135
  • Nomor.15/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg Memberikan kejelasan arah pengendalian pembangunan sehingga perencanaanpembangunan sesuai rencana dan pembangunan menjadi tepat fungsi dansasaran Memeberikan informasi pada ULP terkait bersaran anggaran yang tersediamenurut pagu dana ; Memberikan juga penjelasan terkait lokasi penataan lampu hias sesuaispesifikasi yang ada dalam perencanaan; Menjelaskan lama waktu pelaksanaan yang tersedia.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 2 Desember 2015 — Ir. Indra Helmi, MTP ( Terdakwa)
145 — 22
  • Untuk memberikan kejelasan dari kegiatan lampu hias ini maka dibuatkanAcuan untuk kerja ULP terkait : Pertama memberikan pengarahan secara umum terkait penugasan pelaksanakegiatan ; Berdasarkan latar belakang kegiatan lampu hias ini di butuhkan ; Maksud dan tujuan dari penataan lampu hias ini ; Memberikan kejelasan arah pengendalian pembangunan sehingga perencanaanpembangunan sesuai rencana dan pembangunan menjadi tepat fungsi dansasaran Memeberikan informasi pada ULP terkait bersaran anggaran yang
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-09-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 23-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 24?Pid.Sus-TPK/2015/PNtpg
Tanggal 27 Januari 2016 — -OBOS BASTAMAN Bin CECE SABANA (Alm) Alias ABAH (Terdakwa) -SETYAWAN NUR CHALIQ, SH (JPU)
112 — 30
  • Jika dalam bentuk Bantuan sosial, bendahara pengeluaran melalui TimSekretariat meminta nota dinas dari SKPD terkait untuk proses pencairanbantuan sosial tersebut, dimana Nota dinas tersebut di tandatangani olehkepala SKPD terkait, kepala BPKKD dan Gubernut/wakil gubernur (Untuktanda tangan di nota dinas tersebut tergantung bersaran bantuan yangdiberikan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 36 ayat 7 PeraturanGubernur Kepulauan Riau Nomor 57.a Tahun 2012, taggal 27 Desember2012, tentang tata cara