Hal itu tergantung apakah jurisdiksiasing tersebut memperbolehkan atau tidak; Ahli, bernama : Muhammad Yahya Harahap, SH, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa ahli berpengalaman sebagai Hakim dan mantan Hakim agung, penulis berbagai bukutentang hukum perdata dan hukum pidana, serta sering dimintai pendapatnya dibidanghukum di Indonesia;e Bahwa sesuai hukum acara perdata yang berlaku dikenal adanya asas hukum Lex Fori yaituhukum acara perdata yang berlaku untuk

/ketidak sepakatan antara para pihak terhadap tagihantagihan tersebut, makatagihan diajukan kepada Panitera Mahkamah Agung Singapura untuk diperiksa/dipertimbangkandihadapan Pengadilan Singapura yang sesuai, jika para pihak tidak puas dengan keputusan panitera,maka para pihak dapat meminta agar keputusan tersebut ditinjau oleh seorang Hakim;Menimbang, bahwa ahli hukum Muhammad Yahya Harahap, SH. menerangkan untukmenyelesaikan sesuai hukum acara perdata yang berlaku dikenal adanya asas hukum Lex Fori

Sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa penerapan hukum Hakim ( lex fori ) dalam perkara aquo sangat beralasan dan tepat. Oleh sebab itu pertimbangan para pihak inlitis yang mengunakan acuan hukum asing, yang sepanjang tidak diatur dantidak diterima dalam tata hukum Indonesia, haruslah dikesampingkan ;.

SELAIN ITU ALAMAT YANG DIGUNAKAN DALAMSURAT KUASA HARUS TETAP ~MENGGUNAKANALAMAT YANG BERADA DIAMERIKA SERIKAT SESUAIYANG TERDAPAT PADA IDENTITAS DAN BUKANALAMAT ORANG LAIN YANG BERADA DI INDONESIA.FAKTANYA ALAMAT YANG DIGUNAKAN ADALAHALAMAT ORANG LAIN YAKNI JALAN AGUNG UTARASTS BLOK G/46, SUNTER AGUNG, JAKARTA UTARA.SEHINGGA DAPAT DIDUGA ALAMAT TERSEBUTALAMAT PALSU.Bahwa hal yang disampaikan di atas sejalan dengan prinsip hukum sesuai Asas Lex Fori (the Law of Forum) yangmenekankan bahwa suatu gugatan

Bahwa hal yang disampaikan di atas sejalan dengan prinsip hukumsesuai Asas Lex Fori (the Law of Forum) yang menekankan bahwa suatugugatan/permohonan tunduk kepada ketentuan dimana tempatgugatan/permohonan tersebut diajukan/diterima. KARENAPERMOHONAN DI INDONESIA MAKA SURAT KUASA HARUS DILEGALISASI OLEH KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIASETEMPAT ATAU KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIASETEMPAT.

Bahwa semua dalil dalil dan argumentasi Dalam Eksepsi merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Para PemohonIntervensi Dalam Pokok Perkara.l BAHWA PEMBERI KUASA YANG BERADA DILUAR NEGERI HARUSTUNDUK PADA ASAS LEX FORI APABILA HAL INI TIDAK DIPENUHIHal 115 dari 153 Penetapan Nomor 993/Pdt.P/2018/PN. Jkt.

Shalini NanikChadiramani adalah Warga Negara Amerika Serikat, bertempat tin ggal di2704, Ravens Creek Ct, Pearland Houston, TX77584, USA, oleh karenaitu beliau harus tunduk pada asas /ex fori (the law of forum) yaitu tundukkepada ketentuan tempat gugatan diajukan/diterima yakni Indonesia,dengan melengkapi Surat Kuasa tersebut dengan Legalisasi olehKedutaan Besar Republik Indonesia setempat atau Konsulat Jenderal RIsetempat.Hal ini sesuai dengan yurisprudensi putusan MA No.3038/K/Pdt/1981.Menurut

TPK Prupuk Besi fori sebanyak +597 batang. Besi roda lori sebanyak + 50 batang. Besi dlurung sebanyak + 8 batang.6. KPH Kebonharjo, yang terletak di atas tanah Verponding No. 123,denganperincian:a. TPK Jatirogo Besi roda lori sebanyak + 66 batang. Besi dlurung sebanyak + 3 batang.b. TPK Salee Besi lori sebanyak + 575 batang.e Besi roda lori sebanyak + 5 batang.e Besi dlurung sebanyak + 14 batang.oKomp. Kantor KPH Besi lori sebanyak + 1.110 batang. Besi roda lori sebanyak + 4 batang.

., dan Serka Fori Arsandi, S.H.kesemuanya beralamat pada Kantor Hukum Daerah Militer II/Sriwijaya JIn. Supeno No. 2Palembang berdasarkan Surat Perintah Pangdam II/Sriwijaya No. Sprin/546/IV/2012 tanggal26 April 2012 dan Surat Kuala Khusus tertanggal 26 April 2012 (terlampir); dalam kesempatan inimenyampaikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:Dalam Eksepsi1. Tergugat I menolak semua dalildalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yangsecara tegas diakui.112.

No. 800 K/Pdt.Sus/20112.1.2.2.2.3.2.4.2.5.Bahwa sebelum yang mulia majeis hakim memeriksa materi pokokperkara, maka perlu diperhatikan dulu) apakah Penggugatberkualitas atau mempunyai kedudukan hukum (legal standing)bertindak selaku pihak yang mewakili perusahaan Las Vegas SandsCorp yang memberikan Kuasa ( incasu selaku pemberi kuasa)kepada Kantor Hukum Suryomurcito & Co.Bahwa merujuk pada asas Lex Fori dalam hokum PerdataInternasional yang mengajarkan doktrin The law of the forum yaituhokum acara

Pasal 34 UU No. 14 / 2002,sesuai dengan asas "Lex Fori' yakni ketentuan hukum acara dari negara dimanagugatan diajukan (dalam hal ini hukum acara perdata Indonesia),akan tetapi, selain harus memenuhi syaratsyarat pokok tersebut, harus jugamemenuhi "syarat tambahan", berupa "legalisasi' KBRI atau Konjen RI di negaramana Surat Kuasa itu dibuat.3 Syarat Legalisasi tersebut, bertujuan untuk tegaknya kepastian hukum(rechtszekerheid, legal certainity) kepada Pengadilan/ Majelis Hakimyang memeriksa dan

Hal ini sesuai dengan asas /ex fori dalamhukum perdata international yang mengajarkan doktrin the law of the forum,yaitu hukum acara yang berlaku tunduk kepada ketentuan Pengadilan tempatgugatan diajukan atau diterima.

Hal ini sesuai dengan asas Lex Fori dalam hukum perdatainternasional yang mengajarkan doktrin The Law of The Forum, yaitu hukum acara yangberlaku tunduk kepada ketentuan pengadilan tempat gugatan diajukan atau diterima. Olehkarena itu, Surat Kuasa Khusus yang dibuat di luar negeri yang akan dipergunakan didepan pengadilan Indonesia, tunduk kepada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku diIndonesia.

Thus, even though the starting point ofArticle 3 (2) is the lex fori approach, the context may require a universalmeaning to prevail. Therefore, the fact how the phrase, context requiring, isinterpreted is of grat relevance.

Direktur suatu badanhukum yang berkedudukan di Singapura yang menurut Penggugat merupakanpihak yang berhak dan berwenang mewakili Penggugat, surat kuasa manaselanjutnya diberikan kepada kuasa hukum Penggugat di Singapura;Bahwa pihak yang menandatangani Surat Kuasa tersebut adalah Dudley Limselaku Direktur dari Commerzbank International Trust (Singapore) Ltd. yangmenurut Penggugat merupakan administrator Penggugat berdasarkan SuratKuasa Penunjukan tanggal 13 Maret 2007;Bahwa sesuai dengan asas /ex fori

e Untuk mengikuti bisnis perdagangan berantai jens MWI (Mitra WiraUsaha Indonesia di Yogyakarta) sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah).e Untuk mengikuti bisnis perdangan berjenjang Gol Koin sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) .e Mengikuti Asuransi Bumi Putra Yogyakarta sebesar Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah) dan uangnya dibawa kabur oleh karyawannya.e Modal bertanam cabe sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).e Mengikuti bisnis perdangana berjenjang jenis FORI

.155e Untuk mengikuti bisnis perdagangan berantai jens MWI (Mitra WiraUsaha Indonesia di Yogyakarta) sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah).e Untuk mengikuti bisnis perdangan berjenjang Gol Koin sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) .e Mengikuti Asuransi Bumi Putra Yogyakarta sebesar Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah) dan uangnya dibawa kabur oleh karyawannya.e Modal bertanam cabe sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).e Mengikuti bisnis perdangana berjenjang jenis FORI

Penunjukan lebih lanjut;Penunjukan oleh kaedah hukum perdata internasional asing ke negara lain(double renvoi / transmission) ;Bahwa Renvoi merupakan penunjukan kembali oleh kaedahkaedah didalam Hukum Perdata Internasional Asing yang ditunjuk oleh kaedah HukumHalaman 45 dari 57 Putusan No.06/Padt.G/2015/P1V.Jkt.PstPerdata Indonesia Lex Fori (hukum intern sendiri dari sang hakim yang akandigunakan);Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan mengenai pokok sengketaapakah Tergugat Il, Tergugat dan

Hal ini sesuaidengan asas lex fori dalam hukum perdata Internasional yangmengajarkan doktrin the law of the forum, yaitu hukum acarayang berlaku tunduk kepada ketentuan pengadilan tempatgugatan diajukan atau diterima. Oleh karena itu, surat kuasa23khusus yang dibuat di luar negeri yang akan dipergunakan didepan Pengadilan Indonesia, tunduk kepada ketentuan hukumacara perdata yang berlaku di Indonesia.

Hal ini sesuaidengan asas lex fori dalam hukum perdata Internasional yangmengajarkan doktrin the law of the forum, yaitu hukum acarayang berlaku tunduk kepada ketentuan pengadilan tempatgugatan diajukan atau diterima. Oleh karena itu, surat kuasa23khusus yang dibuat di luar negeri yang akan dipergunakan didepan Pengadilan Indonesia, tunduk kepada ketentuan hukumacara perdata yang berlaku di Indonesia.

Sudargo Gautama, S.H. yang dikutipoleh PENGGUGAT dalam Poin 10.3 Gugatan a quo, sekedarmemberikan penafsiran mengenai ketertiban umum sebagai lembagabagi hakim untuk mengesampingkan keberlakuan hukum asingseandainya hukum asing tersebut dinilai bertentangan dengan sendisendi asasi sistem hukum dan masyarakat hukum di tempat sang hakimitu berada (lex fori). Oleh karena itu, kutipan pendapat Prof. Dr.

Hal ini sesuaidengan asas lex fori dalam hukum perdata internasional yangmengajarkan doktrin the law of the forum, yaitu hukum acara yangberlaku tunduk pada ketentuanketentuan pengadilan tempat gugatandiajukan.

Dalam hukum Perdata Internasional terdapat asasasas yangterkait dengan penetapan hukum yang berlaku (lex causae)yaitu pilihan hukum (choice of law), lex loci contractus, Lex reiSitae, Lex Fori, the Most Characteristic Connection dan theProper Law of the Contract.

Oleh karenaitu, hakim atau arbiter harus menghormati pilihan hukum olehpara pihak ini dan tidak boleh memaksakan lex fori (hukum dimana perkara itu diadili) sebagai hukum yang berlaku (lexcausae)..

No. 564 K/Pdt/2015Bahwa surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugat tidak terdapatlegalisasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;Bahwa sesuai dengan asas /ex fori dalam hukum perdata intenasionalyang mengajarkan doktrin the law of the forum yaitu hukum acara yangberlaku tunduk kepada ketentuan pengadilan tempat gugatan diajukan;Bahwa oleh karena surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugatberada diwilayah teritori hukum Indonesia tentunya harus tunduk denganketentuan dan peraturan

Oleh karena itu, Deed of Termination and Release(termasuk choice of law and choice of forum) yang diatur dalam perjanjian itubukanlah suatu perjanjian yang mengikat para pihak, dan oleh karena itueksepsi yang didalilkan oleh Para Tergugat berkaitan dengan masalah choiceof forum atau choice of law ini haruslah ditolak oleh Pengadilan NegeriIndonesia selaku lex fori yang berhak mengadili kasus yang locus delictinya(tempat perbuatan melawan hukum) terjadi di Indonesia..

Hukum yang dipilin mengenai hukum materiil saja;Menimbang, bahwa mengenai pilihan forum yaitu para pihak menentukansendiri dalam perjanjian tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jikaterjadi sengketa, apabila tidak diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian makamengenai hukum formil (hukum acara) tunduk pada hukum acara ditempatdiajukannya gugatan atau lebih dikenal dengan lex fori (nukum sang Hakim);Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada asas Actor SequiturForum Rei yaitu tempat tinggal