Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Penggugat) atas koreksi a quo terhadapKoreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesarRp69.360.189,00 dan membatalkan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00627/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Maret2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00003/207/13/055/16 tanggal 6 Januari 2016, masaPajak Juni 2013 berdasarkan Pasal

Menghitung kembali Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa untuk masa pajak Juni 2013 atas nama PT Voestalpine BohlerWelding Asia Pacific, NPWP 01.824.424.4055.000 menjadi sebagai berikut:Menurut PemohonNo.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor: KEP00378/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30 Maret2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor 00014/207/12/093/16tanggal 19 Januari 2016, atas nama: PT. Mandiri Tunas Finance,NPWP 01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A,Jl.

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa KoreksiDasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Masa PajakFebruari 2012 sebesar Rp10.145.099.696,00; yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPajak sudah tepat dan benar, karena Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali tidak melakukan kegiatan usaha jasaperantara

Atas Penyerahan Barang danJasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0,00 90.963.349.690,00a.2. Penyerahan yang PPNnya 0,00 16.945.092.495,00harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang 0,00 0,00PPNnyadipungut olehpemungut PPNJumlah 0,00 107.908.442.185,00b. Atas Penyerahan Barang dan 107.908.442.185,00 0,00Jasa yang tidak terutang PPNCc. Jumlah Seluruh Penyerahan 107.908.442.185,00 107.908.442.185,00d. Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean ao anea Penghitungan PPN Kurang/(Lebih)Bayara.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Reklasifikasi Ekspor sebesarRp90.963.349.690,00 dan penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri sebesar Rp16.945.092.495,00 sehingga penyerahan barang danjasa yang tidak terutang PPN sebesar Rp107.908.442.185,00; danKoreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp6.847.913.170,00; yang tidakdapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali

gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan pada tanggal 15 Oktober 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.49455/PP/M.XII/99/2013, tanggal 16 Desember 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP751/WPJ.17/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP751/WPJ.17/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang PenguranganAtau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambanahn Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00042/207/05/904/10 tanggal 15 September 2010 atas nama PT Tiara KutaGaleria, NPWP 02.278.093.6904.000, Jenis Usaha Super Market,beralamat di Jalan Raya Kuta Nomor 68, Kuta, Badung;2.

proses pengadaan barang dan jasa danproses pengadaan barang dan jasa itu sendiri faktanya tidak dilaksanakanmelalui prosedur dan ketentuan yang berlaku karena dokumen prosespengadaan maupun dokumen kontrak telah direkayasa (hanya formalitas)oleh saksi Ilham Riyadi dengan sepengetahuan terdakwa Inseri, SE selakuPPTK untuk memenuhi persyaratan pencairan dana anggaran, antara lain : Belanja Bahan Percontohan berupa mesin jahit dengan dana sebesarRp.74.155.000, dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang danJasa

No: 560/26/ SPPBJ/Disnakertrans/6/2010 tanggal 16 Juni 2010Him 18 dari 51 him .Put.No.12/TIPIKOR/2012/PT.PLGdan Belanja Bahan Percontohan berupa dasar dengan dana sebesarRp. 36.900.000, dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang danJasa No. : 560/38/SPPBJ/Disnakertrans/6/2010 tanggal 29 Juni 2010seharusnya dikerjakan oleh CV.Abimanyu akan tetapi dalam hal ininama CV.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS) Nomor: 560/44/SPPLS Barang dan Jasa/Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS) Nomor: 560/44/SPPLS Barang dan Jasa/Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)5.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS) Nomor: 560/46/SPPLS Barang dan Jasa/Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS) Nomor: 560/46/SPPLS Barang dan Jasa/Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)5. SPM Nomor: 560/47/SPM/Nakertrans/201024) Rekomendasi Nomor: 560/48/NAKERTRANS/2010 tentangPencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 28 Juni 2010.1.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS) Nomor: 560/44/SPPLS Barang dan Jasa/Nakertrans/2010 (Surat Pengantar) ;4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS) Nomor: 560/44/SPPLS Barang danJasa /Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)5. SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/201025) Nota Dinas Permohonan Pencairan Anggaran APBD Tahun2010 Nomor: 560/37/Nakertrans/2010 tanggal 07 Juli 20101. Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU Nomor560/32/SPPTU/Nakertrans/20102.

telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuanhasil pekerjaan dan didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimanatertuang dalam dokumen kontrak;Pasal 4 angka 6 huruf a Perdirjen Perbendaharaan Nomor 66/2005tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBNberbunyi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk penerbitan SPM,dibuat dengan menggunakan format sebagaimana lampiran 1 dankelengkapan persyaratannya diatur sebagai berikut :SPPLS non belanja pegawai untuk pembayaran pengadaan barang danjasa

(SPPLSBarang dan Jasa) Nomor 688/SPP/DPUM/LS/2008 tahun2008, Surat Pengantar, jumlah yang diminta Rp801.000.000,00 tanggal09 Desember 2008;1 (satu) fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor 688/SPP/DPUM/LS/2008 tahun2008, ringkasan, jumlah yang diminta Rp801.000.000,00 tanggal 09Desember 2008;1 (satu) fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor 688/SPP/DPUM/LS/2008Tahun 2008, Rencana Penggunaan Dana, jumlah

(SPPLSBarang dan Jasa) Nomor 689/SPP/DPUM/LS/2008 tahun2008, Surat Pengantar, jumlah yang diminta Rp301.652.000,00 tanggal09 Desember 2008;1 (satu) fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor 689/SPP/DPUM/LS/2008 tahun2008, ringkasan, jumlah yang diminta Rp301.652.000,00 tanggal 09Desember 2008;1 (satu) fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor 689/SPP/DPUM/LS/2008Hal. 31 dari 72 hal.

Putusan Nomor 730 K/PID.SUS/201518.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.1 (satu) fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor 688/SPP/DPUM/LS/2008Tahun 2008, Surat Pengantar, jumlah yang diminta Rp801.000.000,00tanggal 09 Desember 2008;1 (satu) fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor 688/SPP/DPUM/LS/2008Tahun 2008, Ringkasan, jumlah yang diminta Rp801.000.000,00tanggal 09 Desember 2008;1 (satu) fotokopi

Putusan Nomor 730 K/PID.SUS/201532.33.34.35.36.37.38.39.40.At.42.43.44,45.1 (satu) fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TahunAnggaran 2008, Nomor 14468/SP2D/LS/XII/2008 tanggal 16Desember 2008, jumlah RP. 301.652.000,00;1 (satu) fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor 689/SPP/DPUM/LS/2008Tahun 2008, Surat Pengantar, jumlah yang diminta Rp301.652.000,00tanggal 09 Desember 2008;1 (satu) fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa

Putusan Nomor 1517/B/PK/Pjk/2021bukan merupakan imbalan sehubungan dengan jasa manajemen danjasa lainnya.2. bahwa faktanya berdasarkan uraian Cost Contribution Agreement forGlobal Overhead tersebut dapat dibuktikan bahwa alokasi biaya yangdibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali adalah karenakegiatan penyerahan jasa management, leadership and coordination.3. bahwa dengan demikian maka berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf bangka 2 UU PPh alokasi biaya tersebut tidak dapat dikurangkan daripenghasilan

BUT karena merupakan bagian dari jasa manajemen danjasa lainnya.Bahwa terkait syarat formal pembebanan biaya tersebut adalah wajibmenyampaikan laporan keuangan konsolidasi kantor pusat sebagai lampiranSPT Tahunan PPh Badan, namun faktanya Termohon Peninjauan Kembalitidak memenuhi kewajibannya yaitu menyampaikan laporan keuangankonsolidasi kantor pusat sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Badan danfakta ini juga diuji dan ditelaah oleh Majelis dalam pertimbangannyasebagaimana tersaji pada putusan pengadian

Putusan Nomor 1971/B/PK/Pjk/2019e Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon PeninjauanKembali;e Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP0037.WPJ.19.KP.0103.2016 Tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00019/107/09/091/12 Tanggal 13 November 2012 MasaPajak Maret 2009 atas nama: PI Trakindo Utama, NPWP:02.025.873.7.091000 adalah tidak sesuai

Putusan Nomor 1971/B/PK/Pjk/2019a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP0037/WPJ.19/KP.0103/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00019/107/09/091/12 tanggal 13 November 2012 MasaPajak

Dengan mengadili sendiri:Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PeninjauanKembali:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP0045.WPJ.19.KP.0103.2016 Tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00027/107/09/091/12 Tanggal 13 November 2012 MasaPajak November 2009 atas nama PT Trakindo Utama, NPWP02.025.873.7091.000 adalah tidak sesuai dengan ketentuanperaturan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP0045/WPJ.19/KP.0103/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00027/107/09/091/12 tanggal 13 November 2012 MasaPajak November 2009 oleh Majelis

Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Juli 2016 Nomor 00425/107/16/123/16 tanggal 5Desember 2016, atas nama PT Brahma Debang Kencana, NPWP01.536.723.8123.000;e.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) Nomor KEP01516/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 28November 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak Kedua Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Juli 2016 Nomor 00425/107/16/123/16 tanggal 5Desember

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor: KEP00775/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 3 Oktober2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00064/207/13/093/16tanggal 25 Oktober 2016, atas nama: PT. Mandiri Tunas Finance,NPWP 01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A,Halaman 3 dari 9 halaman.

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa KoreksiDasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Masa PajakAgustus 2013 sebesar Rp16.460.683.649,00; yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPajak sudah tepat dan benar, karena Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali tidak melakukan kegiatan usaha jasaperantara

SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan PembayaranLangsung Gaji dan Tunjangan (SPP LS BARANG DANJASA) Nomor: 58/SPPLS/KEHUTANAN.105. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran LangsungGaji dan Tunjangan (SPP LS BARANG DAN JASA) Nomor:58/SPPLS/KEHUTANAN.106. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran LangsungGaji dan Tunjangan (SPP LS BARANG DAN JASA) Nomor:58/SPPLS/ KEHUTANAN.107. SPK NO Kontrak 02/SPK DISHUTBUN/2010 Tgl 16AGUSTUS 2010.11108.

SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan PembayaranLangsung Gaji dan Tunjangan (SPP LS BARANG DANJASA) Nomor: 74/SPPLS/KEHUTANAN.112. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran LangsungGaji dan Tunjangan (SPP LS BARANG DAN JASA) Nomor:74/SPPLS/KEHUTANAN.113. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran LangsungGaji dan Tunjangan (SPP LS BARANG DAN JASA) Nomor:74/SPPLS/ KEHUTANAN.114. SPK NO Kontrak 04/SPK APBD/ DISHUTBUN/2010 Tgl01 September 2010.115.

SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan PembayaranLangsung Gaji dan Tunjangan (SPP LS BARANG DANJASA) Nomor: 99/SPPLS/DISHUTBUN.120. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran LangsungGaji dan Tunjangan (SPP LS BARANG DAN JASA) Nomor:99/SPPLS/DISHUTBUN.121. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran LangsungGaji dan Tunjangan (SPP LS BARANG DAN JASA) Nomor:99/SPPLS/DISHUTBUN.122. copian pengumuman pemenarg lelang.12123.

SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan PembayaranLangsung Gaji dan Tunjangan (SPP TU BARANG DANJASA) Nomor: 112/SPMTU/DISHUTBUN/2010.126. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran LangsungGaji dan Tunjangan (SPP TU BARANG DAN JASA) Nomor:112/SPMTU/DISHUTBUN/2010.127. Surat Keterangan permintaan pembayaran tambahanNomor 112/SPMTU/DISHUTBUN/2010.128. Surat Pernyataan nomor 112/SPMTU/DISHUTBUN/2010.129. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Nomor 112/SPMTU/DISHUTBUN/2010.130.

Surat Pernyataan Pengajuan (SPP TU BARANG DANJASA) Nomor: 62/SPPTU/KEHUTANAN/2010149. Surat Keterangan Pengajuan SPP TU Nomor 62/SPPTU/KEHUTANAN/2010150. Surat Pengantar Pembayaran Tambah Uang PersediaanNomor 62/SPPTU/KEHUTANAN/2010151. Ringkasan Nomor 62/SPPTU/KEHUTANAN/2010152, Rencana Penggunaan Dana Nomor 62/SPPTU/KEHUTANAN/2010153. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 3995/LS/2010154.

Putusan Nomor 1361/B/PK/Pjk/2018Ketetapan Pajak Lebih Bayar Nomor: 00010/407/13/058/15tanggal 14 Januari 2015Pajak Pertambahan Nilai Barang DanJasa Masa Pajak Oktober 2013, atas nama PT PangkatanIndonesia, NPWP: 01.001.796.0058.000, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3. 3.

peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP07586/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 25Oktober 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36ayat (1) Huruf B UU KUP Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

M.IIIA Tahun 2018, tanggal 28 Nopember 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat dan membatalkan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00070/NKEB/WP4J.31/2018 tanggal 23Januari 2018, tentang Keputusan Tentang Keputusan Tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak sertamembatalkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00070/NKEB/WPJ.31/2018 tanggal 23 Januari2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak serta membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak September 2010 Nomor 00026/207/10/915/15Halaman 3 dari 8 halaman.

No.823 K/Pid.Sus/20121 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :957/3680/LS/BL/2009 Tanggal 21 November 2009.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran2009 Nomor : 931/130/LS/BL/DPPKAD/2009 Tanggal 21 November2009.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009(Surat Pengantar) Tanggal 19 November 2009.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa Belanja Pengeluaran

DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009(Ringkasan) Tanggal 19 November 2009.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009(Rincian) Tanggal 19 November 2009.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPhPsl 22 Belanja Modal Pengadaan Papan Nama / Bilboard An.

TahunAnggaran 2009 beserta lampirannya ; 1 (satu) lembar asli kwitansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah sebesar Rp.97.800.000, (sembilan puluh tujuh jutadelapan ratus ribu rupiah) ;> 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :957/3680/LS/BL/2009 Tanggal 21 November 2009 ;> 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran2009 Nomor : 931/130/LS/BL/DPPKAD/2009 Tanggal 21 November2009 ;> 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa

Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009(Surat Pengantar) Tanggal 19 November 2009 ;> 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009(Ringkasan) Tanggal 19 November 2009 ;> 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009(Rincian) Tanggal 19 November 2009 ;> 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPhPsl 22 Belanja

No.823 K/Pid.Sus/20121 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009(Surat Pengantar) Tanggal 19 November 2009 ;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009(Ringkasan) Tanggal 19 November 2009 ;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009(Rincian) Tanggal 19 November 2009

Nomor 1525/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 23 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010540.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 24 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP01996/NKEB/WPJ.33/2018 tanggal 6 November 2018, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP01996/NKEB/WPJ.33/2018 tanggal 6 November 2018, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

KEP495/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 16 September 2010 dan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar DaerahPabean masa Pajak JanuariDesember 2007 Nomor0001 1/277/07/091/09 tanggal 26 Juni 2009 Tahun Pajak 2007 sertaseluruh surat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnyasehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP495/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 16 September 2010 dan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari Desember 2007 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakHalaman 5 dari 8 halaman.

beserta AnggotaKeluarganya Tahun Anggaran 2009, maka atassurat Penagihan Premi Asuransi Askes DPRDKabupaten Belitung Tahun Anggaran 2011 darisaksi Okradiansyah selaku Kepala CabangPT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967Cabang Bangka bBelitung tertanggal 21November 2011, pada tanggal 7 Desember 2011Hal.5 dari 25 hal.Put.No.03/PID/TPK/2013/PT.BABELTerdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) kegiatan dimaksud menyetujui danmenandatangani Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang danJasa

tertanggal 7 Nopember 2011,yang memuat/mencantumkan klausula Pasal 7ayat (3) tersebut diatas, karena bertentangandengan pasal 4 ayat (1) jo. pasal 1.6 PeraturanPemerintah No. 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah.Bahwa seharusnya Terdakwa selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) kegiatan PenyediaanJasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan AnggotaDPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRDKabupaten Belitung Tahun Anggaran 2011 tidakmenyetujui dan menandatangani SuratPermintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa

ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran yangditujukan kepada Pengguna AnggaranSekretariat DPRD Kabupaten Belitung untukdilakukan pembayaran belanja Premi AsuransiKesehatan kepada PT.Asuransi UmumBumiputera Muda 1967 Cabang BangkaBelitung sejumlah Rp.410.000.000,00 (empatratus sepuluh juta rupiah) ke Rek.: 1446100228pada Bank Sumsel Babel CabangPangkalpinang, melainkan Terdakwamengendalikan pelaksanaan kontrak dengan carahanya menyetujui dan menandatangani SuratPermintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa

Asuransi UmumBumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung, atas surat PenagihanPremi Asuransi Askes DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran2011 dari saksi Okradiansyah selaku Kepala Cabang PT.AsuransiUmum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung tertanggal 21November 2011, pada tanggal 7 Desember 2011 Terdakwa selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan dimaksud menyetujui danmenandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 073/SETWAN TA.2011 yangdibuat

(lebih) dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan PengadilanPut115841.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 11 Desember 2018,Pajak Nomoryang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00350/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 21Juli 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang danJasa

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00350/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 21 Juli 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang danJasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00047/207/13/073/16 tanggal6 Juni 2016, atas nama PT Tunggal Yunus Estate, NPWP01.373.410.8073.000, beralamat di Jalan M.H.

Kesehatan untuk belanja Barang danjasa (Honorarium)1.496.614, 16Program TP.

untuk belanja Barang danjasa (Honorarium)1.496.614, 16Program TP.