dananyasendiri ditransfer langsung ke rekening pemerintah desa dooro.Pencairan ADD tahap kedua : untuk pencairan ADD tahap II persyaratan samaseperti pencairan ADD tahap pertama, tanpa melampirkan laporanpertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya yangdiganti dengan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahappertama tanpa dilampiri kwitansikwitansi pendukung pertanggungjawaban,pengajuan pencairan sama yakni melalui Kasi Pemerintahan Kecamatan yangditeruskan kepada BPPKAD

Sbymembuat pengajuan pencairan tahap pertama dengan melampirkan APBDestahun berjalan, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDestahun sebelumnya tanpa dilampiri kwitansikwitansi pendukungpertanggungjawaban, surat permohonan kepada Bupati dilampiri SKbendahara desa, pakta integritas kepala desa, Fotocopy rekening pemerintahdesa dooro, surat pernyataan pertanggungjawaban kepala desa, adapunpersyaratanpersyaratan tersebut diajukan melalui Kasi PembangunanKecamatan yang diteruskan kepada BPPKAD

sendiri ditransfer langsung kerekening pemerintah desa dooro.Pencairan Dana Desa tahap kedua: untuk pencairan dana desa tahap keduapersyaratan sama seperti pencairan dana desa tahap pertama, tanpamelampirkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDestahun sebelumnya yang diganti dengan laporan realisasi penggunaan danadesa tahap pertama tanpa dilampiri kwitansikwitansi pendukungpertanggungjawaban, pengajuan pencairan sama yakni melalui KasiPembangunan Kecamatan yang diteruskan kepada BPPKAD

untukverifikasi terhadap kelayakan pencairan dana desa sendiri dilakukan olehBidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, adapun yang diverifikasi yangdilakukan adalah verifikasi administrasi berupa ada atau tidaknyapersyaratan pencairan seperti Perdes tentang APBDes maupun laporanrealisasi penyerapan dan capaian output dana desa kemudian setelahdiverifikasi Secara administrasi setelah dilakukan verifikasi, dibuatkanpengantar untuk diteruskan kepada BPPKAD

Pertanggungjawaban APBDes tahunsebelumnya, pakta integritas, dengan penambahan syarat administrasiberupa laporan realisasi pelaksanaan anggaran APBDes semester I, adapunpenyalurannya sebagaimana pencairan dana desa disalurkan melaluirekening kas umum negara kepada rekening kas umum daerah kemudianbaru disalurkan ke rekening kas desa;Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap persyaratan pencairan alokasidana desa tersebut adalah Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa dansetelah diverifikasi diteruskan ke BPPKAD

akanmempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa terhadap obyek perkara telah dilaksanakan lelang tanggal 3Oktober 2019 sebagaimana tertuang dalam risalah lelang Nomor591/44/2019 dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur lelang;Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT SMG Bahwa terhadap pelaksanaan lelang tersebut sudah ada pemenangnyayaitu Terbanding Ill semula Terlawan Ill yang terhadap obyek sengketatersebut terbukti dalam pengajuan balik nama SPPT dan Sertifikat sudahdikabulkan oleh BPPKAD

Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Pulang Pisau
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Bupati Pulang Pisau
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau cq Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD

Perubahan Tahun Anggaran2009;28) 1 (Satu) bundle Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DinasPendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran2009;29) 1 (Satu) bundel Foto Coopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :2564/ SP2D/LSBG/ XI/2009 Tanggal : 16 Nopember 2009 Kepada :DJOYO MOKOOLANG Bank: BANK SULUT CAPEM BOROKO denganJumlah Rp. 2.402.961.650,00;Di kembalikan kepada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan KeuanganDan Aset Daerah (BPPKAD

Menetapkan barang bukti angka 1 sampai dengan angka 29 dikembalikankepada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetDaerah (BPPKAD) Kab. Bolaang Mongondow Utara;5.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DinasPendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran2009;1 (Satu) bundel Foto Coopy Surat Perintan Pencairan Dana Nomor :2564/ SP2D/LSBG/ XI/2009 Tanggal : 16 Nopember 2009 Kepada :DJOYO MOKOOLANG Bank: BANK SULUT CAPEM BOROKO denganJumlah Rp. 2.402.961.650,00.Halaman 125 dari 126 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Mnd.Di kembalikan kepada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan KeuanganDan Aset Daerah (BPPKAD

., menerangkan padapokoknya : Bahwa saksi benar telah diberi Kuasa oleh Pemohon untuk mengurusperalinan hak waris atastanahnya; Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMGBahwa saat saksi ditunjukkan bukti P19, P20, P21, P22, P23, P24,P25, P26, P27 saksi mengakuinya; Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima surat kuasa dari Pemohonadalah melengkapi berkasberkas yang diperlukan oleh BPN, yaitupengajuan BPKTB ke kantor BPPKAD Kabupaten Magelang, pengajuanPPH atau SKB dari Kantor

MOH, ZYNKabupaten Sampang, tanggal 06 Maret 2019, dari KepalaBidang Pengelolaan Aset BPPKAD Kabupaten Sampang ;Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Berita Acara Rapattanggal O01 Juli 2014, Pj.

25. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2021 di BPPKAD Kabupaten Blora.

Barang Bukti Nomor 18 s/d 25 dikembalikan kepada saksi

26. Surat undangan kepada pedagang pasar induk Cepu guna penataan pedagang/pengguna pasar induk Cepu Nomor 005/58 tanggal 19 Agustus 2019 ditandatangani oleh Kepala UPTD Pasar Wilayah II Drs.

58. SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Kustini Encus-Snack.

59. SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Budi Teguh Wibowo/UD. Javana

60. SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Partini/Persewaan Afif.

61. Pajak (PPn Resto) Belanja Makan dan Minumuntuk Peresmian Pasar Banjarejo Kegiatan Rehabilitasi.

62. Pajak (PPh Resto) Belanja Makan dan Minum untuk Peresmian Pasar Banjarejo Kegiatan Rehabilitasi.

Tr.3);Foto kopi struk pembayaran tagihan listrik Pemohon nama Pemohondari kantor PLN Cilacap, dan fotokopi pembayaran rekening PDAM bulanJuni 2018 telah bermaterai cukup dan telah dinazzegelen di Kantor pos,telah dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, selanjutnya oleh KetuaMajelis bukti tersebut diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda dengan(Tr.4);Foto kopi surat pemberitahuan pajak terhutang no.33.01.730.002.017019.0 atas nama Sri Nurrohmatun tanggal 20 Februari 2018 yangdikeluarkan Kantor BPPKAD

• 1 (satu) bendel Dokumen Surat Perpanjangan Kontrak Sewa Titik Reklame No: 02/05 / NADV/ 2015 tanggal 18 Mei 2015 beserta kwitansi senilai Rp. 115.200.000,- (Seratus Lima Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
• 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang dari BCA sejumlah Rp.360.000.000,- ke no Rekening BNI :0263305366 atas nama AJI PRIAMBODO;
• 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan dari BPPKAD nomor : 970 /810/31/ 2018 tanggal 16 November 2018;
• 1 (

Pembayaran);Y Pakta Integritas yang ditandatangani Uwon Dartiwan,S.Pd, selaku KepalaDesa Sukahening; RAB untuk 23 kegiatan;v Rekening Bank (Pemerintah Desa) Nomor 0583100107323 pada Bank BJBKantor Cabang Pembantu Rajapolah;v Fotocopy KTP atas nama Uwon Dartiwan,S.Pd, selaku Kepala DesaSukahening dan atas nama Lani Purwanti selaku Bendahara DesaSukahening.Bahwa kemudian dilakukan proses pencairan Bantuan Keuangan SaranaPrasarana Desa pada Bendahara Pengeluaran PPKD/Kuasa Bendahara UmumDaerah (BUD) BPPKAD

Pembayaran);Y Pakta Integritas yang ditandatangani Uwon Dartiwan,S.Pd, selaku KepalaDesa Sukahening;Y RAB untuk 23 kegiatan;v Rekening Bank (Pemerintah Desa) Nomor 0583100107323 pada Bank BJBKantor Cabang Pembantu Rajapolah; Fotocopy KTP atas nama Uwon Dartiwan,S.Pd, selaku Kepala Desaselaku Bendahara DesaSukahening dan atas nama Lani PurwantiSukahening.Bahwa kemudian dilakukan proses pencairan Bantuan Keuangan SaranaPrasarana Desa pada Bendahara Pengeluaran PPKD/Kuasa Bendahara UmumDaerah (BUD) BPPKAD

Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, PTP, Tim Teknis,Inspektorat, BPPKAD, Bappeda, Bag. Barang/JasaSetda, Bag. HukumSetda, dan Bag. Administrasi Pembangunan Setda;Usulan pengenaan sanksi daftar hitam dari PPK kepada Kepala DinasPariwisata dan Kebudayaan melalui surat Nomor 022/86/2019 tanggal10 Januari 2019 telah disampaikan kepada PT. Tesa Mulsoko Perkasadan diterima melalui petugas administrasi PT.Tesa Mulsoko Perkasa diPurworejo.

Kepala BPPKAD menyampaikan bahwa alokasi ini bukanalokasi tanggap darurat namun alokasi pasca bencana yang akan melekat diBPBD atau sebagai Pengguna Anggaran.Atas hal tersebut, kami melakukan pendekatan ke Kepala BPBD dandisampaikannya bahwa memang terdapat dana pasca bencana pada DPABPBD, namun nomenklatumya tidak sesuai dengan nomenklatur pekerjaanyang sudah dikerjakan (info dan Kepala BPBD adalah paket tanggul), sehinggaada keenggananan dari BPBD memprosesnya, peru direvisi dahulu.

Mdnbersangkutan ingin menindaklanjuti maka melakukan penyetoran ke rekeningkas umum daerah melalui Bank Sumut selanjutnya foto copy buku setor dikirim kepada inspektorat dan BPPKAD Kabupaten Batu Bara.Bahwa benar Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA.2013 belum adamenindaklanjuti pengembalian dana sebesar Rp. 231.072.354,50, (duaratus tiga puluh satu juta tujuh puluh dua ribu ribu tiga ratus lima puluhrupiah) untuk pekerjaan instalansi loundry tersebut.Atasketerangan saksitersebut pada pokoknyaterdakwatidakkeberatan

.13.Saksi ABDUL HAMID setelah bersumpah di persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar riwayat Pendidikan saksi, yakni: SD Tahun 1973 di Havea, SMP Tahun 1976 di Dolok Masihul, SMA Tahun 1980 di Tebing Tinggi, $1 Tahun 2007 di Universitas Teladan Medan,Riwayat Pekerjaan saksi :i CPNS di SMP Negeri 1 LabuhanRuku Tahun 1981, PNS di SMP Negeri 1 LabuhanRuku Tahun 1982,E Kasubbag Keuangan di DPPKADTahun 2008, Kabid akutansi di DPPKAD 2011, Sekretaris di BPPKAD Tahun2015.Bahwa benar

Hikmah Jaya dengan cara transfer ke rekeningnya,setelah terbit SP2D dari BPPKAD Kab. Sampang.Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;8. NOER RISKIYAH, S.Sos : Saksi tidak kenal terhadap dokumen SPK Nomor425/16.41/06.Pgw/SPK/434.201/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017tentang pekerjaan pengawasan rehab ruang kelas SD (3 lokal) Kec.Tambelangan; Bahwa saksi selaku Direktur CV. PIRAMIDA KONSULTAN tidakpernah melakukan pengawasan dalam rehab ruang kelas SDNSamaran 2 Kec.