Ditemukan 114 data
Urut Berdasarkan
Upload : 22-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/Pid.Sus/2011 Dr.Frans H. Winarta SH.MH(Kuasa Pemohon); Scott Anthony Rush
375 — 345 — Berkekuatan Hukum Tetap
375 — 345 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.28 PK/Pid.Sus/2011dan dinyatakan secara eksplisit oleh Komite Hak AsasiManusia bahwapelanggaran obat terlarang, termasuk peredaran obatterlarang tidak termasuk ke dalam kategori ini" ;Hukuman mati merupakan hukuman yang merampas hakhidup seseorang, di mana hak hidup tersebut diaturdalam ketentuan Internasional Hak Asasi Manusi asebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 UniversalDeclaration of Human Rights, sebagai berikut"Everyone has the right to life , liberty and securityof person" ;Artinya
Register : 03-05-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 265/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 15 Januari 2019 — Penggugat:
1.Ama Nur Jaman Hobrouw
2.Ivanna Margaretha Kawatak
Tergugat:
1.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
2.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Mimika Papua
3.PT Freeport Indonesia
203 — 95
1.Ama Nur Jaman Hobrouw
2.Ivanna Margaretha Kawatak
Tergugat:
1.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
2.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Mimika Papua
3.PT Freeport Indonesia
203 — 95
We are committed to conducting our operations in a mannerconsistent with the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the laws andregulations of host countries and the United Nations Guiding Principles onBusiness and Human Rights.We achive this by.....Treating everyone in andaround our operations with dignity and respect....Ensuring fair treatment and workconditions for all employees, including rights to freedom of association andcollective bargaining, and prohibiting forced, compulsory or child
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi 6328 — 10875
- Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
Hal ini berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 7 Universal Declaration of HumanRights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM):) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.Menurut Imelda F.K. Bureni, terdapat beberapa persoalan pelanggaran HAM yangmungkin timbul apabila NCB asset forfeiture diatur atau diterapkan, di antaranya:a.
Register : 01-09-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN PALU Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal Tanggal 18 Desember 2014 — JACOB,S.E.,M.M. Alias HENRY JACOB
69 — 63
69 — 63
Management For Everyone 4: Organisasi A.B Susanto Erlangga 263. Manajemen Agribisnis David Downey W. Erlangga 264. Manajemen Keuangan Jl.1 Edisi 8 Eugene F. Birngham Erlangga 365. Manajemen Pemasaran Jilid 1 Edisi 13 Philip Kotler Erlangga 266. Manajemen Pemasaran Jilid 2 Edisi 13 Philip Kotler Erlangga 267. Manajemen Perusahaan Koperasi Hendar Erlangga 268. Manajemen SDM Jilid 2, Edisi 10 Mondy Bumi Aksara 269. Manajemen Proyek Harvard Business School Esensi 270. Manajemen Stratejik S.
Management For Everyone A.B Susanto Erlangga Z4: Organisasi63. Manajemen Agribisnis David Downey W. Erlangga Z64. Manajemen Keuangan Jl.1 Eugene F. Birngham Erlangga 3Edisi 865. Manajemen Pemasaran Jilid Philip Kotler Erlangga Z1 Edisi 1366. Manajemen Pemasaran Jilid Philip Kotler Erlangga 22 Edisi 1367. Manajemen Perusahaan Hendar Erlangga 2Koperasi68. Manajemen SDM Jilid 2, Mondy Bumi Aksara 2Edisi 1069. Manajemen Proyek Harvard Business Esensi ZSchool70. Manajemen Stratejik S. P.
Management For Everyone A.B Susanto Erlangga 24: Organisasi63. Manajemen Agribisnis David Downey W. Erlangga 264. Manajemen Keuangan Jl.1 Eugene F. Birngham Erlangga 3Edisi 865. Manajemen Pemasaran Philip Kotler Erlangga 2Jilid 1 Edisi 1366. Manajemen Pemasaran Philip Kotler Erlangga 2Jilid 2 Edisi 1367. Manajemen Perusahaan Hendar Erlangga 2Koperasi68. Manajemen SDM Jilid 2, Mondy Bumi Aksara 2Edisi 1069. Manajemen Proyek Harvard Business Esensi )School70. Manajemen Stratejik S. P.
Register : 06-03-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL Tanggal 14 April 2015 — SUROSO ATMOMARTOYO Dalam hal ini diwakili kuasanya : Dr.Dodi.S.Abdulkadir. Bsc,SE,SH.MH, Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Asep B Hermanto,SH.MH, Muhammad Ridwaan SH, Andreas Dony Kurniawan.SH, Merry.Ch Manurung,SH,MH Samuel Goklas,SH, Sri Hadimas Widajanto.SH.MH, Dr. Tommy Sihotang, SH.LLM , M.Taufan Eprom, SH,MH Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum yang tergabung dalam MR & Partner Law Office berkantor di Grand Wijaya Centre Blok B 8-9 Jalan Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 5 Maret 2015 Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEMOHON ;
M e l a w a n
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ('KPKâÂÂ), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKS-16/01-55/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 diwakili/dikuasakan kepada Chatarina Muliana Girsang. SH.SE.MH, Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Suryawulan, S.H., M.H., Mia Suryani Siregar, S.H., Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., Wawan Yunarwanto, S.H., M.H. dan Andi Suharlis, S.H., M.H. masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------------------- âÂÂTERMOHONâÂÂ;
223 — 483
223 — 483
Pasal 14 ayat 3 huruf a ICCPR berbunyi:"In the determination of any criminal charge against him, everyone shallbe entitled to the following minimum guarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him" ;Terjemahan:"Dalam penetapan setiap tindak pidana kepadanya, setiap orangberhak untuk mendapatkan jaminanjaminan minimal secaraberimbang/persamaan:a.. untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci
Register : 14-09-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Bau Tanggal 28 September 2021 — Pemohon:
FARIDA Binti H. RAUF
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Cq. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Baubau
514 — 428
FARIDA Binti H. RAUF
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Cq. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Baubau
514 — 428
.; (Terjemahan: Menjamin bahwa setiap orang yangmenuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hakhaknya ituoleh lembaga peradilan, administrative, atau legislative yangberwenang, atau lembaga lainnya yang diatur oleh system Negaratersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upayapenyelesaian peradilan);Pasal 14 angka 3 huruf a ICCPR :In the determination of any criminal charge against him, everyone shall beentititied to the following minimum guarantees, in full equality:(Terjemahan:
Register : 10-06-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 27-06-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 0434/Pdt.G/2015/PA.Kis Tanggal 26 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 12
42 — 12
Mengenai Subjek Hukum dan Penempatan Nama Zul Asri Dibelakang Nama Ikhsan Wahyudi dan Syfa Nurindriani serta StatusAnak Angkat.1) Tentang Subjek Hukum.Bahwa Chidir Ali dalam bukunya berjudul Badan Hukum(Cetakan ke 1991: 4 5) menjelaskan bahwa Pasal 6 UniversalDeclaration of Human Rights merumuskan bahwa setiap orang berhakatas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undangundang, dimana saja ia berada (everyone has the right to recognitioneverywhere as a person before the law).
Putus : 10-04-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/Pdt/2017 Tanggal 10 April 2017 — NURHIDAYAH, DKK VS PT AETRA AIR JAKARTA, DKK
1193 — 887 — Berkekuatan Hukum Tetap
1193 — 887 — Berkekuatan Hukum Tetap
hak asasi manusia yang diterima oleh negaraRepublik Indonesia;UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi KovenanInternasional HakHak Ekonomi, Sosial dan Budaya;Bahwa pada tahun 2000 Komite PBB untuk HakHak Ekonomi, Sosialdan Budaya telah menerima Komentar Umum (General Comment)mengenai hak atas kesehatan yang merumuskan penafsiran normatifhak atas kesehatan sebagaimana dicantumkan dalam Article 12 (1)ICESCR yang berbunyi The States Parties to the present Covenantrecognize the right of everyone
Putus : 19-07-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/Pdt/2016 Tanggal 19 Juli 2016 — SANUSI WIRADINATA, MASc, vs KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(KAPOLRI) c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA)
METRO JAYA c.q. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL
KHUSUS c.q. KASUBDIT IV/CYBER CRIME,
438 — 353 — Berkekuatan Hukum Tetap
438 — 353 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 14 ayat (8e) KovenanInternasional tentang Hakhak Sipil dan Politik (1966) berbunyisebagai berikut, /n the determination of any criminalchargeagainst him, everyone shall be entitled to the followingminimum guarantees,in full equality: To examine, or haveexamined, the witnesses against himand to obtain theattendance and examination of witnesses on his behalfunder thesame conditions as witnesses against him; (Dalam menentukantindak pidana yang dituduhkan, setiap orang berhak atasjaminan minimum
Putus : 06-02-2013 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1174 / Pid.B / 2012 / PN.Jkt.Ut Tanggal 6 Februari 2013 — E. WEE HOCK alias JERRY
74 — 47
74 — 47
Terpidana diberi fasilitas untuk dan dituntut untuk memperbaikidiri mereka.Sebagai bagian dari komunitas internasional dan anggota PerserikatanBangsaBangsa (PBB), Indonesia seharusnya sudah sejak awal menghapuskanhukuman mati karena Indonesia secara etis dan organisatoris harus tundukpada Universal Declaration of Human Rights yang dalam Pasal 3 mengatakan :Everyone has the right to life, liberty and security of person.Karena penjelasan Universal Declaration of Human Right tidak pernahada, maka sumber
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 3393 — 2612
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
All are entitled to equal protection against anydiscrimination in violation of this Declaration and against any incitement tosuch discrimination;(8) Everyone has the rights to as effective remedy by the competent nationaltribunal for act violating; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepanit dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
Register : 26-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2015 — Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK
4690 — 10437
4690 — 10437
Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut :e Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination of any criminal charge against him, everyone shall beentitled to the following minimum guarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him ;terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasJaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu
Register : 17-12-2007 — Putus : 25-03-2009 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 408 / Pdt.G / 2007/ PN.Jkt.Pst. Tanggal 25 Maret 2009 — RICHARD BRUCE NESS
368 — 184
368 — 184
Bahwa Tergugat I dalam tulisannya (Bukti P.8) dalamPemberitaan NYT yang pemuatannya dibantu/dilaporkan atauturut ditulis oleh Tergugat IV menyatakan sebagai berikut :Putusan No.408/Pdt.G/2007/PN .Jkt.Pst. 31BUYAT BAY BEACH, Indonesia This is a simple village wherethe fishermens families live on the sea in wooden shacks lightedby oil lamps and most everyone knows one another. But the peopleare divided by more than just the sandy track that passes for MainStreet.
Register : 16-12-2019 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA JEMBER Nomor 6597/Pdt.G/2019/PA.Jr Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
349 — 83
349 — 83
Keadilan berasal dari kata justice, yang menurut Institute ofJustinian, istilah justice dirumuskan sebagai:Justice is the constantand continual purpose which given to everyone his own. Keadilanmerupakan istilah yang dipergunakan dalam hubungannya antararakyat dan pemerintah.Keadilan berkaitan dengan hak seseorang apa yang seharusnyaditerimanya, sehingga apabila seseorang tidak menerima apa yangmenjadi haknya, maka dianggap tidak adil, bahkan mencederai rasakeadilan.