pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa pada bagian Rekonvensi ini, Tergugat mohon disebut selanjutnyasebagai Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat mohon disebutselanjutnya sebagai Para Tergugat Rekonvensi;Bahwa halhal yang telah diuraikan pada bagian Konvensi di atas, mohondianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini;Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian Konvensi, Akta Jual Beli No.26/15/kk/1992 tanggal 4 Desember 1992 memuat cacat kehendak (dwaling

Adanya dwaling(kekhilafan), 2.

Adanya dwaling(kekhilafan/kesesatan), 2.

Nomor 3241 K/Pdt/2018dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanTinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa oleh karena jual beli objek sengketa/tanah antara PenggugatKonvensi selaku penjual dengan Tergugat Konvensi selaku pembelidilakukan dihadapan Notaris/PPAT dengan akta otentik dan tanpa adanyadwang, dwaling, bedrog.

Muammad Manggus/Tergugat I), adalahperbuatan yang dilarang undangundang, maka akibat ukumnya adalahbatal demi hukum);3 Bahwa berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata disebutkan terdapat 3 (tiga) alasan untuk membatalkan perjanjian adalah sebagai berikut:e = =6Kekhilafan/kesesatan (dwaling) Jo. Pasal 1322 KUH Perdata;e@ =6Paksaan (dwang) Jo. Pasal ; 1323, 3124, 1326, 1327 KUH Perdata ;@ ~=Penipuan (bedrog) Jo.

Notaris/PPAT di Bogor antara Penggugat dan Tergugat I dibuatberdasarkan Kekhilafan/kesesatan (dwaling) Jo. Pasal 1322 KUH Perdatadan/atau Penipuan (bedrog) Jo.

Bilamana kesepakatan terjadi disebabkan karena adanyakesesatan (dwaling), paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog) makaperjanjian tersebut dapat airtiatakan pembatalan (vernieteg verbaar)kepada Hakim dan apabila kesepakatan diberikan dengan secara tidakbebas, sehingga salah satu pihak dianggap tidak cakap untuk melakukanperbuatan hukum sendiri, maka perjanjian itu adalah cacat dankarenanya dapat dibatalkan oleh Hakim atas permintaan pihak yang telahmemberikan kesepakatannya dengan secara tidak bebas

Ada 4 (empat) syarat mutlakyang harus dipenuhi untuk syahnya suatu perjanjian, apabila salah satusyarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dengan sendirinyabatal (nietig);Apabila kesepakatan terjadi disebabkan karena adanya kesesatan(dwaling), paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog) maka perjanjiantersebut dapat dimintakan pembatalan (vernieteg verbaar) kepada Hakim;Halaman 12 dari 14 hal. Put.

,tersebut dipertahankan, oleh karenanya putusan Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial tersebut haruslah dibatalkan;Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum di dalam perkara a quo jelastidak mencerminkan tuntutan rasa keadilan dan sangat tidak sesuai dengankeadaan dan fakta yang sebenarnya;Bahwa kekeliruan hukum (rechts dwaling) yang dilakukan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Medan di dalamPutusannya Nomor 190/Pdt.SusPHI/2015/PN Mdn., tanggal 1 Februari 2016,khususnya

Nomor 837 K/Pdt.SusPHI/2016Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, suatuputusan haruslah disertai pertimbangan hukum yang nyata dan objektif sertadasar yang merupakan alasanalasan putusan tersebut yang berhubungandengan amar putusan yang bersangkutan (vide Pasal 195 Rbg/184 HIR danPasal 189 Rbg/178 HIR);Bahwa sebagai konsekwensi dari kekeliruan hukum (rechts dwaling) di dalamperkara a quo, karena Judex Facti salah menerapkan hukum, maka PutusanPengadilan Negeri Medan Nomor

Atau dengan perkataan lain perjanjian jual beli sebagaimanabukti P13, T21 yang diperbuat antara Penggugat selaku penjual denganTergugat II selaku pembeli meskipun dituangkan dalam bentuk akta otentikakan tetapi perjanjian tersebut jelasjelas mengandung cacat hukum yaituterdapat cacat kehendak atau salah pengertian ( dwaling) pada diriPenggugat yaitu pokok atau maksud obyek persetujuan yang dikehendakioleh Penggugat adalah utang piutang dengan jaminan barang (tanahrumahobyek sengketa) akan tetapi

perjanjian/persetujuan berkenaan atas tanahrumah obyek sengketa adalahjual beli yang dituangkan dalam bentuk akta otentik akan tetapi secarasubstansi/materiil apa yang dikehendaki Penggugat maupun Tergugat maupun Tergugat II adalah pinjam meminjam dengan jaminan rumahtanahobyek sengketa;Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat maupun Tergugat II sampaiterjadi perjanjian jual beli atas tanahrumah obyek sengketa karenaada/terdapat salah pengertian atau kekeliruan atau kesesatan atau cacatkehendak ( dwaling

bersamasamaTergugat II bersekongkol sedemikian rupa menyampaikan maksudnya/kehendaknya yang palsu atau tidak benar kepada Penggugat , sedangkanTergugat dan Tergugat II mempunyai maksud/kehendak lain ataukehendak yang berbeda dengan apa yang disampaikan kepada Penggugatatau dengan perkataan lain maksud/kehendak Tergugat dan Tergugat IIyang disampaikan kepada Penggugat didistorsikan atau diselewengkanmenjadi lain/berbeda, sehingga ada/terdapat salah pengertian ataukekeliruan atau kesesatan atau cacat kehendak ( dwaling

semua hal sebagaimana diuraikan dan dikemukakan di atasperbuatan hukum jual beli atas tanahrumah obyek sengketa dariPenggugat selaku penjual kepada Tergugat II selaku pembeli (T.II1, T.1I4)secara komulatif tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimanadiatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu unsur kKesepakatan secarasukarela dari kKedua belah pihak yang membuat perjanjian tidak terpenuhikarena ternyata perjanjian mengandung cacat kehendak atau salahpengertian atau kekeliruan atau kesesatan ( dwaling

Adanya Kekhilafan (Dwaling), mengenai Orang ataumengenai Objek (Onderwerp) dari sengketanya;2. Dalam Segala hal bila ada paksaan (Geweld) atauPenipuan (Berdrog);3. Bahwa Akta Perdamaian (Vandading) Nomor0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr yang diputus pada Tanggal 19 Desember 2016,bahwa sangatlah bertentangan dengan Peraturan / hukum dan UndangUndang, sebagaimana dalam Poin 13 tersebut diatas, mengingat ke6Para Ahliwaris Masnan Bin Mail/Para Penggugat, yang diantaranya :a.

Ckr, tertanggal 19Desember 2016, dalam Pembuatan Akta Vandading tanggal 27 Oktober2016, terdapat dan adanya Kekhilafan (Dwaling) mengenai Orang ataumengenai Objek (Onderwerp) dari sengketanya, yaitu Para Penggugattidak pernah diikutsertakan dan menandatangani serta mengetahui AktaVandading dan Kesalahan Objek yang disengketakan diserahkanseluruhnya kepada Tergugat;Maka: Sepanjang Eksepsi tentang hal itu (Nebis In Idem) haruslah ditolakdan dikesampingkan.;Il. DALAM POKOK PERKARAA.

Adanya kekhilafan (Dwaling), mengenai orang atau mengenaiobjek (onderwep) dari sengketanya;2. Dalam segala hal bila ada paksaan (Geweld) atau penipuan(Berdrog);Dan sebagaimana dalam Poin 17, tidak serta merta Penerima Kuasadapat berbuat dan mengambil tindakan secara Hukum adalah sahmenurut hukum dan mengikat, jelas ha! ini bertentangan dengan PERMAHim. 34 dari 50 hlm./Put.

Adanya kekhilafan (Dwaling), mengenai orang atau mengenaiobjek (Onderwep) dari sengketanya;2.

Berdasarkan yurisprudensiini majelis memahami bahwa, pembatalan terhadap putusan perdamaian masihdimungkinkan apabila ternyata isi yang diperjanjikan bertentangan denganundang undang yang berlaku;Menimbang, bahwa ketidak ikutsertaan para pihak prinsipal terutama ParaPenggugat dalam proses perumusan isi akta perdamaian in casu (akte vandading no.0896) dan penandatanganannya, kemudian dituntut oleh ParaPenggugat untuk dibatalkan dengan alasan: 1) adanya kekhilafan (dwaling)Him. 51 dari 50 hilm.

Jika para Penggugat Konvensimemohonkan batal kedua aktaakta tersebut, seharusnya paraPenggugat Konvensi memberikan uraian yang cukup mengenaiadanya cacat kehendak pada kedua aktaakta tersebut;UndangUndang telah memberikan acuan mengenai perjanjian yangmanakah yang dapat dimohonkan batal, yaitu perjanjianperjanjianyang diberikan oleh karena salah pengertian (dwaling), paksaan(dwang) dan penipuan (bedrog).

Salah pengertian (dwaling) atau kekeliruan;b. Pemerasan atau dipaksakan (dwang); danc. Adanya penipuan (bedrog);Tentang Dwaling:Terhadap perjanjian yang demikian dapat dilakukan pembatalan(vernietigbaar), tapi bukan batal dengan sendirinya. Dwaling (salahpengertian) dapat batal karena sebab salah pengertian terhadapobyek, yang menyebabkan perjanjian dapat batal (Pasal 1322Burgerlijk Wetboek). Lebih lanjut dwaling yang menyebabkanHal. 41 dari 48 hal. Put.

Kalau yang ditipu tadi seorangterpelajar, dan hanya dengan tipuan yang sangat rendah dia sudahpercaya, tentu dianggap tidak ada penipuan;Bahwa, dalam dalil gugatan konpensinya, para Termohon Kasasisama sekali tidak menguraikan mengenai telah adanya salahpengertian (dwaling) atau kekeliruan, pemerasan atau dipaksakan(dwang), dan adanya penipuan (bedrog) dalam kedua perjanjiantersebut;Artinya, para Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan jikaakta tersebut bukan akta otentik.

No.2378 K/PDT/201 1dengan hal tersebut, maka Akta No. 017, tertanggal 9 Agustus 1999 itucacat hukum dan penuh dengan unsur tipu muslihat (bedrog), tekanan(dwang), penipuan (dwaling) dan penyalahgunaan keadaan (misbruikvan oms tandingheden) dan tidak dibenarkan oleh hukum;22.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung peninjauan kembali di atas,diambilalih dari alasanalasan yang dikemukakan oleh PemohonPeninjauan Kembali (incasu Terlawan) di dalam memori peninjauankembali tertanggal 18 Juni 2008 karena

, tindakan inibukanlah suatu rekayasa apapun, sebagaimana dalil PemohonPeninjauan Kembali (/ncasu Terlawan) tersebut;26.Bahwa keliru dalil permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali (incasu Terlawan) yang kemudian dalil tersebutdiambil alin oleh Majelis Hakim Agung peninjauan kembali gunamenjatuhkan putusan peninjauan kembali yang antara lain berbunyi:Akta No. 017, tertanggal 9 Agustus 1999 itu cacat hukum dan penuhdengan unsur tipu muslihat (bedrog), tekanan (dwang), penipuan(dwaling

Dalih Terlawan tentang adanya unsurtipu muslihat (bedrog), tekanan(dwang), penipuan (dwaling) dan penyalahgunaan keadaan (misbruikvan omstandingheden), tidak cukup hanya dipersangkakan, akantetapi harus dibuktikan;b. Kesepakatan yang termuat pada Akta No. 017, tidak hanya meliputikewajiban dari Terlawan untuk melunasi retriobusi IMB, akan tetapijuga mengatur tentang pelunasan pembayaran pinjaman Terlawanterhadap Bank Uppindo.

Perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugianbagi Penggugat, yang oleh karenanya Para Penggugat menuntut kerugiankepada Tergugat sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdata;Menimbang, bahwa dalam hukum perjanjian yang dialami ParaPenggugat tersebut merupakan satu kehilafan (dwaling sebagaimana Pasal13822 KUHPerdata ) mengenai hakekat benda yang menjadi obyek perjanjian(errorin subsantio) kekhilafan merupakan salah satu unsur cacat kehendak(wilsgebreken) yang mengakibatkan perjanjian batal demi hukum

Pasal 1321KUHPerdata);Menimbang, bahwa dwaling yang dialami Para Penggugatmerupakan error in substantia, maka cacat kehendak yang terdapat dalamperjanjian jual beli obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugatmengakibatkan perjanjian termaksud batal demi hukum, dalam hal ini sejaksemula perjanjian jual beli tersebut tidak pernah dilakukan atau diantara ParaPenggugat dengan Tergugat tidak pernah ada perikatan;Meskipun perjanjian tersebut batal demi hukum, ketetapan kebatalannya tetapmemerlukan

Pengalihan Hak Atas Tanah (objek sengketa) a quo adalah AS,yang cacat hukum karena dilakukan berdasarkan adan ur kekhilafan yang pantas (verschoonbare dwaling). ; =z

Nomor 8 K/Pdt/2019.berikut:Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya,sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannyayang menyatakan bahwa dalam proses pembuatan surat perjanjian/jaminan (surat bukti P2), telah terjadi paksaan, kekeliruan ataupunpenipuan (dwang, dwaling atau bedrog), oleh karena tidak terbuktiadanya cacat pada perjanjian tersebut, maka surat perjanjian/jaminan(surat bukti P2) itu harus dipercaya kebenarannya dan bagi pihakTergugat I, Terugat Il dan

Dengan demikian Majelis HakimAgung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan a quo karenaterdapat kekeliruan berupa kesalahan tulis untuk Penghasilan Netotertulis Rp59.380.344.419,00 yang seharusnya adalahRp8.419.986.068,00, sehingga tidak memiliki validitas hukum dan tidakbersifat erga omnes dan terdapat cacat hukum karena mengandungunsur kesesatan (dwaling) atau kekeliruan (khilaf) karena rincian dalamSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah angka HargaPokok Penjualan bukan Penghasilan

Bahwa dalil Pembanding pada poin 4a s/d 4d halaman 5 s/d 7 dalamMemori Bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim tidakmempertimbangkan bukti yang sebenarnya,merupakan dalil yang keliru(rechts dwaling)dan tidak berdasar atas hukum, dengan argumentasihukum sebagai berikut :a. Bahwa fakta hukum sebenarnya yang terungkap dalam persidangan aquo, baik keterangan saksi HARTINI (bekas Pekerja Rumah Tangga) danWIDAWATY (kakak kandung Pembanding).

karena MajelisHakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya No.216/Pdt.G/2020 tertanggal 2 September 2020telah mempertimbangkanseluruh fakta hukum yang ada.Bahwa demikian pula terhadap dalil Pembanding dalam Memori Bandingnyapada poin 6 s/d 9 halaman 7 s/d 8 yang pada pokoknya menyatakanpertimbangan hakim hanya mempertimbangkan anak di bawah umur bukankepentingan anak, karena Terbading mengkonsumsi Narkotika, tidakbekerja, tidak sayang dengan anak, selingkuh, dsb merupakan dalil yangkeliru (rechts dwaling

Pembanding dr tidak mengandungpenegasan dasar hukum (rechtelijke grond), KARENAPembandingdalam rekonvensinya hanya memuat berupa faktafakta saja yang notabenefaktafakta tersebut juga tidak sesuai dengan yang sebenarnya, namun tidakterdapat satupun dalilyang memuat norma sebagai landasan dalammengajukan gugatan rekonvensi ;Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor: 488/Pdt/2020/PT MDNBahwa selain itu,rekonvensi yang diajukan Pembanding juga keliru dantidak berdasar atas fakta yang sebenarnya (feitelijke dwaling

;Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana dijabarkan di atas,maka jelas dan nyata syarat formil Rekonvensi tidak dipenuhi Pembanding,dengan demikian Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding tersebutdianggap tidak memenuhi syarat, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima,Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor: 488/Pdt/2020/PT MDNKARENA gugatan Rekonvensi tidak mengandung penegasan dasar hukum(rechtelijke grond) dan juga keliru/tidak berdasar atas fakta yangsebenarnya (feitelijike dwaling), serta

Bebas disini artinya adalah bebas dari kekhilapan (dwaling,mistake), paksaan (dwang,dures), dan penipuan (bedrog, fraud). Secara a contrario, berdasarkan pasal1321 Kitab Undangundang HukumPerdata, perjanjian menjadi tidak sah,apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsurunsur kekhilapan, paksaan,atau penipuan.5.

Sedangkan tentang syarat sahnya suatu perjanjiandiatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:1) Adanya kesepakatan;2) Kecakapan bertindak ;3) Atas suatu hal tertentu;4) Sebab (kausa = tujuan) yang halal;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1321 KUHPerdatadinyatakan bahwa suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengikat jikaterkandung di dalamnya kekhilafan (dwaling) paksaan (dwang) dan penipuan(bedrog).Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut diatas di kaitkandengan gugatannya penggugat

Sebab (kausa = tujuan) yang halal;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1321 MKUHPerdatadinyatakan bahwa suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengikat jikaterkandung di dalamnya kekhilafan (dwaling) paksaan (dwang) dan penipuan(bedrog).Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Damsiah yangmenyatakan bahwa memang benar adanya surat perjanjian kredit Nomor0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh para pihakantara Penggugat dan tergugat sebagai Perwakilan Tergugat

sertifikat objek sengketa tersebut telahdijaminkan ke Bank Bukopin Jakarta pada tanggal 4 September 2004;17.Bahwa disamping itu objek sengketa telah beberapa kali disewakan kepadapihak lain sebagai gudang tempat penampungan dan/atau pendistribusianpupuk, dan saat ini pihak yang menyewa dan/atau mengontraknya adalahTurut Tergugat dan Turut Tergugat II;18.Bahwa perbuatan hukum Tergugat tersebut menurut hemat Penggugatadalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilandasi oleh adanya suatuItikad buruk (dwang dwaling

sebagaiberikut:1.2.Menerima dan/atau mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan sebagai hukum objek sengketa adalah merupakan hakPenggugat sesuai dengan peruntukkannya sebagaimana yang diproyeksikanoleh Pemerintah (Pusat);Menyatakan sebagai hukum penguasaan dan/atau pengelolaan objeksengketa oleh Tergugat selama ini adalah suatu perbuatan melawan hukum,karena tidak dilandasi oleh adanya alas hak yang sempurna danpenguasaannya tersebut dilandasi pula oleh adanya suatu iktikad buruk(dwang dwaling

seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan sebagai hukum objek sengketa adalah merupakan hakPenggugat sesuai dengan peruntukkannya sebagaimana yang diproyeksikanoleh Pemerintah (Pusat); Menyatakan sebagai hukum penguasaan dan/atau pengelolaan objeksengketa oleh Tergugat selama ini adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum,karena tidak dilandasi oleh adanya alas hak yang sempurna danpenguasaannya tersebut dilandasi pula oleh adanya suatu iktikad buruk(dwang dwaling

Putusan Tingkat Pertama salah menerapkan gugatan Penggugat kurangpihak (exeptio plurum litis consortium) serta tidak sempurna (onvoldoendegemotiveerd), sesat hukum (dwaling omtrent het recht) dan sesat fakta(feitelijke dwaling):1. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbanganJudex Facti Tingkat Pertama, oleh karena terdapat sesat hukum.2.

Pasal 66 UndangUndang tentang MahkamahAgung tersebut diatas memberi hak kepada para pihak yang berperkarauntuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadapputusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila didalam putusantersebut terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata ;Bahwa kekeliruan atas hukum (rechts dwaling) yang dilakukan olehMahkamah Agung RI di dalam putusannya No.98 K/TUN/2008 tanggal 8September 2009 Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan No.86/BDG/2007/PT.TUNMDN tanggal 07 Desember 2007 Jo.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.21/G.TUN/2007/PTUNMDN tanggal 14 Agustus 2007 tersebut telahdidasarkan atas pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoeldoendegemotiveerd);Bahwa kekeliruan hukum (rechts dwaling) yang meliputi oenerapan danpelaksanaan hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.98 K/TUN/2008 tanggal 8 September 2009 Jo.

bagi Pemohon Kasasi;Bahwa Termohon Kasasi telah dengan sengaja mengambil dan menjualbelikan kepada Turut Termohon Kasasi Ill sesuatu barang yang telahdikuasakan sebelumnya kepada Pemohon Kasasi dan selanjutnya dititipkanuntuk dilakukan Roya di BPN Mojokerto oleh Termohon Kasasi Il jelasjelastelah melakukan perbuatan melawan hukum meskipun barang tersebut milikdaripada Termohon Kasasi ;Bahwa dengan demikian dalam menyusun pertimbangan dan putusan aquo, Hakim Pertama dan Hakim Banding telah terjadi dwaling

Bahwa sekali lagi pertimbangan judex facti telah secara keliru dan khilafdalam menerapkan hukum sehingga menjadikan keputusan jelasjelasterjadi dwaling (kekhilafan yang menyesatkan) karenanya pertimbangan danputusan Hakim Pertama dan Banding haruslah dibatalkan;PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpen dapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidaksalah menerapkan hukum, eksepsi Para Tergugat dapat dikabulkan karenaantara posita

Karena dalam perkara bie 2) Featuresini terjadi kekhilafan (dwaling) mereka yang mengikatkan diri dalam NotaKesepakatan antara Pemerintah Kota Kediri dengan PT Doho Nauli Nomor082/26/419.12/2006/94/PBF/III/2006 tertanggal 15 Desember 2006mengenai status Pihak Kedua karena menurut Ketentuan Umum Pasal 1angka 4 dan Pasal 82 Undangundang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas dan Pasal 1 angka (5) Undangundang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Direksi yang merupakanorgan perseroan

Karena Judex Facti dalampertimbangannya telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggarketentuan hukum yang berlaku, karena Nota Kesepakatan antaraPemerintah Kota Kediri dengan PT Doho Nauli Nomor 082/26/ 419.12/2006/94/PBF/III/2006 tertanggal 15 Desember 2006 dalam pihak yangmenandatangani Nota Kesepakatan terdapat kekhilafan (dwaling) dandalam pembuatannya mengandung kausa yang tidak halal (sebagaimanaditentukan dalam Pasal 1335 jo.

,Judex Facti tidak mempertimbangkan perjanjian itu dengan salah satusyarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 BW, yakni katasepakat. guatu perjanjian dapat dianggap tidak ada kata sepakat jika terjadihalhal antara lain kesesatan atau kekeliruan(dwaling).Dalam hal satu pihak atau kedua pihak memiliki persepsi yang salahterhadap obyek atau subyek yang terdapat dalam perjanjian.

secara sepihak tanpa melibatkanPemohon Kasasi, dan dilakukan Termohon Kasasi setelah adanyaPeraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006, dan sertifikat tersebutbelum juga diserahkan/diterima Pemohon Kasasi.Pemerintah Kota Kediri (Pemohon Kasasi) tak dapat melaksanakanperjanjian tersebut, bukan dikarenakan dalam keadaan wanprestasiakantetapi terhalang oleh:ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 17 Tahun2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;telah terjadi kekeliruan (dwaling